Author: BimaNtika

Bimantika.net Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) sangat mengapresiasi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketua Pengurus Cabang (PC) Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) Kota Bima, Muhamad Ardyansah, ST mengapresiasi kinerja dari lembaga pengayom masyarakat tersebut.

Menurutnya Tanggal 1 Juli merupakan hari yang bersejarah bagi Kepolisian Republik Indonesia. Tepat 1 Juli 2021, diperingati sebagai Hari Bhayangkara ke-75.

Tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Bhayangkara karena bertepatan dengan turunnya Peraturan Presiden tahun 1946 No.11 yang dikeluarkan Presiden Sukarno.

Untuk tahun ini sendiri, Hari Bhayangkara mengambil tema “Transformasi Polri yang Presisi Mendukung Percepatan Penanganan COVID-19 untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju”.

ISNU sebagai salah satu organisasi sosial kemasyarakatan, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yg setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdian POLRI sebagai bhayangkara negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ketua PC ISNU Kota Bima, Muhamad Ardyansah, ST mewakili seluruh pengurus dan anggota ISNU mengucapkan Selamat HUT ke-75 Bhayangkara. Jaya selalu Kepolisian Republik Indonesia. (***)

Bimantika.net Rembuk stunting Kabupaten Bima tahun ini yang mengangkat tema, “Wujudkan Konvergensi Stunting Melalui Kolaborasi dan Koordinasi Multipihak” Rabu (30/6) dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer (Babe) berlangsung di aula Kantor Bupati Bima.

Wabup didampingi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos, M.Ap, Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Ganis Kristanto, Kepala DPMD Tajudin SH, M.Si dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima Hj. Rostiati Dahlan S.Pd dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi penanganan stunting.

Untuk memastikan konvergensi stunting berjalan dengan baik, maka kerjasama yang baik antara semua elemen merupakan prasyarat penting yang harus dipenuhi.

“Jika kualitas pendidikan di daerah kita bagus, maka dengan sendirinya kualitas SDM juga akan menjadi bagus. Karena itu, saya sangat mengharapkan agar semua pihak bahu-membahu dalam menangani stunting ini”. Terang Wabup.

Dalam penanganan stunting, aspek penting yang harus diperhatikan adalah pelayanan dasar seperti sektor pendidikan dan kesehatan, karena stunting terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan aspek ekonomi yang perlu ditingkatkan.

Mengingat salah satu faktor penyebab stunting adalah kasus kekurangan gizi. Maka peran orang tua dalam memberi asupan gizi kepada anak sangat penting. Dengan demikian maka edukasi oleh Pemerintah melalui instansi terkait, baik Dinas Kesehatan, Bappeda DPMD dan Camat harus terus dilakukan”. Tandas Dahlan.

Kasi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Tita Masitha M.Si menjelaskan, “Rembuk ditujukan bagi upaya optimalisasi pencegahan dan penanganan stunting pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), khususnya melaksanakan Rembuk Stunting (#Aksi 3) Kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bima yang mengundang 50 peserta tatap muka dan 50 peserta tatap maya (virtual).

Dikatakan Tita, Peserta rembug tatap muka adalah kepala perangkat daerah terkait penanganan stunting, 9 orang camat dan 30 kepala desa lokus stunting. Sedangkan para peserta tatap maya (virtual) yaitu pejabat terkait penanganan stunting di tingkat regional dan provinsi NTB, pejabat eselon III dan IV perangkat daerah dan para kepala Puskesmas Se- Kabupaten Bima.

Setelah dilakukan penandatanganan komitmen bersama penanggulangan stunting dilanjutkan dengan diskusi panel rembuk stunting yang dipandu oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc yang menampilkan empat orang Narasumber.

Dalam Diskusi penel tersebut, Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudim S.Sos M. Ap mengulas tema Upaya Konvergensi Stunting melalui Kolaborasi dan Koordinasi Multipihak dalam Kerangka Kebijakan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Dr. H. Ganis Kristanto memaparkan Gambaran Penanganan Stunting di Kabupaten Bima.

Dua orang narasumber lainnya yaitu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima Hj. Rostiati Dahlan S.Pd menguraikan tentang Peran Dasawisma Dalam Pencegahan Stunting di Posyandu dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tajudin SH, M.Si mempresentasikan Peran Desa dalam Pencegahan Stunting di Desa. (***)

Bimantika.net Dalam rangka pemutusan mata rantai Wabah Covid-19, Warga Kelurahan Tanjung Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima berbondong-bondong antri di Kantor Lurah untuk melakukan Vaksinasi covid-19.

