Author: BimaNtika

Bimantika.net

Pemerintah Kabupaten Bima melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang bekerjasama dengan Pusat Studi Konflik Agama dan Budaya (Puskab) NTB menggelar Seminar dengan tema pokok Prospek Pembangunan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditi Unggulan dan Dukungan Sosial Politik Kamis (29/8) di aula Kampus Vokasi Unram Sondosia Bolo.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima Drs. H. Muzakkir M.Sc Senin (26/8) mengatakan, seminar ini diharapkan bermanfaat sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah bagi pembangunan berkelanjutan dalam hal pengembangan ekonomi daerah.
“Forum ini juga merupakan wahana merumuskan peta konsep untuk memajukan komoditi unggulan daerah dan terbangunnya komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi sosial dan politik demi keterlibatan semua pihak dalam pembangunan”. Terangnya.
Dengan demikian jelas Muzakkir, dari pandangan dan kacamata analisa para ahli dari luar Pemerintah Daerah, yg diharapkan ada nilai obyektivitas, fair, proporsional dan terbuka.
Dari sisi pandangan orang luar ini semoga akan kita serap aspirasi murni dinamika yg berkembangan di tengah masyarakat sebagai bahan masukan perbaikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang kita cintai.
Seminar sehari tersebut menghadirkan tiga orang akademisi yang yang menjadi narasumber yaitu Dr. Irwan Husain MP (akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Mataram) yang akan memaparkan materi Anatomi Potensi Wilayah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah yang Berbasis Unggulan.
Narasumber lainnya yaitu Dr. H. Darwis M.Si (akademisi Bima) yang akan mengulas Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Mengoptimalkan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bima dan Dr. Syarif Ahmad, SE, M.Si juga akademisi dari Bima yang memaparkan materi Sinergitas Peran Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Bima. Terang Muzakkir.
Para anggota DPRD, Kepala Perangkat daerah, Camat dan Kepala Desa diundang pada seminar ini, demikian halnya pengurus OKP dan PTS.
(//b//tkpd)

Kabupaten Bima. BimaNtika.Net –

Pada Hari Minggu 25 Agustus 2019 Babinsa Desa Woro Jajaran Anggota TNI Koramil 1608/02 Bolo Koptu Heriyanto bersama anggota KPH setempat menuju lokasi kebakaran hutan di pegunungan Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima tepatnya disebelah timur perkampungan Desa setempat dengan sigap menuju lokasi kebakaran sekitar pukul 18.00 Wita setelah mendapat informasi untuk memastikan titik hotspot disekitar lokasi kebakaran.

Sekretaris Desa Woro Zubair H.M. Said mengatakan kebakaran tersebut kemungkinan disebabkan karena adanya sisa api dari masyarakat yang mencari madu lebah dan untuk saat ini, api sudah bisa dipadamkan.

Sekretaris Desa Woro Zubair H.M. Said dalam hal tersebut juga memberikan bentuk rasa apresiasi terhadap langkah aparat TNI, Polri dan KPH maupun Pemerintah Daerah yang sigap dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, dengan Hal tersebut dapat kita lihat bersama setelah terjadi kebakaran, Babinsa Pak Heriyanto bersama anggota KPH bersinergi tanpa mengenal waktu siang atau malam mereka menuju pada lokasi kebakaran untuk memadamkan api.

Sementara itu Dandim 1608/Bima Letnan Kolonel Inf Bambang Kurnia Eka Putra disela-sela kesibukannya memberikan sebuah bentuk apresiasi atas sinergitas dan kerjasama anggota satuan jajarannya dengan Polri bersama instansi terkait dan masyarakat desa setempat dalam upaya memadamkan titik api dilokasi kebakaran.

Lanjutnya, “Alhamdulillah, begitu adanya informasi terkait kebakaran tersebut, anggota Koramil bersama KPH langsung merespon dengan cepat untuk meminimalisir terhadap areal kebakaran sehingga tidak meluas ke posisi pada tempat yang lain,” ungkap Dandim.

Menurutnya, kondisi kemarau seperti ini harus disikapi secara bijak dengan bentuk harapan para pemilik lahan maupun pihak terkait memperhatikan kondisi terkini lahan maupun hutan dengan harapan tidak terulang kembali kebakaran yang sama seperti ini.

