Category: Opini

Oleh : Darus

Bimantika.net,_Kisruh pembagian BLT Kelurahan Sadia dan dibeberapa kelurahan lain menjadi momentum yang tepat untuk memulai melakukan perombakan dan berbaikan yang sistematis soal pendataan di daerah ini.

Perombakan dan perbaikan tersebut sudah saatnya dimulai dari yang paling hulu yaitu pendataan berbasis RT. Optimalisasi fungsi dan peran RT untuk melakukan pendataan warga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh daerah dilingkungannya masing masing akan memutus mata rantai carut marutnya persoalan data yang kerap melahirkan distorsi dan kerusuhan sosial.

Pendataan berbasis RT akan sangat mudah dan menghasilkan data yang falid serta selalu terupdate setiap saat sesuai dengan kebutuhan daerah. Tidak hanya soal data identitas penduduk, tetapi juga dinamika siklus perubahan sosial dan ekonomi warga yang ada disetiap lingkungan RT.

Misal saja data kematian, kelahiran, perpindahan, pernikahan, perceraian, mata pencarian, pengangguran, warga miskin, warga mapan hingga persoalan data infrastuktur dan pemberdayaan yang urgent untuk dilakukan oleh pemerintah daerah di setiap lingkungan RT.

Kenapa demikian karena siklus dan dinamika perubahan kehidupan warga kerap terjadi setiap saat. Perubahan perubahan tersebut tentu harus ter up to date oleh negara sehingga negara benar benar memiliki data serta sangat memahami siklus perubahan kehidupan warganya day to day.

Model pendataan berbasis sensus lima tahunan atau pendataan berbasis pendamping dinas tertentu sudah harus ditinggalkan karena model pendataan tersebut sangat usang dan hanya melahirkan masalah demi masalah.

Pendekatan sistem pendataan berbasis aplikasi yang difasilitasi kepada para RT akan menjadi solusi dan jalan kebenaran untuk menghadirkan daerah dengan base line data yang benar dan tepat, kemudian menjadi dasar rujukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan apapun. Karena jika data salah maka pastilah kebijakan yang dilahirkan pun akan salah. Sebaliknya jika datanya falid maka kebijakan pun akan menjadi benar sesuai fakta dan kebutuhan.

Bimantika.net,_ Salah seorang Sarjana Kehutanan Universitas Satria Makassar, Mustakim, S. Hut menyatakan bahwa Alam dan Manusia memiliki ketergantungan satu sama lainnya sehingga perlu ada keseimbangan dalam rantai hidup manusia dan alam.

Menurutnya, Ketika Hutan Ditebang, Nyawa manusia pun Melayang, artinya betapa pentingnya melestarikan Hutan sehingga memberi manfaat Buat manusia itu sendiri.

“Ketika Deforestasi menjadi salah satu faktor muncul berbagai penyakit baru termasuk Corona dan berdampak pada meningkatnya penyakit zoonosis, berpindah dari hewan ke manusia itu sendiri” Ungkap Mustakim.

Dirinya selaku ahli Kehutanan mengharapkn Sebuah Intropeksi, ketika Manusia Dengan Serakahnya Mengeksploitasi Alam. Berbagai Kerusakan ditimbulkan.

“Hutan Dibabat Habis (Deforestasi) Bahkan Satwa Liar pun ditangkap, diperjual belikan secara ilegal hingga Dikonsumsi, maka Fatal akibatnya Buat generasi anak adam” ungkap Mustakim.

Lanjutnya, Dan Ketika Hutan Ditebang Maka Yang terjadi kekeringgan di sumber mata air, Air adalah salah satu sumber yang Urgen yang di butuhkan oleh manusia. Fungsi adanya Hutan untuk Menetralisi Kehidupan manusia melalui Kehadir Sumber air di sekitar kawasan hutan, Dan hari ini telah terjadi Degradasi kawasan hutan yang ada di So jenemawar Desa Rade dan sejumlah hutan lainnya di Daerah Bima Nusa Tenggara Barat.

