Author: BimaNtika

jpn

Bimantika.net -Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima M. Ryan Kusuma Permadi, S.H., menghadiri acara Rapat Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024–2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Kegiatan ini di selenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintahan Kota Bima..

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, S.H. dan didampingi Sekretaris Daerah Kota Bima, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA )

Turut hadir dalam forum strategis ini, Sekretaris Daerah Kota Bima, Danramil 1608-01 Rasanae, para Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, para Camat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.

Rapat konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran konstruktif dari berbagai elemen masyarakat.

Guna penyempurnaan substansi Renwal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebelum dirumuskan dalam rancangan awal.

Sehingga di adakan kegiatan konsultasi publik yang merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara partisipatif.

Yang bertujuan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat guna menyusun kebijakan pembangunan yang lebih responsif, implementatif, dan berkelanjutan.

Acara ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Yang menekankan pentingnya pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, S.H. dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergitas dan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional dan provinsi.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2026 mengacu pada delapan prioritas nasional (Asta Cita).

Serta prioritas pembangunan Provinsi NTB yang diselaraskan dengan visi dan program pembangunan Kota Bima.

Feri Sofiyan menyampaikan capaian indikator makro pembangunan Kota Bima tahun 2024 yang menunjukkan kinerja cukup positif antara lain :

Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,04%, meski sedikit melambat dari tahun sebelumnya (5,16%).

Tingkat Inflasi terkendali di angka 2,33% (turun dari 2,91% pada 2023).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 78,91 dari 78,24.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun ke 3,27% dari 3,57%.

Tingkat Kemiskinan turun menjadi 8,12% dari 8,67%.

Rasio Gini juga mengalami penurunan menjadi 0,411 dari 0,429.

Pencapaian ini turut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, operasional Rumah Sakit Angkatan Darat, dan tambahan formasi ASN sebanyak 829 orang pada tahun 2024.

Wakil Ketua DPRD Kota Bima M. Ryan Kusuma Permadi, S.H., dalam sambutanya Atas nama Pimpinan dan segenap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima sangat menyambut baik kegiatan Rapat Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024–2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

RKP Sebutan Kren Wakil Ketua DPRD Kota Bima ini sangat mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima serta Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) atas terlaksananya acara ini.

ia menegaskan kembali kepada semua pihak yang terlibat agar dapat memberikan usul saran, dan masukan yang membangun dan memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan ini digelar di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintahan Kota Bima, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025.(***//Sekwan)

jpn

Bimantika.net -Wali Kota Bima H. Arahman H. Abidin, SE didampingi Asisten I Setda menggelar audiensi dan silaturahmi bersama pengurus baru Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Bima, bertempat diruang kerjanya. Senin, 19 Mei 2025.

Pertemuan ini menjadi momen penting karena menandai aktifnya kembali IWAPI DPC Kota Bima setelah vakum selama lima tahun. Dalam audiensi tersebut, Ketua IWAPI DPC Kota Bima yang baru, Hj. Yani Marlina, memperkenalkan jajaran pengurus dan menyampaikan maksud serta tujuan audiensi kepada Pemerintah Kota Bima.

“Kami hadir hari ini dengan semangat baru dan harapan besar untuk kembali berkontribusi bagi kemajuan perempuan pengusaha di Kota Bima. Setelah lima tahun vakum, kami siap bergerak bersama dan mendukung program-program pembangunan daerah,” ujar Hj. Yani Marlina.

Wali Kota Bima dalam sambutannya menyambut baik terbentuknya kembali IWAPI DPC Kota Bima dan mengapresiasi semangat yang ditunjukkan oleh pengurus baru. Ia berharap IWAPI dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan perempuan dan program pemerintah.

“Kami berharap setiap organisasi, termasuk IWAPI, dapat berkontribusi terhadap gerakan BISA Bersih, Indah, Sehat, dan Asri yang menjadi program prioritas pemerintah saat ini. Dengan kolaborasi dan peran aktif berbagai pihak, kita bisa wujudkan Kota Bima yang lebih maju dan nyaman,” tutur Wali Kota.

Audiensi tersebut juga menjadi ruang diskusi terbuka mengenai rencana program IWAPI ke depan, termasuk pelatihan kewirausahaan, penguatan UMKM perempuan, dan sinergi dengan program pemerintah daerah.

