BimaNtika

jpn

Bimantika.net _Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar Landa, M.H membuka secara langsung Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2024 di Aula Kantor Wali Kota Bima, Kamis, 26 Januari 2023.

Mengingat akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak secara nasional di Tahun 2024. Sehingga beberapa daerah termasuk Kota Bima mengalami kekosongan kepala daerah atau tidak memiliki Kepada Daerah.

Oleh karenanya, melalui kesempatan tersebut Sekda menyampikan untuk mengatasi hal tersebut Kemendagri menginstruksikan Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah yang Masa Jabatan Kepala Daerahnya Berakhir pada Tahun 2023.

“RPD sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan selama 2024-2026, oleh karena itu RPD ini tidak membuat peraturan politik maka dalam penyusunan RPD ini mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang,” jelasnya.

H. Mukhtar melanjutkan bahwa dalam tahapan awal RPD dibuka dengan konsultasi publik yang diikuti oleh seluruh stakeholder untuk memberikan saran dan masukan tentang pembangunan daerah agar tercapainya keselarasan pembangunan di Kota Bima.

Terakhir, Sekda mengapresiasi seluruh stakeholder yang ikut serta dalam mengawal dan berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik demi mensejahterakan masyarakat Kota Bima.

“Semoga kerja keras, pemikiran dan pengabdian saudara bernilai ibadah,” tutupnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Litbang Kota Bima, Drs. H. Fakhrunraji, M.E berharap output dari konsultasi publik ini nantinya RPD Kota Bima representatif dalam mengakomodir kebutuhan Kota Bima.

“Diharapkan nantinya tindak lanjut kegiatan ini tersusunnya RPD dan Renstra RPD yang semuanya paling lambat pada April 2023,” tegasnya. (***/Kominfo//kobi/)

jpn

Bimantika.net _Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, peningkatan kasus DBD per tanggal 25 Januari 2023 sebanyak 146 kasus yang dicurigai (suspect), dengan 90 kasus positif DBD dan 7 kematian. Dengan demikian, tingkat kematian akibat berjangkitnya penyakit DBD di Kabupaten Bima mencapai 7,78%.

Dari 18 kecamatan yang ada, saat ini, sebaran kasus kematian akibat DBD yaitu 3 kematian di kecamatan Bolo, 2 kematian Kecamatan Sape 1 kematian Kecamatan Monta dan 1 kematian di Puskesmas Pai-Wera.
Jika dibandingkan periode sebelumnya, kasus DBD bulan Januari tahun 2023 ini mengalami peningkatan 2,5 kali lipat.

Kadis Kesehatan Kabupaten Bima Fahrurahman SE, M.Si menjelaskan, penanganan yang dilakukan seiring meningkatnya jumlah kasus kematian yaitu melakukan survei jentik nyamuk, melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan menguras, mengubur dan menutup tempat penampungan air.
Tim Dinas Kesehatan juga melakukan pengobatan pada masyarakat yang terdampak, melakukan perawatan di Puskesmas dan rumah sakit umum serta fogging pada kecamatan terdampak.

Untuk mengurangi meluasnya dampak penyakit tersebut, pemerintah melakukan langkah strategis dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah secara lintas sektor, camat dan kepala desa untuk menanggulangi peningkatan kasus.

Di samping itu, penanggulangan penting dilakukan melalui penyebarluasan informasi secara massif baik melalui media radio, media cetak maupun media online juga melalui masjid dan mushola untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tetap waspadai penyakitnya penyakit tersebut.(***)

jpn

Bimantika.net _Untuk memberantas tindak kejahatan, peredaran narkoba, kenakalan remaja serta penyakit sosial di tengah-tengah masyarakat, Polres Dompu menggelar Operasi Bina Kusuma Rinjani, Kamis (26/1/2023) dimulai sekira pukul 09.00 Wita.