Liputan Langsung Wartawan Media Online Bimantika, A. Haris, S. Pd (Effen) pada hari Rabu (30/6/2021) di lokasi terlihat dengan jelas antusias warga mengantri untuk melakukan vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh pihak Kelurahan dan tenaga kesehatan Kota Bima.

Dengan antusias warga yang begitu tinggi tentu ini menjadi sebuah bukti riil bahwa masyarakat khususnya warga Kelurahan Tanjung semakin banyak yang ingin melakukan vaksin untuk memutus mata rantai Virus Corona.

Lurah Tanjung, Faisal, S. Pd nampak sibuk mengatur masyarakat yang melakukan vaksin sehingga dalam proses pelaksanaan Vaksinasipun terlihat lancar dan sukses.

“Alhamdulillah bang, Vaksinasi hari ini lancar dan tertib, saya berterimakasih pada warga saya yang semakin sadar untuk sama-sama memutus mata rantai Covid-19, dan terimakasih pada Pihak Babinsa, Bhabinkamtibmas dan tenaga medis” ujar Faisal.

Menurutnya kegiatan vaksinasi ini masih berjalan untuk beberapa hari kedepan..

Lurah Tanjung merincikan para pihak yang bertugas dan jumlah yang di Vaksinasi secara lengkap

Pelibatan personil :

1. TNI : 4 orang
2. Polri : 1 orang
3. Tim Vaksin : 7 orang
4. ASN kel. : 7 orang
5. Sasaran Vaksin : – orang
6. Peserta Vaksin : 463 orang
7. Dapat di Vaksin : 408 orang
8. Tidak di Vaksin : 55 orang

Keterangan :

• Hepertensi : 50 orang
• Jantung : 3 orang
• Asam urat : 2 orang

Kegiatan Vaksin dimulai sekitar pukul 08.30 Wita dan berakhir pukul 15.00 wita berjalan lancar dan aman. (***)

Bimantika.net Kapolsek Madapangga menggelar aksi gotong royong pembangunan masjid Jami Al-Amin desa dena kecamatan Madapangga Kabupaten Bima (29/6/2021).

Aksi Gotong royong jajaran Polsek Madapangga ini di pimpin langsung oleh kapolsek Iptu Ruslan.

Iptu Ruslan yang Juga sebagai Putra Asli Desa Dena Kecamatan Madapangga ini menyebutkan bahwa kegiatan gotong royong membantu pembangunan Masjid adalah dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke 75 tahun

“Kita Sambut HUT Bhayangkara dengan Gotong Royong bersama Warga setempat Membantu warga untuk mempercepat pembangunan Masjid dan Kerja bakti ini merupakan bentuk rasa perduli antara satu dengan yang lainnya” ujar Kapolsek Ruslan.

Pada Momentum Gotong Royong tersebut, Kapolsek yang dikenal Taat Beribadah dan sering dipanggil Komandan Ustadz ini mengajak seluruh masyarakat Madapangga agar tetap tingkatkan gotong royong, saling bantu membantu, bahu membahu, dan kerja sama dalam hal-hal positif.

Pihak Panitia Pembangunan Masjid sangat apresiasi terhadap kapolsek Madapangga karna sudah banyak membantu proses pembangunan masjid tersebut baik dalam bentuk tenaga maupun dalam bentuk bantuan materi.

“Pak Kapolsek Madapangga inu adalah sosok yang Agamais, serinh membantu Masyarakat bukan di desa Dena saja, akan tetapi hampir semua Masjid yang ada di kecamatan Madapangga dibantunya”, Demikian ujar Ketua Pembangunan Masjid Desa Dena Kecamatan Madapangga.(***)

Bimantika.net Kelurahan SambinaE Kecamatan Mpunda Kota Bima dibawah kendali Lurah Drs. Amiruddin kini mengalami kemajuan yang luar biasa.

Amiruddin yang juga putra Asli SambinaE ini menyebutkan bahwa Kelurahan SambinaE yang di pimpinnya saat ini mendapatkan penghargaan dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bima.