Pertemuan ini ditutup dengan semangat kolaborasi antara Pemerintah Kota Bima dan IWAPI, demi membangun kota yang inklusif, produktif, dan berdaya saing tinggi. (****)

jpn

Bimantika.net -Ratusan botol minuman keras (Miras) berhasil disita dan diamankan oleh Polsek Bolo Polres Bima Polda NTB.

Miras jenis Arak yang berjumlah (100) Seratus Botol itu terjaring dalam operasi pemberantasan penyakit masyarakat di wilayah hukum Polsek Bolo.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Bolo AKP Nurdin Senin (19/5/25) sekira pukul 10.00.Wita.

Dalam kegiatan tersebut AKP Nurdin tidak saja melakukan penyitaan miras dari para penjual tetapi diberikan juga peringatan keras agar penjual miras tidak menjual/ mengedarkan miras dalam bentuk apapun di wilayah Kecamatan Bolo.

Operasi pemberantasan penyakit masyarakat/miras itu dilakukan pasalnya banyaknya pengaduan masyarakat yang resah dengan peredaran miras diwilayah kecamatan Bolo.

Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.I.K,M I.K., melalui kasi humas AKP Adib Widayaka menuturkan kepolisian Resor Bima berkomitmen akan memberantas peredaran,Narkoba,miras serta dan tindak kejahatan lainnya yan meresahkan masyarakat.

“Kami akan terus melakukan langkah pencegahan hingga tindakan hukum bagi para pelaku kejahatan termasuk  peredaran miras di wilayah Kabupaten Bima demi terwujudnya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif” Kata Kapolres diulas Adib.

Pasalnya, miras merupakan salah satu pemicu terjadinya berbagai tindak kejahatan mulai dari pencurian hingga bentrok antara kelompok yang berujung pada perang antara kampung, untuk itu Polres Bima dan Polsek jajaran akan melakukan upaya-upaya pencegahan hingga penegakan hukum Tegasnya.

AKBP Eko Sutomo S.I.K ,M.I.K juga mengapresiasi masyarakat yang memberikan informasi dan membantu Pihak kepolisian dalam memberantas peredaran miras dan tindak kejahatan lainnya di wilayah Kabupaten Bima.

Saat ini puluhan botol Ratusan jenis Arak tersebut diamankan di Mapolsek Bolo untuk dilakukan pemusnahan. (****)

jpn

Bimantika.net -Mengantisipasi terjadinya Aksi Premanisme dan Guankamtibmas Lainnya yang meresahkan masyarakat Polres Bima dan Polsek jajaran terus melakukan berbagai upaya.

Seperti halnya yang dilaksanakan oleh Regu satu SPKT Polsek Monta yang dikendalikan oleh Kapolseknya Iptu Sudarto SH melaksanakan patroli yang dirancang dengan razia dan Sweeping di Jalan lintas Tente-Parado tepatnya di depan Mapolsek Monta.

Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu malam 17 Mei 2025 sekira pukul 21.00.Wita itu sasarannya, peredaran gelap narkoba, senjata tajam hingga senjata api rakitan dan lainnya.

Dengan menerapkan pola memeriksa kelengkapan kendaraan baik roda dua maupun roda empat hingga pemeriksaan badan guna mencegah terjadinya berbagai Guankamtibmas.

Terpisah Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.I.K.,M.I.K., melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka menjelaskan kegiatan tersebut merupakan upaya Preventif dan Preemtif Polres Bima dan Polsek Jajaran dalam mencegah aksi Premanisme dan aksi kriminalitas lainnya.

Kegiatan yang sekira pukul 23.00. Wita itu berjalan dengan lancar dan tidak ditemukan adanya sasaran yang dimaksud. (****)

jpn

Bimantika.net -Kepolisian Sektor (Polsek) Asakota, Polres Bima Kota, berhasil mengamankan satu orang pelaku penganiayaan berat yang terjadi di Jalan Lintas Ule-Kolo, tepatnya di depan Cafe Ule Beach, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima.

Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro, S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas Polres Bima Kota IPDA Baiq Fitria Ningsih, membenarkan penangkapan tersebut.

“Benar, tim dari Polsek Asakota yang dipimpin langsung oleh Kapolsek IPTU Mirafuddin bersama Wakapolsek IPDA Supriyadin telah menangkap pelaku berinisial AD (24), warga Kelurahan Ule. Penangkapan dilakukan pada Sabtu, Pada Sabtu (17/5/2025) sekitar pukul 12.10 WITA di rumah pelaku,” jelas IPDA Baiq.

Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Kamis dini hari, 15 Mei 2025 sekitar pukul 02.30 WITA, Korban berisial AF mengalami luka bacok dan pukulan benda tumpul setelah sebelumnya terjadi salah paham antara korban dan pelaku.

“Awalnya korban duduk bersama pelaku dan beberapa rekannya di halaman Cafe Ule Beach. Saat korban keluar untuk buang air kecil, ia menyadari tas pinggangnya hilang dan menanyakan kepada salah satu teman duduknya. Rupanya hal itu membuat pelaku tersinggung,” terang IPDA Baiq.

Tak lama setelah itu, pelaku bersama dua temannya datang kembali ke lokasi dengan membawa senjata tajam jenis parang.

“Tanpa berkata apa pun, pelaku langsung membacok korban di bagian lengan kiri dan memukul punggungnya dengan kayu hingga korban terjatuh,” lanjutnya.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka bacok di lengan kiri, luka memar di punggung, dan lecet di bagian dada. Barang bukti berupa satu bilah parang jenis Pattimura berhasil diamankan dari tangan pelaku.

“Saat ini pelaku telah diamankan di Mako Polsek Asakota. Sementara satu pelaku lainnya berinisial AD masih dalam pengejaran dan telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO),” tegas IPDA Baiq.

Ia juga menegaskan bahwa Polres Bima Kota tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

“Kasus ini telah resmi dilaporkan dan sedang dalam proses penyidikan lebih lanjut” ujarnya. (****)

jpn

Bimantika.net -Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP atau biasa dengan nama Kerennya IDP menjadi bahan pembicaraan internal Partai Golkar menjelang Musda Golkar dalam waktu dekat.

Salah seorang kader Partai Golkar Kabupaten Bima yang dikonfirmasi Media Online Bimantika Sabtu (17/5/2025) menyampaikan dalam waktu dekat, DPD Partai Golkar NTB akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di Mataram

Ia menyebutkan bahwa sudah ada penetapan jadwal oleh DPP Partai Golkar untuk Musda DPD l Partai Golkar Propinsi NTB.

“Informasinya jelas bang, DPP sudah menjadwalkan Musda Golkar NTB sekitar 24-27 Mei 2025” ujarnya.

Ditanya soal siapa calon kuat Ketua DPD l Golkar NTB ? Tanpa ragu ia menjawab “Ibu Wakil Gubernur Umi Dinda calon kuatnya”.

Kader lainnya yang memiliki potensi sebagai Ketua DPD Golkar NTB beredar juga nama seperti Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD l Partai Golkar NTB.

IDP Sapaan kren Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP saat di WhatsApp oleh Media Bimantika (17/5) menanggapi dengan santai soal adanya beredar namanya sebagai kandidat kuat Calon Ketua DPD l Golkar NTB.

“Yang penting saat ini kita semua sehat, soal maju sebagai kandidat Ketua DPD l Golkar NTB kami belum mengambil keputusan secara resmi” ujar IDP.

IDP yang juga mantan Bupati Bima dua periode serta saat ini sedang menjabat Ketua DPD ll Partai Golkar Kabupaten Bima pada prinsipnya menunggu arahan-arahan dari DPP

“Bukan berarti kami tidak siap, nanum kami masih menunggu arahan dan perintah DPP” ujar IDP. (****)

jpn

Bimantika.net -Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH memimpin Rapat Paripurna Ke-12 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima.

Rapat digelar berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Nomor 07 Tahun 2025, Tanggal 5 Mei 2025.

Keputusan Banmus tersebut adalah Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Rapat-Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Masa Sidang II Tahun Dinas 2025,

Rapat Paripurna ke-12 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima ini di damping Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima M. Ryan Kusuma Permadi, S.H.

Turut hadir Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima, dan turut hadir Mewakili Wali Kota Bima Asisten Administrasi Umum ( Asisten III ) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Muhammad Saleh Yasin.

Rapat yang juga dihadiri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima, serta Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Bpk. Siswadi, S.Si, M.Ak, CRMO., dan ditemani Kepala Bagian Hukum, Risalah dan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Muhammad Tajudin, S.H.

