Bimantika.net KOTA BIMA_Ketua Pengurus Daerah Nahdatul Wathan (PDNW) Kota Bima, Hikman, ST kecewa atas sikap dari pihak Kementrian Agama Kota Bima.
Menurutnya Sebagai pimpinan ormas PDNW Kota Bima dirinya sangat keberatan terhadap sikap kepala Kantor kemenag Kota Bima.
Kekecewaan itu berawal saat dirinya dikasih tau oleh Pengurus Daerah NW di Lombok bahwa ada kegiatan Pembinaan SDM pengurus Ormas/ Lembaga Islam tingkt Provinsi yang dilaksankan pada hari Kamis s/d Sabtu tanggal 12 s/d 14 Agustus 2021 bertempat di Hotel Puri saron Senggigi Lombok Barat.
Mengetahui hal tersebut dirinya mencoba mengontak ustad Eka Iskandar Kepala Seksi (kasi) Binmas kemenag Kota Bima untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut.
“Dan Alhamdulilah beliau mengatakan bahwa kegiatan tersebut benar adanya dan Ormas NW juga diundang pada Kegiatan tersebut” ungkapnya.
Lantas dirinya kemudian mengontak teman teman pengurus daerah NW yang menghadiri kegiatan tersebut, mereka memberitahukan bahwa perwakilan PDNW Kota Bima hadir dalam acara tersebut adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua PDNW Kota Bima, Hikman, ST
“itulah yang membuat saya sangat kaget, wah gampang sekali, apalagi ASN yang ditunjuk oleh kepala Kemenag Kota Bima bukan pengurus NW Kota Bima, Kami sangat keberatan terhadap kepala Kemenag Kota Bima, segampang itu menunjuk perwakilan dari NW sementara di Kota Bima ada Pengurus PDNW nya” ungkap Hikmah dengan nada sesal.
Atas pelecehan ini, dirinya selaku Ketua PD Nahdatul Wathan Kota Bima sedang merancang surat keberatan untuk disampaikan kepada kepala Kanwil kemenag NTB dan Inspektur Kemenag NTB.
“Bila perlu kami akan menghadap Kakanwil kebetulan beliau sedang ada di Bima” Demikian ujarnya.
Kepala Seksi Binmas Kemenag Kota Bima, H. Eka Iskandar, S. Ag, M.Ag yang di konfirmasi Media Online Bimantika melalui Aplikasi WhatsApp nya tidak memberikan jawaban.
“Ass Ustadz Mohon tanggapannya terkait adanya keberatan Ketua PD Nahdatul Wathan bahwa Saat Kegiatan di Mataram, Kemenag Kota Bima mengutus salah satu ASN yang bukan Pengurus PD NW Kota Bima” Demikian Pertanyaan Media Online Pada Ustadz Eka Iskandar. (***)
Bimantika.net KABUPATEN BIMA_Kepolisian Resor Bima Polda NTB menggelar Latihan Pra Operasi Bina Kusuma Rinjani 2021 dalam rangka penanganan kejahatan premanisme, streer crime, gelandangan, pengemis, anak jalanan narkotika dan kejahatan lainnya serta kepatuhan masyarakat terhadap prokes Covid-19, bertempat di Aula Mapolres Bima, Sabtu 21 Agustus 2021.
LatIHAN Pra Ops Bina Kusuma Rinjani 2021 dipimpin langsung Wakapolres Bima Kompol Yusuf didampingi Kabag OPS AKP Herman, SH, Kasat Binmas Iptu Suhermansyah yang dihadiri juga Para Kasie dan Para Perwira dan anggota Polres Bima.
Dalam kesempatan tersebut Wakapolres Kompol Yusuf menyampaikan didalam Latihan Pra Operasi Bina Kusuma Rinjani 2021 meminta agar anggota yang terlibat untuk mengedepankan upaya pencegahan atau preemtif serta upaya pendekatan sesuai wilayah yang telah dipetakan.