“Alhamdulillah berkat kerja sama semua pihak kelurahan Sambinae mendapat penghargaan dua kategori sekaligus dari BAZNAS kota Bima kategori pertama adalah juara II kelurahan pengumpul zakat fitrah terbanyak se kota Bima dan kategori ke dua adalah juara III jumlah umat muslim terbanyak yang mengumpulkan zakat fitrah dilihat dari prosentase jumlah penduduk muslim terima” ungkap Amiruddin.

Dirinya mengucapkan rasa kasih yang amat sangat dalam kepada seluruh warga muslim kelurahan sambinae atas kesadaran menyalurkan zakat melalui upz kelurahan.

Dirinyapun sampaikan ucapan terimakasih juga kepada pengurus upz atas dedikasinya melakukan edukasi kepada warga tentang penting dan manfaat menyalurkan zakat melalui upz dan kedada semua pihak yang turut berpartisipasi sehingga kelurahan sambinae meraih predikat terbaik tingkat kota Bima.

“Semoga ke depan prestasi ini dapat ditingkatkan lagi dan itu sangat mungkin bisa tercapai bila kerjasama semua pihak dapat kita pertahankan atau kita tingkatkan terus” ujar Amiruddin. (***)

Bimantika.net Lurah Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, Zainuddin, S. Pd saat di wawancara media online Bimantika hari selasa (29/6/2021) menjelaskan sejumlah program nyata yang dilakukan oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) selama menjabat Walikota Bima 2018 lalu.

Zainuddin menyebutkan juga bahwa program nyata yang dilakukan oleh Walikota HML sangat menyentuh kehidupan masyarakat Mande.

Zainuddin juga menyebutkan secara rinci bahwa selama dirinya menjadi Lurah Mande bahwa jumlah KK di kelurahan Mande sebanyak 778.

Dari 778 KK tersebut terdapat jumlah jiwa 2978 jiwa. Yang mendapatkan bantuan PKH sebanyaj 77 KK, Bantuan BPUM sebanyak 311 orang, BLT sebanyak 166 orang dan BPNT sebanyak 110 orang

“Setiap yang mendapatkan bantuan tersebut staff saya langsung melakukan registrasi secar administrasi sehingga kita hafal betul warga yang mendapatkan bantuan” ujar Lurah.

Disisi Infra Struktur, Lurah menjelaskan bahwa Walikota HML sudah merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan warga Mande seperti Pembangunan Jembatan penyebrangan dan pengadaan
Lahan 10 are untuk keperluan olahraga.

Lurah juga membeberkan Lurah mande memiliki 3 Lingkungan yang masing-masing lingkungan sudah di bantu oleh Walikota HML urusan pembangunan Masjidnya.

“Bantuan masjid
Mande 3 totalnya 200 juta begitu juga dengan Mande 1, namun khusus urusan pembangunan Masjid
Mande 2 masih dalam tahap membenahi internal karena urusan administrasi” ungkap Lurah.

Dirinya menjelaskan problem yang dihadapi oleh warga mande 2 hanya bersifat administrasi saja karena dalam komposisi kepengurusan Masjid Mande 2 belum fiks urusan kepengurusannya.

“Sedikit problem karena dalam kepengurusan Masjid tersebut tidak terakomodir keterwakilannya beberapa orang dalam kepengurusan. Saya sudah ingatkan kawan-kawan pengurus masjid agar akomodir secara seimbang jumlah warga dalam kepengurusan Masjid” ujarnya.

Masih menurutnya Mande 2 dengan memiliki RT 5, 6 dan 7 didominasi kepengurusan Masjidnya oleh warga RT 5 sehingga masih dalam tahap memperbaiki semua itu agar RT 6 dan 7 diakomodir sejumlah warga agar saat pembangunan nya terlibat semua RT yang ada di wilayah Mande 2.

“Struktur kepengurusan Masjidnya kita perbaiki dan sempurnakan dulu insya Allah saya turun tangani langsung urusan Mande 2 ini” jelas Lurah. (Dae)

Bimantika Net. Sejumlah penguna jasa pelabuhan seperti Perusahaan Pelayaran Rakyat (Pelra) ,Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), Asosiasi Bongkar Muat Indonesia Cabang Bima (APBMI), serta Asosiasi Keagenan Kapal Indonesia cabang Bima pada selasa tanggal (29/6/2021) melakukan rapat konsolidasi dengan agenda pembahasan ‘menolak” kapal Roro utk masuk di pelabuhan Bima.