Selama operasi berlangsung di beberapa tempat yang jadi sasaran, Tim yang dipimpin KBO Samapta Polres Dompu Iptu Rus’an, tak mendapati pelanggaran yang berarti (Baca: Nihil).

Usai menggelar apel pasukan, tim bergerak menyisir beberapa titik antara lain di Desa Kareke, Kelurahan Bada hingga beberapa titik yang dianggap rawan di Wilayah Kecamatan Dompu.

“Sasarannya kos-kosan, penginapan, tempat rawan Premanisme, kenakalan remaja dan penyakit masyarakat lainnya,” ungkap Kasat Binmas, Iptu Makrus, S.Sos., yang turut serta saat kegiatan.

Dari hasil penyisiran sejumlah tempat yang ditargetkan, lanjutnya, tim tak menemukan pelanggaran baik secara pidana, terlebih bentuk kenakalan remaja untuk dilakukan pembinaan.

“Meski hasil nihil, kepolisian tetap akan rutin melakukan kegiatan ini guna mencegah timbulnya gangguan sitkamtibmas ke depannya,” jelas Makrus.

Usai melaksanakan serangkaian kegiatan, tim kembali memonitoring hingga penggalangan, sementara kegiatan berjalan aman dan kondusif.

“Kegiatan berakhir sekira pukul 12.00 Wita,” pungkas Makrus. (***)

jpn

Bimantika.net _Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima Imran S.Pdi, melantik 573 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se- Kabupaten Bima yang akan bertugas pada 191 desa Selasa (24/1) di Gedung Olahraga (GOR) Panda.

Pengambilan sumpah dan pelantikan disaksikan oleh para Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Bima tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bima Nomor 12-29 Tahun 2023 tentang penetapan dan pengngkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) 191 Desa di 18 Kecamatan se Kabupaten Bima.

Bupati Bima yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bima Fatahullah, S.Pd, yang didampingi Kabag Tatapem Setda Irfan, S.Sos. Camat Palibelo Kumara Jaya S.STP., M.Si, dan Sekretaris Badan Kesatuan, Bangsa dan Politik Kabupaten Bima, dalam sambutannya menyampaikan kepada seluruh PPS yang baru dilantik agar dapat meningkatkan kreativitas, inovasi, koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait agar pemilu berjalan sesui amanat UU dan peraturan lainnya.

Kepada seluruh PPS yang dilantik, Fatahullah mengingatkan bahwa “Pelantikan ini juga menandai diterimanya kepercayaan dan mandat untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab mengawal seluruh rangkaian pemilu 2024.” Ujar Fatahullah.

Mengakhiri sambutan, mantan Kadis Nakertrans tersebut menyampaikan atas nama pemerintah daerah berharap kepada seluruh PPS yang dilantik untuk memiliki integritas, komitmen dan profesionalitas dalam menyongsong Pemilu 2024.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Bima Imran, S.Pd.I dalam sambutan menekankan agar seluruh pihak terkait penyelenggaraan Pemilu, khususnya PPS yang dilantik agar tetap menjaga integritas dan netralitas, dan jangan sampai tergoda dengan hal apapun.

Menutup sambutannya, Ketua KPU juga menginformasikan bahwa masih ada tiga seleksi penyelanggara Pemilu lagi kedepannya.

“Di kabupaten Bima terdapat 1.606 TPS, yang tentunya tidak cukup hanya 573 PPS yang dilantik, masih akan ada tiga seleksi penyelenggara Pemilu ke depannya.” Tutup Imran. (***)

jpn

Bimantika.net _Direktorat Binmas Polda NTB, lewat Wadir Binmas, AKBP Zamroni, S.Ag, menggelar kegiatan sosialisasi bertema “Pencegahan Faham Intoleransi, Radikalisme, Terorisme dan Anti Pancasila “. Rabu (25/01/23) Pukul 08.30 Wita.

