Bima Bimantika,-
Tercatat ada 4 kabupaten kota di NTB masuk kategori penyandang buta aksara tertinggi di Indonesia salah satunya Kabupaten Bima, Sumbawa barat, Lombok utara dan Lombok tengah. Menariknya lagi- lagi kalah dengan Kabupaten dompu tidak termasuk dalam kategori nasional tertinggi, Demikian Ungkap Wakil Rektor Universitasa Attahariyah Jakarta, DR. Ikhwan HZ, SE, MM, M. Si dalam siaran Persnya di jakarta.
Dosen Muda Asli Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima ini menggugah hati dan pikiran Buapti Bima sembari bertanya
Bagaimana IDP (Indah Dhamayanti Putri, SE Bupati Bima,red) mengatasi masalah ini dan peran wakil bupati karena wakil itu lama berkarir di Kemendikbud sampai pensiun.
menurutnya seharusnyalah
Gubernur NTB DR. Zoelkiflimansyah, M.Sc juga merasa malu dengan predikat provinsi tertinggi buta aksara maka diluncurkan Pergub Nomor 11 Tahun 2019 tentang literasi dan entah bagaimana pelaksanaannya begitu cepat Kabupaten bima kembali menjadi kabupaten literasi Nomor 1 di Indonesia hanya karena 1 atau 2 desa misalnya desa Teke merintis perpustakaan desa sementara desa – desa lain masih menjadi persoalan.
Selain itu, dibuat Gerakan literasi Daerah dan Gerakan literasi sekolah, sampai saat ini juga apakah efektif program ini dijalankan dalam menuntaskan buta aksara sampai dengan pelosok dusun di kabupaten Bima.
Ikhwan Memberikan penilaian bahwa
Kelihatannya wakil bupati mengambil peran maksimal untuk mengatasi masalah ini, walaupun efektifitas dan ketuntasnya perlu pembuktian lebih lanjut.
Soal kedua adalah kualitas pendidikan yang rendah, DIkbudpora kabupaten bima mencangkan 20 gerakan revolusi pendidikan dan ada juga program kerjasama dengan Uni Eropa dalam program Prakarsa masyarakat sipil untuk pendidikan ingklusive dan berkualitas. “Gagasan ini mudahan- mudahan membawa perbaikan pada sisi kualitas pendidikan di Bima” ungkapnya.
Lanjut Ikhwan,
Semestinya menjadi catatan penting pendidikan berkualitas tergantung input dan prosesnya. Input seperti SDM guru, Biaya, Sarana dan prasarana menjadi faktor penting disamping Kemampuan guru mengajar, Honor dan gaji guru yang rendah. Soal lain juga tatakelola sekolah yang belum memiliki standar baik sehingga mempengaruhi sistem, kebijakan dan proses ke arah kualitas lulusan.
“Soal lain seperti Alokasi dan penempatan guru yang tidak sesuai kebutuhan sekolah, terbatasnya kompetensi penguasan guru pada bidang studi eksakta dan bahasa asing ini menjadi kendala dalam proses pendidikan sehingga kebanyakan guru- guru yang mengajar diluar bidang keahlian pada mata pelajaran yang sulit sehingga syarat ketuntasan dan kecukupan dikesampingkan”Demikian Ungkap Ikhwan.
Masih Menurut Dosen Muda Berpredikat Doktor ini,
Selain itu, sertifikasi guru yang tidak terstandar ketat, pengaruh politik dalam penempatan guru dan kepala sekolah dan banyaknya guru honorer hang mengajar dibandingkan guru tetap dan masalah ini hampir seluruh sekolah di Kabupaten bima. Faktor kritis lain guru atau kepala sekolah tergiring kepada politik dukung mendukung calon bupati sehingga kalau menang kompensasinya promosi walupun tidak memiliki kompetensi dan hal ini melanggar asas kepatutan.
“Bupati perlu mengatur dan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Perda mestinya untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkala. Buatkan peraturan standarisasi sekolah berkualitas dengan membuat cluster sekolah unggulan” demikian sarannya. Lanjut Doktor Ikhwan Sedangkan untuk pengembangan kapasistas guru dan kepala sekolah selain diikutkan dalam pelatihan di Kementrian perlu melakukan studi banding pada sekolah unggulan di Jawa.
Wakil bupati menggagas program inovasi pendidikan sebagai wadah para guru berkreativitas yang diharapkan ada inovasi sekolah dalam hal pengajaran dan pembelajaran layak di taggapi positif, walaupun dengan catatan implementasinya belum berjalan secara efektif dalam subtansi dan dampaknya pada perbaikan kualitas sekolah.
“Catatan paling penting ada sejumlah gagasan dan program yang sudah digulirkan, belum berdampak signifikan pada kualitas lulusan diamana salah satu indiaktornya meningkatnya siswa yang diterima di PTN di Jawa. Soal lain adalah pendidikan karakter yang belum tuntas. Lihat saja perilaku lulusan SMP dan SMA yang ada didesa – desa itu yang memprihatinkan jauh dari akhlaq yang semestinya sudah terbentuk disekolah” demikian beber Ikhwan.
Selanjutnya Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Gunadarma ini bahwa
Muara dari pemikiran ini memberikan catatan penting bahwa capaian kinerja Pemkab Bima yang masih rendah dalam meningkatkan Mutu sekolah di Kabupaten bima. (Tim)