Air yang dulunya mengalir di sepanjang sungai, dan hari ini Sudah tidak lagi, dengan mengakibatkan Kerusakan Hutan yang ada di sekitar mata air jenemawar.

“Kita Membutuhkan Kesadaran masing-masing Aja, supaya kita tetap menikmati Oksigen yang ada di kawasan Hutan” Harapnya (BNN_01)

Bimantika.net,_Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran penanggulangan bencana non-alam COVID-19 dipertanyakan publik, pasalnya tidak ada keterbukaan atas kebijakan dan pengelolaan anggaran penanggulangan bencana. Pemerintah Kota Bima baru sebatas menyampaikan total anggaran COVID-19 hasil refokusing APBD Kota Bima 2020 yang besarannya berkisar sekitar Rp. 14 M atau 27 M, besaran anggaran inipun informasinya tidak pasti berapa jumlahnya, informasi detailnya (misal, pilihan kebijakan dan kebutuhan anggaran) tidak disampaikan ke-publik. Besaran Anggaran untuk BLT atau anggaran JPS juga belum jelas peruntukannya. Termasuk rencana pengalokasian ntuk pemulihan ekonomi.

Pemerintah daerah dalam hal penanggulangan bencana ini telah melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai yang diatur dalam UU No. 24 Th 2017 tentang Penanggulangan Bencana. Mestinya pemerintah membuka akses informasi seluas-luasnya untuk membangun partisipasi warga serta menjamin hak masyarakat atas informasi.

Di masa pandemi seperti saat ini, kebutuhan informasi soal kebijakan sangat mendesak untuk meningkatkan kewaspadaan dan keterlibatan warga dalam penanganannya. SOLUD NTB mencatat ada beberapa informasi yang menjadi kebutuhan warga :
Informasi hasil kajian terkait penanganan dan dampak COVID-19;
Informasi terkait kebijakan yang diambil dalam penanganan COVID-19; dan
Informasi kebutuhan anggaran.
Informasi-informasi ini harus disampaikan lengkap kepada publik karena menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyampaikan informasi yang benar.

Soud NTB juga mencatat adanya beberapa kejadian kisruh yang diakibatkan oleh Data Penerima BLT tiap kelurahan, antara lain :
Kasus Pencekikan Lurah oleh salah seorang masyarakatnya;
Kasus Demo di Kantor Lurah sehingga menyebabkan kerusakan Kantor Lurah dan Lurah yang mendapatkan perlakuan kasar dari Masyarakatnya.
Warga mendapatkan informasi, jika ada warga yang tidak terakomodir untuk BLT sekarang, nanti akan diakomodir pada tahap ke dua.
Kekisruhan ini semuanya berasal dari Data yang dikirim oleh Pusat seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bima.

Solud NTB mencatat juga beberapa Informasi lain :
Ada Surat Himbauan Walikota Bima No. 451/250/10/2020, tentang Himbauan kepada seluruh Pemilik Toko di Kota Bima agar membuat dan memasang Spanduk yang bertema Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) di depan Tokonta masing-masing mulai Hari Senin 11 Mei 2020. Tempat mencetak spanduk sudah ditentukan.
Surat Permohonan Bantuan dari Pemerintah Kelurahan, untuk permohonan Bantuan Logistik (Mie Goreng sebanyak 5 (lima) Doz, Kopi Kapal Api Gula sebanyak 3 (tiga) doz dan Rokok Surya sebanyak 3 (tiga) Pak.
Perwali No. 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berbasis Kelurahan Dalam Penanganan CORONA VIRUS DIESES 2019 DI KOTA BIMA, Bab IX Sumber Pendanaan PSBK.
Pembuatan Portal tiap-tiap Kelurahan yang dibuat secara Swadaya.
Pembatasan Sosial Skala Kelurahan (PSBK) pada akhirnya tidak leluasa mengatur hal substansi lain yang terdampak COVID-19, salah satunya sangat penting adalah Pendidikan, karena hal ini sama sekali belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kota.
Pelimpahan beberapa kewenangan kepada Pemerintah Kelurahan di dalam Perwali No. 24 Tahun 2020 akan menjadi permasalahan bagi kelurahan mengingat Pemerintah Kelurahan merupakan OPD yang hanya memiliki Peran Birokratis, sementara dalam situasi pandemic ini lebih dibutuhkan peran-peran politis yang kuat.