Sosialisasi yang mengambil tempat di Aula Pondok Pesantren Darul Ma’arif Desa Roka Kecamatan Belo Kabupaten Bima ini turut dihadiri Kasubdit Bintibsos Ditbinmas Polda NTB, KOMPOL Miftahul Ahyar, S.I.K., Kasat Binmas Polres Bima, AKP Suhermansyah, KBO Binmas Polres Bima, IPTU Sumardin, pejabat mewakili Kemenag Kabupaten Bima, Drs Akbar, Pimpinan Ponpes Darul Ma’arif, Drs Abu Bakar Aziz, beserta seluruh Personel Satuan Binmas Polres Bima.

Kapolres Bima, AKBP Hariyanto, S.I.K, SH, lewat Kasi Humas, Iptu Adib Widayaka, menyampaikan, dihadapan sekurangnya 40 peserta, Pimpinan Ponpes mengawali sambutannya dengan mengucapkan kepada rombongan Dit Binmas Polda NTB.

“Selamat datang kepada Bapak Wadir Binmas Polda NTB bersama rombongan dan merasa sangat terhormat atas kunjungan ini,” ujar Ustadz Abu Bakar.

Ia berharap kegiatan yang dilaksanakan ini dapat memberikan semangat perdamaian, keamanan dan kesejahteraan bagi semua, serta menutup sambutannya dengan mendoakan TNI-Polri dalm tugasnya mendapatkan kelancaran dan ridhoNya.

“Mari kita doakan bersama semoga tugas-tugas Kepolisian dan TNI dalam rangka menjaga dan mempertahankan Negara dari segala bentuk gangguan dan ancaman teror mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta’ala.” Tutup Ustadz Abu Bakar.

Kesempatan yang sama, Kasubdit Bintibsos Ditbinmas Polda NTB, menerangkan, Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan Program Prioritas Kapolri Giat II dalam rangka menangkal bahaya dan paham radikalisme yang dapat merongrong persatuan dan kesatuan bangsa serta menciptakan situasi yang aman dan tenteram di tengah-tengah masyarakat;

Sementara itu, Wadir Binmas Polda NTB, sebagai pemateri memaparkan sejumlah poin yang antara lain, bahwa mencegah paham Intoleransi artinya menjaga kerukunan baik terhadap saudara yang berbeda agama maupun yang berbeda paham dengan kita.

Menurut data dari BNPT, kata Zamroni, sekitar 12% masyarakat Indonesia terpapar paham Radikalisme sehingga kita perlu mengantisipasi paham-paham yang dapat merongrong ideologi Pancasila seperti paham Salafi atau Wahabi yang banyak mengharamkan segala sesuatu.

“Adapun untuk penanganan terorisme di Indonesia sepanjang ini sebanyak 3.500 orang di tangani oleh BNPT,” imbuhnya.

Selanjutnya Zamroni, memberikan pemahaman bahwa anti Pancasila artinya mencegah paham yang dapat merongrong kesatuan bangsa contohnya seperti Khilafah, kita di Indonesia adalah negara yang dibangun atas kesepakatan, tidak boleh ada negara di dalam negara.

Karena lanjutnya, Nabi Muhammad SAW tidak ada memesankan untuk membangun negara khilafah setelah beliau meninggal dunia.

“Sehingga mari kita bersama-sama menumbuh kembangkan paham yang moderat yaitu Ahlussunah wal jamaah. Negara kita Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar negara, kemudian UUD 1945 sebagai konstitusi kita. Di dalam Al-Qur’an mengatakan Hubbul Wathan Minal Iman yang artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman.” Pungkas Zamroni.

Saat sesi dialog dan tanya jawab yang dipimpin Narasumber dari Kemenag Kabupaten Bima, mencuat beberapa pertanyaan, terkait upaya pemerintah menangkal paham radikalisme, penanganan pihak kepolisian terhadap teror yang mengatasnamakan islam, serta penyebab adanya paham radikalisme dan cara menanggulanginya.

