Author: BimaNtika

Bimantika.net Pemerintah Kota Bima di bawah kendali Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) benar-benar memikirkan keberlangsungan hidup warga masyarakat Kota Bima ditengah tempatnya ekonomi akibat Pandemi Covid-19 dan kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.

Melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Walikota Bima memerintahkan untuk mengadakan Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar (BPM/OP) pada hari Rabu 7 September 2022 di Halaman Kantor DKP Kota Bima.

Kegiatan Bazar Pangan Murah ini di pantau langsung oleh Walikota HML Sekda Kota Bima, Drs. H. Muhtar Landa, MH, Ketua TP-PKK Kota Bima, Hj, Elya Alwaini HM Lutfi, Anggota DPRD Kota Bima, Para Asisten, Seluruh Kepala SKPD, Seluruh Camat dan Lurah yang ada di Pemerintah Kota Bima.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Ikhwanul Muslimin menyampaikan bahwa Bazar Pangan Murah adalah langkah tindak lanjuti surat dari Badan Pangan Nasional dan surat dari Kadis Ketahanan pangan Provinsi NTB untuk menekan laju inflasi di Kota Bima sebagai akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi.

Walikota HML dalam peninjauannya secara langsung menjelaskan, kegiatan BPM/OP atas dukungan Bulog dan institusi lain yang merasa terpanggil guna mengatasi masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan di Kota Bima.

Walikota HML tegaskan bahwa penyelenggaraan bazar pangan murah sebagai salah satu langkah Pemerintah daerah maupun Provinsi bersama Bulog dan instansi terkait dalam pengendalian inflasi pangan.

“Kita dituntut bagaimana hari ini bisa menstabilkan harga pangan. Dengan langkah dari dinas Ketahanan Pangan semoga bisa membantu masyarakat”, katanya. (***)

Bimantika.net _Seksi Propam Polres Bima Polda NTB mengadakan pengecekan Senjata Api (Senpi) Dinas yang dipinjam pakai oleh anggota Polres Bima, Rabu (7/9/22), yang dimulai Pukul 08.00 Wita, di lapangan apel Polres setempat.

Pengecekan tersebut dilakukan oleh Kasi Propam Polres Bima, AKP Edy Prayitno, yang didampingi Kasi Humas Polres Bima. IPTU Adib Widayaka, dan anggota Sipropam Polres Bima.

Adapun sasarannya adalah, Senpi laras pendek maupun laras panjang yang dipinjam pakai oleh anggota maupun yang di gudang Logistik, serta kelengkapan administrasi anggota pemegang senpi milik dinas tersebut.

“Kegiatannya, meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi Senpi milik Dinas serta kebersihan dari Senpi yang dipinjam pakai oleh Anggota Polres Bima.” Papar Kasi Humas, Iptu Adib Widayaka.

Dari hasil pengecekan tersebut, lanjutnya, tidak ditemukan Senpi dalam keadaan rusak yang dipinjam pakai oleh anggota, dan kelengkapan Administrasi atau Kartu Senpi masih berlaku, serta tidak ditemukan anggota yang memegang senpi dinas tanpa dilengkapi dengan Kartu Senpi.

Meski begitu, kata Adib, ada ditemukan Senpi laras panjang dan Senpi laras pendek dalam keadaan kotor namun langsung dibersihkan pada saat pemeriksaan.

“Dan telah diberikan tindakan Disiplin kepada anggota pemegang Senpi yang ditemukan dalam keadaan kotor.” Pungkasnya.

Kegiatan pemeriksaan senpi ini berjalan dengan aman tertib dan lancar. (***)

Bimantika.net _Dandim 1608/Bima Letkol Inf Muhammad Zia Ulhaq,S.Sos memberikan pemahaman tentang peran dan tugas personil di lapangan dalam menjalankan tugas pengamanan demonstrasi agar tidak salah dalam mengambil keputusan di lapangan.