Selain itu, Dandim alumni Akmil 1999 tersebut juga mengajak instansi terkait untuk siaga terhadap Karhutla dan menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat dalam rangka untuk berhati-hati membakar sampah maupun membuang puntung rokok yang masih keadaan menyala yang dapat menimbulkan kebakaran yang berdampak luas bagi masyarakat.

“Apabila ada bentuk tanda-tanda yang mencurigakan terkait dengan Karhutla, segera laporkan kepada aparat terdekat dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait sehingga bisa meminimalisir areal kebakaran,” pungkasnya. (TIM)

Bimantika.net

  Untuk mengoptimalkan ikhtiar pemerintah daerah dalam mewujudkan swasembada garam, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri menginstruksikan  Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima beserta jajaran melakukan pembinaan kepada sejumlah kelompok petani dan koperasi garam.       
           Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ir. Hj. Nurma M.Si memaparkan, sesuai arahan Bupati, salah satu prasyarat penting  terciptanya  swasembada garam rakyat yang berkualitas, bukan hanya ditunjukkan melalui peningkatan kualitas garam yang dihasilkan para petani di sentral produksi  yang yang tersebar pada beberapa kecamatan, tetapi juga diselaraskan dengan pembenahan kelembagaan koperasi petani garam.
       Untuk tujuan tersebut, dirinya dan beberapa pejabat terkait Minggu (25/8) memberikan pembinaan secara langsung para pengurus "Koperasi Lariti Jaya" Desa Soro Kecamatan Lambu yang dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus baru periode 2019 - 2020 di UPT Perikanan kecamatan Lambu.
       "Pembinaan para pengurus ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi petani garam. Sehingga ke depan koperasi ini diharapkan bisa berkiprah lebih maju dan mampu menjadi penopang ekonomi para anggota.  Pada saat yang sama juga mampu mengurai persoalan yang muncul di tingkat petani tambak. Misalnya,  dalam hal pemasaràn dan harga garam, pengelola koperasi mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjamin  perbaikan ekonomi, khususnya pendapatan petani garam".Terang Hj.Nurma.
        Terkait kemitraan antara petani dengan perusahaan pembeli garam, Nurma menjamin bahwa produk garam Bima mampu bersaing. "Kemitraan antara pihak perusahaan dengan para petani garam tidak usah diragukan karena yang jelas, dengam kualitas produksi garam kita  yang sesuai permintaan perusahaan akan mampu menembus pasar nasional. 
   Dirinya berharap koperasi Lariti Jaya akan mampu menjadi  penampung garam dalam rangka tunda jual. "Mari kita bangkit dengan semangat baru dalam rangka swasembada garam berkualitas". Tutup Hj. Nurma.

(TKPD)

Bimantika.net

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan & Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima terus berupaya memberikan perlindungan kepada nelayan, baik yang tengah mencari nafkah di laut maupun yang berada di darat.

"Bupati Bima telah menginstruksikan kepada Kadis Kelautan dan Perikanan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan nelayan pada saat mencari nafkah dilaut yang penuh resiko. Salah satunya melalui upaya mitigasi resiko dengan memberikan / menyiapkan anggaran asuransi bagi nelayan yang telah mempunyai kartu nelayan setiap tahunnya". Terang Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ir.Hj. Nurma, M.Si Sabtu (24/8).

"Selama tiga tahun kepemimpinan Dinda-Dahlan, telah diakomodir premi asuransi bagi 3.000 nelayan yang bersumber dan dana APBN dan 2.500 orang nelayan yang bersumber dari dana APBD". Memasuki tahun anggaran 2019, telah diberikan asuransi kepada masing-masing 300 orang nelayan dengan besaran premi Rp.175 ribu per tahun". Terang Hj. Nurma.Dijelaskan Hj. Nurma, klaim santunan bagi nelayan yang mendapatkan musibah dibagi dalam tiga kategori dan hanya diberikan sekali.

