Category: Pemerintahan

Bimantika.net
Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB Rabu (7/8) menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi NTB nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik (SPBE) dan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Pengelolaan Sampah di Aula SMIK Kota Bima.
Sosialisasi yang sebelumnya dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Seda Kabupaten Bima Drs. H. Arifudin HMY tersebut menghadirkan narasumber Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH, yang memaparkan materi kebijakan pemerintah daerah dalam pembentukan rancangan Perda tentang pengelolaan sampah, dan Pelaksana Tugas Kadis Kominfotik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi S.Sos, MH yang memaparkan substansi Perda SPBE.
Pada sosialisasi yang dipandu Lalu Amzad SH tersebut, H. Ruslan mengatakan, seiring pertumbuhan jumlah penduduk, maka volume sampah juga akan turut mengalami peningkatan.
Oleh karena itu rancangan Perda pengelolaan sampah yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan akan pentingnya tata kelola sampah ini”. Jelasnya.
Berkaitan dengan Raperda tata kelola sampah, beberapa aspek yang dibahas yaitu strategi pengolahan sampah regional, pengembangan dan penerapan teknologi, kegiatan pengelolaan sampah, larangan, hak dan kewajiban, perizinan, sistem informasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan persampahan.
Dihadapan 30 peserta yang berasal dari Perangkat daerah terkait tersebut, Plt Kadis Kominfotik NTB I Gede Putu Aryadi S.Sos, MH memaparkan materi tentang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
Dikatakan Gede salah satu fungsi penting pemerintah provinsi adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan koordinasi lintas pemerintah daerah.
“Dalam kaitanya dengan tata kelola informasi, pemerintah harus bersikap terbuka dan memiliki integritas dan memahami bahwa ketika masyarakat melakukan kritik, pasti ada dasarnya. Karena itu pemerintah harus berfikap arif menyikapi kritik yang ditujukan oleh masyarakat”. Ungkapnya.
Aspek lain yang penting dalam tata kelola informasi elektronik kata Gede adalah perlunya pengamanan sistem informasi. “Oleh karena itu pemerintah provinsi sudah membentuk tim keamanan cyber daerah yang memperkuat sisi jaringan dan konten informasi. Sehingga ruang publik nantinya akan diisi dengan hal-hal positif.
Gede menyajikan materi yang terkait dengan landasan, struktur, cakupan penyelenggaraan sistem informasi pemerintah daerah, kemitraan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian tata kelola informasi elektronik.(Diskominfostik)

Bimantika.net
Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE lakukan peninjauan sekaligus bergotong royong dengan warga masyarakat tangga Kecamatan Monta dalam rangka membangun menara masjid As – Said Desa Tangga Kecamatan Monta pada hari senin (5/8).

Disela – sela kegiatan tersebut Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE menyampaikan bahwa dengan kehadiran saya selaku kepala daerah dalam melaksanakan kegiatan bakti sosial / gotong royong ini menandakan bahwa pemerintah selalu ada ditengah – tengah masyarakat sehingga keberadaan dengan kegiatan seperti ini sekaligus mengukuhkan antara Pemerintah dengan Rakyat dan Dan salah satu kedekatan itu adalah ikut berbaur dengan warga dalam kegiatan bergotong royong membangun rumah ibadah.

Dikatakan pula bahwa Keberadaan Masjid merupakan sarana umum untuk melaksanakan kegiatan ibadah bagi umat Islam. Maka sudah menjadi keharusan bagi umat Islam itu sendiri untuk memakmurkan masjid, dan seiring dengan kemajuan jaman, rasa gotong royong pada masyarakat dapat terus ditingkatkan. Semangat gotong royong masih terpelihara dengan baik, dan ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk semakin mengukuhkan soliditas dan solidaritas antara pemerintah daerah dengan Rakyat. paparnya
Begitu juga terkait dengan budaya gotong royong, dimana ini merupakan tradisi dan warisan leluhur sejak dahulu kala. Karenanya, kegiatan kemasyarakatan ini harus didukung sepenuh hati dan didasari niat tulus, iklas dan berbuat yang terbaik untuk rakyat serta rasa tanggungjawab terhadap tugas dan profesional, dan salah satu wujud profesionalitas itu adalah ikut membantu warga masyarakat dalam setiap kegiatannya.
Selain sebagai satuan dalam rangka pembangunan menara masjid, kegiatan ini juga sebagai upaya satuan dalam meningkatkan soliditas warga masyarakat. Melalui gotong royong pembangunan menara masjid ini, maka akan terbentuk sinergitas antara semua komponen masyarakat dan Pemerintah.
Bupati berharap dengan adanya pembangunan menara masjid masjid As – Said Desa Tangga Kecamatan Monta ini dalam rangka meningkatkan kebersamaan agar pembangunan menara masjid ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan kita bersama.
Sebagai bentuk dukungan dari kegiatan ini Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE menyerahkan bantuan pribadi sebesar Rp. 5 Juta rupiah yang diterima oleh panitia pembangunan masjid Mujiburrahman, SH. (Humas///)

