Bimantika.net Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Sumbawa bersama Kadis OPD Lingkup Pemda Kabupaten Sumbawa mengelar rapat terkait dengan Konflik Sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumbawa Sumbawa
Kegiatan berlangsung Pada hari Selasa 6 September 2022 pukul 09.23 wita bertempat di ruang Rapat H. Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa Jln Garuda No. 1 Sumbawa.
Nampak Hadir dalam Kegiatan tersebut Bupati Sumbawa Drs H Mahmud Abdullah, Wakil Bupati Sumbawa Hj Dewi Noviany S.Pd M.Pd, Dandim 1607/Sumbawa Letkol Czi Alid Setiawan., PG.,Dip.,SS. Kapolres Sumbawa Hendry Novik Chandra, S.IK., M.H. Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rofiq, Kajari Sumbawa Dr. Adung Sutranggono, SH MH, Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Karsena SH, MH, Sekda Sumbawa Drs. H Hasan Basri MM, Rektor Universitas Samawa Prof Dr Syaifuddin Iskandar, Para Wakil Ketua I,II dan III DPRD Sumbawa, Para Asisten Bupati Sumbawa, Perwira TNI dan Polri, Kasid OPD dan Camat lingkup Pemkab Sumbawa.
Adapun isu yang Mengemuka saat ini yang dibahas antara lain Inflasi dampak kenaikan BBM, Penanganan Pasar Utan, Penanganan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku).
Issue lainnya adalah Gangguan Proyek Proyek APBN dan APBD terkait Dana Desa Untuk Inflasi, Antisipasi kelangkaan pupuk, Kegiatan Khilafatul Muslimin diwilayah Kecamatan Alas Barat (Mapin) Kabupaten Sumbawa, Pelantikan Direktur PDAM Kabupaten Sumbawa.
- Rangkaian kegiatan :
Sekitr Pukul 09.23 wita, kegiatan di mulai dan di buka oleh Bupati Sumbawa Drs H Mahmud Abdullah.
Rapat Forkopimda ini di laksanakan untuk membahas berbagai isu yang berkembang saat ini dengan tujuan untuk mencari langkah dan jalan keluar dari permasalahan tersebut.
Sekitar Pukul 09.28 wita, Penyampaian sekaligus Paparan Kapolres Sumbawa AKBP Hendry Novika Chandra, S.IK., M.H.
Kapolres menyampaikan Sumber konflik ada 4 (Empat) antara lain Konflik Perebutan Tapal Batas, Konflik Bidang Politik, Konflik Perebutan Sumber Daya Alam dan Konflik Sara
Kapolres Sumbawa sudah melakukan pemetaan sumber konflik antara lain sengketa batas wilayah (Sumbawa dan KSB), masalah politik (Pilkades serentak pada bulan November di 20 desa yang ada di 13 Kecamatan) konflik perebutan Sumber daya (kenaikan harga BBM) konflik SARA(akibat minimnya kesadaran hukum, kesenjangan sosial dan kurangnya kepekaan seluruh elemen dalam menangani konflik).
Kapolres Sumbawa memberikan saran agar di adakan validasi data terkait sumber konflik, dan perlunya sinergitas dalam penanganan konflik dan di sediakan anggaran penunjang untuk penanganan konflik._
Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rofiq menyampaikan Dampak kenaikan BBM dimana banyak isu yang berkembang yang tidak bisa di bendung, termasuk pelaku usaha yang memanfaatkan momen kenaikan BBM.
Menurut Ketua DPRD Sumbawa Perlu juga di sikapi terkait adanya Alfamaret yang buka di lokasi carfreeday dimana terdapat keluhan dari pelaku UMKM yang berjualan di lokasi carfreeday agar Alfamart tersebut buka di atas jam 11.00 WITA setelah acara carfreeday selesai.
“Terkait kelangkaan pupuk perlu di buat regulasi yang kuat agar tidak terulang setiap musim tanam” usul Ketua DPRD Sumbawa.
Ada beberapa pointer penting dalam kegiatan itu diantaranya Terkait keberadaan Khilafatul Muslimin perlu di lakukan pendekatan humanis agar mereka sadar bahwa NKRI harga mati._
Terkait pelantikan Direktur PDAM perlu di lantik secepatnya agar segera dapat bekerja dan tidak terkesan kita tidak tansfaran._
Wakil Ketua I DPRD Sumbawa Drs. Muhammad Ansori dalam pertemuan itu Sampaikan Dampak kenaikan BBM sangat terasa di dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu penanganan khusus untuk tingkat Kab Sumbawa.