"Bagi nelayan yang meninggal di laut saat melaut mencari ikan, akan mendapatkan santunan asuransi sebesar Rp. 200 juta Selanjutnya bagi nelayan meninggal karena sakit atau kecelakaan di darat akan mendapat santunan asuransi sebesar Rp.170 juta. Sementara bagi nelayan yang mengalami kecelakaan atau sakit, tapi tidak meninggal, maka akan mendapatkan biaya pengobatan sebesar Rp. 20 juta. Asuransi nelayan ini telah dirasakan manfaatnya oleh nelayan yang telah menjadi peserta, terbukti dengan banyaknya klaim pembayaran premi asuransi dan sudah 50 orang nelayan yang mengalami musibah menerima santunan setiap tahunnya. Mengingat besarnya manfaat asuransi ini, para nelayan diharapkan dapat meneruskan kepesertaan asuransi ini secara mandiri. Artinya, nelayan dapat memperpanjang keanggotaan dengan membayar sendiri premi di tahun-tahun berikutnya". Harap Nurma. Dijelaskan Nurma, hari ini Sabtu (24/8) Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri mengistruksikan Kadis Kelautan dan Perikanan untuk melakukan evaluasi bersama Asuransi Jasindo selaku mitra di Taman Kalaki Bima terkait seberapa besar nelayan telah mampu membayar secara mandiri kelanjutan premi tahun berikutnya. Dengan demikian akan dapat dipastikan besaran penganggaran bantuan asuransi nelayan tahun 2020 mendatang". Jelasnya.

(//tkpd)

Bimantika.net

Hari Kedua Lokakarya Replikasi Sistem Informasi Desa (SID) Kabupaten Bima Jumat (23/8) di Gedung PKK Kabupaten Bima yang didukung oleh Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan ( KOMPAK) Bima menghasilkan beberapa Rencana Kegiatan Tindak Lanjut untuk menjamin keberlanjutan sejumlah rencana yang telah disusun para pegiat SID
Koordinator KOMPAK Bima Asrullah mengatakan para pegiat SID yang mengikuti lokakarya telah membahas kepastian operator SID pada 94 desa yang terlibat, mengalokasikan anggaran Bimtek Operator SID Tahun 2019.
Para pegiat SID juga menyepakati pelaksanaan Bimbingan Teknis SID yang bersumber dari dana APBDes. Para peserta juga sepakat untuk bersama-sama mendorong Pemerintah desa untuk menganggarkan kegiatan SID bagi seluruh Desa se-Kabupaten Bima pada tahun anggaran 2020 dan pengoperasian secara online aplikasi SID pada 191 desa yang ada.
Menurut Asrullah, diperlukan perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan peningkatan koordinasi SID untuk menunjang tahapan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT).
Disamping pembentukan Forum Sistem Informasi Desa (FORSID), para peserta lokakarya menginisiasi peluncuran (launching) SID dan website (dashboard) kecamatan serta pelaksanaan lokakarya replikasi SID pada 94 desa yang belum mengikuti kegiatan.
Selain membahas rencana tindak lanjut kegiatan, para peserta juga menelaah rancangan Peraturan Bupati Bima tentang Sistem Informasi Desa (SID) yang ditujukan sebagai acuan dalam tata kelola informasi di tingkat desa yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk intervensi program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan dan sejumlah masalah sosial lainnya mulai dari tingkat desa Kecamatan maupun perangkat daerah.
(//tkpd)

Bimantika.net

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima melalui bidang perindustrian menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Usaha bagi 30 Industri Kecil Mikro (IKM) pangan yang tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Bima.
Kepala Bidang perindustrian Disperindag Kabupaten Bima Juraidin ST,. MT Jumat (23/8) menjelaskan bahwa Bimtek tersebut berlangsung selama 3 hari dari tanggal 22 sampai 24 Agustus 2019 di Hotel La Ila Kota Bima
Dijelaskan Juraidin, Bimtek ditujukan untuk mendukung perkembangan dan kemajuan IKM Pangan agar mampu bersaing dengan IKM daerah lainnya. “Disamping itu, Bimtek IKM ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, pengetahuan dan ketrampilan pengelola IKM pangan khususnya aspek manajemen usaha yang baik”. Ungkap alumni S2 Teknologi Industri Unhas Makassar ini.
Dirinya berharap, pendampingan selama tiga hari tersebut dapat memberikan motivasi kepada para pelaku IKM pangan untuk terus meningkatkan produk dan menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan.
Untuk membekali para peserta, Dinas Perindag menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten yaitu Agus Salim,M.Si (Bappeda) tentang Kebijakan Perencanaan Industri Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah, Nur Hidayati, S.Si (Badan Standarisasi Nasional Indonesia Jakarta) mengulas Penerapan Standar Manajemen Keamanan Pangan Good Manufacturing Product (GMP), Yogi A. Baso,S.Si Apt (Loka POM Bima) tentang Keamanan Pangan , Prosedur Registrasi dan CEK KLIK BPOM.
Materi lainnya disajikan oleh Armiani, SE.M.Ak, akademisi STIE AMM Mataram / Mahasiswa Program Doktor UNAIR Surabaya dengan topik Menjadi Pebisnis Handal Bersama IKM Kreatif dan Sukses Lebih Cepat Bersama Produk Bersertifikat dan Berlabel Halal, Sri Muliati (Dinas Kesehatan), Cara Produksi Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga, Drs.Dahlan (Dinas Perindag Kab.Bima) tentang Kebijakan Program dan Kegiatan dan Erni Rahmawati, SE terkait Promosi dan Pemasaran.
(//tkpd)

