Category: Pemerintahan

Bimantika,-News
Direktur PD. Wawo, Sudirman, SH menuding Bappeda Tidak serius menjalankan tugas pokok dan kewajibannya sebagai sebuah lembaga Perencanaan yang terstruktur dan tersistematis dengan baik. Saat di wawancarai Via telpon selulernya Minggu malam (21/7/2019), Topan sapaan Sudirman, SH menyampaikan bahwa yang paling bertanggung jawab atas kesembrawutan pembangunan di Kabupaten Bima adalah Kepala Bappeda. “Alasannya sangat jelas karna disanalah titik awal perencanaan pembangunan sesungguhnya bukan langsung ke IDP Dahlan Bung” Ujar Topan.
Lanjurnya, bahwa ini perlu ada tindakan nyata daei para pemangku karena rusaknya mental pembangunan ini kepala Bappeda tidak serius menjalankan tugas fungsinya sehingga sampai saat ini kelihatan kabupaten bima hari ini selalu di pandang terbelakang.
“Saya Ingatkan pada penentu kebijakan atau dalam pemberitaan media itu penting di publikasikn agar semua berjalan dan pembangunan pun berjalan dengan baik untuk daerah kedepan” Demikian Ujarnya.
Sementara Itu Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Drs. Muzakkir, Msc yang dikonfmasi tidak memberikan komentar apapun.(//ym)

Bimantika,-News
Mantan Aktivis Mahasiswa Era 90-an, Zulkifli D. Kala, SE pada Bimantika.net saat dimintai ganggapan soal urusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah kabupaten Bima dengan elegan memberikan komentar. dirinya merasa prihatin kondisi pemerintahan kabupaten bima saat ini khususnya terkait dengan penanganan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah di berikan warning oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima sekitar bulan Mei 2019.
Munurut Zul, bahwa KPPN Bima sudah memberikan warning bahwa Kabupaten Bima, Kabupaten dompu dan Kota Bima segera mengajukan pencairan DAK fisik 2019 sejak Mei lalu, dan Kementrian Keuangan RI memberi batas waktu hingga 21 Juli (batas hari ini minggu 21 juli, red).
“Nah, disinilah problemnya, andaikan saja ULP memaksakan lelang pembangunan GOR 11 Milyar lebih apakah ada jaminan Pemda untuk dibebankan ke APBD” Demikian Ungkap Zul sembari bertanya. Untuk diketahui publik bahwa DAK Kabupaten Bima 2019 sebesar Rp. 225.937,374.000,-
Ditanya soal apa kendala dari semua ini sehingga Pemkab Bima terlambat melakukan prosesi penanganan DAK ? Zul pun menyampaikan bahwa sesungguhnya itu adalah urusan Lemahnya koordinasi Bagian Administrasi Pembanguan serta ULP dan LPSE. “mestinya Kabag AP pak Wandy lebih koordinatif pada seluruh SKPD karna itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari tupoksi AP, dan Wandy sangat lemah dari sisi koordinasi” ungkapnya.
Masih menurutnya belum lagi ada dugaan konspirasi yang menjadikan ULP LPSE jauh dari akuntabilitas. Zul mencontohkan bahwa proyek proyek besar 8-10 Milyar terjadi dugaan konspirasi sehingga terkadang menang yang potongannya hanya lima sampai sepuluh juta atau nol koma sekian porsen. “Ini tentu konspirasi konspirasi penghambat di kalangan ULP LPSE itu sendiri” tegas Zul.
Kapag AP, Suwandy yang dimintai komentarnya tidak membalas pesan singkat dari redaksi Bimantika.net. (arif)

