Ardyan : Beri Kesempatan HML untuk Berbuat Merubah Kota Bima

Bimantika.net

Salah seorang wakil Sekretaris PKB Kota Bima, M. Ardyansyah pada Bimantika.net selasa (10/9/2019) mengharapkan pada seluruh elemen masyarakat Kota Bima untuk memberi kesempatan pada Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML,red) untuk bangun Kota Bima menuju sebuah perubahan sebagaimana visi dan misi Pemerintahan Kota Bika.
Dirinya menyebutkan bahwa Tuduhan segelintir oknum yang menyimpulkan bahwa HM. Lutfi tidak memahami tupoksi dan tidak sadar sebagai seorang walikota justru mencerminkan pemahaman yang keliru dari oknum tertentu, karena eksekutif dan legislatif memiliki tanggung jawab yang sama dalam soal mengontrol serapan anggaran pada eksekutif.

“Artinya HM. Lutfi justru mendorong dan memberikan ruang yang maksimal kepada legislatif untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap SKPD yang menjadi mitra legislatif dalam setiap komisi” demikian ungkapnya.
Lanjutnya
Harusnya ruang yang diberikan oleh HM. Lutfi sebagai pemimpin kota menjadi pondasi untuk kemitraan antara legislasi dengan eksekutif, sehingga peran legislasi bisa lebih maksimal dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.

Pengalaman HM. Lutfi sebagai mantan legislator inilah yang kemudian di endors atau ditranformasikan pada legislator tingkat daerah dalam rangka memaksimalkan fungsi kontrol dan kemifraan antara legilatif dan eksekutif.

“Justru seharusnya oknum oknum sebagai tokoh LSM mengapreseasi sikap walikota Bima yang justru mendorong peran legislative serta membuka diri untuk dikontrol oleh legislatif. Karena inilah yang semestinya, sehingga mandat rakyat yang ada dipundak legilator dapat disalurkan melalui SKPD yang menjadi mitranya”saran nya
Masih menurut Ardyan bahwasannya
Sepatutnya kita bersyukur memiliki pemimpin yang membuka diri untuk dikontrol, diawasi oleh legislatif. Ini merupakan instrument dari implementasi kemitraan yang strategis antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian legislatif tidak ” dituduh ” hanya menjadi paduan suara yang sekedar mengamini apa saja yang dilakukan oleh eksekutif. (//arif)

Kedunguan dan Kedangkalan Befikir Dalam Menyimpulkan Kepemimpinan HM. Lutfi di Kota Bima

*( tanggapan terhadap opini Muhammad Isnaini di Bimantika.net 9 September 2019 )

Oleh : M. Ardiansyah

Bimantika.net

Uraian opini yang diciptkan oleh Muhammad Isnaini menunjukan bagaimana kedunguan dan kedangkalan berfikir Isnaini dalam menilai dan menyimpulkan kepemimpin sosok HM. Lutfi.

Opini tersebut hanya mengkonfirmasj kebencian personal dan sentiment negatif personal Isnaini terhadap sosok HM. Lutfi. Hal itu sangat terlihat dari cara bangunan opini yang sama sekali tidak berbasis pada fakta dan data atas apa saja yang telah ditorehkan oleh HM. Lutfi dalam umur kemimpinanya yang baru seumur jagung.

Karena memang Isnaini bukan warga Kota Bima dan tidak hidup di Kota Bima sehingga sangat dangkal untuk melihat perubahan yang telah terjadi di Kota Bima. Al hasil kesimpulan Isnaini dalam menilai kepemimpinan sosok HM. Lutfi hanya dipenuhi oleh sentiment dan ketidak sukaan personal.

Isnaini memaksakan diri untuk terburu buru memberikan kesimpulan negatif terhadap kepemimpinan HM. Lutfi, sehingga mengabaikan kaidah ilmiyah berbasis fakta dan data. Padahal begitu banyak fakta dan data perubahan dan kebijakan sebagai bentuk implementasi dari janji program yang telah dilakukan oleh HM. Lutfi sebagai walikota

Kepemimpinan Lutfi Feri telah mampu menutupi peluang kebocoran penerimaan PAD pada periode pemerintahan sebelumnya yang hanya mencapai 33 milyar pertahun meningkat menjadi 50.milyar pertahun.

