Author: BimaNtika

Bimantika.net

Desember 2019, Perhelatan Pemilihan Kades Serentak Kabupaten Bima di Gelar. Tidak ketinggalan Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima pun ikut Dalam Gelombang Pilkades Serentak tersebut. setelah dilakukan pengundian nomor Urut, Abd. Haris H. M. Sadakah mendapatkan nomor Urut 4. Saat rapat internal Keluarga, Haris menyebutkan Bahwa dirinya ikut Kontestasi dengan modal kepercayaan seluruh lapisan masyarakat Dena yang selalu memberikan do’a dan mendukungnya. Tidak henti henti dirinya selaku Calon Kades Meminta do’a dan dukungan dari seluruh masyarakat Desa Dena untuk memilihnya. “Kami Mohon Doa dan Dukungan Masyarakat Desa Dena” ujar Haris. Sosok santun dan Bersahabat ini tidak terlalu mengumbar janji janji politik pada masyarakat Dena. Justru dirinya katakan bahwa dirinya akan melanjutkan apa yang pernah ditorehkan oleh Kepala kepala desa Dena sebelumnya. “Kami siap Lanjutkan segala bentuk kesuksesan Kades kades sebelumnya dan lebih meningkatkan lagi apabila ada hal hal yang harus di tingkatkan demi kemaslahatan warga Desa Dena secara keseluruhan” ungkap Haris. (//mam)

Bimantika.net

Sejalan dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, peran Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada unit kerja di lingkungan pemerintah daerah sebagai ujung tombak peningkatan kinerja tata kelola Informasi Publik sangat diperlukan.
Untuk mewujudkan amanat regulasi tersebut, Kamis (19/9) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bima sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama menggelar Bimbingan Teknis bagi PLID OPD di Aula SMKN 3 Kota Bima.
Staf ahli Bupati Bima Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) H. Antonius S.STP dalam arahannya kepada 31 peserta yang merupakan para pengelola PPID OPD mengatakan pentingnya peran ASN dalam penyebarluasan informasi pemerintah daerah.
“Pada hakekatnya, aparatur sipil negara (ASN) memiliki multi fungsi, salah satunya adalah “corong” pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja tempatnya mengabdi”.
Oleh karena itu terang Antonius, ASN harus mampu berbuat secara optimal menyebarluaskan program dan dan kegiatan perangkat daerah khususnya oleh para pengelola PPID.

Antonius yang juga pelaksana tugas Kadis Kominfostik ini mengatakan bahwa para pengelola informasi publik perangkat daerah juga harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan media agar tidak terjadi resistensi dan membangun kesamaan persepsi berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah”. Terang pejabat tinggi pratama termuda di jajaran Pemkab Bima ini.
Dirinya juga mengungkapkan, ASN perlu menganalisis konsep strategis yang akan disampaikan kepada pimpinan perangkat daerah berkaitan dengan tata kelola penyebaran informasi publik.
Menutup sambutannya, H. Antonius mengharapkan agar para petugas layanan informasi publik di semua perangkat daerah memanfaatkan secara optimal keberadaan media sosial dan website.
“Manfaatkan dengan bijak media sosial untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat dan berkaitan dengan tugas kedinasan, isi dan perbaharui (update) informasi yang disebarluaskan melalui website perangkat daerah”. Ajaknya.
Pada sesi pembahasan materi menghadirkan narasumber Kepala Bidang Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi Suryadin, S.S.,M.Si dan M. Syahdan, ST, Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Informasi Elektronik.
Suryadin memaparkan dalam paparannya selain menyampaikan penguatan kapasitas dan kelembagaan juga menyampaikan pentingnya PLID memahami mekanisme dan alur pelayanan informasi termasuk didalamnya diseminasi informasi via media sosial.
“PLID selain memahami mekanisme pelayanan informasi, juga perlu memahami penyebaran informasi melalui media sosial, baik itu Facebook, instagram dan platform media sosial lain”. Jelasnya.
Pada Bimtek tersebut, Syahdan yang menjadi narasumber memaparkan teknis pelaksanaan pelayanan informasi dan teknis pengeloaan website serta pengembangan konten.
Secara singkat dijelaskan juga terkait kendala dan penanganan troubleshooting dalam pengelolaan website.
(//yan//tkpd)