“Tujuan pelaksanaan Bina Kusuma Rinjani 2021 adalah untuk pencegahan terhadap premanisme, gelandangan, pengemis, anak jalanan dan kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelompok, komunitas atau bagian dari masyarakat yang cenderung melakukan kejahatan serta menumbuhkan kepatuhan Masyarakat terhadap protokol kesehatan di tengah Pandemi Covid-19” Ujar Kompol Yusuf
Wakapolres Kompol Yusuf berharap, dengan adanya kegiatan ini kasus kejahatan menurun bukan melonjak, kalau menurun berarti kita berhasil, dimana outputnya adalah kejahatan semakin menurun dan kamtibmas semakin stabil.
Ditempat yang sama Kabag Ops menyampaikan kegiatan Operasi Bina Kusuma Rinjani 2021 akan dilaksanakan selama 14 hari terhitung tanggal tanggal 24 Agustus sampai 5 September 2021
“Sasaran Operasi ini adalah sifatnya preemtif, dimana melakukan pembinaan terhadap kelompok maupun komunitas dan bagian masyarakat sehingga kita dapat melakukan pencegahan terhadap tindak kriminal yang akan terjadi, ” Ujarnya.
“Walaupun dimasa pandemi Covid-19, Operasi ini tetap dilaksanakan sehingga personil kesehatan perlu dilibatkan dengan harapan protokol kesehatan merupakan skala prioritas di dalam pelaksanaan operasi bina kusuma Rinjani 2021,” tutup Wakapolres Bima Kompol Yusuf.(***)
Bimantika.net KOTA BIMA_Hari ini Jum’at 20 Agustus 2021, Lurah Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, Zainuddin, S. Pd bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua RT, Ketua RW mendampingi Dinas Perkim Kota Bima dan Badan Pertanahan Kota Bima.
Menurut Zain Sapaan Akrab Lurah Mande bahwa kehadiran Pihak Dinas Perkim Kota Bima dan BPN turun ke Kelurahan Mande dalam rangka Pengukuran batas-batas wilayah lahan 10 are untuk kebutuhan Publik di Kelurahan Mande.
“Alhamdulillah tahapan demi tahapan sudah dilakukan oleh kita mulai dari urusan administrasi hingga hari ini urusan pengukuran batas-batas tanah” ungkap Zain.
Rencana Pemerintahan Kota Bima dibawah Kendali Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) tersebut menurut Lurah adalah bentuk perhatian Pak Walikota pada warga masyarakatnya sehingga dirinya selaku lurah bekerja maksimal menyambut langkah nyata Walikota HML dalam penyediaan lahan 10 Are tersebut.
“Ini tentunya kami merasakan perjuangan itu hampir mendekati finis karena pihak Dinas Perkim dam BPN secara legalitas turun mengukur batasan lahan yang dibebaskan” tutur Lurah.
Atas kesigapan Dinas Perkim mengurus Administrasi pembebasan lahan ini, Lurah Mande menyamoaikan ucapan terimakasih yang amat sangat dalam pada seluruh pihak yang terlibat.
“Terimakasih Pada Bapak Walikota Bima Aji Lutfi, Dinas Perkim, BPN, ketua LPM tokoh agama tokoh masyarakat yang ada di kelurahan Mande atas semua kontribusi positif nya hingga hari ini pembebasan lahan sudah masuk pada tahapan pengukuran batas-batasnya” demikian Ungkap Zain. (***)
Bimantika.net Hari ini Jum’at 20 Agustus 2021, Tim Penggerak PKK Kota Bima dibawah kendali Ketua TP PKK, Hj. Elly Alwaini kembali menunjukkan aktivitas produktifnya untuk masyarakat Kota Bima.
TP PKK berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bima memberikan bantuan secara simbolis bibit hortikultura dan bibit lele secara gratis kepada pengurus PKK Kecamatan asakota kelurahan Jatibaru Timur.
“Semoga program ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu PKK kecamatan Asakota serta PKK masing-masing kelurahan di Asakota” ujar Umi Elly sapaan akrab Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bima.
Menurut Umi Elly bahwa bahwa langkah kolaborasi antara PKK dan Dinas Pertanian Kota Bima ini nantinya dapat memberikan kontribusi positif untuk waega masyarakat terlebih dalam masa pandemi Covid-19 ini.