Dandim putra Asli Bima ini menyampaikan perlu adanya briefing kepada seluruh Anggota yang melaksanakan Tugas Pengamanan Unjuk Rasa.

“Hal ini kami lakukan untuk menjamin penyampaian pendapat pengunjuk rasa agar tidak keluar dari koridor dan pemahaman tugas kepada personil yang tergabung dalam melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa yang akan digelar seluruh kota termasuk Kota Bima hari ini.” ujar Dandim.

Lanjut Dandim bahwa Personil TNI ditugaskan membantu Polri tentang pengamanan dan pemahaman tentang peran dan tugas personil di lapangan.

Di satu sisi menurut Dandim bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, adalah hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945 dan Deklarasi HAM. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Namun sisi lainnya Kondusifitas perlu kita jaga bersama, sebagai Putra Asli Bima saya berharap stabilitas bisa terwujud” Harap Dandim.

Hal ini disampaikan agar seluruh personil benar-benar memahami dengan baik, sehingga perlakuan, tindakan dan kegiatan personil di lapangan tidak menciderai institusi serta kemanunggalan dengan rakyat.

“Pengunjuk rasa yang menyampaikan pendapat, jelas dijamin UU, kegiatannya sangat legal, dan Keamanan, ketertiban dan Kondusifitas pun perlu kita jaga bersama ” Ungkap Dandim.

Dandim mengingatkan, perlu diwaspadai agar kegiatan tidak dirusak dengan hal-hal yang bersifat negatif oleh oknum demonstran, di antaranya merusak fasilitas umum, provokasi, bentrok dengan personil pengamanan dan lain-lain.

“Personil pengamanan harus benar-benar memahami akan tugas dan peran di lapangan, laksanakan dengan penuh tanggung jawab, jangan ragu-ragu untuk bertindak dan yang terpenting harus sesuai dengan protap yang ada. Junjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI saat bertugas memberikan perbantuan pengamanan di lapangan,” Pungkas Dandim.

Dandim menegaskan kepada Anggotanya yang terlibat langsung dalam kegiatan BKO Pengamanan

“Posisikan diri kalian sebagai pengayom dan Pelindung Rakyat serta pengawal pengunjuk rasa, dekati mereka, redam emosinya agar tidak timbul kerugian yang bisa berdampak pada kepentingan bersama,” Ujarnya.(***)

Bimantika.net _Komitmen pemerintah Kota Bima di bawah kendali Walikota H. Muhammad Lutfi, SE (HML) dalam membebaskan generasi muda Indonesia dari stunting terus berlanjut hingga mengimplementasikannya dalam bentuk program nyata.

Kota Bima sebagai salah satu daerah yang telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) berhasil mencapai angka 14,8 %.

“Dengan adanya TPPS menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Bima mampu berkolaborasi dengan OPD terkait dalam penanganan stunting,” jelas Walikota HML.

Walikota HML ungkapkan hal itu ketika menghadiri Pencanangan Lima Pilar Pencegahan Stunting di Pelataran Kantor Wali Kota Bima, Rabu, 7 September 2022.

Dalam momentum itu, Walikota HML menyampaikan bahwa langkah-langkah yang diambil bukan hanya terkait penanganan tetapi juga pencegahan.

“Bukan saja penanganan tapi juga pencegahan Sehingga kedepannya diperkuat dengan edukasi bagi orang tua” ungkap Walikota HML.

Walikota HML menyampaikan dengan menurunkan angka stunting dengan serendah-rendahnya hingga dua digit,

“Dengan progres itu, Kota Bima berhasil mencegah dan menekan angka laju perkembangan stunting” demikian beber Walikota HML.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Bima yang juga sebagai Ketua Panitia, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, ME melaporkan bahwa hari ini di setiap kecamatan akan dibagikan suplemen tambah darah dan perlengkapan cuci tangan.