Peningkatan oprasional RT/RW 500 ribu perbulan juga telah dilakukan, demikian halnya dengan pembagian kartu BPJS gratis untuk seluruh warga Kota yang sebelumnya masih ada kurang lebih 20.000 warga yang belum memiliki kartu BPJS. Semua ini tentu adalah komitment terhadap memberikan pelayanan kepada warga sebagai komitment terhadap agenda perubahan itu sendiri.

Penataan kawasan wisata Lawata untuk memberikan kenyamanan pengunjung wisata sekaligus para pedagang yang sebelumnya tercecer dan termarginalkan sepanjang trotoar jalan, juga merupakan bagian dari pemberian akses pedagang dalam meningkatkan pendapatkan sekaligus memanusiakan para pedagang kelontong sebagaimana mestinya.

Penyelesain pembangunan rumah relokasi telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah Kota Bima yang menghasilkan rumah relokasi yang lebih layak dan berkualitas jika dibandingkan dengan rumah relokasi yang dibangun pada zaman sebelum HM. Lutfi menakodai kepemimpinan di Kota Bima.

Semua itu luput dari kesimpulan Muhammad Isnaini karena kedunguan dan sentiment personal Isnaini terhadap sosok HM. Lutfi telah mengubur intelektualitas seorang Muhammad Isnaini.

Demikian halnya kebijakan pemerintahan Lutfi Feri yang menggelontorkan anggaran besar kurang lebih 30 milyar untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Raya yang bertahun tahun terabaikan dalam pembangunan Kota Bima sebelumnya, merupakan bentuk komitment HM. Lutfi sebagai walikota dalam menunaikan janji program yang telah diikrarkan.

Lagi lagi kritik Muhammad Isnaini terhadap sikap Istri walikota yang melaporkan beberapa okmum menunjukan kedunguan dan kedangkalan berfikir seorang Muhammad Isnaini, karena gagal paham dan tidak dapat membedakan antara kritik dan penghinaan.

Semestinya Muhaamad Isnaini mengapreseasi bahwa negara hukum harus mengedepankan supremasi hukum, sehingga public mendapatkan pendidikan politic dalam memberikan kritik kepada pemerintah yang lebih baik dan lebih konstruktif. Harusnya langkah Istri Walikota diapreseasi sebagai bentuk komitment terhadap penegakan supremasi hukum.

Rasanya terlalu dini untuk memberikan kesimpulan terhadap kepemimpinan Lutfi Feri mengingat janji program akan ditunaikan selama lima tahun dan tentunya tidak bisa dilakukan dalam satu waktu melainkan dalam tahapan sesuai dengan sistem yang berlaku.

Masih banyak program program pro kerakyatan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan warga yang akan dilakukan oleh pemerintahan Kota di bawa kepemimpinan Lutfi Feri kedepan, karena memang Kota ini harus berubah menjadi lebih baik dan lebih sejahtera.

  • Penulis adalah Wakil sekretaris PKB Kota Bima

Proses hukum, sikap elegan dan terhormat Dari Keluarga Walikota Bima

Bimantika.net
Wakil Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bima, M. Ardyansyah pada Bimantika.net senin (9/9/2019) menyebutkan bahwa langkah Yang ditempuh oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE maupun isteinya Hj. Elly Alwainy melaporkan ke proses hukum sejumlah aktivis yang menyerang pribadinya adalah langkah yang sangat mulia dan memuliakan hukum itu sediri.
“Itulah langkah yang paling elegan dalam berbangsa dan bernegara di Republik yang berdasarkan Hukum ini” ujarnya. Salah satu
Kandidat Kuat Ketua DPC PKB Kota Bima ini melanjutkan bahwa “Semut” pun akan melawan kalau diinjak, apalagi manusia yg dituduh dan difitnah atas sesuatu yang tidak pernah dilakukannya.
“namanya manusia tentu punya harkat dan martabat dalam lingkungan sosial kemasyarakatan nya, dan Walikota pun punya hal tersebut” urainya.
Lanjut Ardyan, mungkin saja bagi sebagian orang tuduhan dan fitnah itu hal biasa, tapi bagi Walikota dan keluarga besaenya bisa jadi itu hal yg prinsip dan mengusik kehormatan dan harga dirinya. “Oleh karena itu, menyerahkan hal ini lewat proses hukum bagi saya itu lebih elegan dan terhormat” ujarnya.
Karena menurutnya itu salah cara seseorang mempertahankan kehormatan dan harga dirinya.
Kritik terkait kebijakan publik adalah biasa dalam alam demokrasi tentunya disertai data yang bisa dipertanggung jawabkan, tetapi kalau menghujat, menuduh apalagi fitnah tentu menimbulkan persoalan hukum kalau saja yang dituduh tidak terima atas tuduhan tersebut.
“mari kita dewasa menyikapi dan bersikap obyektif dlm menilai kinerja pemerintahan kota Bima khususnya” demikian ajak Ardyan (//arif)