Bimantika.net
Awal Kepemimpinan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE beragam corak dan gaya kepemimpinan yang ditampilkannya. Latar belakang nya sebagai politisi tentu menjadikan pemerintahan kota bima sarat akan makna dan “kepentingan politik” baik jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu nya adalah terbentuknya Kelompok Masyarakat atau singkat POKMAS. Namun keberadaan Pokmas ini pun menjadi sorotan beberapa kalangan LSM setempat.
apa sebenarnya itu Pokmas yg dibentuk Walikota ? dan apakah betul Pokmas itu nanti yg akan kelola beberapa paket Proyek di Pemkot sesuai dg Wilayah masing-masing ? Demikian sederet pertanyaan dari kalangan LSM dan Aktivis Kota Bima. Dan pernyataan menukik LSM adalah Bahwa sesungguhnya Pokmas adalah “orang nya Walikota” sengaja dibentuk untuk kepentingan “balas jasa” politik buat para Timses saat Pilkada 2018 silam.
Salah seorang Ketua Pokmas, Wilayah RasanaE Barat yang enggan di mediakan namanya yang dimintai komentarnya menyebutkan bahwa tidak ada paket proyek yang dilakukan dan dikerjakan oleh Pokmas.
Lanjutnya bahwa pokmas dibentuk dan dipilih oleh unsur-unsur di tingkat kelurahan semacam RT RW dan tokoh masyarakat.
“Pokmas dibentuk ditingkat kelurahan yang juga melibatkan LPM” tegasnya. (//arif)

Bimantika.net

Pemerintahan dibawah Kendali Walikota Bima HM. Lutfi, SE sebernarnya dalam kondisi yang “tidak sehat” dalam hal keuangan karena mengalami Defisit angaran hingga menembus angka 18 Milyar. “Banyak program dinpangkas sehingga tidak bisa berbuat apa apa” hanya itu kalimat yang bisa disampaikan oleh salah satu pejabat setingkat Kabid saat di wawancara Bimantika.net. dengan kondisi tersebut, postur APBD yang sedang berjalan, tentu bukanlah sebuah masalah besar yang dihadapi oleh Pemkot.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Drs Zainuddin, diberbagai media online terkesan mwmbela bela diri dan mengelak jika dianggap devisit belasan miliar dari postur APBD Kota Bima tahun 2019 itu adalah sebagai salah hitung dan prediksi yang berlebihan dari proyeksi pendapatan daerah.

“Itukan bukan salah hitung. Murni proyeksi pendapatan daerah yang dihitung berdasar peraturan presiden sebagai rujukannya,” ungkapnya, Jumat (23/08) di beberapa media online, padahal BPK merilis LHP dari perhitungan keuangan Kota Bima hingga terjadi selisih Rp 18 Miliar. Zainduddin malah membela diri, perhitungan BPK dengan perhitungan Kota berbeda dasar aturannya, menurut Zainudin kalau BPK menggunakan dasar perhitungan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Disini terjadi perbedaan dasar perhitumgan. Kami hitung menggunakan Peraturan Presiden. Jadi wajar jika terjadi perbedaan perhitungan,” tampiknya di salaj satu media online.
Salah seorang Tokoh LSM Kota Bima menyebutkan bahwa apa yang menjadi problem keuangan semata mata karena walikota bima tidak cerdas dalam menggunakan platform anggaran. “Yang jelas, hasil release BPK itu lebih rinci sehingga tidak perlu mengelak lagi” tandasnya.
Lanjutnya hal instan yang di lakukan oleh Pemkot adalah pemangkasan sejumlah program dan itu akan menjadikan kota bima makin mundur. Harusnya Pemkot Bima lebih memilih cara yang lebih profesional dalam pengelolaan keuangan bukan malah sebaliknya bicara soal pangkas memangkas anggaran.
“ini adalah pertanda awal langkah mundurnya Pemkot Bima, sehingga Pemkot Bima tidak mampi berbuat apa apa dengan devisit anggarannya” ujarnya. (//arif)