“Sebagai salah satu bentuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengubah perilaku untuk hidup bersih dan sehat,” ungkapnya. (***)

Bimantika.net _Mengantisipasi dinamika dan gejolak yang muncul pasca penetapan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah, Selasa (6/09) jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) kabupaten Bima menggelar Rapat Koordinasi yang berlangsung di Aula kantor Kejaksaan Negeri Bima.

Pertemuan tersebut membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi dan menjaga situasi Kamtibmas pasca penetapan kenaikan harga BBM oleh Pemerintah.

Selain terkait kenaikan harga BBM, agenda Rakor pada kesempatan tersebut secara umum juga membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Bima

Jajaran Forkopimda juga menyepakati pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penanganan konflik secara terintegrasi yang bertugas menangani konflik yang terjadi, baik pada tahap pencegahan, penanganan maupun pasca konflik, juga para pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses resolusi konflik tersebut.

“Nantinya akan ada surat keputusan tentang Pembentukan tim dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas Tim dalam penanganan konflik yang terjadi”. Kata Bupati Bima.

Rakor dihadiri Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Wakil Bupati Drs. H. Dahlan M. Noer, Dandim 1608/Bima Letkol. (Inf) Muhammad Zia Ulhaq S.Sos, Kapolres Bima Kota AKBP Rohadi S.IK, Kapolres Kabupaten Bima AKBP Heru Sasongko S.IK Kepala Kejaksaan Negeri Bima Andhie Fajar Arianto SH, MH, Ketua Pengadilan Negeri Bima Ruslan Hendra Irawan SH, MH, Komandan Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda NTB AKBP Zulkarnain S.IK dan Kepala Bakesbang Kabupaten Bima Drs. Syahrul. (***)

Bimantika.net Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Sumbawa bersama Kadis OPD Lingkup Pemda Kabupaten Sumbawa mengelar rapat terkait dengan Konflik Sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumbawa Sumbawa

Kegiatan berlangsung Pada hari Selasa 6 September 2022 pukul 09.23 wita bertempat di ruang Rapat H. Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa Jln Garuda No. 1 Sumbawa.

Nampak Hadir dalam Kegiatan tersebut Bupati Sumbawa Drs H Mahmud Abdullah, Wakil Bupati Sumbawa Hj Dewi Noviany S.Pd M.Pd, Dandim 1607/Sumbawa Letkol Czi Alid Setiawan., PG.,Dip.,SS. Kapolres Sumbawa Hendry Novik Chandra, S.IK., M.H. Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rofiq, Kajari Sumbawa Dr. Adung Sutranggono, SH MH, Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Karsena SH, MH, Sekda Sumbawa Drs. H Hasan Basri MM, Rektor Universitas Samawa Prof Dr Syaifuddin Iskandar, Para Wakil Ketua I,II dan III DPRD Sumbawa, Para Asisten Bupati Sumbawa, Perwira TNI dan Polri, Kasid OPD dan Camat lingkup Pemkab Sumbawa.

Adapun isu yang Mengemuka saat ini yang dibahas antara lain Inflasi dampak kenaikan BBM, Penanganan Pasar Utan, Penanganan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku).

Issue lainnya adalah Gangguan Proyek Proyek APBN dan APBD terkait Dana Desa Untuk Inflasi, Antisipasi kelangkaan pupuk, Kegiatan Khilafatul Muslimin diwilayah Kecamatan Alas Barat (Mapin) Kabupaten Sumbawa, Pelantikan Direktur PDAM Kabupaten Sumbawa.

3. Rangkaian kegiatan :

Sekitr Pukul 09.23 wita, kegiatan di mulai dan di buka oleh Bupati Sumbawa Drs H Mahmud Abdullah.

Rapat Forkopimda ini di laksanakan untuk membahas berbagai isu yang berkembang saat ini dengan tujuan untuk mencari langkah dan jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Sekitar Pukul 09.28 wita, Penyampaian sekaligus Paparan Kapolres Sumbawa AKBP Hendry Novika Chandra, S.IK., M.H.

