Category: Pemerintahan

Bimantika.net

Baperjakat pemerintahan Kota Bima salah menempatkan posisi personal seorang Kabag Humas yang berlatar belakang sarjana Pertanian. Mestinya Baperjakat menilai seseorang yang diangkat dalam jabatannya haruslah menilai juga dari aspek disiplin ilmunya sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bisa selaras antara disiplin ilmu nya dengan bagian yang ditempati. “Baperjakat Kota Bima sama sekali tidak ptofesional menempatkan ASN utamanya Kabag Humas sebagai corong Pemerintahan Kota Bima seorang yang berlatar belakang sarjana pendidikan” demikian uangkap Sumber Bimantika.net yang juga Sebagai Tokoh LSM Kota Bima M. Hadi.
Menurutnya Baperjakat sama sekali tidak mempertimbangkan segala hal sehingga penempatan seseorang dalam job nya jauh dari harapan masyarakat Kota Bima. Tagline Bangkit menuju Perubahan tidak akan bermakna apa apa kalau tim kerja Walikota Bima sama sekali tidak mampu menterjemahkan segala tata aturan itu dengan baik dan benar. Sehingga bisa jadi Terjadinya teguran keras dari Komisi Aparatur Sipil Negara pada Walikota Bima salah satunya adalah tidak sesuainya disiplin ilmu seseorang yang ditempatkan pada job yang di lantik. Lanjutnya bahwa sesungguhnya penempatan ini sangat amburadul seorang sarjana pertanian bisa ditempatkan sebagai Kabag Humas. “Padahal ratusan sarjana starata satu dan Magister ilmu Komunikasi di Pemkot Bima, kok ini di ambil sarjana Pertanian, ini kan tidak sesuai harapan jadinya” demikian ujarnya. (//arif)

Bimantika.net

Adanya berita Bimantika.net online dengan judul diduga kuat walikota bima memasang tarif untuk pejabat dan rekruitmen para honorer pada hari sabtu (31/8/2019) kemarin, kini Pemerintah Kota Bima melalui Kasubag Humas, Dian Memberikan klarifikasi. Menurutnya klarifikasi itu adalah hak jawab pemerintah kota Bima terkait pemberitaan. “Mohon dimasukan nama Pak Kabag H. Abdul Malik, M.Ap karena saya hanya Kasubag bang, itu sudah menjadi protap pekerjaan kami semuanya wajib atas nama Kabag Pak Malik” ungkap Dian melalui saluran WhatsApp nya yang ditujukan pada Pimpinan redaksi Bimantika.net.
Menurutnya,
Walikota Bima H Muhammad Lutfi SE membantah informasi yang menyebut ada uang mahar ataupun tarif saat mutasi dan recruitmen honor di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Sebagaimana disampaikannya pada berbagai kesempatan bahwa proses rotasi dan mutasi murni karena kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan kelayakan dan berdasarkan penilaian dari Baperjakat.

Mutasi dan rotasi yang dilakukan itu bertujuan untuk mempercepat pencapaian visi-misi yang didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang profesional.

Sejak awal Walikota dan Wakil Walikota Bima berkomitmen untuk menyeleksi betul pejabat yang berpotensi dan profesional untuk ditempatkan sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Kami dari awal berkomitmen untuk mewujudkan Kota Bima sebagai Kota yang Beradab.

Demikian pula dengan recruitmen honorer, tidak ada pungutan pada recruitmen honorer dan belum ada recruitmen pada satpol PP Kota Bima sebagaimana yang berkembang di media sosial.

Jika ada pemungutan liar yang diketahui diharapkan kepada masyarakat agar melaporkan tindakan tersebut kepada pihak penegak hukum, agar bisa diproses hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila ada oknum ASN yang diketahui terlibat pungutan liar agar dilaporkan kepada inspektorat agar apat diproses dan diberikan sanksi sebagaimana mestinya. Siapa yang bayar, kepada siapa, berapa jumlahnya, agar bisa diusut secara tuntas, agar tidak menimbulkan fitnah.