“Kepada aparat keamanan di mohon perlu pengawalan khusus terhadap aksi aksi massa terutama mahasiawa maupun LSM agar tidak melakukan tindakan represif namun dengan cara humanis dan menyejukkan” ujarnya.
Dandim 1607/Sumbawa Letkol Czi Alid Setiawan., PG.,Dip.,SS menyampaikan Dampak kenaikan BBM secara nasional pasti akan berdampak juga di daerah, dimana reaksi masyarakat terutama Mahasiswa dalam melaksanakan aksi unras perlu di kawal dengan cara humanis._
“Untuk meredam aksi unras perlu di buatkan wadah bagi LSM dan Mahasiswa agar aspirasinya tidak harus di salurkan lewat aksi unras seperti dengan membuatkan rumah kebangsaan. Karena isu BBM ini rawan di tunggangi oleh muatan politik dan muatan lain lainya” ungkap Dandim.
Terkait penanganan pasar Utan perlu di buatkan dasar hukum yang kuat sebagai dasar untuk bergerak bagi apkam dalam pelaksanaan Opsgab._
Terkait gangguan terhadap proyek proyek APBN dan APBD oleh beberapa LSM perlu sinergi semua pihak dengan cara membuat rumah kebangsaan untuk menyerap aspirasi mereka agar tidak semuanya di selesaikan dengan cara turun ke jalan melakukan aksi unras bahkan sampai menyegel kantor dinas terkait yang mengakibatkan dana APBN akan terhambat turunnya di daerah._
Terkait Khilafatul Muslimin (KM) perlu di lakukan pendekatan secara humanis, bertahap dan berlanjut agar mereka tergugah untuk mau berubah dan kami sarankan agar Pemda mengusulkan pembuatan Koramil di dekat ponpes Khilafatul Muslimin untuk memudahkan pengawasan._
Sekda Sumbawa Drs H Hasan Basri MM sampaikan Dampak kenaikan BBM jika tidak di tangani dengan baik akan berakibat luas terutama kenaikan harga sembako dan lain lain.
“Perlu penganan secara bersama sama dan juga pencerahan kepada semua pihak agar tidak termakan isu yang tidak baik” ungkap Sekda.
Wakil Ketua 2 DPRD Sumbawa Syamsul Fikri Ar, S.Ag M.Si sampaikan Dampak kenaikan BBM terhadap inflasi yang mengakibatkan banyaknya gelombang aksi unjuk rasa merupakan hal lumrah dalam berdemoktasi dan perlu di sikapi dengan bijak.
“Terkait kelangkaan pupuk kami rasa bisa di atasi dengan keberadaan Perusda jika Perusda kita sehat, dengan harapan semoga kedepan Pemda Sumbawa bisa menyehatkan Perusda kita” ungkapnya.
Terkait pelantikan Direktud PDAM Pemda harus segera bertindak dan segera di lantik karena semua hal pasti ada resikonya._
Rektor Universitas Samawa Prof Dr Syaifuddin Iskandar, M.Pd sebut Reaksi masyarakat atas kenaikan BBM saat ini berimbas kemana mana dan akan ada aksi aksi unras baik di tingkat nasional sampai dengan daerah.
“Terkait aksi di daerah kami minta kepada apkam agar di tangani dengan humanis kecuali mereka melakukan tindakan anarkis” ujarnya.
Sekdis Koperindag Kab Sumbawa Bpk Khairuddin, SE sampaikan bahwa Relokasi (pemindahan) pedagang dari pasar lama ke pasar baru di Kecamatan Utan telah dilakukan sejak tanggal 17 Januari 2022. Namun, secara de facto penertiban dilakukan secara bertahap
“Yang menjadi alasan para pedagang kembali berjualan di Pasar lama Utan (Pasar bayangan) yakni lokasi pasar baru masih terbilang sepi, fasilitas pasar belum lengkap dan akses jalan masih rusak terutama pada saat hujan” ungkapnya.