Bimantika.net

Kamis (19/9/2019) Kembali Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE lakukan perombakan kabinetnya, sebelumnya terjadi juga perombakan yang berujung pada dua kali di surati oleh Komisi ASN karna tidak sesuai tata aturan yang berlaku. Namun kali ini, Sepertinya H. Muhammad Lutfi setelah berkoordinasi dengan Komisi ASN mengembalikan sejumlah Pejabat yang di Demosi beberapa waktu lalu sebanyak 12 orang Pejabat. “Kita kembalikan pejabat yang didemosi kemarin sesuai dengan anjuran Komisi ASN” demikian Ungkap Walikota Bima saat melantik sejumlah Pejabatnya.
Pantauan langsung Bimantika.net, Yaumul Ma’ruf, A.Md Dilokasi Pelantikan sejumlah Pejabat Penting Pemerintahan Kota tersebut menggambarkan suasana kondusif walaupun sedikit ada riak riak dari beberapa oknum namun tidak mempengaruhi jalannya prosesi pelantikan.
Pada kesempatan pelantikan kali ini tidak ada Demosi, yang ada hanyalah Mutasi, Rotasi dan Promosi jabatan. Walikota dalam pelantikan tersebut juga di dampingi oleh Wakil Walikota Bima, Ferry Sofyan, SH, Sekda Kota Bima H. Muhtar Landa, SH, MH dan Kapolres Bima Kota, AKBP. Ardyansyah, S. Ik.
Walikota Bima dalam sambutannya menyampaikan bahwa Mutasi yang dilakukannya kali ini tidak disertai dengan demosi, namun lebih kearah promosi dan Rotasi saja.
Walikota juga mengakui terkait kesalahan teknis yang dilakukan hingga adanya Surat Rekomendasi KASN terkait 12 orang pejabat, yang kini sudah di tempatkan sesuai bidangnya.

Bagi Walikota bersama Wakil Walikota bahwa tidak ada perbedaan apapun didalam tubuh ASN, semua adalah sebuah keluarga dalam satu kesatuan kerja. “Penempatan yang kami lakukan sekarang sesuai dengan kemampuan dan skill dibidang masing-masing. Kita butuh kinerja luar biasa, gagasan-gagasan tidak akan ada artinya tanpa sumber daya manusia sebagai penunjangnya” ungkap Walikota Bima.

Lutfi menambahkan, semua pejabat yang dilantik ini merupakan murni kebutuhan organisasi. Sebab hasil analisa bersama Wakil Walikota dan jajaran lainnya, penempatan ini untuk mengoptimalkan kerja lembaga. “Pelantikan ini sudah melalui pertimbangan yang matang, karena dilihat dari kapasitas dan kemampuan dalam menjalankan tugas,” tandasnya.
Pelantikan yang dilakukan oleh Walikota H. Muhammad Lutfi, SE kali ini merujuk pada Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/1668/BKPSDM/IX/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima ini. Pelantikan juga telah berdasar pada Surat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara.

Diantara para pejabat yang dilantik termasuk tiga pejabat eselon 2 merupakan hasil seleksi terbuka pengisian Jabatan Tinggi Pratama (JTP) yang dilakukan oleh Pemkot Bima. Ketiga pejabat eselon 2 yang dilantik adalah, H Abdul Wahid, jabatan lama Sekretaris BKPSDM, jabatan baru Sekretaris DPRD Kota Bima, kemudian Abdul Haris, SE, jabatan lama Sekretaris Diskoperindag, jabatan baru Kepala Diskoperindag Kota Bima, kemudian Didi Fahdiansyah, ST, MT, jabatan lama Sekretaris Dinas Perkim dengan jabatan baru Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat.

Selain itu, Walikota Bima juga melantik pejabat eselon 3, diantaranya, Rusdhan, SE, jabatan lama Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, jabatan baru Sekretaris BKPSDM, kemudian Drs. Syarif Rustaman, M.AP, sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Bakesbangpol kini dilantik menjadi Sekretaris Bappeda Kota Bima, kemudian H Tafsir Sekretaris Bappeda, jabatan baru Sekretaris Dinas Perkim Kota Bima.

Selanjutnya, HL Sukarsana, S.IP, Sekretaris DPMPT-SP, jabatan baru Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kemudian Abdul Haris staf pada Dinas Sosial, jabatan baru Sekretaris Bakesbangpol, Abdul Malik Kabid pada DLH, jabatan baru Kabid DPPPA, Abdul Faruk Kasi Kerjasama pada Dinas Pol PP dan Damkar dengan jabatan baru Kabid pada Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman.

Kemudian, Adiliyansyah Kasi Kegiatan dan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan jabatan baru Kasi Kebakaran pada Dinas Pol PP dan Damkar, Sulistianto Staf pada Dinas Pertanian dengan jabatan baru Kepala UPT Keswan Kecamatan Rasanae Timur dan Raba.

Fatimah Kabid Faisal Kasi Perekonomian Kelurahan Kendo menjadi Lurah Tanjung, lalu Khaerul Amar Sekretaris Lurah Pane menjadi Lurah Pane, Fatimah Kabid Perundang undangan Dinas Pol PP dan Damkar dengan jabatan baru Sekretaris DPPPA Kota Bima, Muhammad, S. Sos dari jabatan lama Kasi di salah satu Satpol PP dilantik menjadi Kasi Di Statistik. “Kami menilai secara positif yang dilakukan oleh pak Walikota” ujar Muhammad, S. Sos (//ym)

Bidang AKSI & ADVOKASI Forum Komunikasi Mahasiswa Dena-Bima Mataram (FKMD-BM)