Diharapkannya Masyarakat juga tetap menjaga kondusivitas dan tidak mudah terprovokasi isu yang belum diketahui kebenarannya. Isu yang berkembang di media sosial murni merupakan tindakan oknum dan tidak ada keterkaitan dengan pemerintah Kota Bima.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya berupaya melakukan pembenahan di internal serta menyempurnakan jalannya roda pembangunan yang ada di Kota Bima sebagaimana visi dan misi yang diusung oleh Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima. Diharapkan upaya pembenahan yang sedang dilakukan ini tidak terhambat dengan berbagai isu yang belum terbukti kebenarannya tersebut. (//arif)

Bimantika.net

Tahun ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Bima mengikuti Pameran The 17 th NTB EXPO 2019 yang berlangsung selama lima hari tanggal 29 Agustus sampai dengan 02 September 2019 di Komplek Islamic Centre (IC) NTB Kepala DPMPTSP Kabupaten Bima Drs. Agus Salim M.Si Kamis (29/8) mengatakan, NTB EXPO 2019 diselenggarakan untuk mendukung kebangkitan UKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan memperluas akses pasar produk unggulan daerah. Juga dalam rangkaian memperingati Hari UMKM Nasional ke-4 tanggal 12 Agustus 2019, memperingati HUT RI ke-74 tanggal 17 Agustus Tahun 2019 serta dalam rangka mendukung penyelenggaraan Symposium Asia Pasific Network (APGN) ke-6 Tahun 2019. Dijelaskanya, event akbar yang berlangsung selama lima hari dan dibuka secara resmi oleh Gubernur NTB di Komplek Islamic Centre (IC) NTB ini melibatkan para pelaku usaha (Sellers dan Buyers) dan investor dari seluruh Indonesia dengan potensi pengunjung lebih dari 15.000 orang. “Disamping memamerkan informasi potensi dan peluang investasi di kabupaten Bima, Stand DPMPTSP yang bermitra dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten Bima juga menampilkan beragam komoditi yang merupakan potensi unggulan di Kabupaten Bima seperti , bibit bawag merah, bibit bawang putih, berbagai jahe bubuk, susu kuda liar dan beragam produk pangan lainnya serta produk olahan seperti bandeng presto dan lain sebagainya “Ungkap Agus. Ditambahkan Agus Salim, DPMPTSP kabupaten Bima juga ikut berpartisipasi pada NTB Expo tahun ini dengan menggandeng beberapa UKM untuk mempromosikan usahanya. “Keikut sertaan UKM merupakan wujud dari komitmen DPMPTSP dala upaya promosi penanaman modal dan fasilitasi usaha kecil dan menengah. Targetnya adalah supya ada perluasan pasar UKM dan kerjasama usaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar”. Jelasnya. Selain DPMPTSP, Perangkat daerah lainnya yang berpartisipasi pada NTB Expo tahun ini yaitu Dinas Koperasi dan Dinas Perindag.

(//tkpd)

Bimantika.net

Untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan tahapan pembangunan dan revitalisasi Pasar Woha III, Dinas Perindusrian dan Perdagangan Kabupaten Bima melakukan kegiatan sosialiasi kepada para pedagang Rabu (28/8) di Aula Kantor Camat Woha. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima Drs.H. Arifudin HMY dalam sambutannya mengatakan Pemerintah terus berupaya agar pasar Woha menjadi pusat perdagangan di kabupaten Bima dan mendukung distribusi barang ke kecamatan sekitar. Dihadapan 40 orang pedagang, H. Arifudin menghimbau agar mendukung pelaksanaan pembangunan pasar dan setelah pasar selesai dibangun, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya serta menjaga kebersihan dan ketertiban areal pasar. “Kepada para pedagang yang terkena dampak agar bersabar dan secara sukarela melakukan relokasi ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah”. Harapnya.