Dari berbagai Informasi tersebut, SOLUD NTB merekomendasikan kepada Gugus Tugas untuk segera melakukan beberapa hal berikut:
DPRD Kota Bima melalui Anggotanya membuka Kanal Pengaduan Masyarakat yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mengadu dan menyampaikan permasalahannya tentang proses bantuan BLT ataupun JPS.
GugusTugas Percepatan Penanganan Covid-19 melakukan konsolidasi seluruh informasi anggaran penanganan Covid-19 di wilayah NTB, baik yang bersumber dari APBN, APBD, Dana Kelurahan maupun sumbangan masyarakat atau pihak swasta. Dengan terkonsolidasinya anggaran yang ada maka pemerintah bisa mengukur kapasitas penanganan serta kebijakan-kebijakan yang diambil menjadi lebih tepat dan efektif.
Gugus tugas perlu memikirkan langkah strategis untuk mengefektifkan dan efesiensi penyaluran uang dan barang selama masa tanggap darurat
GugusTugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyampaikan informasi hasil kajian terkait penanganan dan dampak bencana Covid-19, pilihan kebijakan beserta kebutuhan anggaran penanganannya yang tertuang dalam DPA Perubahan SKPD;
Walikota Bima untuk memerintahkan Kepala Dinas Sosial Kota Bima untuk mengadakan Musyawarah Kelurahan Khusus yang difasilitrasi oleh Kelurahan untuk melakukan Verivaild Data sesuai Protap untuk Pemuktakhiran Data dengan menggunakan Data Base RT sebagai Data Pembanding.
Legislatif dan Eksekutif harus duduk Bersama untuk memikirkan dan dan mengambil kebijakan terhadap Potensi Lokal yang dimiliki oleh Kota Bima seperti BIMA TV dan beberapa RADIO LOKAL sebagai penunjang sarana Pendidikan Ketika diharuskan untuk belajar di rumah karena diakibatkan diberlakukannya PSBK.
TAPD agar mempublikasi Perwali tentang APBD 2020 setelah penyesuaian, sebagaimana yang dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Mendagri, beserta Keputusan Pemerintah Pusat, Gubernur dan Perwali/Perda tentang Penerimaan dan besaran bantuan JPS yang disalurkan, dan data IKM yang terlibat dalam pengadaan item barang JPS.
Informasi ini sekurang-kurangnya disampaikan melalui website PPID Kota Bima, untuk mengefektivkan partisipasi dan akuntabilitas publik, sebagaimana diatur dalam UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Narasumber :

M. Qadafi, Koordinator Program – SOLUD NTB

Oleh : Amilan Hatta*)

Bimantika.net,_Pertengahan bulan lalu fokus kita warga dunia di tengah upaya perang melawan pandemi Covid-19, beralih sejenak pada sebuah perhelatan Pemilu yang dilaksanakan di negara Korea Selatan. Korea Selatan yang terletak di Asia Timur ini adalah salah satu negara pertama yang terkena virus di luar China, tempat virus corona jenis baru ini pertama kali muncul.