Bimantika.net
Sosok Dae Dinda, Sapaan akrab Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP, red) yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bima periode 2015-2020 merupakan sosok yang memang menjadi magnet tersendiri dalam pikiran rakyat arus bawah. “Dae Dinda itu ada dalam hati dan pikiran Rakyat” Demikian ungkap salah seorang Wkl sekretaris Golkar Kabupaten Bima, Dafullah, S. Pd, Mpd pada Bimantika.net.
Sosok dan kepribadian Dae Dinda merupakan sosok yang selalu di rindukan oleh warga masyarakat arus bawah sehingga sulit dipisahkan dengan masyarakat. Ini adalah modal utama IDP dalam melanggengkan kekuasaannya menuju dua periode.
Diinternal DPD ll Partai Golkar Kabupaten Bima, Dae Dinda adalah Figur sentral yang memiliki kharismatik dalam memimpin partai politik sehingga para kader selalu dalam satu komando.

“Satu kata dalam ucapan dan satunya Tindakan dalam Perbuatan Konsistensi Dae Dinda adalah wujud dari kharismatiknya seorang ketua Partai Politik” ungkap Dafullah.
Sementara di eksternal Partai Politik, Dae Dinda adalah Tokoh Politik yang sangat dihormati oleh ketua ketua partai politik lainnya sehingga mampu menunjukkan dirinya sebagai sosok yang luwes dalam “pergaulan politik”. Tidak heran saat ini dukungan dari beberapa parpol lain sangat memungkinkan untuk memborong partai politik dalam Pilkada 2020. Modal 9 Kursi parlemen sebenarnya sudah cukup untuk mengantarkannya menuju Pilkada Bima 2020, namun Dae Dinda tidak lantas bereuforia dengan perolehan 9 kursi dari 45 kursi Anggota DPRD Kabupaten Bima pileg April 2019 silam. Dirinya selalu bangun keharmonisan dengan partai politik manapun sehingga dengan keluwesan itupula lah, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bima Ahmad Dahlan, S. Sos dalam beberapa postinga akun facebook pribadinya selalu memberikan dukungan morilnya pada Dae Dinda menuju dua Periode.
Begitupula dengan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Drs. H. Mustahid H. Kako, MM malah jauh sebelum Pemilu April 2019 lalu menyatakan sikapnya mendukung IDP dua Periode. Ini semata-mata karena keluwesan Dan krasmatiknya IDP dalam bersikap sehingga parpol lainpun merasa “memiliki” pada sosok perempuan pertama menjadi Kepala Daerah di kawasan Nusa Tenggara ini. (//yaumul Ma’ruf)

Bimantika.net
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis, S. Sos menghimbau kepada Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE agar senantiasa di sisa masa jabatannya memaksimalkan urusan kemaslahatan rakyat. “Bukan malah memperbanyak perjalanan dinas keluar daerah” Demikian Ungkap Politisi Nasdem Ini.
Lanjut Edy, bahwa selama ini perjalaan dinas Bupati Bima sudah tidak terkendalika sehingga pembangunan didaerah terabaikan.
Dirinyapu memberikan contoh terabaikannya urusan perbaikan fasilitas sekolah, terabaikannya urusan percepatan ekonomi kecil menengah, terabaikan urusan pelayanan kesehatan dan sejumlah masalah lainnya.
“Ini terabaikan semua, sehingga saya selaku Yang mewakili rakyat ingatkan pada Bupati agar senantiasa lebih fokus pada hal hal pemberdayaan masyarakat saja” demikian ujar Edy Muhlis.(//arif)

Pada hari Kamis 01 Agustus 2019 Pemerintah Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima mengelar kegiatan rapat Dalam rangka Pembentukan Ulang Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Woro yang telah mengudurkan diri pada waktu lalu, Demikian yang disampaikan oleh Pj.Kepala Desa Woro Drs. Mansur Ahmad saat dikonfirmasi Media Online BimaNtika. Net ini pada hari jum’at 02 Agustus 2019 diruangan aula kantor desa woro.