Rapat tersebut juga mengundang diantaranya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Bima; Kepala Dinas dan Kepala Badan se-Kota Bima; Camat dan Lurah se-Kota Bima; Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, Ketua dan Sekretaris Panwaslu Kota Bima; Pimpinan Parpol, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kepala Sekolah, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan BUMD Kota Bima, Pimpinan BUMN, LSM, Ketua Kadin Bima, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bima, Ketua MUI Kota Bima, Ketua PGRI Kota Bima, serta Organisasi Pemuda dan Wanita se-Kota Bima.

Kegiatan Rapat Paripurna yang berlangsung di ruang rapat utama gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima di gelar pada hari Jum’at, tanggal 16 Mei 2025, pukul 14.00 Wita ini berjalan dengan, Aman, Tertib serta Kondusif. (***)

jpn

Bimantika.net -Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merespon positif aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa dalam cita-cita luhur nya membentuk Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Aspirasi rakyat pulau sumbawa ini bukan tiba masa tiba akal, melainkan aspirasi puluhan tahun yang silam.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP pada media online Bimantika Sabtu (17/5/2025) menyampaikan bahwa aspirasi pembentukan PPS adalah perjuangan panjang rakyat Pulau Sumbawa puluhan tahun lamanya.

“Aspirasi ini sudah lama sehingga puncaknya di tahun 2025 ini gerakannya semakin nampak” ujar IDP sapaan akrab Wakil Gubernur.

IDP pun selaku Wakil Gubernur NTB saat ini siap membersamai apa yang sedang diperjuangkan oleh rakyat Pulau Sumbawa.

“insya Allah kami selalu membersamai gerakan rakyat pulau Sumbawa membentuk PPS” ujat IDP.

Masih menurut IDP selaku Wakil Gubernur NTB hasil pilihan rakyat NTB bahwa dirinya mengapresiasi setiap aspirasi dari rakyat dan sangat menghormati setiap perjuangan rakyat.

“Termasuk perjuangan rakyat Pulau Sumbawa dalam rangka pembentukan PPS kami sangat hormati” ujar IDP.

IDP dalam wawancara ekslusifnya dengan Media Bimantika menyampaikan juga bahwa Pemerintah Provinsi NTB tidak pernah membatasi perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa untuk sebuah pemekaran wilayah.

“Walau saat ini ada desakan rakyat untuk pembentukan PPS, namun pelayanan publik di wilayah NTB tetap kami prioritaskan” ujarnya.

Wagub IDP menegaskan bahwa dirinya bersama Gubernur NTB DR. Lalu Muhamad Iqbal tidak pernah membatasi apalagi melarang perjuangan rakyat berbagai elemen untuk pembentukan PPS.

IDP menyadari bahwa regulasi dan kebijakan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

“Kami menyadari bahwa kebijakan itu adalah dari pusat namun Pemprov NTB akan membangun komunikasi intensif dengan anggota DPR RI Dapil NTB 1 dan NTB 2 serta pemerintah pusat untuk mendorong proses percepatan pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa” tegasnya.

Ditanya soal tanggapannya terkait aksi demonstrasi masyarakat di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, pada Kamis 15 Mei 2025, dengan tegas IDP katakan bahwa itu adalah bentuk bentuk penyampaian aspirasi kalangan warga masyarakat Pulau Sumbawa agar pemerintah pusat bisa mendengarkannya.

“Itu aspirasi warga Pulau sumbawa yang disampaikan secara terbuka dengan harapan dapat diperhatikan oleh Pemerintah Pusat” jelasnya.

IDP pun memastikan bahwa tujuan aksi demonstrasi di Poto Tano bukan Aksi menutup akses pelabuhan secara total.

“kami berkeyakinan bahwa niat para pengunjuk rasa atau demonstran tidak untuk menutup akses pelabuhan dan jalan negara, akan tetapi mereka ingin didengar oleh pemerintah pusat apa yang menjadi aspirasi warga Pulau Sumbawa” pungkas IDP. (****)

Bimantika.net -Inspektur Kabupaten Bima Drs. Agus Salim, M.Si didampingi Irbansus M. Syirajudin SH., MH Kamis (15/5) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan pola angsuran Bayar Panen (Yarnen) Tahun 2021 dan 2022 pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KC Bima Soetta 2.