Proses hukum, sikap elegan dan terhormat Dari Keluarga Walikota Bima

Bimantika.net
Wakil Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bima, M. Ardyansyah pada Bimantika.net senin (9/9/2019) menyebutkan bahwa langkah Yang ditempuh oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE maupun isteinya Hj. Elly Alwainy melaporkan ke proses hukum sejumlah aktivis yang menyerang pribadinya adalah langkah yang sangat mulia dan memuliakan hukum itu sediri.
“Itulah langkah yang paling elegan dalam berbangsa dan bernegara di Republik yang berdasarkan Hukum ini” ujarnya. Salah satu
Kandidat Kuat Ketua DPC PKB Kota Bima ini melanjutkan bahwa “Semut” pun akan melawan kalau diinjak, apalagi manusia yg dituduh dan difitnah atas sesuatu yang tidak pernah dilakukannya.
“namanya manusia tentu punya harkat dan martabat dalam lingkungan sosial kemasyarakatan nya, dan Walikota pun punya hal tersebut” urainya.
Lanjut Ardyan, mungkin saja bagi sebagian orang tuduhan dan fitnah itu hal biasa, tapi bagi Walikota dan keluarga besaenya bisa jadi itu hal yg prinsip dan mengusik kehormatan dan harga dirinya. “Oleh karena itu, menyerahkan hal ini lewat proses hukum bagi saya itu lebih elegan dan terhormat” ujarnya.
Karena menurutnya itu salah cara seseorang mempertahankan kehormatan dan harga dirinya.
Kritik terkait kebijakan publik adalah biasa dalam alam demokrasi tentunya disertai data yang bisa dipertanggung jawabkan, tetapi kalau menghujat, menuduh apalagi fitnah tentu menimbulkan persoalan hukum kalau saja yang dituduh tidak terima atas tuduhan tersebut.
“mari kita dewasa menyikapi dan bersikap obyektif dlm menilai kinerja pemerintahan kota Bima khususnya” demikian ajak Ardyan (//arif)

KPK Sebut Kota Bima Zona Merah, Pencegahan Korupsi Masih Rendah

MATARAM-Komitmen Pemkot Bima dalam mencegah korupsi masih sangat rendah. Itu terlihat dari rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemkot Bima yang dipimpin HM Lutfi berada di zona merah. Kota Bima menempati urutan paling buncit dari tiga daerah yang masuk zona merah. Yakni Pemda Lombok Timur, Sumbawa dan Kota bima. Sementara daerah lain di NTB masuk dalam zona kuning upaya pencegahan korupsi.
Berdasarkan data KPK, peringkat pemda dalam upaya pencegahan korupsi; Kota Mataram 51 persen, Lombok Tengah 45 persen, Pemprov NTB 41 persen, Dompu 38 persen, Lombok Utara 34, Kabupaten Sumbawa Barat 34 persen, Kabupaten Bima 32 persen, Lombok Barat 32 persen, Lombok Timur 18 persen, Sumbawa 16 persen, dan Kota Bima 15 perse.
Ada delapan areal yang diintervensi dalam korsupgah, diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan satu pintu, kapabilitas aparat pengawasan interen pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset, dan tata kelola dana desa.
Dari delapan areal itu, tiga masih masih berada di zona merah. Yakni pengadaan barang dan jasa 22 persen, kapabilitas APIP 23 dan dana desa 21 persen.
’’Penyebab utama pengendalian dan pengawasan masib lemah. Minimnya sistem informasi rencana umum dan kurangnya pelaksanaan sesuai tupoksi,’’ kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Indriati Iskak saat mengisi workshop Jurnalis Lawan Korupsi di Hotel Golden Palace Mataram, NTB, Sabtu (7/9).
Dengan presentase itu wajar korupsi terbanyak ada pada pengadaan barang dan jasa serat suap. ’’Suap sangat rentan pada pengadaan barang dan jasa. Data KPK, suap serta pengadaan barang dan jasa mendominasi modus korupsi dengan angka 83 persen,’’ tambahnya. (Berbagai Sumber//mo//kpk)