Bibit tanaman holtikultura yang diserahkan secara simbolis ini adalah dengan berbagai Jenis bibit terong, cabe dan tomat.
“Insya Allah kita distribusikan secara gratis bersama Dinas Pertanian Kota Bima untuk PKK Kecamatan Asakota dan dapat diteruskan ke tingkat PKK kelurahan, sehingga mereka bisa tetap beraktivitas secara produktif melalui kegiatan bertani di rumah masing-masing,” ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian Kota Bima, Sulistiyanto menyebutkan bahwa program sinergitas kembali dilaksanakan bersama PKK Kota bima dengan menyerahkan bibit hortikultura kepada masyarakat melalui PKK kecamatan, kelurahan. Berharap dapat memberikan manfaat positif di lingkungan keluarga.
Sulistiyanto juga menjelaskan pihaknya telah membagikan sebanyak 10.000 bibit tanaman hortikultura untuk warga Kota Bima yang terdampak Covid-19.
“lita memberikan bantuan bibit dalam rangka stimulasi waega kota bima untuk segera kembali memulai aktivitas produktif” ungkap Sulistiyanto.(***)
Bimantika.net Charles Kosay, Aktivis Papua Eks Tersangka Makar mengatakan Pemerintah Indonesia sedang memprioritaskan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Hal itu disampaikan pada Dialog Kebangsaan “Dinamika Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Ditanah Papua” yang diselenggarakan oleh Intelektual Muda Papua-Papua Barat (IMP-PB).
“Pada periode kedua pemerintahan bapak Presiden Joko Widodo, beliau menggunakan pendekatan kesejahteraan, itu menjadi prioritas utama,” kata Charles di Hotel Amos Cozy, Jakarta, Kamis (19/08/2021).
Lebihnya lanjut, Fery Kusuma, Ketua Forum 4 De Facto dan Founder Law Firm FF De Facto menuturkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua agar dapat sejajar dengan provinsi yang lain dengan memberikan ikatan yang kuat agar lima kerangka baru untuk Papua itu bisa dilaksanakan.
“Dan hari ini jika kita lihat, komitmen pemerintah terhadap papua sangat serius. Dan ini merupakan kerja menyeluruh dari semua pihak,” tutur Fery.
Lebih lanjutnya, Fery juga menerangkan mengenai percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), transformasi dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, pembangunan infrastruktur, peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup serta reformasi birokrasi.
Senada, Bony Hargen, Pengamat Politik dan Strategi Intelejen menuturkan memang masalah penanggulangan kemiskinan baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat menjadi salah satu prioritas yang harus ditangani, yang sampai sekarang juga betul-betul masih perlu kerja keras karena persentase penduduk miskin baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat pada Juli 2021 masih di atas rata-rata nasional.
Sebagaimana diketahui, dalam upaya peningkatan derajat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat di Papua dan Papua Barat, pemerintah mengucurkan dana otonomi khusus atau dana otsus.
Dalam nota keuangan beserta APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2020 disebutkan, dana otsus Papua terutama digunakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan.
Ia berharap, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bisa memiliki pemahaman yang sama terkait implementasi UU tersebut. Sehingga, tak ada perbedaan dalam penerapan aturan itu.
“Oleh karenanya, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” tegas Bony.
Dari segi pendidikan, Isay Wenda, Aktivis Papua Eks Tersangka Makar menyebut bahwa program pengembangan kurikulum harus dinilai kontekstual, agar sesuai dengan keunggulan dan kearifan yang ada di Papua dan Papua Barat, dan program penambahan kuota guru di Papua dan Papua Barat.
Di sisi lain, program pengelolaan kekayaan bahasa di tanah Papua ini juga menjadi hal yang penting karena ada begitu banyak bahasa hingga ratusan bahasa di tanah Papua, bahkan antar distrik bisa mempunyai bahasa yang berbeda.
“Karena itu saya sebelumnya pernah mengusulkan sebaiknya ada bahasa utama kalau bisa di Papua, yang kemudian bisa disepakati oleh seluruh warga, mungkin tidak satu tapi mungkin dua atau tiga bahasa utama yang digunakan sehingga komunikasi antar warga itu juga bisa dibangun lebih baik,” tutur Isay Wenda.