Dalam hal pembentukan ulang Panitia tersebut turut dihadiri Ketua RT/ RW, BPD, PKK, LPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Bhabinkamtibmas Desa Woro, Briptu Hasnun serta turut dihadiri oleh masyarakat desa setempat yang ingin mencalonkan diri sebagai BPD di tiap-tiap wilayah dusunnya.

Pj. Kepala Desa Woro, Drs. Mansyur Ahmad pada saat sambutan dalam rangka kegiatan rapat tersebut menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan di bentuk ulang Paniti Pengisian Keanggotaan BPD Desa Woro setelah panitia yang sebelumnya telah mengundurkan diri dari kepanitian,”Tuturnya.

Lanjut Pj.Kepala Desa Woro tersebut Dirinya mengatakan adanya bentuk maksud dan tujuan pemerintah desa setempat membentuk ulang panitia pengisian keanggotaan BPD hari ini dikarenakan Panitia yang dibentuk sebelumnya telah mengundurkan diri

Kami membentuk ulang panitia hari ini agar proses pelaksanaan tahapan pentunjuk teknis tata cara pengisian keanggotaan BPD serentak tahun 2019 ini dapat berlangsung karena mengingat terdesak oleh waktu,”ujarnya.

Dirinya berharap kepada panitia yang telah dibentuk dapat menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan tahapan petunjuk teknis tata cara pengisian keanggotaan BPD serta sesuai harapan masyarakat.

“Mari kita sama-sama berpartisipasi didalam proses pembentukan ulang panitia pengisian keanggotaan BPD Desa Woro dan pengisian anggota BPD, semoga panitia yang dibentuk ulang ini juga tidak mengundurkan diri dari kepanitiaan dan serta dapat menerima anggaran yang senilai 9 juta rupiah untuk proses pelaksanaan hingga selesai,”harap Pj. Kades Woro, Drs. Mansyur.

Lebih lama Pj. Kepala Desa Woro saat dikonfirmasi mengatakan Alhamdulillah, seluruh bentuk saran dan usul masyarakat setempat langsung menjadi keputusan yang akan diambil didalam pembentukan ulang panitia tersebut,sehingga pada pembentukan panitia dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat,”terangnya.

walaupun dalam waktu yang digunakan pembentukan panitia tersebut cukup limit dan sedikit hingga pada proses selasai, Namun forum dalam kegiatan rapat tersebut sudah lebih awal sepakati memilih sebelas nama orang untuk anggota panitia yang berdasarkan hasil dari menurut forum pada rapat tersebut sebelas nama orang yang akan disepakatinya meyakini bahwa nama nama orang tersebut memiliki rasa tanggung-jawab dalam amanah yang diembannya. (Yadin)

Bima Bimantika.net-

Kasubag Pemberitaan Humas Pemkab Bima, Zainuddin, S.S pada Bimantika.net memberikan sejumlah klarifikasi terkait dengan adanya berbagai bentuk tuntutan masyarakat Kabupaten Bima sebagaimana berita Bimantika.net akhir akhir ini.
Berikut Release Bagian Human Pemkab Bima menyatakan bahwa Pemerataan pembangunan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dengan bersandar pada kondisi objektif potensi serta kemampuan daerah merupakan kewajiban dan tanggungjawab normatif serta moral pemerintah yang secara legitimate mengemban amanat masyarakat. Oleh karena itu, kemerataan pembangunan mesti terukur secara komprehensif, multi sektor.
Pada sektor2 yang masih membutuhkan penyempurnaan tentunya terencana dan teragenda untuk kemudian direalisasikan.
Pemerintah Daerah juga berikhtiar tak pernah putus. Olehkarena itu dukungan dan partisipasi kita semua amat diharapkan.
Paradigma membangun bertahap – berkelanjutan memiliki hakikat makna yang luas; “potensi dan kemampuan” daerah yang mesti terus dimaksimalkan juga menjadi salah satu aspek berpengaruh.
Kita semua berikhtiar mengarifi potensi dan kemampuan dimaksud demi menjawab kebutuhan yang demikian kompleks. (Release Humas Pemkab)