Hal ini menjadi menarik sebab menurut data yang dirilis oleh Institute for Democracy and Election Assistance (IDEA) menunjukkan bahwa terdapat 52 negara di seluruh dunia yang menunda untuk melaksanakan pemilu nasional dan subnasional (lokal) karena Covid-19. Negara-negara yang melakukan penundaan Pemilu tersebut tersebar di lima benua di dunia.
Meski di bagian lain IDEA juga menunjukkan data bahwa ada juga negara di dunia yang melaksanakan pemilihan pada saat Covid-19. Ada yang melakukan pemilihan nasional dan juga pemilihan lokal. Setidaknya terdapat 20 negara dan teritori telah memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu nasional atau subnasional sebagaimana direncanakan. Dari jumlah tersebut, terdapat 9 negara telah menyelenggarakan Pemilu atau referendum nasional. Data ini terkonfirmasi dari tanggal 21 Februari – 30 April 2020 yang dihimpun penulis pada kegiatan Diskusi Online dengan topik “Resiko Menggelar Pilkada di Tengah Covid-19” baru-baru ini dengan salah satu narasumber dari Indopolling Network.
Kembali ke fakta-fakta Pemilu nasional di Korea Selatan. Pemeriksaan suhu pada pemilih, bilik suara yang terpisah untuk mereka yang demam, tempat pemungutan suara khusus untuk pemilih yang dikarantina adalah serba serbi fenomena pemilihan umum di Negeri Ginseng tersebut. Partisipasi pemilih yang menggunakan hak suara dalam pemilihan pemilu tersebut melonjak menjadi 66,2%, titik tertinggi dalam tempo 28 tahun, menurut angka yang dikeluarkan badan pemilihan negara Korea Selatan, seperti dikutip dari mediaindonesia.com, edisi kamis 16 April 2020.

Fakta berikutnya semua warga negara harus mengenakan masker pelindung dan menjalani pemeriksaan suhu di tempat pemungutan suara. Mereka yang ditemukan mengalami demam akan memberikan suara mereka di bilik terpisah. Para pemilih juga diminta untuk mengenakan sarung tangan plastik setelah membersihkan tangan mereka dengan sanitiser di tempat pemungutan suara, dan menjaga jarak setidaknya satu meter.
Menilik pengalaman Pemilu Korea Selatan di tengah wabah pandemi yang masih terus menghantui tersebut, kita seakan takjub terutama sekali melihat angka pengguna hak pilih yang tercatat naik dari Pemilu sebelumnya. Partisipasi pemilih yang justru meningkat dalam Pemilu di tengah wabah dibandingkan dengan Pemilu pada situasi normal.

Pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia yang dalam konteks ini juga sedang berada pada tahapan yang sama menyongsong Pemilu lokal yang disebut Pilkada Serentak 2020?
Tantangan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi
Kita semua tentu sudah mahfum dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui Komisi Pemilahan Umum (KPU) untuk menunda sementara empat tahapan Pilkada yang sudah berjalan. Empat tahapan yang ditunda KPU yaitu, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
Tentu penundaan beberapa tahapan sebagai tantangan pelaksanaan Pilkada ini harus dilihat dari dua aspek. Pertama aspek ketersediaan anggaran. Sebagaimana diketahui alokasi anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 sudah ditetapkan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) masing-masing pada rentang waktu sekitar September hingga Oktober tahun 2019. Artinya sebelum wabah pandemi Covid-19 dinyatakan masuk atau menular ke Indonesia. Dengan demikian dapat dipastikan postur anggaran dalam NPHD tidak menjamin ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada sesuai protokol pencegahan Covid-19. Ketersediaan masker, handsanitizer, sarung tangan, disinfektan dan lain-lain untuk penyelenggara maupun pemilih sudah pasti tidak dijamin oleh NPHD ini.
Kedua, KPU juga mempertimbangkan teknis pelaksanaan di lapangan, terutama kegiatan yang melibatkan banyak orang. Semisal verifikasi faktual dukungan calon perseorangan oleh panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan, juga bagaimana cara menjamin keselamatan dan kesehatan petugas. Karena verifikasi faktual ini sifatnya masif, maka harus dipastikan agar proses tersebut tidak menjadi medium penyebaran wabah virus corona ini.