Ismail Shaleh, Presiden Mahasiswa DEMA UIN Sorong menilai salah satu masalah yang ada di Papua adalah masalah bahasa karena begitu aneka ragam bahasa tetapi tentu saja itu juga harus tetap kita lestarikan tetapi bagaimana supaya ada bahasa utama yang bisa menjadi bahasa mereka semua.
Namun, di tengah keanekaragaman bahasa daerah itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan digunakan oleh hampir semua warga Papua mulai dari yang paling bawah maupun paling atas.
Walaupun beberapa indikator kesejahteraan di Papua Barat dan Papua masih di bawah indikator kesejahteraan sosial nasional, namun Ismail yakin dengan kerja sama dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat Papua dan Papua Barat pembangunan masyarakat untuk kesejahteraan sosial Papua dan Papua Barat akan betul-betul bisa berjalan dan untuk mengurangi kesenjangan yang ada.
Menjelang 100 hari pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dukungan datang dari Ismail. Menurutnya agar pelaksanaan kegiatan akbar olahraga nasional ini, dapat berjalan lancar dan sukses di tanah Bumi Cendrawasih Papua.
“Masyarakat harus antusias ikut mendukung pelaksanaan PON 2021 di Papua. PON juga ikut mendukung pembangunan. Karena itu, jangan terpengaruh dengan hal yang merugikan dan menghalangi pelaksanaan PON XX 2021 di Papua,” tutup Ismail. (***)
Bimantika.net KOTA BIMA_Niat Tulus Walikota Bima Dalam memperhatikan warga masyarakatnya sungguh sangat teruji. Betapa tidak, salah seorang duda yang sebelumnya bersama anak-anaknya tinggal di salah satu Toilet Umum, Kini bernapas lega di salah satu rumah yang dipersiapkan oleh Pemerintahan Kota Bima melalui Program Dinas Perkim Kota Bima.
Sekretaris Dinas Perkim Kota Bima, A. Faruk, S. Par, MM menyebutkan bahwa hari ini warga yang menempati toilet umum tersebut sudah menempati rumah layak huni.
“Alhamdulillah Pak JAINI SYAMSUDIN, Warga Melayu Lingkungan Pali, yang Berstatus Duda yang menempati TOILET UMUM bersama 3 Orang Anak, Sekarang Telah Menempati Salah Satu Hunian di Perumahan NSD Kedo Kota Bima” ungkap Faruk.
Duda 3 anak yang terlantar itu diantar Langsung Oleh Pak Lurah, Babinsa dan Babinkantibmas Kelurahan Melayu dan di terima Oleh Kabid Perumahan, Kasi Perumahan Formil dan Ketua Pengelola NSD Julkifli Ismail.
Ada pesan bahagia yang disampaikan oleh duda terlantar itu pada Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) atas bantuan tulus ikhlas nya dalam membantu dirinya yang sejak lama hidup terlantar.
“Mohon Sampaikan Salam Hormat Kami Sama Pak Walikota Bima Ujar Pak Jaini yang di sampaikan Lewat Kabid Perumahan Pak M. Guntur” Demikian ujar Faruk.
Faruk juga Terima Kasih Pada Semua Pihak Yang Telah Berkontribusi Membantu Pak Jaini dan Anak-anaknya sehingga kini Pak Jaini bisa hidup merdeka di suasana HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Semoga ini Menjadi Ladang Amal Bagi Kita Semua dalam berbakti untuk Rakyat, Bangsa dan Negara” ungkap Faruk.
Sementara itu Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Bima, Sayap Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Ruslan menyebutkan bahwa tindakan kemanusiaan yang dilakukan oleh Walikota HML adalah patut diapresiasi dengan baik.
“Kalau kami dari PDIP menyebutnya bahwa Walikota HML kami beri julukan Sukses memanusiakan manusia yang sudah memindahkan warga yang tinggal di WC Umum ke Rumah Layak Huni (RLH)” demikian Ungkap Ruslan. (***)
Bimantika.net KOTA BIMA_Kamis 19 Agustus 2021 Lurah Sarae Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima Oka Budiman, S. Pd di dampingi Sekretaris Lurah .Sudirman S.Sos, Ketua Ketua RT, Babinsa, bhabinkamtibmas, pegawai dan staff, bersama sama mendistribusikan secara langsung bantuan Beras BPNT/ Sembako Non PKH kepada Warga.