20 Juli 2019 Bimantika,- News

Anggota DPRD Kabupaten Bima beberapa waktu lalu menerima kehadiran ratusan masyarakat di Kantor Setempat yang membawa aspirasinya.
Massa di terima langsung oleh Anggota Komisi ll DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis, S. Sos dan sejumlah Anggota Dewan lainnya. Dalam kesempatan itu, Edy Muhlis menyampaikan ke massa bahwa Kedaulatan ada ditangan rakyat, maka setiap nafasnya merupakan hakekat dari perjuangan para wakil rakyat. Lanjut Edy Muhlis, hari ini kami sebagai Wakil Rakyat ada untuk anda dan ada ratusan masyarakat yg sungguh luar biasa menciptakan lapangan kerja sendiri tampa lagi membebani Pemerintah bahkan kehadiran mereka di kantor DPRD menawarkan solusi terhadap meningkatnya pengangguran di Kabupaten bima. “sampe hari ini Pemerintah kabupaten bima dibawak kendali Bupati Umi Dinda belum berhasil menformulasikan solusi pengangguran yang ada di Kabupaten Bima”Demikian ujar Edy. Masyarakat datang dari berbagai penjuru telah menawarkan konsep baru setidaknya mengikis jumlah pengangguran dan keterpurukan ekonomi nya. Hal yg menarik adalah mereka datang dengan bajai alias roda tiga dan meminta agar transportasi ini sebagai alat transportasi alternatif untuk publik dan segera dilegalkan ijin operasionalnya. “Sy atas nama pribadi maupun lembaga mengapresiasi semangat mereka biar transportasi kita lebih kompetitif dan bermutu dlm segi pelayanan dibidang angkutan jalan dan masyarakat lebih nyaman memilih sesuai asas kebutuhan dan yg lebih positif dari kehadiran inovasi baru rakyat yg terorganisir dalam persatuan organisasi bajai: Demikian ujar Edy Muhlis.
Masih menurut Duta Partai Nasdem ini, organisasi ini akan siap memberikan sumbangan pendapatan asli daerah PAD dari penarikan retribusi dari anggota yg ada. Ini adalah satu yg bisa dijadikan ingkam daerah semoga Pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait sependapat dengan mereka. Poinnya saya adalah kehadiran mereka tidak hanya untuk kepentingan publik di bidang pelayanan angkutan tapi untuk peningkatan PAD maka harus direspon dg baik makasih” Demikian Ungkap Edy.(ym/yup)

20 Juli 2019 Bimantika,- News
Pemerintahan Kabupaten Bima dibawah Kendali Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dinilai oleh Dewan setempat Gagal membangun Kabupaten Bima secara utuh dan Menyeluruh.
Salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Bima Duta Partai Nasdem, Edy Muhlis, S. Sos pada Tabloud Bimantika saat di wawancarai di DD Kuliner Kota Bima sabtu siang 20/7/2019 menyatakan bahwa Bupati Bima gagal melaksanakan amanat Rakyat kabupaten Bima. Anggota parlemen yang dikenal Vokal ini menyampaikan contoh bahwa sampai bulan juli 2019, pemkab Bima tidak maksimal melakukan efektifitas penggunaan anggaran sehingga daya serapnyapun baru mencapai sekitar 51%. “Ini menandakan bahwa Bupati bima Dan seluruh perangkat SKPDnya tidak respek pada urusan kerakyatan dan ke Ummatan” tegasnya.
Menurut Edy, harusnya bulan Juli Agustus penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sudah pada level 80-85 porsen, namun kenyataannya pemerintah dibawah kendali Hj. Dinda Dhamayanti Putri hanya mampu menggenjot realisasi penyerapan APBD sekitar 51% saja.
Kedepan Edy Muhlis berharap agar Bupati dan perangkat SKPD nya lebih giat lagi melakukan upaya-upaya dan ikhtiarnya untuk kemajuan Bima yang kita cita-citakan bersama. “Saya harap agar Bupati Bima dan perangkat SKPD nya lebih giat lagi melakukan terobosan demi kesejahteraan Masyarakat Bima secara utuh dan menyeluruh” Demikian ujarnya. (Tim)