Kapolres menyampaikan Sumber konflik ada 4 (Empat) antara lain Konflik Perebutan Tapal Batas, Konflik Bidang Politik, Konflik Perebutan Sumber Daya Alam dan Konflik Sara

Kapolres Sumbawa sudah melakukan pemetaan sumber konflik antara lain sengketa batas wilayah (Sumbawa dan KSB), masalah politik (Pilkades serentak pada bulan November di 20 desa yang ada di 13 Kecamatan) konflik perebutan Sumber daya (kenaikan harga BBM) konflik SARA(akibat minimnya kesadaran hukum, kesenjangan sosial dan kurangnya kepekaan seluruh elemen dalam menangani konflik).

Kapolres Sumbawa memberikan saran agar di adakan validasi data terkait sumber konflik, dan perlunya sinergitas dalam penanganan konflik dan di sediakan anggaran penunjang untuk penanganan konflik._

Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rofiq menyampaikan Dampak kenaikan BBM dimana banyak isu yang berkembang yang tidak bisa di bendung, termasuk pelaku usaha yang memanfaatkan momen kenaikan BBM.

Menurut Ketua DPRD Sumbawa Perlu juga di sikapi terkait adanya Alfamaret yang buka di lokasi carfreeday dimana terdapat keluhan dari pelaku UMKM yang berjualan di lokasi carfreeday agar Alfamart tersebut buka di atas jam 11.00 WITA setelah acara carfreeday selesai.

“Terkait kelangkaan pupuk perlu di buat regulasi yang kuat agar tidak terulang setiap musim tanam” usul Ketua DPRD Sumbawa.

Ada beberapa pointer penting dalam kegiatan itu diantaranya Terkait keberadaan Khilafatul Muslimin perlu di lakukan pendekatan humanis agar mereka sadar bahwa NKRI harga mati._

Terkait pelantikan Direktur PDAM perlu di lantik secepatnya agar segera dapat bekerja dan tidak terkesan kita tidak tansfaran._

Wakil Ketua I DPRD Sumbawa Drs. Muhammad Ansori dalam pertemuan itu Sampaikan Dampak kenaikan BBM sangat terasa di dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu penanganan khusus untuk tingkat Kab Sumbawa.

“Kepada aparat keamanan di mohon perlu pengawalan khusus terhadap aksi aksi massa terutama mahasiawa maupun LSM agar tidak melakukan tindakan represif namun dengan cara humanis dan menyejukkan” ujarnya.

Dandim 1607/Sumbawa Letkol Czi Alid Setiawan., PG.,Dip.,SS menyampaikan Dampak kenaikan BBM secara nasional pasti akan berdampak juga di daerah, dimana reaksi masyarakat terutama Mahasiswa dalam melaksanakan aksi unras perlu di kawal dengan cara humanis._

“Untuk meredam aksi unras perlu di buatkan wadah bagi LSM dan Mahasiswa agar aspirasinya tidak harus di salurkan lewat aksi unras seperti dengan membuatkan rumah kebangsaan. Karena isu BBM ini rawan di tunggangi oleh muatan politik dan muatan lain lainya” ungkap Dandim.

Terkait penanganan pasar Utan perlu di buatkan dasar hukum yang kuat sebagai dasar untuk bergerak bagi apkam dalam pelaksanaan Opsgab._

Terkait gangguan terhadap proyek proyek APBN dan APBD oleh beberapa LSM perlu sinergi semua pihak dengan cara membuat rumah kebangsaan untuk menyerap aspirasi mereka agar tidak semuanya di selesaikan dengan cara turun ke jalan melakukan aksi unras bahkan sampai menyegel kantor dinas terkait yang mengakibatkan dana APBN akan terhambat turunnya di daerah._

Terkait Khilafatul Muslimin (KM) perlu di lakukan pendekatan secara humanis, bertahap dan berlanjut agar mereka tergugah untuk mau berubah dan kami sarankan agar Pemda mengusulkan pembuatan Koramil di dekat ponpes Khilafatul Muslimin untuk memudahkan pengawasan._

Sekda Sumbawa Drs H Hasan Basri MM sampaikan Dampak kenaikan BBM jika tidak di tangani dengan baik akan berakibat luas terutama kenaikan harga sembako dan lain lain.