Liputan langsung Koordinator Liputan Media Bimantika Amirullah, di lokasi rapat di jalan Remartadinata jam jam 12 .00 wita siang tadi ,dengan hasil keputusan rapat melakukan Audensi dengan pihak Otoritas Pelabuhan Bima pada hari kamis tgl 1/7/2021 jam 9.00 Wita di kantor Kesahbandaran Bima (KSOP).

Ketua TKBM ( Tenaga Kerja Bongkar Muat ) Burhan Aco menegaskan dirinya dengan seluruh TKBM lakukan aksi Boikot Pelabuhan jika tidak terjadi pembicaraan yang memihak pada kepentingan TKBM.

“Saya selaku ketua tkbm “menolak ” keras ada nya kapal Roro yg masuk di pelabuhan bima karena banyak alasan rasional kenapa melakukan penolakan” ujarnya.

Dirinya menyebutkan bahwa alasannya yang pertama dengan masuknya kapal roro ini anggota bongkar muat yang di pimpin nya tidak lagi mendapatkan pekerjaan dan pekerjaan inilah sebagai matapencaharian

“tetap bagi anggota saya, karena barang barang yang ada di kapal tidak lagi di butuhkan tenaga bongkar muat karena di muat langsung pake fuso ataupun mobil besar ujar nya” ujarnya.

Masih di katakanya apabila pihak terkait seperti Syahbandar, Pelindo tidak mendengarkan maka pihak TKBM akan melakukan boikot pelabuhan Bima agar kegiatan pelabuhan mati total tegas nya,di tempat yg sama pengurus Keagenan Kapal (Pelnas).

Pihak Keagenan Kapal H.Jaharudin menyesalkan tindakan pihak pihak terkait seperti Syahbandar bima yang tidak melihat sisi untung ruginya kepada pengguna jasa yang lain yang apabila kapal roro masuk menyandar akan mengusir kapal kapal lain yang lagi melakukan kegiatan bongkar muat karena panjang kapal tidak sepadan dengan panjang dermaga.

Masih di katakan nya ini berdampak kerugian bagi pengguna jasa lain nya dan berdampak juga pada P2T ( Pusat Pelayanan Terpadu)di pelabuhan Bima.

Semua anggota Rapat secara secara serentak menolak keberadaan kapal Roro yg masuk pelabuhan Bima baik Pelra ,Pelnas, PBM dan TKBM
(RRS 07)

Bimantika.net Vaksinasi dalam rangka pencegahan meluasnya wabah Covid-19 di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima berakhir dengan sukses dan lancar.

Lurah Mande, Zainuddin, S. Pd yang dikonfirmasi Media Online Bimantika.net pada hari Senin (28/6/2021) menyebutkan bahwa kegiatan Vaksinasi khusus dikeluarkannya berjalan lancar dan tertib.

“Untuk kegiatan Vaksinasi hari ini selasai sekitar pukul 17:30 wita dan Alhamdulillah sebanyak 243 warga sudah di Vaksinasi dan sisanya yang tertunda 15 orang” ujarnya.

Lurah merasa berterimakasih pada warganya yang sangat antusias melakukan proses vaksinasi sehingga berjln lancar.

Lurah juga sangat berterimakasih pada pihak TNI dan Polri dalam hal ini Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang sudah membeckup kegiatan Vaksinasi tersebut

Dal lebih khusus lagi pada para tenaga kesehatan yang sudah melakukan Vaksinasi yang kesemuanya berjalan dengan lancar.

“Terimakasih yang sangat mendalam atas kesadaran warga Mande dalam melakukan Vaksinasi, terimakasih pada Babinsa, Bhabinkamtibmas, tenaga kesehatan atas kerja tulus ikhlas ya dalam rangka Vaksinasi Massal di Kelurahan Mande” ujar Lurah.

Bimantika.net Untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan desa yang berkualitas sesuai amanat Peraturan Menteri Desa PDT RI nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif, Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD) NTB sebagai simpul jaringan Seknas Fitra bekerjasama dengan KOMPAK mengadakan Focus Group Discussion (FGD).