Kepala Bidang Perindustrian Juraidin ST, M.Si mengatakan, Sosialiasi tersebut berlangsung di Aula Kantor Camat Woha dengan menghadirkan narasumber Kabag Administrasi Perekonomian Setda, Ketua TP4D dan Kabid Perindustrian Dinas Perindag Kabupaten Bima.
Sosialisasi pembangunan/revitalisasi Pasar Woha III tahun 2019 kepada para pedagang ini merupakan langkah awal yanag akan dilanjutkan dengan proses lelang yang akan berlangsung tanggal 30 Agustus sampai dengan 13 September 2019 mendatang. Diharapkan tahap pembangunan dapat dilakukan selama 110 hari kalender mulai tanggal 13 september sampai dengan 30 Desember 2019.
Dijelaskan Juraidin, “pasar yang akan dibangun tahun ini menyerap dana senilai Rp 4 miliar yang bersumber dari Alokasi Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2019”. Luas Bangunan yang direncanakan ± 1.145,5 m² mampu menampung sebanyak ± 104 pedagang dengan berbagai jenis dagangan yaitu pedagang sembako, Buah-buahan, sayur-sayuran, bumbu dan kebutuhan lainnya”.
Alumni Pascasarjana Teknologi Industri Unhas Makassar ini berharap, pasca pembangunan Pasar Woha III, para padagang dapat memanfaatkan areal pasar yang representatif, aman, nyaman, bersih, tertata dengan baik sehingga jauh dari kesan kumuh.
Aspek lain yang diharapkan akan mningkatkan iklim usaha yang baik, meningkatkan dan memperlancar arus distribusi barang serta meningkatkan daya saing dan optimalisasi pasar tradisional menghadapi persaingan dengan pasar modern yang bermuara pada meningkatnya pendapatan masyarakat setempat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(tkpd)

Bimantika.net

Sebanyak 56 lembar sertifikat milik warga masyarakat Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima bermasalah baik itu dari bentuk namanya serta pada letak gambarnya, Demikian yang disampaikan oleh Kepala Desa Dena Syamsuddin Har pada saat dikonfirmasi Media Online BimaNtika ini pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019 ditempat kediaman pribadinya sekitar pukul jam 09:28 pagi.

Kepala Desa Dena Syamsuddin Har Menjelaskan Bahwa sehubungan dengan adanya program kegiatan melalui program pronag ditahun 2017 yang lalu sebanyak 56 lembar sertivikat milik warga masyarakatnya bermasalah baik itu dari bentuk nama maupun letak pada kesalahan gambarnya,” hingga pada detik hari ini masih belum ada bentuk kejelasannya”, herannya.

Kata dirinya sejak bermasalah pada pasca itu 56 lembar Sertivikat milik warga desa dena yang bermasalah tersebut telah dikembalikan kepada pihak Badan Pertanahan Bima (BPN), Dalam hal terkait menjadi suatu bentuk beban secara tersendiri bagi pihaknya apalagi sampai pada detik hari ini mau masuk dua tahun,” katanya.

Lebih lama Syamsuddin Har menjelaskan, dalam hal tersebut selama ini sering hadir dipertanyakan oleh warganya, bahkan melalui dari jajaran kaurnya pihak Pemerintah Desa Dena telah berkoordinasi dengan pihak Badan Pertanahan terkait adanya 56 lembar sertivikat yang bermasalah tersebut, Akan tetapi hingga sampai pada detik hari ini maupun saat ini belum ada kepastiannya, udah diperbaiki atau bagaimana.

“Dirinya berharap sehubungan dengan adanya permasalahan dalam 56 lembar Sertivikat milik warga desa dena tersebut, mengingat seringkali dipertanyakan oleh warganya agar diperhatikan oleh pihak Badan Pertanahan Bima (BPN) agar kiranya akan segera dituntaskan dan diselesaikan, Mengingat juga jabatan dirinya sebagai Kepala Desa akan berakhir pada bulan September tahun 2019 ini, ” pinta Syamsuddin Har dirinya selaku Kades.” (Tim)