“Perlu penganan secara bersama sama dan juga pencerahan kepada semua pihak agar tidak termakan isu yang tidak baik” ungkap Sekda.

Wakil Ketua 2 DPRD Sumbawa Syamsul Fikri Ar, S.Ag M.Si sampaikan Dampak kenaikan BBM terhadap inflasi yang mengakibatkan banyaknya gelombang aksi unjuk rasa merupakan hal lumrah dalam berdemoktasi dan perlu di sikapi dengan bijak.

“Terkait kelangkaan pupuk kami rasa bisa di atasi dengan keberadaan Perusda jika Perusda kita sehat, dengan harapan semoga kedepan Pemda Sumbawa bisa menyehatkan Perusda kita” ungkapnya.

Terkait pelantikan Direktud PDAM Pemda harus segera bertindak dan segera di lantik karena semua hal pasti ada resikonya._

Rektor Universitas Samawa Prof Dr Syaifuddin Iskandar, M.Pd sebut Reaksi masyarakat atas kenaikan BBM saat ini berimbas kemana mana dan akan ada aksi aksi unras baik di tingkat nasional sampai dengan daerah.

“Terkait aksi di daerah kami minta kepada apkam agar di tangani dengan humanis kecuali mereka melakukan tindakan anarkis” ujarnya.

Sekdis Koperindag Kab Sumbawa Bpk Khairuddin, SE sampaikan bahwa Relokasi (pemindahan) pedagang dari pasar lama ke pasar baru di Kecamatan Utan telah dilakukan sejak tanggal 17 Januari 2022. Namun, secara de facto penertiban dilakukan secara bertahap

“Yang menjadi alasan para pedagang kembali berjualan di Pasar lama Utan (Pasar bayangan) yakni lokasi pasar baru masih terbilang sepi, fasilitas pasar belum lengkap dan akses jalan masih rusak terutama pada saat hujan” ungkapnya.

Kasat Pol PP Kab Sumbawa H Sahabuddin S.Sos, M.Si yang intinya Satpol PP bersama TNI dan POLRI sudah pernah melakukan penertiban secara humanis bersama Diskoperndag Kab. Sumbawa, kedepan rencananya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 akan di lakukan Opsgab bersama TNI dan POLRI dengan melakukan tindakan represif, kami mohon dukungan dan backup dari TNI dan POLRI untuk menertibkan pedagang liar di luar pasar Utan.

Camat Utan Syahruddin S.Sos yang intinya Bahwa saat ini pasar bayangan di Kecamatan Utan masih berlangsung,

harapan dari komunitas pedagang pasar baru Kec Utan agar ada tindak tegas dari Pemda untuk menangani pedagang liar di luar pasar baru.

Kajari Sumbawa Dr. Adung Sutranggono yang intinya sampaikan Terkait dana desa kami dari Kejari mendapat perintah dari Kejagung RI untuk mendorong agar desa desa yang mendapat dana desa agar mengoptimalkan penggunaan dana desa tersebut untuk menekan laju inflasi.

“Terkait penyimpangan dana desa kami lakukan proses hukum sesuai dengan UU yang berlaku” ujar Kajari.

Terkait Khilafatul Muslimin (KM) bahwa berdasarkan rekomendasi dari Pemprov NTB dan Kemenag agar di lakukan pendekatan supaya mereka mau mengurs izin dalam hal penyelenggaraan pendidikan sehingga sesuai dengan kurikulum pendidikan yang di keluarkan oleh Kemenag.