Bima Bimantika.net-,

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE atau yg akrab disapa IDP oleh Media di nilai oleh Angggota DPRD setempat gagal memberdayakan usaha usaha kecil dan menengah. Kegagalan itu tentu dilihat dari postur APBD dari tahun ke tahun, Demikian Ungkap Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis, S. Sos pada Bimantika.net saat di wawancarai dikediamannya pada hari kamis (1/8/2019).
Mantan Aktivis pergerakan dan Mantan Ketua HMI Cabang Bima ini membeberkan bahwa kegagalan IDP dalam pemberdayaan usaha usaha kecil adalah semata-mata dari postur APBD yang sangat tidak berpihak pada masyarakat pelaku usaha kecil. “Anggaran Bakulan dan UKM hanya satu Milyar lebih itupun tidak merata dan bahkan terjadi diakriminasi yang mendapatkannya dan paling paling satu kelompok dalam satu desa” ujarnya.
Menurutnya Untuk memmberdayakan dan menggerakkan ekonomi masyarakat kecil maka diperlukan niat baik atau political will dari Bupati bima untuk meningkatkan postur anggarannya. “Ya kalau bupati nya mau naikkan anggaran nya hingga 20-25 Milyar itu baru pro rakyat pelaku usaha kecil’ ungkap Edy Muhlis.
Lanjutnya daripada anggaran perjalanan dinas yang famtastis besarnya, alangkah baiknya potong anggaran perjalan dinas bupati dan wakil bupati lalu tingkatkan anggaran bakulan.
“Akan menjadi sukses kalau Bupati memotong anggaran perjalanan dinasnya dan menambahkan anggaran bakulan dan usaha kecil, ini sudah terbalik, sukses dari mana yang harus dibanggakan” demikian tegas Edy (//arif)

Bima Bimantika.net

Menanggapi pemberitaan Bimantika.net kamis (1/8/2019) bagian Humas dan Pemberitaan Pemkab Bima merelease pemberitaan melalui Kasubag Pemberitaan, Zainuddin, SS. Pada Bimantika.net zen sapaan kasubag membeberkan melalui Press Releasenya bahwa Kondisi fisik sekolah merupakan salah satu pendukung pelaksanaan KBM, tidak secara niscaya menjadi satu-satunya indikator absolute menilai keberhasilan atau kegagalan bidang pendidikan.
Capaian kinerja urusan pendidikan dapat dilihat secara komprehensif dengan menghadirkan berbagai indicator, diantaranya melalui Angka Partisipasi Murni (APM) yang terus mengalami peningkatan. Kepemimpina Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Drs. H. Dahlan M. Nor, pada bidang Pendidikan telah mengikhtiarkan langkah terbaik dengan capaian yang prospektif. Angka Partisipasi Murni (APM) terus mengalami peningkatan hingga sebesar 99,96 % untuk jenjang SD/MI serta 96,37 % untuk jenjang SMP/MTS. Angka melek huruf pada penduduk usia diatas 15 tahun berada pada posisi 88,40 %. Selanjutnya, ketersediaan tenaga pendidik berijazah layak kian representatif, pengalokasian anggaran sebagai bentuk dukungan bagi anak sekolah yang berprestasi, pemerataan penempatan Guru berdasarkan analisis kebutuhan yang berimbang dengan rombongan belajar serta kegiatan proses belajar mengajar yang berorientasi pada peningkatan kualitas SDM dan perubahan karakter merupakan sederet indikator kinerja sektor pendidikan.
Sejatinya, kekurangan fisik sekolah adalah juga menjadi aspek yang terus diberikan attensi maksimal untuk dimapankan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.

Pada Bidang Kesehatan, Dinda – Dahlan telah berhasil menaikan angka harapan hidup. Naiknya angka harapan hidup ini berjalan paralel dengan intervensi program kesehatan yang bersifat non-fisik seperti pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, promosi kesehatan serta pola perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk didalamnya peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi yang terus digalakkan. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bima telah melakukan Akreditasi Puskesmas sebanyak 15 unit dari 21 unit Puskesmas di wilayah Kabupaten Bima. Dalam hal penyediaan infrastruktur pelayanan kesehatan dan pemerataan / penempatan petugas kesehatan guna memberikan pelayanan optimal, Pemerintah Daerah telah membangun 8 Puskesmas contoh sesuai prototype Kementerian Kesehatan pada 7 Kecamatan serta dilakukan rehabilitasi Puskesmas dan mengangkat serta menempatkan tenaga PTT Daerah yang tersebar ke pelosok-pelosok Desa.
Semua itu merupakan langkah – langkah efektif disertai dengan inovasi, mengoptimalkan pelayanan dan pemenuhan hajat hidup masyarakat Kabupaten Bima yang pada awalnya terkategori sebagai Kabupaten tertinggal yang seiring masa kepemimpinan IDP – Dahlan, kini telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat sebagai Kabupaten yang sanggup mengentaskan ketertinggalan. (Zen/Humas Pemkab bima)