“Kegiatan pembagian sembako non PKH tersebut sekaligus Penyerahan secara simbolis APD berupa Masker kepada Ketua Ketua RT kelurahan Sarae” ungkap Lurah SaraE Oka Budiman.
Menurutnya Bantuan sembako dan kebutuhan lain lain yang berkesinambungan dari Pemerintah Kota Bima seperti ini, sangat dirasa manfaatnya oleh warga masyarakat.
“Apalagi saat menghadapi situasi pandemi Covid 19 yang belum usai sampai saat ini tentu bantuan dari pemerintahan Kota Bima sangat bermanfaat” ujar Oka.
Hal senada disampaikan oleh Ketua RT 17 Kelurahan SaraE, Muhammad, S. Sos pada Media Online Bimantka menyampaikan ucapan terima kasih yang amat sangat dalam pada Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML).
“Saya sebagai Ketua RT berterimakasih pada perhatian pemerintah dalam hal ini pak Wali Aji Lutfi yang luar biasa memperhatikan warga masyarakatnya diera pandemi Covid-19” ujar Ketua RT 17 yang sering disapa Ustadz oleh Warganya. (***)
Bimantika.net KABUPATEN BIMA_Polsek Woha, Koramil woha bersama dengan Puskesmas Woha melaksanakan operasi yustisi di Jalan raya desa Tente, kecamatan woha, kabupaten Bima, Kamis 19 Agustus 2021 pukul 09.30 wita.
Kapolsek Woha melalui Kasi Humas Iptu Adib Widayaka mengatakan operasi yustisi kali ini melibatkan personil sebanyak 22 orang diantaranya personil Polsek Woha sebanyak 10 orang, personil Koramil woha 10 orang dan 2 orang dari puskesmas woha dalam rangka tegakkan protokol kesehatan (Prokes).
Bagi pelanggar protokol kesehatan (Prokes) terutama yang tidak menggunakan masker diberikan teguran dan selanjutnya pelanggar diberikan masker gratis. Pembagian masker ini bertujuan untuk menekan penyebaran covid-19.
Dalam operasi yustisi yang dipimpin oleh Kapolsek Woha Iptu Saiful Anhar dan membagikan masker sebanyak 100 lembar.
Kasi Humas Iptu Adib Widayaka mengatakan, menggunakan masker merupakan hal sepele namun sangat bermanfaat terutama melindungi diri dari penyebaran wabah Covid-19. “Jangan sampai karena keteledoran kita menyebabkan keluarga kita yang nantinya juga menjadi korban Covid-19,” ujarnya.
Selain penggunaan masker, Ia juga mengingatkan masyarakat agar mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas.
Pihaknya akan akan trus melakukan operasi yustisi baik pagi siang maupun malam, ini adalah sebagai bentuk kepedulian TNI-POLRI untuk keselamatan masyarakat.
Adib mengharapkan Agar Masyarakat tetap mematuhi prokes Covid-19 baik saat beraktivitas maupun saat bepergian.,
“Mari Bersama-Sama Kita mendukung dan mensukseskan Program pemerintah tentang Penanggulangan Covid-19. Tutupnya. (***)
Bimantika.net KABUPATEN BIMA_Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima tahun 2021- 2026 dibuka secara resmi Rabu (18/8) oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP).
Pada kegiatan itu IDP didampingi Sekretaris Daerah Drs.H.M.Taufik HAK M.Si dan Plt Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos M. Ap di Aula Kantor Bupati Bima.
Dalm Musrenbang RPJMD kali ini diikuti 30 peserta secara tatap muka (offline) dan 53 peserta tatap maya (virtual) yang terdiri dari DPRD, kepala Perangkat Daerah, Camat, Perguruan Tinggi, Pimpinan Organisasi Sosial dan tokoh masyarakat.
Bupati IDP dalam sambutannya mengemukakan bahwa Musrenbang RPJMD ini menitikberatkan pada pembahasan dan sinkronisasi rencana program pembangunan Kabupaten Bima dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.