Camat Sumbawa Drs Iwan Sofyan menyebutkan Terkait BBM pemerintah perlu menyeragamkan pengeluaran izin/ rekomendasi penjualan BBM oleh Kepala Desa/Lurah untuk masyarakat/UMKM agar sesuai peruntukannya.

Terkait gas LPG 3 Kg perlu tindak tegas dari Pemkab Sumbawa terhadap agen yang menjual gas LPG di atas HET (Harga Ecer Tertinggi)

Kepala Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Sumbawa menyampaikan berdasarkan informasi yang di terima bahwa kelompok Khilafatul Muslimin sudah mau mengibarkan bendera merah putih sejak di tangkapnya Ustad Abdul Qadir Hasan Baraja dan mengganti nama yayasannya yang sebelumnya bernaung di bawah Khilafahul Muslimin dan sekarang menjadi yayasan Kampung Damai Makmur Sejahtera.

Kapolres Sumbawa AKBP Henry Novika Chandra, S.I.K., MH menyampaikan bahwa Permasalahan yang terjadi sudah didatakan mulai dari ketersediaan jumlah ritel stok BBM disetiap SPBU yang ada di Kabupaten Sumbawa.

Menurut Kapolres bahwa Permasalahan atau timbulnya aksi keributan muncul apabila massa aksi tidak menemui sasaran yang dituju seperti pejabat yang membidangi.

“Oleh sebab itu kami berharap agar adanya kerjasama serta komunikasi kita bersama agar setiap adanya kegiatan aksi agar ditemui” ungkap Kapolres yang dikenal Cerdas ini.

Bupati Sumbawa Drs H Mahmud Abdullah yang intinya Dalam menagani permasalahan di Kabupaten Sumbawa perlu di aktifkan kembali temu cepat, lapor cepat dari aparat kita di lapangan agar penanganan masalah bisa di selesaikan dengan baik.

“Perlunya kekompakan dan soliditas dalam menangani permasalahan pasar Kec Utan dan tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku yang di iringi dengan pembanguan infrastruktur yang memadai” Ujarnya.

Terkait antisipasi kelangkaan pupuk perlu di sosialisasikan kepada masyarakat agar beralih pada penggunaan pupuk alternatif dan tidak bergantung pada penggunaan pukuk bersubsidi yang jumlahnya sangat terbatas.

Bahwa Rapat Forkopimda ini di laksanakan dengan Dinas Instansi terkait serta perwakilan Camat untuk mendengarkan masukan atas berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat guna mengambil langkah dalam menangani permasalahan yang ada di Kab Sumbawa.

Dalam rapat tersebut di titik beratkan pada permasalahan penanganan dampak kenaikan BBM serta penanganan pedagang liar yang masih berjualan di luar pasar Kecamatan Utan Kab Sumbawa.

Berbagai perubahan baik secara nasional maupun Daerah diharapkan agar permasalahan di wilayah Kabupaten Sumbawa dapat diselesaikan dengan cara bekerja sama._(***)

Bimantika.net _Upaya Kepolisian Resor dan jajaran dalam memangkas biang kerok keresahan masyarakat di wilayah hukumnya terus dilakukan.

Unit Reskrim Polsek Bolo Polres Bima Polda NTB menggerebek arena judi sabung ayam di Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Selasa (6/9/22) Sekira Pukul 12.30 Wita.

Penggerebekan itu berawal dari laporan masyarakat sekitar yang merasa resah pasalnya di lokasi tersebut acap kali digunakan untuk arena judi sabung ayam yang dilakukan oleh sekelompok orang Ungkap Kasat Reskrim polres Bima AKP Masdidin, SH melalui Kasi humas Iptu Adib Widayaka.

Lanjutnya, Kanit Reskrim Polsek Bolo Bripka Rusdin yang mendapat informasi tersebut bersama anggotanya langsung bergerak menuju TKP.