Pertanyaan tersebut, ditanggapi, bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya baik secara pre-emtif maupun pre-ventif untuk menanggulangi bahaya faham tersebut seperti mengcounter paham radikal dengan memperkuat toleransi dan iman kita.

Terkait penanganan pihak kepolisian, bahwa siapa saja yang melakukan tindakan pidana dalam bentuk teror pasti akan dilaksanakan penegakan hukum, mengungkap latar belakang, identitas pelaku sampai terindikasi terorisme.

Terakhir, Narasumber menegaskan, bahwa terorisme itu bukan ajaran Islam, para pelalu teror salah dalam memahami Islam. Mereka terlalu mengkultus satu guru yang mereka anggap paling benar sehingga membenarkan segala kekerasan dan itu salah.

Dalam kegiatan yang berakhir Pukul 11.55 Wita ini, pihak Ditbinmas Polda NTB merangkaikannya dengan penyerahan sarana kontak kepada peserta berupa perlengkapan ibadah. (***)

jpn

Kapolres Bima AKBP Hariyanto, S.I.K, SH dan Pimpinan Media Bimantika Muhammad Arifudin, S. Sos

Bimantika.net _Puluhan Wartawan dari berbagai media yang beroperasi di Bima Kabupaten dan Kota hari ini menggelar silaturrahim dengan Jajaran Polres Bima di Lapangan Tembak Mako Brimob Sambinae Kota Bima Kamis 26 Januari 2023.

Kegiatan silaturrahim itu bertema sentral “Silaturrahim Polres Bima, Kodim 1608/Bima dan Batalyon C Pelopor Bima dengan awak media guna menciptakan Kamtibmas yang aman di wilayah Kabupaten Bima”.

Hadir dalam kegiatan itu Kapolres Bima AKBP Hariyanto, S.I.K, SH, Dandim 1608/Bima Letkol Inf Muhammad Zia Ulhaq, S. Sos, Danyon C Pelopor Bima AKBP Zulkarnain, S.I.K,, Kasat Reskrim Polres Bima, Kasat Intel Polres Bima, Kasat Lantas Polres Bima, Kasat Narkoba Polres Bima.

Dandim Bima 1608/Bima Letkol Inf Muhammad Zia Ulhaq, S. Sos menguraikan soal situasi keamanan global seperti perang Rusia Ukraina, sehingga berdampak juga di Indonesia, sehingga memerlukan semua pihak termasuk media untuk menjaga Kamtibmas.

“Berpengaruh pada dampak ekonomi di Asia dan eropa sehingga berkaitan dengan sistim pangan dunia” ujar Dandim.

Lanjutnya, Peranan rekan media sangat penting memonitoring mengawasi dalam situasi ekonomi global yang serba dalam posisi terjepit.

Masih menurut Dandim putra kelahiran Bima NTB ini bahwa Kondisi regional masih terjadi pelanggaran tapal batas wilayah laut, akan berpengaruh pada situasi Kamtibmas.

“Kita perlu memberitakan untuk keperluan keamanan dan ketertiban, dan hindari berita yang provokatif” ungkapnya.

Situasi Kamtibmas dalam negeri juga dipaparkan oleh Dandim bahwa Tahun politik 2024 tahun pilpres dan Pemilu, perlu kita

“Harapan kami selaku keamanan sama sama menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif” demikian harapannya.

Menurutnya Situasi wilayah bergantung nya situasi ekonomi dan Kamtibmas.

“Bogor seribu Angkot, Lombok Seribu Masjid, Bima Seribu Aksi, dan ingat Seribu Aksi itu ada nilai positifnya” ujar Dandim.

Diujung penyampaiannya, Dandim uraikan peranan Media itu penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.

“Kita mau bangun kota kita atau tidak, makanya peranan media sangat menentukan kondusifitas daerah” demikian ungkap Dandim Putra Asli Bima ini.