Tantangan berikut yang menjadi catatan penulis adalah soal partisipasi pemilih. Faktor partisipasi pemilih menjadi indikator paling menentukan sukses tidaknya agenda Pemilu lokal mapun nasional di negara manapun. Standar partisipasi pemilih bagi Pilkada Serentak tahun 2020 ini relatif cukup berat bila mengacu pada persentase partisipasi pemilu serentak (pileg-pilpres) 2019 lalu yang mencapai pada 81-82 %.
Keniscayaan Pilkada dan Hidup Berdamai Dengan Covid-19
Satu hal yang harus menjadi pemahaman bersama kita warga bangsa adalah, bahwa hingga hari ini belum adanya suatu lembaga riset atau ahli yang menyatakan secara tepat dan konsisten kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir. Pemerintah pun melalui gugus tugas belum bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir. Selama belum ditemukan vaksin dan obat untuk mengatasi Covid-19 ini, maka secara otomatis kita tidak akan bisa hidup secara normal seperti sediakala.
Artinya, penulis berpendapat kita memang harus mengambil pilihan untuk memilih hidup berdamai dengan wabah virus ini. Kita memilih jalan “perang” melawan wabah covid-19, dan di satu sisi kita juga tidak boleh meyerah untuk menunda terlalu lama agenda-agenda nasional bangsa, selama itu dijalankan dengan tetap mengedepankan protokol pencegahan penularan covid-19 secara konsisten. Terutama protokol yang menghindari terjadinya kerumunan massa.

Bicara keharusan Pilkada, sudah tentu ini merupakan agenda bangsa yang tidak boleh tidak dilaksanakan. Secara esensial sebuah agenda transformasi kepemimpinan daerah melalui mekanisme penyaluran aspirasi rakyat, tidak boleh takluk dengan alasan wabah penyakit sekalipun. Sekali lagi yang terpenting pemerintah, penyelengggara dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan suara pemilih harus menjalankan upaya dan ikhtiar pencegahan dengan standar protokol yang telah diatur oleh WHO maupun Kemenkes RI.
Secara teknis apakah KPU siap? Melihat rentang waktu yang dipersiapkan sesuai Perppu nomor 20 tahun 2020 yang menjadwalkan pemungutan suara pada Desember 2020, segala persiapan sangat mungkin dilakukan sejak hari ini. Baik itu persiapan regulasi teknis melalui PKPU, realokasi anggaran, maupun desain perencanaan teknis di lapangan. KPU harus mencari formulasi cerdas berbasis teknologi informasi tentang tata cara melaksanakan seluruh tahapan Pilkada dengan meminimalisir terjadinya pengumpulan dan kerumunan massa, dengan tetap memperhatikan asas partisipasi dan demokratisasi.

Sekali lagi melihat faktor keberhasilan Korea Selatan melaksanakan pemilu di tengah pandemi tak lepas dari tiga faktor utama; sistem Pemilu yang baik, pencegahan Covid-19 yang sigap, dan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara. Mereka membuat peraturan dan teknis pelaksanaan seluruh tahapan pemilu secara sitematis dengan prioritas memperhatikan protokol pencegahan Covid-19.

Selamat belajar dari Korea Selatan bagi KPU RI
Ikhtiar pencegahan virus corona wajib dilanjutkan, penyaluran aspirasi rakyat melalui sitem demokrasi Pilkada juga adalah keniscayaan. (*)

*) Amilan Hatta
Wasekjen DPP KNPI
Alumni Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional-Jakarta

Oleh : Zulfikar HMT, S. Pd

Bimantika.net,_ Ditengah wabah pandemik Covid_19 yang mendunia, dan Indonesia adalah salah satu negara yg menjadi imbas dari pemaparan virus yang mematikan tersebut, dan hal demikian dikuatkan oleh banyaknya kasus yg tercatat akhir-akhir ini, secara ekonomi,medis maupun agama, konsekwensi dari wabah ini juga mempengaruhi dunia pendidikan yang ada di Indonesia.

Banyak kerugian serta hal-hal yang urgent terlewati begitu saja, mulai dari proses belajar mengajar yang tidak lagi efektif, serta kefokusan dalam mengahdapi setiap ujian, dan disisi lainnya kebijakan sekolah/kuliah online ini melahirkan banyak polemik bagi masyarkat ekonomi kebawah terkait dengan perangkat lunak dan perangkat keras.