20 Juli 2019 Bimantika,-News
Warga Kabupaten Bima yang juga relawan Partai Amanat Nasional Kabupaten Bima, Taufik pada Tabloid Bimantika menyebutkan bahwa dirinya mengharapkan Bupati Bima segera membangun Pandopo sebagai lambang dan Simbol kebangaan warga Kabupaten Bima. “Pandopo itu adalah simbol kebanggaan masyarakat, oleh Karena itu kami meminta pada Bupati Bima agar segera membangun pandopo” harapnya.
Lanjut Taufik bahwa filosofis Pandopo adalah Rumah Kediaman Bupati secara resmi yang setiap saat rakyat bisa menghadap Bupati diluar jam Kerja, sehingga tercipta keharmonisan antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. “Pandopo itu adalah sebuah simbol kebanggaan yang mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya” ujar Taufik.
Sementara warga lainnya mengharapkan hal yang sama karena keberadaan pandopo semata-mata tempat pertemuan rakyat dengan pemimpinnya diluar jam kerja. (//ym)

19 Juli 2019 Bimantika,- News
Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE saat di Wawancarai Khusus Oleh Pimpinan redaksi Tabloid Bimantika terkait dengan urusan Pillkada pada Hari jum’at pagi (19/7) melalui seluler WashApp nya menyatakan bahwa dirinya belum memikirkan urusan Pemilukada kabupaten Bima. Justru Dae Dinda sapaan akrab Indah Dhamayanti Putri menyampaikan pesan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bima bahwa dirinya saat ini lebih fokus melakukan upaya-upaya riil dalam rangka menggenjot pembangunan yang lebih bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Bima. Dirinyapun menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Bima sedang gencarnya melakukan upaya akselarasi pembangunan demi dou labo dana mbojo.
“Kita belum memikirkan Pilkada yang masih panjang, justru Pemkab Bima sekarang memikirkan bagiamana upaya upaya membangun Kabupaten Bima ke arah yang lebih baik lagi” Demikian ujar IDP.
Menurutnya bahwa urusan Pilkada ada waktu dan masanya dan terlalu dini dibicarakan saat sekarang. Disisa masa jabatannya lbh kurang satu tahun setengah ini, IDP justru mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi positif membangun Bima dengan seluruh stake holder yang ada.
“Mari Kita bangun Bima secara bersama-sama demi kebaikan dan kejayaan bima dimasa yang akan datang” Demikian Ajak Bupati. (//arif)

18 Juli 2019 Bimantika,- News
Komisi ll Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis, S. Sos saat di wawancarai Tabloid Bimantika saat bertandan di Kantor Redaksi Tabloid Bimantika Kamis pagi (18/7) mendesak Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE agar sesegara mungkin mendefinitifkan beberapa Kepala SKPD yang ada di pemerintahan Kabupaten Bima. “Segera Bupati Bima lakukan itu” ujar Edy.
Lanjut Politisi Partai Nasdem ini bahwa kenapa harus didesak untuk segera di definitifkan ?? Dengan tegas Edy menyatakan karna pejabat PLT atau PLH apabila dipanggil oleh pihak Dewan untuk berkonsultasi dalam segala hal akan ada kendala yang sangat besae yakni plt atau plh tidak punya kewenangan dalam hal-hal tertentu. “Ini akan menjadikan roda pemerintahan tidak bisa berjalan secara maksimal” ujarnya.
Oleh karena itu, Esy Muhlis mencontohkan mendesak Bupati Bima agar segera definitifkan kepala dinas Perkim. “Kalau sewaktu-waktu dinas kita panggil mereka kesulitan presentasikan segala yang kita butuhkan hanya karna dengan satu alasan mereka adalah plt, dan ini tentu akan menghambat proses akselarasi segala bentuk pembangunan di Bima ini” Demikian ujar Edy Muhlis. (//arif