Kapolres Bima, AKBP Hariyanto, S.I.K, SH mengapresiasi kawan-kawan dari media yang selama ini telah banyak menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam hal pemberitaan.

Kapolres Alumni Akpol 2004 ini menegaskan bahwa meminta kepada insan Pers untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas,

“Baik buruknya keadaan Bima tergantung dari pemberitaan dari media” ujar Kapolres.

Kapolres berlatar belakang Brimob ini pun meminta kepada Media untuk
Upayakan berita yang inspiratif, yang membuat suasana senyaman mungkin

“Kuncinya ada dalam rekan-rekan Media menjadi penyejuk hati bagi masyarakat Bima” ujarnya. (****)

jpn

Bimantika.net _Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) menghadiri rapat koordinasi (Rakor) para Inspektur Daerah seluruh Indonesia Tahun 2023 melalui virtual, bertempat di Ruang Rapat Walikota, Rabu, 25 Januari 2023.

Terlihat mendampingi Wali Kota Bima antara lain Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris BPKAD, Kepala Dikpora, dan Kaban Kesbangpol, dan dihadiri oleh Kasat Reskrim Polres Bima Kota.

Hadir melalui virtual Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kabareskrim Polri, para Gubernur, Bupati, Walikota, Inspektur Daerah se-Indonesia, Kapolda, Kajari, Kajati, dan Forkopimda se-Indonesia.

Inspektur Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir menyampaikan, rapat koordinasi para inspektur ini sebagai wujud tindaklanjut 8 poin arahan bapak presiden pada acara rakornas beberapa hari lalu di sentul, sekaligus penandatanganan MoU yang melibatkan 3 lembaga yakni Mendagri, Jaksa Agung, dan Polri.

“Kegiatan hari ini terdapat 3 poin, pertama penandatanganan nota kesepahaman, launching aplikasi laporan apip, dan diskusi panel pengawasan pengelolaan APBD irjen kementerian keuangan, pendidikan ,kesehatan, dan bina keuangan daerah,” ujar Tomsi.

Kata dia, peserta yang hadir secara langsung sebanyak 700 orang, terdiri dari irjen kementerian dan lembaga dan seluruh inspektur kab kota, dan peserta yang hadir secara virtual sebanyak 902 peserta, terdiri dari Gubernur, Bupati, Walikota, kejaksaan, polri, para inspektur daerah, dan lainnya. Bebernya.

Sementara itu, Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin mengatakan, Mou ini dalam rangka mensinergikan langkah-langkah antara inspektorat, APH dan APIP.

Dari pelaksanaannya kata dia, dalam menangani sebuah informasi dinilai dari APIP maupun APH, tapi yang utamanya bersinergi agar tidak menjadi gaduh, kemudian menjadi tekad kami dengan dibuatnya MoU.

“Kepada para kajati dan kajari, jangan lakukan sesuatu yang diluar tugas, saya juga inginkan adanya pengawasan dari masyarakat, buat laporan yang bisa dipertanggungjawabkan, yang penting subtansinya benar berbuat itu,” ujar Burhanuddin.

Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya mengatakan, rapat koordinasi hari ini merupakan follow up dari rapat forkopimda se indonesia beberapa hari lalu di sentul yang dihadiri lebih kurang 4.500 peserta, terdiri dari gubernur, bupati, walikota, pimpinan DPRD, BPKP, dan jajaran forkopimda se indonesia.

“Ada beberapa poin yang perlu kita follow up, meskipun saat ini kita menganut desentralisasi sebagian, tetapi penanggung jawab terakhir pemerintah pusat dan daerah adalah bapak presiden,” ujar Tito.

Tito menambahkan, arahan presiden yang paling utama yakni pertumbuhan ekonomi harus tetap terjaga ditengah situasi global yang tidak menentu, pertumbuhan ekonomi saat ini 5,72 % suatu hal yang luar biasa, begitupun inflasi juga masih bagus diangka 5,51 %. Artinya kenaikan harga barang dan jasa masih minim. Ungkapnya.