Bimantika.net

Lokakarya Finalisasi Peraturan Bupati Bima tentang Kepemilikan Administrasi Kependudukan dan UPT Dukcapil Kabupaten Bima, Selasa (27/8) yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati secara khusus mengundang 15 perangkat daerah dan instansi terkait.
Pada lokakarya yang dipandu Koordinator Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan ( KOMPAK) Bima Asrullah tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima Salahudin SH, M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa capaian pelayanan administrasi kependudukan sesuai laporan terakhir sudah mencapai lebih dari 93% untuk dokumen akta kelahiran.
Begitu juga berkaitan dengan dokumen kependudukan lainnya seperti KTP elektronik, surat keterangan dan kartu keluarga rata-rata sudah mencapai di atas 90%”. Tambah Salahudin.
“Saat ini Dinas Sosial tengah mengejar target capaian kartu identitas anak dan akte kematian. Untuk mencapai target tersebut, sudah diberikan target kepada para kepala desa dengan memberikan insentif bagi desa dengan capaian tertinggi laporan kartu identitas anak dan akte kematian”. Jelas mantan Kadis Sosial ini.
Front Line Service Coordinator program KOMPAK Nusa Tenggara Barat Susan Dewi R mengatakan bahwa lokakarya sudah melewati beberapa tahapan pembahasan draft sehingga menuju kepada monitoring dan evaluasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran “Kabua Ncore” Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Masyarakat yang sudah berjalan 1,5 tahun.
Sejalan dengan upaya diatas, lanjut Susan, KOMPAK ingin memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan mampu menjawab persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Regulasi tersebut juga tetap melewati tahapan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapannya untuk perbaikan pelayanan. Sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat jelas”. Susan.
Susan juga menekankan pentingnya sosialisasi regulasi yang sudah dibentuk. “Aspek lain yang perlu menjadi perhatian adalah pentingnya sosialisasi secara massif tiap regulasi agar masyarakat mengetahui substansinya. Terang Susan.
Lokakarya tersebut selain mendengarkan pemaparan Kepala Dinas Sosial, juga menghadirkan dua narasumber lain yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Syamsul Bahrain, S.Ip, M.Si dan Kepala Bagian Hukum Setda Amar Maruf SH.
(//tkpd)

Bimantika.net

Pemerintah Kabupaten Bima melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang bekerjasama dengan Pusat Studi Konflik Agama dan Budaya (Puskab) NTB menggelar Seminar dengan tema pokok Prospek Pembangunan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditi Unggulan dan Dukungan Sosial Politik Kamis (29/8) di aula Kampus Vokasi Unram Sondosia Bolo.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima Drs. H. Muzakkir M.Sc Senin (26/8) mengatakan, seminar ini diharapkan bermanfaat sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah bagi pembangunan berkelanjutan dalam hal pengembangan ekonomi daerah.
“Forum ini juga merupakan wahana merumuskan peta konsep untuk memajukan komoditi unggulan daerah dan terbangunnya komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi sosial dan politik demi keterlibatan semua pihak dalam pembangunan”. Terangnya.
Dengan demikian jelas Muzakkir, dari pandangan dan kacamata analisa para ahli dari luar Pemerintah Daerah, yg diharapkan ada nilai obyektivitas, fair, proporsional dan terbuka.
Dari sisi pandangan orang luar ini semoga akan kita serap aspirasi murni dinamika yg berkembangan di tengah masyarakat sebagai bahan masukan perbaikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang kita cintai.
Seminar sehari tersebut menghadirkan tiga orang akademisi yang yang menjadi narasumber yaitu Dr. Irwan Husain MP (akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Mataram) yang akan memaparkan materi Anatomi Potensi Wilayah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah yang Berbasis Unggulan.
Narasumber lainnya yaitu Dr. H. Darwis M.Si (akademisi Bima) yang akan mengulas Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Mengoptimalkan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bima dan Dr. Syarif Ahmad, SE, M.Si juga akademisi dari Bima yang memaparkan materi Sinergitas Peran Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Bima. Terang Muzakkir.
Para anggota DPRD, Kepala Perangkat daerah, Camat dan Kepala Desa diundang pada seminar ini, demikian halnya pengurus OKP dan PTS.
(//b//tkpd)

Kabupaten Bima. BimaNtika.Net –

Pada Hari Minggu 25 Agustus 2019 Babinsa Desa Woro Jajaran Anggota TNI Koramil 1608/02 Bolo Koptu Heriyanto bersama anggota KPH setempat menuju lokasi kebakaran hutan di pegunungan Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima tepatnya disebelah timur perkampungan Desa setempat dengan sigap menuju lokasi kebakaran sekitar pukul 18.00 Wita setelah mendapat informasi untuk memastikan titik hotspot disekitar lokasi kebakaran.

Sekretaris Desa Woro Zubair H.M. Said mengatakan kebakaran tersebut kemungkinan disebabkan karena adanya sisa api dari masyarakat yang mencari madu lebah dan untuk saat ini, api sudah bisa dipadamkan.