Politeknik Medica Farma Husada Mataram Go International

Bimantika.net

Salah satu Kampus di Mataram Nusa Tenggara Barat Yakni Politeknik Medica Farma Husada menyelenggarakan acara Wisuda bagi para mahasiswanya beberapa waktu yang lalu. Ini adalah kesekian kalinya melakukan agenda tersebut dan menghasilkan ratusan alumni yang bermanfaat untuk mengabdikan diri demi Bangsa dan negara. Demikian ungkap Direktur Politeknik Husada Farma Mataram NTB, Syamsuriansyah H. M. Sadakah, M. Kes saat di wawancarai Bimantika. Net. Dirinya berterima
Terima kasih yang mendalam pada Team Politeknik Medica Farma Husada. “Special thanks to Honorable academic Collaboration PICOMS INTERNATIONAL COLLEGE UNIVERSITY, OUR LADY FATIMA UNIVERSITY AND ARRELANO UNIVERSITY AMONG INDONESIAN UNIVERSITIES” demikian ujar Muma Dena sapaan akrab Kandidat Doktor Bidang kesehatan ini.
Lanjutnya
Politeknik akan Tetap terus membuat sejarah dalam setiap momentum graduation. Mengapa? Dengan begini kami akan terus membuat para alumni bangga sebelum meninggalkan kampus mereka. “Hotel Aruna Senggigi menjadi hotel pilihan kami tahun ini dalam perhelatan wisuda. Terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh orang tua wali atas kepercayaannya memilih Politeknik sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan putra putrinya” ujar Putra Asli Desa Dena Kecamatan madapangga ini
Masih Menururnya,
Sebanyak 12 Perguruan Tinggi dari berbagai penjuru nusantara menghadiri perhelatan istimewa tersebut sekaligus melakukan Penandatanganan
Memorandum of Undestanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan Perguruan Tinggi luar negeri. “Politeknik menjadi Pioner international Collaboration dan sekaligus menjadi sekretariat International Collaboration yang akan mempertemukan 4 negara dalam bidang penelitian, pengabdian masyarakat, Pengembangan paedagogik, dan semua bidang keilmuan yang dibutuhkan oleh PT dalam negeri” ujar Muma Dhena.
Masih menurut Pria Berpenampilan parlente ini bahwasannya
Yang membuat perhelatan ini Hebat adalah Paduan suara politeknik yang diiringi oleh Lombok Orchestra dibawah pimpinan pak Budi sehingga tampilan wisuda menjadi lebih Elegan.
Dan Dirinyapun selaku Direktur Kampus Kesehatan tersebut menyatakan bahwa
Ada hal yang membanggakan kami bahwa kami mampu mengangkat DOSEN ASING dari Malaysia menjadi Doen Luar Biasa di bidang Ilmu BIOLOGY MOLEKULER yaitu Prof. DR.Moh. Nazil Bin Saleh. Insya Allah tahun depan kami akan menambah Dosen Asing dari Filipina dan Myanmar agar suasana akademik di Politeknik menjadi lebih INTERNASIONAL. (//arif)

Peduli Akan Bersihnya TPU : FKMD-BM Gelar Baksos

Bima, BimaNtika.Net

Peduli akan bersihnya terhadap Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Forum Komunikasi Mahasiswa Dena Bima Mataram “FKMD-BM” dalam menggelar kegiatan Bakti Sosial (Baksos) dengan melakukan gotong royong membersihkan tempat pemakaman umum disertai melakukan kegiatan Cet Pagar pada tempat pemakaman tersebut, Demikian pantauan langsung Media Online BimaNtika. Net ini pada hari minggu tanggal 08 september 2019.

Pada kegiatan tersebut turut dihadiri oleh, Jajaran Pemdes Dena, Jajaran Polsek Madapangga, Jajaran Anggota TNI Koramil 1608/02 Bolo, Babinkamtibas Dena, Ketua Osis SMAN 1 Madapangga beserta Siswa SMAN 1 Madapangga, dan Tokoh Pemuda, Warga Masyarakat Desa Setempat.

Dalam rangka kegiatan tersebut Qaidul Ilfani dirinya selaku ketua Panitia Bakti Sosial (Baksos) saat dikonfirmasi media ini menjelaskan bahwa kegiatan yang digelar maupun yang lakukan ini merupakan bentuk inisiatif dalam hal kepedulian akan bersihnya tempat pemakaman umum desa dena (TPU) mengingat dan dilihat kondisi pada tempat pemakaman tersebut keadaanya sekarang dinilai cukup kotor maka di selenggarakan kegiatan Baksos dengan melakukan gotong royong,”Jelasnya.