Forum (Musrenbang) ini Bupati IDP Berharap dapat menghasilkan kesepakatan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan penyempurnaan rancangan RPJMD sehingga nantinya dapat diperoleh masukan dan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan di kabupaten Bima.
“Dengan demikian kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan”. Terang Bupati IDP.
Mengakhiri sambutannya, Bupati IDP mengharapkan dukungan pemerintah provinsi NTB agar kebijakan dan program yang dijabarkan dalam RPJMD selaras dengan yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi NTB yang diwakili Fungsional perencana Madya Bappeda Provinsi NTB Dr. Suryani Eka Wijaya, memaparkan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTB tahun 2019-2023 memaparkan program strategis pemerintah daerah.
Terdapat 26 sasaran pembangunan NTB tahun 2019 -2023 yang dijabarkan dalam 10 program strategis provinsi Nusa Tenggara Barat. “Program strategis mencakup ketangguhan menghadapi resiko bencana, pembangunan konektivitas dan aktivitas wilayah, reformasi birokrasi dan pengelolaan kesehatan untuk daya saing SDM.
Program strategis lainnya mencakup pengelolaan pendidikan untuk daya saing SDM, pertanian/agribisnis dan investasi progresif pariwisata. di samping program strategis industrialisasi unggul dan meraih kehidupan yang Madani (bahagia).
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos, M.Ap dalam laporannya mengatakan, penyusunan RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah untuk jangka waktu 5 tahun. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi NTB 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Bima 2005-2025.
Dalam kaitan dengan ini serangkaian tahapan yang telah dilakukan mencakup penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD dan dokumen KHLS.
“Tahapan selanjutnya adalah konsultasi publik pembahasan dan penandatanganan nota kesepakatan tentang rancangan awal RPJMD 2021-2026 Bupati dan pimpinan DPRD yang dilanjutkan dengan konsultasi rancangan awal (Ranwal) RPJMD kepada provinsi yang ditindaklanjuti dengan penyusutan ranwal RPJMD sesuai hasil konsultasi provinsi serta penyampaian Surat Edaran Bupati Bima tentang rancangan RPJMD sebagai pedoman Renstra perangkat daerah.
“Saat ini, proses penyusunan dokumen ini tengah memasuki pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Sebagai akhir dari keseluruhan proses penyusunan ini adalah pembahasan Ranperda RPJMD untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Perda RPJMD “. Terang H. Fahrudin.
Pada kesempatan tersebut Sekretarias Daerah kabupaten Bima Drs.H.M.Taufik HAK M.Si memaparkan sejumlah isu strategis dan tantangan pembangunan di Kabupaten Bima dalam lima tahun ke depan. (***)
Bimantika.net KOTA BIMA_Rabu 18 Agustus 2021, Kantor Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima membagikan sejumlah sembako non PKH.
Lurah Ule, Nahyar Munkar, S. PdI meneyenutkan bahwa hari ini kegiatan penerimaan beras BPNT/Sembako Non PKH Kelurahan Ule sebanyak 160 KPM
“Semoga bantuan beras non PKh ini bermanfaat di tengah Pandemi Covid-19 ini” ujar Nahyar.
Lanjutnya bahwa Berdasarkan jadwal pembagian beras BPNT non PKH program PPKM kota Bima yakni pada hari Rabu,18 Agustus 2021.
Menurutnya Bantuan ini bermaksud utk memberikan bantuan kepada penerima manfaat dalam rangka menanggulangi kondisi masa Pandemi Covid 19.
“Sesuai arahan pak wali kota Bima melalui Dinsos kota Bima jadi kita di tingkat kelurahan langsung eksen membagikan kepada penerima manfaat sesuai data nama yg turun dari dinas sosial” demikian tegasnya.
Ia Selaku lurah Ule atas nama rakyat penerima bantuan berterima kasih kepada Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) yang cepat menanggap terhadap kondisi ekonomi warga masyarakatnya hari ini.
“Pembagian beras tersebut di saksikan langsung oleh Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan LPM setempat” demikian ujar Nahyar. (***)