Hal demikian diakibatkan karena tidak semua dari mereka memiliki smartphone, gadget untuk menunjang kebutuhan belajar mengajar lewat online, ini adalah persoalan yg mesti harus diselesaikan dengan serius, jika kebijakan pemerintah masih tetap menjalankan kuliah dan sekolah online ini tampa memikirkan dari sisi lainya dipastikan indonesia akan mengalami degradasi generasi.

Pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk mempertimbangkan lebih matang, pemerintah harus mampu menghadirkan solusi yang tepat agar kiranya dunia pendidikan tidak tumpang tindih, menunjang kebutuhan bagi yang tidak mampu atau memikirkan cara lain untuk menyelesaikan problem ini, semoga pemerintah tidak buta dan tuli dalam melihat setiap problem yang sedang masyarakat alami saat ini.

Semoga Pandemi Covid-19 segera berlalu ditanah air ini sehingga prosesi pendidikan dan prosesi kehidupan sosial lainnya dapat segera normal kembali.

Pendidikan online pembodohan atau Alternatif Edukasi di tengah Pandemi Covid-19? Wallahu’Alam

*) Penulis Adalah Alumni Universitas Sawerigading Makassar 2019.

Oleh : Amilan Hatta*)

Sudah menjadi rahasia umum penyimpangan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS terjadi hampir di setiap tempat. Sejak dikucurkan tahun 2005, dana yang seharusnya digunakan untuk menujang kegiatan belajar mengajar dan memenuhi kebutuhan operasional ada saja kebocorannya.
Dalam banyak kasus, menguapnya dana BOS akibat korupsibukan hanya di level sekolah tetapi juga di tingkat pejabat birokrasi pendidikan di dinas provinsi maupun kabupaten.
Di level pejabat dinas, ada keharusan kepala sekolah menyetorkan sejumlah uang tertentu dengan alasan mempercepat proses pencairan. Setelah pencairan dana BOS juga masih ada kewajiban membayar biaya administrasi.
Sedangkan di tingkat sekolah, pengelolaan dana BOS dilakukan sendiri oleh Kepala Sekolah dan bendahara sekolah tanpa melibatkan guru. Fungsi Komite Sekolah juga dimandulkan untuk memperlemah pengawasan.
Praktek yang paling umum dilakukan dalam menyelewengkan dana BOS adalah mark-up pembelian barang dan jasa serta mark-up jumlah peserta didik serta pengadaan alat fiktif.
Modus lain adalah menarik sumbangan kepada para orang tua siswa dengan dalih dana operasional sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan masih kurang.  Bahkan banyak sekolah yeng memberikan honor BOS kepada guru ASN yang jumlah nominalnya sama dengan guru non ASN (honorer).
Kebijakan Baru Nadiem
Kebijakan merdeka belajar episode ketiga terkait perubahan mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 ( diubah dengan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020) lebih menekankan pada penyempurnaan tata kelola yaitu kecepatan, transparansi dan fleksibilitas penggunaan dana BOS.
Saat ini penyaluran dana BOS dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dilakukan dalam tiga tahapan dan langsung ke rekening sekolah. Hal ini berbeda dengan sebelumnya,dariKementerian Keuangan kepada sekolah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Propinsi dengan empat kali penyaluran, sehingga birokrasinya panjang.
Untuk mengurangi beban administrasi sekolah, Permendikbud ini juga memangkas mekanisme verifikasi penetapan SK sekolah penerima yang semula ribet dengan berbagai persyaratan admistrasi, menjadi lebih simpel.
Penetapan SK sekolah penerima dana BOS dalam tahun 2020 ini dilakukan langsung oleh Kemendikbud dengan verifikasi data oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan sebelumnya penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dengan berbagai persyaratan adminstrasi.
Adapun terkait dengan pembayaran honor guru yang sebelumnya ditetapkan terpaku pada angka maksimal sebanyak 15% untuk sekolah negeri dan 30% untuk swasta menjadi lebih fleksibel.