Kasat Pol PP Kab Sumbawa H Sahabuddin S.Sos, M.Si yang intinya Satpol PP bersama TNI dan POLRI sudah pernah melakukan penertiban secara humanis bersama Diskoperndag Kab. Sumbawa, kedepan rencananya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 akan di lakukan Opsgab bersama TNI dan POLRI dengan melakukan tindakan represif, kami mohon dukungan dan backup dari TNI dan POLRI untuk menertibkan pedagang liar di luar pasar Utan.
Camat Utan Syahruddin S.Sos yang intinya Bahwa saat ini pasar bayangan di Kecamatan Utan masih berlangsung,
harapan dari komunitas pedagang pasar baru Kec Utan agar ada tindak tegas dari Pemda untuk menangani pedagang liar di luar pasar baru.
Kajari Sumbawa Dr. Adung Sutranggono yang intinya sampaikan Terkait dana desa kami dari Kejari mendapat perintah dari Kejagung RI untuk mendorong agar desa desa yang mendapat dana desa agar mengoptimalkan penggunaan dana desa tersebut untuk menekan laju inflasi.
“Terkait penyimpangan dana desa kami lakukan proses hukum sesuai dengan UU yang berlaku” ujar Kajari.
Terkait Khilafatul Muslimin (KM) bahwa berdasarkan rekomendasi dari Pemprov NTB dan Kemenag agar di lakukan pendekatan supaya mereka mau mengurs izin dalam hal penyelenggaraan pendidikan sehingga sesuai dengan kurikulum pendidikan yang di keluarkan oleh Kemenag.
Camat Sumbawa Drs Iwan Sofyan menyebutkan Terkait BBM pemerintah perlu menyeragamkan pengeluaran izin/ rekomendasi penjualan BBM oleh Kepala Desa/Lurah untuk masyarakat/UMKM agar sesuai peruntukannya.
Terkait gas LPG 3 Kg perlu tindak tegas dari Pemkab Sumbawa terhadap agen yang menjual gas LPG di atas HET (Harga Ecer Tertinggi)
Kepala Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Sumbawa menyampaikan berdasarkan informasi yang di terima bahwa kelompok Khilafatul Muslimin sudah mau mengibarkan bendera merah putih sejak di tangkapnya Ustad Abdul Qadir Hasan Baraja dan mengganti nama yayasannya yang sebelumnya bernaung di bawah Khilafahul Muslimin dan sekarang menjadi yayasan Kampung Damai Makmur Sejahtera.
Kapolres Sumbawa AKBP Henry Novika Chandra, S.I.K., MH menyampaikan bahwa Permasalahan yang terjadi sudah didatakan mulai dari ketersediaan jumlah ritel stok BBM disetiap SPBU yang ada di Kabupaten Sumbawa.
Menurut Kapolres bahwa Permasalahan atau timbulnya aksi keributan muncul apabila massa aksi tidak menemui sasaran yang dituju seperti pejabat yang membidangi.
“Oleh sebab itu kami berharap agar adanya kerjasama serta komunikasi kita bersama agar setiap adanya kegiatan aksi agar ditemui” ungkap Kapolres yang dikenal Cerdas ini.
Bupati Sumbawa Drs H Mahmud Abdullah yang intinya Dalam menagani permasalahan di Kabupaten Sumbawa perlu di aktifkan kembali temu cepat, lapor cepat dari aparat kita di lapangan agar penanganan masalah bisa di selesaikan dengan baik.
“Perlunya kekompakan dan soliditas dalam menangani permasalahan pasar Kec Utan dan tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku yang di iringi dengan pembanguan infrastruktur yang memadai” Ujarnya.
Terkait antisipasi kelangkaan pupuk perlu di sosialisasikan kepada masyarakat agar beralih pada penggunaan pupuk alternatif dan tidak bergantung pada penggunaan pukuk bersubsidi yang jumlahnya sangat terbatas.
Bahwa Rapat Forkopimda ini di laksanakan dengan Dinas Instansi terkait serta perwakilan Camat untuk mendengarkan masukan atas berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat guna mengambil langkah dalam menangani permasalahan yang ada di Kab Sumbawa.
Dalam rapat tersebut di titik beratkan pada permasalahan penanganan dampak kenaikan BBM serta penanganan pedagang liar yang masih berjualan di luar pasar Kecamatan Utan Kab Sumbawa.
Berbagai perubahan baik secara nasional maupun Daerah diharapkan agar permasalahan di wilayah Kabupaten Sumbawa dapat diselesaikan dengan cara bekerja sama._(***)