Tahapan audit tersebut menindaklanjuti surat Kepala Kejaksaan Negeri Bima Nomor : B-674/N.2.14/Fd.2/04/2024, tanggal 15 Maret 2024, perihal Permohonan Tindakan Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Sebelum dilakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, penyidik Kejaksaan Negeri Bima telah melakukan ekspose awal pada tanggal 2 Juli 2024 dan ekspose kedua pada tanggal 11 Oktober 2024.

Dan ekspose final yang dihadiri oleh sejumlah penyidik Kejaksaan yang dipimpin oleh Kasi Pidsus yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025.

“Pelaksanaan ekspose tersebut dipimpin langsung oleh Inspektur Kabupaten Bima bertempat di Aula Inspektorat”. Jelas Agus Salim.

Tim audit Inspektorat Kabupaten Bima melaksanakan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan pola angsuran Bayar Panen (Yarnen) Tahun 2021 dan 2022 pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KC Bima Soetta 2.

Audit tersebut berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bima yang dimulai pada tanggal 14 Oktober 2024 dan berakhir pada tanggal 15 Mei 2025 dengan diterbitkan nya Laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan pola angsuran Bayar Panen (Yarnen) Tahun 2021 dan 2022 pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KC Bima Soetta 2 Nomor : LHA-PKKN/28/05/2025 tanggal 15 Mei 2025.

Untuk yang berkepentingan terhadap informasi yang terkait dengan angka kerugian kami tidak akan berkomentar, silahkan tanyakan langsung pada penyidik Kejaksaan.

LHP diserahkan oleh Inspektur Kabupaten Bima Drs. Agus Salim., M.Si kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bima yang diwakili oleh Kasi Pidana Khusus Kejari Bima Catur Hidayat dan disaksikan juga oleh Kasi Intel Deby Fauzi, SH. (***)

jpn

Bimantika.net -Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Komite Percepatan Pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (KP4S) sempat bentrok dengan petugas keamanan, Kamis (15/5).

Bentrok tak terhindarkan ketika massa aksi dan petugas saling dorong di tengah upaya menjaga kondusifitas.

Salah satu momen paling mencolok terjadi ketika orator lapangan, Abu Bakar yang akrab disapa Beko, secara dramatis meloncat dan “terbang” ke tengah kerumunan massa saat situasi mulai tak terkendali.

Ratusan warga menyuarakan tuntutan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa yang mereka perjuangkan sejak lama.

Bentrok tak terhindarkan ketika massa mulai mendekat ke barikade pengamanan yang dijaga super ketat oleh aparat kepolisian.

Momentum itu terjadi dialog antara koordinator lapangan (korlap) aksi dan pihak kepolisian, dan sepakat aksi berlangsung damai dan tidak ada tindakan anarkis dari demonstran.

Namun suasana memanas berawal dari ketika massa aksi mulai mendorong barikade kepolisian.

Beberapa petugas terlihat terdorong ke dalam kerumunan, bahkan ada yang terjatuh saat mencoba menghalau desakan massa yang begitu kuat.

Aksi saling dorong berhasil diredam setelah korlap aksi dan komandan kepolisian turun langsung menenangkan masing-masing kelompok.

Pasca kondisi normal, aksi dilanjutkan dengan tertib, teratur dan terukur dengan menyampaikan orasi bergiliran.

Mentri Hukum Republik Indonesia, DR. Supratman Andi Agtas Pada media Bimantika Kamis (15/5/2025) menyatakan siap hibahkan dirinya dan berdiri paling depan mengawal terbebtuknya Propinsi Pulau Sumbawa

“Hati dan pikiran saya terpaut dengan pulau sumbawa walaupun saat caleg saya tidak terpilih di dapil Pulau Sumbawa” demikian ujar Mentri Hukum yang juga politisi Partai Gerindra.

Supratman meminta pada teman-teman yang sedang melakukan aksi unjuk rasa agar tidak mengganggu aktivitas perekonomian di Pulau Sumbawa.

“Mari kita jaga bersama Pulau sumbawa jangan pernah mengganggu perekonomian rakyat, apabila moratorium dicabut saya siap kawal di garda paling depan” ungkap Supratman.

Supratman menyampaikan pesan moral kepada seluruh masyarakat pulau sumbawa jaga kondusifitas.

“Bantu aparat keamanan jaga kondusifitas walaupun saya tidak terpilih di Pulau sumbawa namun hati dan jiwa saya bersama rakyat pulau sumbawa untuk mewujudkan Propinsi Pulau Sumbawa” demikian tegas Bang Maman Sapaan akrabnya. (****)