“Qaidul Ilfani Dirinya selaku Ketua Panitia Baksos tersebut mengucapkan bentuk rasa apresiasi berterima kasih kepada Jajaran Pemdes Dena, masyarakat, Jajaran Polsek Madapangga, Jajaran Anggota TNI Koramil 1608/02 Bolo dan Siswa SMAN 1 Madapangga telah menghadiri kegiatan yang kami selenggarakan”

Dirinya mengharapkan kepada masyarakat desa setempat yang tinggal dekat dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Dena agar kiranya tidak membuang sampah dan bagi warga yang memiliki ternak tidak mengikat ternaknya pada tempat tersebut guna menjaga kelestarian akan bersihnya tempat pemakaman umum ini,Harapnya

Sementara itu salah seorang warga Desa Dena atas nama M. Sidik dirinya yang telah lolos meraih angka kemenangan menjadi Anggota BPD keterwakilan wilayah dusun pada kontestasi Pemilihan langsung secara demokrasi pada penyelenggaraan tanggal 04 September 2019 terkait pengisian keanggotaan BPD, dirinya Mengucapkan bentuk rasa sangat mengapresiasi terhadap Forum Komunikasi Mahasiswa Dena- Bima Mataram (FKMD-BM) dalam rangka menggelar kegiatan Bakti Sosial dengan melakukan gotong royong sebagai bentuk peduli untuk menjaga kelestarian akan bersihnya tempat pemakaman umum desa dena.

Final Liga 3 di Lapangan Dena, Ketua Persebi Bima Apresiasi pada Herman Effendy

Bimantika.net

Final Liga 3 Rayon NTB akan di Gelar di Lapangan Dena Madapangga Kabupaten Bima pada Tanggal 22 September 2019 dan sebelumnya dilakukan final leg l di Pulau Lombok pada tanggal 15 September 2019, Demikian Ungkap Wahyuddin, S. Ag
Selaku Plt. Ketua Askab PSSI Kabupaten Bima dan juga ketua Persebi. Saar diwawancarai khusus oleh Bimantika.net pada hari sabtu (8/9/2019). Ditanya soal kenapa Lapangan Dena menjadi Tempat Pilihan Persebi untuk menjamu lawan finalnya ? Wahyuddin menyebut bahwa Di Madapangga khusus desa Dena adalah sejarah lahirnya para pe sepak bola handal di tambah lagi ada sosok figur yang selama ini dharmabaktikan dirinya untuk urusan Bola yakni saudara Herman Effendy, S. Sos yang sudah mempermak lapangan bola desa dena secara pribadi sehingga lapangan terseburt layak dijadikan ajang pertandingan.


“Di desa Dena itu Adalah sejarah lahirnya banyak pemain persebi, Apalagi panggung yang paling paten di pasang oleh Saudara Kita Herman Effendy saat beliau adakan Herman Effendy Cup beberapa waktu lalu tentu kita sangat berterimakasih kontribusi riil dari sosok herman yang juga sebagai putra asli Desa Dena Kecamatan madapangga” Demikian ujar mantan Anggota DPRD Kabupaten Bima ini.
Masih menurut Wahyu bahwasannya yang lebih utama adalah kesiapan kawan kawan panitia khususnya desa dena tentu menjadikan pertimbangan utama dalam hal menyelenggarakan event bergengsi tersebut. “Kesiapan kawan kawan panitia juga menjadi faktor paling utama dalam penentuan tempat laga” ujar Wahyu.
Lanjutnya, Terkait tempat pertandingan di dena tentu itu Spirit juga bagi kecamatan lain utuk merawat dan menjaga lapangan sepak bola sehingga kedepan seluruh lapangan se kabupaten bima dalam kondisi layak untuk laga dalam setiap kompetisi.
Wahyupun mengharapkan doa dan dukungan pada seluruh lapisan masyarakat Bima agar senantiasa menjaga kondusifitas jelang laga.
“Bola adalah Pemersatu dunia, mari kita dukung dengan kondusifitas dalam rangka final liga 3 Persebi di Lapangan Dena 22 September nanti” demikian ajar Wahyu. (//arif)