Yaitu, maksimal 50%(Permendikbud Nomor 8/2020) atau lebih (Permendikbud Nomor 19 /2020 – respon terhadap COVID-19) dengan catatan bahwa guru honorer tersebut terdaftar dalam data pokok pendidikan (DAPODIK) pada 31 Desember 2019 dan mempunyai beban mengajar.
Alokasi lainnya yaitu pembelian buku teks dan non teks yang dulunya ditetapkan maksimal 20%, maka kebijakan baru BOS tidak ada pembatasan alokasi maksimal maupun minimal untuk buku maupun pembelian alat multi media.
Penggunaan dana BOS juga mencakup komponen-komponen seperti, pengembangan perpustakaan, penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler, kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran, administrasi sekolah, perawatan sekolah dan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, penyediaan alat multi media pembelajaran.
Dalam skema baru BOS tahun 2020 ini nilai satuan BOS juga mengalami peningkatan. Harga satuan BOS per peserta didik SD dari Rp 800.000 (2019) menjadi Rp.900.000 (2020). Demikian juga SMP dan SMA. Untuk SMP dari 1.000.000 per peserta didik menjadi Rp.1.100.000 dan SMA dari Rp. 1.400.000 menjadi Rp.1.500.000 per peserta didik.
Di sisi lain, kebijakan baru ini juga memperketat prosedur pelaporan BOS agar lebih transparan dan akuntabel. Pelaporan penggunaan dana BOS oleh sekolah yang dulunya dilakukan secara berjenjang kepada tim BOS kabupaten dan propinsi, maka saat ini pelaporan dilakukan secara Daring/online melalui laman khusus yang disediakan Kemendikbud. Pelaporan seperti ini menjadi syarat penyaluran BOS tahap ketiga.( Lihat ; Merdeka Belajar Episode Ketiga, 10/2/2020)
Selain mekanisme tersebut di atas, sekolah juga harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah atau di tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat.
Ujian Integritas Kepala Sekolah
Secara substansial program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, mendorong percepatan pencapaian Program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang bermutu serta mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan pencapaian standar nasional pendidikan (SNP). (lihat : pasal 3 Permendikbud No. 80 Tahun 2015)
Dalam pasal 2 Permendikbud Nomor 8 tahun 2020, dijelaskan bahwa BOS reguler bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah, meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.
Kedua aturan tersebut memberikan kejelasanan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan oleh pemerintah bertujuan membebaskan pungutan dalam bentuk apapun baik dalam satuan pendidikan negeri maupun swasta sehingga masyarakat dengan mudah menjangkau layanan pendidikan bermutu.
Skema baru BOS dalam kebijakan Merdeka Belajar 3 sekaligus merupakan momen yang tepat untuk melihat sejauh mana kapasitas kepemimpinan dan integritas seorang kepala sekolah dalam tata kelola pendidikan di satuan pendidikan yang dipimpin.
Penyaluran dana yang langsung ke rekening sekolah serta fleksibilitas penggunaan yang menjadi otonomi sekolah menjadi tantangan tersendiri bagi pihak sekolah. Fleksibilitas penggunaan dana ini dapat meningkatkan kinerja pembelajaran secara keseluruhan dengan out put yang memuaskan, atau bisa jadi sifat fleksibilitas tersebut “disalah-terjemahkan” oleh kepala sekolah sehingga akhirnya terjebak dalam penyimpangan yang tidak kita inginkan. Dua kemungkinan tersebut dapat menjadi pilihan bagi para kepala sekolah.
Sebagai seorang bos pada satuan pendidikan yang dipimpin, maka seorang Kepala Sekolah haruslah memiliki ketaatan pada aturan dan kejujuran dalam bekerja. Ia memiliki komitmen yang teguh dan penuh tanggung jawab serta senantiasa menjaga nilai-nilai yang diyakini. Bekerja secara jujur dan terbuka adalah prinsip yang dipegang oleh seorang kepala sekolah yang memiliki integritas tinggi.
Selamat Bapak/Ibu Guru. Selamat menikmati kebijakan Merdeka Belajar 3, sukses selalu! (*)