Badas Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program strategis pemerintas dalam upaya mengurangi beban maysarakat yang ada di pedesaan. Salah satunya Desa Dena yang salah satu desa yang telah di bentuk organisasi BUMDes. Semenjak diberlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, BUMDes berfungsi menjadi salah satu sumber yang menyejahterakan masyarakat Desa dan sebagai lembaga salah satu sumber kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Ungkap Wahyudin Yusuf

Namun realita yang terjadi pada BUMDes Desa Dena Kecematan Madapangga Kabupaten Bima. Bukan berfungsi untuk menyejahterakan masyarakat Desa, akan tetapi terjadi pada kebalikan dari tupoksi tugasnya (Meninsdas) masyarakat Desa yaitu dengan menjual pupuk Bersubsidi dengan seharga yang setara dengan pengecer-pengecer lainnya. Sumber : masyarakat Desa

Menurut penilaiannya penjualan pupuk bersubsidi dengan seharga yang setara dengan pengecer-pengecer lainnya itu tidak ada keuntungan bagi masyarakat desa, karna tidak ada perbedaan harga yang di perjualkan oleh BUMDes, yang seharusnya pihak BUMDes agar menjual pupuk bersubsidi tersebut dengan seharga lebih murah dari pengecer-pengecer lainnya. Menurutnya

Disisi lain, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas bagi masyarakat Desa untuk meningkatkan penghasilan, tetapi juga menyumbang penyerapan tenaga kerja. Banyak pemuda potensial di Desa yang akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan dengan adanya BUMDes, tentu secara tidak langsung akan mengurangi proses urbanisasi yang selama ini menjadi tren-tren masyarakat di pedesaan.

Namun pihak BUMDes Desa Dena tidak mampu berpikir kreatif untuk merangkul pemuda-pemuda atau masyarakat yang memiliki potensi pada ruang lingkup tersebut, agar di Desa Dena angka pengangguran sedikit demi sedikit berkurang (teratasi) karna pada nyatanya sangat banyak pemuda-pemuda atau masyarakat Desa yang memiliki potensi tetapi masih saja menjadi atau berprofesi sebagai pengangguran (penambah angka DPT).

Lantas tugas dan fungsi BUMDes Desa Dena hanya sebagai penonton pemuda-pemuda dan masyarakat berpontensi yang memiliki profesi pengangguran (penambah angka DPT) didesa, tetapi sama sekali tidak ada inisiasinya untuk merangkul/memberdayakannya, disinipun pada struktur kepengurusanpun bahwa ketua BUMDes berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif, tentunya disini menunjukan bahwa pihak terkait tidak memberi /memberdayakan generasi berpotensi untuk memegang atau mengelola organisasi desa “BUMDes”.Ungkapnya

Dengan adanya problematika tersebut, agar sekiranya pihak BUMDes lebih jeli, mahir dan kreatif untuk mengatasi problem-problem seperti yang tercantum, jangan hanya sebagai penonton setia. Harapan Wahyudin Yusuf

Bimantika.net

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE pimpin apel pagi sekaligus Sidak Dinas Pemerintah Desa Kabupaten Bima yang dilangsungkan pada hari Senin (16/9). Apel pagi tersebut diikuti Kepala Dinas Pemdes, dan seluruh ASN yang mengabdi di Dinas Pemerintah Desa Kabupaten Bima.
Dalam amanatnya Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE menekankan untuk memahami tugas pokok dan fungsi masing – masing sesuai Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku.
Orang nomor satu mengatakan bahwa seorang Aparatur Sipil Negara ( ASN) sudah diberikan tanggung jawab sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dirinya meminta ASN di lingkungan Dinas Pemerintah Desa harus memahami tugas pokok dan fungsinya masing – masing, sehingga ASN bisa bekerja memenuhi kewajibanya dengan efektif yang berpedoman pada PP 53 tahun 2010. Disamping itu, ASN juga diharapkan mampu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat di kabupaten Bima.
Seorang Pegawai Negeri Sipil ( PNS) maupun ASN yang bertugas di dinas setempat harus meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja. Sebagai bukti meningkatkan kedisiplinan itu, saya selaku kepala daerah mengajak para pegawai untuk selalu mengikuti apel pagi setiap hari, agar selalu menyadari betapa pentingnya disiplin waktu dan disiplin dalam bekerja. Menghadiri apel pagi, merupakan bagian dari tugas kita sebagai aparatur sipil negara. Untuk itu, para pegawai harus dapat menyadari betapa pentingnya apel tersebut,” ucapnya.
Ditegaskannya, meningkatkan kedisiplinan yang signifikan, baik ketaatan terhadap jam kerja maupun pelayanan kerja, merupakan kebaikan. “Agar dapat diketahui, kebaikan itu tidak hanya berasal dari atas, namun dapat juga muncul dari bawah. Jangan ragu, mari tunjukkan kinerja dan prestasi kita untuk kepentingan masyarakat,” Harap Dae Dinda Begitu Sapaan Beliau. (Zen)