Komisi Informasi NTB Segera Lakukan MONEV PPID

Bimantika.net

Untuk menilai kinerja pelayanan informasi publik yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perangkat daerah/ instansi vertikal di tingkat provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan BUMN Se- NTB, Kamis (5/9) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Koordinasi dengan PPID untuk Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi NTB di Hotel Grand Legi Mataram.
Peserta yang merupakan perwakilan dari 94 Badan Publik yang akan dinilai mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kadis Kominfotik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi S.Sos, MH dan Ketua Komisi Informasi NTB Hendriadi, SE, ME dan didampingi empat orang anggota komisioner.
Hendriadi memaparkan, monitoring dan evaluasi ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada badan-badan publik.
“Langkah ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi dan melakukan inventarisasi masalah keterbukaan informasi publik serta memberikan umpan balik dan solusi atas masalah yang muncul dalam pelaksanaan KIP”. Ungkapnya.
Dijelaskan Hendriadi, indikator penilaian mencakup pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi, penyediaan Informasi publik dan presentasi badan publik.
“Untuk tujuan tersebut, Komisi Informasi NTB akan melakukan sejumlah tahapan kegiatan yang diawali pengiriman kuesioner tanggal 6 September dan batas akhir pengiriman kembali kepada Komisi Informasi tanggal 26 September untuk kemudian dilakukan tahapan verifikasi data dan presentasi badan publik”. Imbuhnya.
Sebelumnya Pelaksana Tugas Kadis Kominfotik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi dalam sambutannya mengharapkan agar PPID badan publik lebih proaktif menyebarkan informasi kepada masyarakat.
“Karena kalau makin ditutupi, maka akan makin banyak laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada aparat berwenang”. Ungkapnya.
Beberapa pengalaman menunjukkan, rata-rata masyarakat yang melakukan pengaduan tidak mengetahui kegiatan badan publik. “Oleh karena itu, selaku pelayan masyarakat harus membuka diri terhadap hal-hal yang perlu publik ketahui. Terang Irbansus Inspektorat NTB ini.
Tahun ini, sebanyak 94 badan publik yang terdiri dari 10 kabupaten/ kota, 46 perangkat daerah Provinsi NTB, 18 badan publik vertikal, 4 BUMN dan 16 parpol akan dilakukan monitoring pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
“Monitoring dan evaluasi akan melihat presiden atau bukti-bukti kinerja pelayanan Informasi Publik dan perlu didukung data dan informasi perangkat daerah”. Tutupnya.
(//tkpd)

Hari Kontrasepsi Sedunia, DP3AP2KB kabupaten Bima Gelar Pelayanan KB

Bimantika.net
Menyongsong peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang diperingati setiap 26 September di seluruh dunia, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bima melakukan koordinasi dengan IBI dan mitra kerja melaksanakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di setiap kecamatan se Kabupaten Bima.
Kepala Bidang P2KBPK Siti Marsinah S.Kep selaku penanggungjawab kegiatan Kamis (5/9) menjelaskan, hari Kontrasepsi Sedunia harus dijadikan sebagai momentum untuk terus menggalakkan kembali program Keluarga Berencana. “Karena itu, pihaknya gencar menggalakan KB MKJP (Impan, IUD, MOP dan MOW) pada periode 1 Agustus sampai dengan 15 September 2019”.


Dijelaskan Marsinah, Bidang P2KBPK bertugas meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
“Untuk mewujudkan tujuan ini, pada tanggal 20 Agustus 2019 dilakukan pelayanan Vasektomi atau Medis Operasi Pria (MOP) bersama dokter sepesialis bedah bertempat di BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Kabupaten Bima dengan total akseptor yang dilayani sebanyak 23 orang.
Demikian halnya pada tanggal 17 September 2019 mendatang, Bidang P2KBPK akan melakukan pelayanan Medis Operasi Wanita (MOW) kepada 85 calon 85 akseptor, yang akan dilayani oleh dr.Khoiron, SpOG dari Mataram. “Semua jenis pelayanan tersebut (implan, IUD, MOP dan MOW) tidak dipungut biaya”. Terangnya.
Terkait pelayanan kontrasepsi, pada periode 1 Agustus – 15 September 2019, hasilnya akan dilaporkan paling lambat 16 September 2019 ke BKKBN Provinsi NTB dan di dilaporkan secara resmi pada puncak peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2019 di Maumere Nusa Tenggara Timur. Tutup Marsinah.
(//yan//tkpd)