Melihat kedatangan petugas para pelaku lari tunggang langgang dan meninggalkan beberapa barang bukti berupa alat peraga judi atau gelanggang dan 2 Ekor ayam aduan.

“Alat peraga judi atau gelanggang dibakar dan dua Ekor ayam aduan di potong/disembelih oleh petugas ditempat” ujar Masdidin diulas Adib.

Selain itu petugas juga menghimbau kepada masyarakat sekitar agar tidak lagi melakukan aksi judi sabung ayam atau tindak kejahatan lainnya apa bila masih saja melakukan maka pihak kepolisian akan mengambil langkah tegas tuturnya.

Kegiatan penggerebekan tersebut berjalan lancar dan aman Tutup Adib.(***)

Bimantika.net _Pasca Pengumuman kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu oleh Presiden RI Joko Widodo, Polda NTB gencar melaksanakan kegiatan pengendalian situasi Kamtibmas dengan memberikan pengarahan pada Polres jajarannya.

Kegiatan dimaksud dihelat di Aula Vicon Mapolres Dompu, Selasa (6/9/2022) sekira pukul 10.30 wita.

Kabid Propam Polda NTB Selaku Perwira pengamat wilayah (Pamatwil) Dompu Kombes pol Awan Hariono SH., S.Ik., MH, didampingi Wadir Reskrim Polda NTB, AKBP Made Sidan, S.I.K. memberikan arahan dan beberapa penekanan terhadap pejabat teras Polres Dompu yang juga dihadiri oleh Kapolres Dompu, AKBP Iwan Hidayat, S.I.K.

Pamatwil memaparkan tentang dampak dari kebijakan pemerintah dalam penyesuaian harga BBM bagi kehidupan masyarakat.

“Kenaikan harga BBM tentunya sangat berpengarih dalam kehidupan masyarakat dalam segala hal utamanya ekonomi. tentu hal ini akan berpengaruh terhadap kerawanan terjadinya gangguan Kamtibmas”, ungkapnya.

“Terkait hal itu agar dilakukan deteksi dini dan disikapi secara serius dalam rangka meminimalisir terjadinya instabilitas”. Tandasnya.

Pamatwil juga menyinggung soal masifnya peredaran Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) di Wilayah Hukum Polres Dompu. Selanjutnya meminta pihaknya (Polres Dompu) agar lebih sigap lagi menyikapi hal tersebut.

“Terkait dengan narkoba menjadi atensi pimpinan peredarannya baik di luar maupun internal Polres Dompu ini menjadi tugas kita bersama dalam memberantasnya”. Tutur awan.

“kita harus memiliki tanggung jawab moral baik pada institusi maupun pada kehidupan sosial kemasyarakatan”.

“Kejadian yang sudah terjadi agar dijadikan pembelajaran kedepannya, saya sangat berharap tidak ada lagi kejadian serupa maupun keterlibatan anggota dalam tindak pidana apapun.” Imbuhnya.

Tak ketinggalan Wadir Reskrim Polda NTB AKBP I MADE SIDAN S.I.K juga mengimbau pada seluruh personel Polres Dompu, untuk tidak ada pembiaran bagi anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.

“Saya minta jangan ditutup tutupi atas alasan apapun jika ada yang mengetahui anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, saya minta semuanya kooperatif dalam hal memberantas peredaran barang haram tersebut”, ungkapnya.

“Segera koordinasi dan komunikasi yang baik serta bangun sinergi dengan semua elemen masyarakat agar ikut membantu pihak kepolisian dalam rangka memberantas Narkoba, sambungnya.

Pengarahan tersebut berakhir pada pukul 11.30. (***)

Bimantika.net _Sumbawa Besar, NTB _Jajaran Polres Sumbawa dibawah Komando Kapolres Sumbawa AKBP Henry Novika Chandra, S.I.K.MH menggelar kegiatan sosial yang bermanfaat bagi warga setempat.