Forum tersebut mengangkat tema “Implementasi Pelembagaan dan Replikasi Akuntabilitas Sosial untuk Mewujudkan pemerintahan yang Transparan dan Partisipatif” berlangsung Senin (28/06/2021) di Cafe Sampana itu menghasilkan komitmen para peserta untuk mendorong penyusunan Peraturan Bupati tentang Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima Tajudin SH, M.Si yang didampingi Kabid Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc, Koordinator KOMPAK Asrullah Lukman dan Local Coodinator SEKAR DESA M. Qadafi dalam sambutannya menekankan pentingnya aspek perencanaan dalam pembangunan desa.

*Lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membuka babak baru peran pemerintah dan elemen di desa dalam mengelola sumber daya di tingkat desa yang harus berawal dari perencanaan yang baik.

Namun demikian, ungkap Tajudin, sejumlah tantangan masih kita hadapi dimana masih ada desa yang belum merampungkan dokumen APBDesa dan melakukan review karena didalamnya tercakup program prioritas pembangunan di tingkat desa.

Oleh karena itu, Kepala desa perlu menjalin komunikasi yang baik dengan BPD dan semua elemen. Hal ini penting dilakukan agar desa memiliki banyak inovasi”. Tandasnya.

Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc memaparkan, dalam upaya mewujudkan transparansi penganggaran di desa, peran besar ada di tangan pemerintah desa dan kemauan dalam menerapkan beberapa program yang ada oleh Kades dan BPD.

Salah kunci keberhasilan Sekar Desa adalah kemauan membuka diri ke arah yang lebih baik dan keinginan mencari dukungan dari luar dengan menerima informasi, pendampingan dan kerjasama sehingga capaian menjadi lebih tinggi dan ini yang diapresiasi oleh Bappeda”. Terang Raani.

Pada FGD yang mengundang pejabat terkait Bappeda, DPMD, Dinas Kominfostik, para Kepala Desa dan Ketua BPD desa dampingan KOMPAK tersebut dilakukan penyerahan Modul Panduan Pemantauan Penanganan Covid – 19 Desa oleh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Modul Sekolah Anggaran Desa dan Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa yang disusun oleh Tim Seknas FITRA dan KOMPAK. (***)

Bimantika.net Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) hari ini Senin (28/6/2021) di Ballroom hotel Golden Palace Mataram mengikuti Rapat koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi se- Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Hadir dalam kegiatan itu diantaranya Wakil ketua KPK RI ibu Lili Parauli Siregar SH MH, Gubernur NTB, Wakil gubernur NTB
Wakapolda NTB, Kajati NTB
Walikota dan bupati se NTB

Walikota HML Saat diwawancara langsung Media Online Bimantika menyebutkan bahwa komitmen Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI untuk masuk ke dalam pemerintahan di daerah tentu dalam rangka menata dan membenahi agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan benar serta bersih dari praktek penyimpangan.

Lanjut Walikota HML yang juga Mantan Anggota DPR RI Dua Periode Fraksi Golkar ini bahwa Dengan pola ini, KPK juga akan lebih mudah mengawasi penyimpangan yang terjadi di daerah.

Lebih jauh HML menyebutkan bahwa sesungguhnya aksi pemberantasan korupsi secara terintegrasi ini akan memberikan standarisasi pengelolaan keuangan kepada Pemerintahan Daerah dalam membangun suatu kerangka kerja untuk memahami elemen-elemen resiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap praktek korupsi.

Kehadiran program pemberantasan korupsi terintegrasi ini di latar belakangi oleh keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi.

Elemen tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sektor, wilayah, atau instansi yang rentan terhadap korupsi dan menerjemahkan pemahaman tersebut menjadi gambaran strategis dan prioritas rekomendasi yang akan memberikan arahan bagi upaya pencegahan korupsi.

“Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi ini adalah sebuah sistem pelaporan melalui aplikasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan MCP (Monitoring Center for Prevention)” ungkap HML.

Atas Kegiatan yang diikutinya ini, Walikota HML berharap pada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Kota Bima agar dalam mengelola keuangan masing-masing OPD penuh dengan kehati-hatian.

“Tujuan program dan kegiatan ini tentunya memperkuat komitmen kepala daerah dalam Program Pencegahan Korupsi di Kota Bima, oleh karena demikian maka saya berharap seluruh OPD berhati-hati dalam setiap aktivitasnya terutama pengelolaan keuangan dan semoga menjadi perhatian kita bersama,’ demikian Ungkap Walikota HML mengakhiri wawancaranya.(***)