Sekretaris Desa Woro Zubair H.M. Said dalam hal tersebut juga memberikan bentuk rasa apresiasi terhadap langkah aparat TNI, Polri dan KPH maupun Pemerintah Daerah yang sigap dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, dengan Hal tersebut dapat kita lihat bersama setelah terjadi kebakaran, Babinsa Pak Heriyanto bersama anggota KPH bersinergi tanpa mengenal waktu siang atau malam mereka menuju pada lokasi kebakaran untuk memadamkan api.

Sementara itu Dandim 1608/Bima Letnan Kolonel Inf Bambang Kurnia Eka Putra disela-sela kesibukannya memberikan sebuah bentuk apresiasi atas sinergitas dan kerjasama anggota satuan jajarannya dengan Polri bersama instansi terkait dan masyarakat desa setempat dalam upaya memadamkan titik api dilokasi kebakaran.

Lanjutnya, “Alhamdulillah, begitu adanya informasi terkait kebakaran tersebut, anggota Koramil bersama KPH langsung merespon dengan cepat untuk meminimalisir terhadap areal kebakaran sehingga tidak meluas ke posisi pada tempat yang lain,” ungkap Dandim.

Menurutnya, kondisi kemarau seperti ini harus disikapi secara bijak dengan bentuk harapan para pemilik lahan maupun pihak terkait memperhatikan kondisi terkini lahan maupun hutan dengan harapan tidak terulang kembali kebakaran yang sama seperti ini.

Selain itu, Dandim alumni Akmil 1999 tersebut juga mengajak instansi terkait untuk siaga terhadap Karhutla dan menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat dalam rangka untuk berhati-hati membakar sampah maupun membuang puntung rokok yang masih keadaan menyala yang dapat menimbulkan kebakaran yang berdampak luas bagi masyarakat.

“Apabila ada bentuk tanda-tanda yang mencurigakan terkait dengan Karhutla, segera laporkan kepada aparat terdekat dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait sehingga bisa meminimalisir areal kebakaran,” pungkasnya. (TIM)

Bimantika.net

  Untuk mengoptimalkan ikhtiar pemerintah daerah dalam mewujudkan swasembada garam, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri menginstruksikan  Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima beserta jajaran melakukan pembinaan kepada sejumlah kelompok petani dan koperasi garam.       
           Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ir. Hj. Nurma M.Si memaparkan, sesuai arahan Bupati, salah satu prasyarat penting  terciptanya  swasembada garam rakyat yang berkualitas, bukan hanya ditunjukkan melalui peningkatan kualitas garam yang dihasilkan para petani di sentral produksi  yang yang tersebar pada beberapa kecamatan, tetapi juga diselaraskan dengan pembenahan kelembagaan koperasi petani garam.
       Untuk tujuan tersebut, dirinya dan beberapa pejabat terkait Minggu (25/8) memberikan pembinaan secara langsung para pengurus "Koperasi Lariti Jaya" Desa Soro Kecamatan Lambu yang dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus baru periode 2019 - 2020 di UPT Perikanan kecamatan Lambu.
       "Pembinaan para pengurus ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi petani garam. Sehingga ke depan koperasi ini diharapkan bisa berkiprah lebih maju dan mampu menjadi penopang ekonomi para anggota.  Pada saat yang sama juga mampu mengurai persoalan yang muncul di tingkat petani tambak. Misalnya,  dalam hal pemasaràn dan harga garam, pengelola koperasi mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjamin  perbaikan ekonomi, khususnya pendapatan petani garam".Terang Hj.Nurma.
        Terkait kemitraan antara petani dengan perusahaan pembeli garam, Nurma menjamin bahwa produk garam Bima mampu bersaing. "Kemitraan antara pihak perusahaan dengan para petani garam tidak usah diragukan karena yang jelas, dengam kualitas produksi garam kita  yang sesuai permintaan perusahaan akan mampu menembus pasar nasional. 
   Dirinya berharap koperasi Lariti Jaya akan mampu menjadi  penampung garam dalam rangka tunda jual. "Mari kita bangkit dengan semangat baru dalam rangka swasembada garam berkualitas". Tutup Hj. Nurma.

(TKPD)