Polres Sumbawa pagi tadi (6/9/22) Menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat Sumbawa yang terdampak oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Penyaluran ini dilaksankan oleh anggota sat binmas dan sat lantas yang pimpin oleh Kasat Binmas Polres Sumbawa Iptu Abdul Muis Tajudin.

“Untuk hari ini kami mendatangi Karang Gudang Kebayan Kelurahan Brang Biji, Kampung Jawa Kelurahan Uma Sima , dan Bukit Permai Kelurahan Seketeng guna memberikan bantuan berupa beras sekaligus bersilaturrahmi. Untuk sasaran nya kami memprioritaskan para tukang ojek, nelayan dan pedagang kaki lima.” jelasnya.

Selain itu Kasat Binmas juga menyatakan bahwa pihaknya akan menyalurkan  1 Ton Beras “Yang akan kami berikan kepada masyarakat total sebanyak 1 Ton beras, sampai saat ini sudah 470 kg yang tersalurkan, sisanya akan kami salurkan secara bertahap. Untuk sasaranya itu sendiri  kami meminta bantuan bhabinkamtibmas agar mendatakan warga desa binaannya yang benar-benar membutuhkan .” tambah Kasat Binmas.

Polres Sumbawa berharap bantuan tersebut dapat sedikit membantu masyarakat yang terdampak akan kenaikan BBM. (hum)

Bimantika.net _Sebagaimana yang diberitakan oleh nkri.pos oknum .Provos Polres Lampung Tengah menembak mati kawannya hanya gara-gara sakit hati.

Aipda Ahmad Karnain, personel Polsek Way Pengubuan, Polres Lampung Tengah tewas ditembak di rumahnya. Ahmad Karnain ternyata ditembak oleh rekannya sesama polisi.
Adapun pelaku penembak Aipda Ahmad adalah Aipda RS (Rudi Suryanto) yang menjabat sebagai Kanit Provos Polsek Way Pengubuan. Rudi pun kini sudah ditangkap.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad membenarkan Aipda Ahmad Karnain tewas ditembak Aipda Rudi Suryanto yang menjabat Kanit Provos Polsek Way Pengubuan.

Aipda RH sakit hati setelah mendapatkan informasi dari warga dan rekan-rekannya, jika dirinya dikatakan tidak baik dalam bertugas oleh korban, Aipda A Karnain, sehingga Aipda RH dimutasi ke provos.

Keduanya sama-sama bertugas di Polsek Waypengubuan, Kabupaten Lampung Tengah.

Aipda A Karnain berdinas sebagai Bhabinkamtibmas Desa Putra Lempuyang, Kabupaten Lampung Tengah.

Kronologis peristiwa yang diperoleh , Senin (5/9/2022), Aipda RH datang ke rumah Aipda A Karnain di Jl. Merpati Bandarjaya Barat, Terbanggibesar, Kabupaten Lampung Tengah, Minggu (4/6/2022), pukul 22.30 WIB.

Begitu pintu rumah dibuka, Aipda RH sudah mengacungkan pistol dan langsung menekan pelatuknya hingga selongsong peluru melukai dada kiri hingga tembus ke punggung korban.

Aipda Karnain sempat berlari masuk hendak mengambil pistol miliknya yang berada di dalam kamarnya. Tetapi, belum sampai kamar, Aipda Karnain sudah roboh bersimbah darah di depan istri dan kedua anaknya.

Pelaku berlari meninggalkan TKP dan berhasil ditangkap Provost Polres Lampung Tengah di rumahnya, Kampung Karang Endah, Senin (5/9/2022), pukul 02, 15 WIB.

Tengah malam, jenazah anggota Polres Lampung Tengah tersebut telah dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda, Kecamatan Gunungsugih, Kabupaten Lampung Tengah untuk kemudian ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung.

Kapolsek Waypengubuan AKP Muhammad Ali Mansyur membenarkan adanya peristiwa tersebut. Terkait penyebabnya, dia mengatakan masih dalam penyelidikan. (***)