Kita punya modal, modal utamanya adalah APBN dan APBD, APBN kita ditahun 2023 diproyeksikan sebesar 3.016 triliun yang bersumber dari pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan lain-lain. Dari 3.016 triliun, 814 triliun ditransfer ke daerah, baik dalam bentuk transfer dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus berbagai macam, dana insentif daerah yang berprestasi, dana otonomi khusus, dan lain-lain. Sambungnya.

“Artinya, anggaran pemerintah merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi, ditengah ketidakpastian situasi ekonomi global hari ini, diharapkan kepada pemerintah daerah agar dalam penggunaan anggarannya betul-betul dimanfaatkan secara efektif dan efisien,” pintanya. (***//Kominfo//kobi)

jpn

Bimantika.net _Kaur Bin Ops (KBO) Sat Reskrim Polres Bima, Polda NTB, Iptu Sudarto, menghadiri undangan sebagai Nara Sumber dalam sosialisasi hukum di Aula SMPN 1 woha, Selasa (24/01/23) Pukul 09.00 Wita.Pagi Kemarin

Sosialisasi Hukum yang digelar Forum Komunikasi Mahasiswa Hukum Bima (FKMHB) tersebut diikuti oleh para siswa sekolah setempat, dengan mengangkat tema “Urgensi Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum”

Kapolres Bima, AKBP Hariyanto, S.I.K., SH mengatakan, sangat mengapresiasi adanya kegiatan sosialisasi hukum terhadap para siswa yang merupakan penentu nasib Bangsa Indonesia ke depannya.

Kegiatan tersebut lanjutnya, memang diperlukan sebagai upaya penguatan kesadaran hukum bagi generasi muda.

“Kegiatan sosialisasi hukum terhadap generasi muda itu memang perlu untuk dilakukan. Kalau bisa secara berkesinambungan,” ujarnya, mengutip Kasi Humas Iptu Adib Widayaka.

Mengawali pemaparannya, Sudarto menguraikan, Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku.

“Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat” ujarnya.

Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Dikalangan pelajar pun demikian, contoh saja terjadinya perkelahian atau tawuran antar pelajar karena kurang tumbuhnya kesadaran pelajar terhadap hukum.

“Akibat lemahnya kesadaran hukum, kehidupan masyarakat akan menjadi resah dan tidak tenteram. Oleh karena itu, kita hendaknya mengembangkan sikap sadar terhadap hukum,” paparnya.

Intinya, tutup Sudarto, tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum.

Upaya pencegahan dinilainya sangat penting dan salah satunya lewat kegiatan sosialisasi hukum.

“Kesadaran inilah yang mesti kita bangun, salah satunya lewat pendidikan dalam hal ini sosialisasi hukum yang kita adakan saat ini,” pungkasnya. (***)

jpn

Bimantika.net _Dalam rangka Operasi “Bina Kusuma Rinjani” Tahun 2023, Kasat Binmas Polres Bima Polda NTB, AKP Suhermansyah selaku Kasatgas Pre-emtif, melakukan himbauan, pembinaan, dan penyuluhan di Departemen Store Bolly Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Selasa (24/01/23) Pukul 10.30 Wita.Kemarin

Dalam kegiatan yang menyasar masalah premanisme dan anak jalanan tersebut, Suhermansyah bersama 7 orang personel Satgas Pre-emtif Ops Bina Kusuma Rinjani memberikan himbauan dan penyuluhan kepada Petugas jaga, Pengunjung maupun masyarakat umum.

Masyarakat dihimbau agar tidak menjadi korban aksi premanisme yang melakukan pemalakan ataupun meminta uang dengan alasan jasa keamanan, uang yang tidak wajar, dan bilamana mendapatkan perlakuan tersebut dari seseorang agar melaporkan kepada pihak Kepolisian.

Selanjutnya kepada petugas keamanan serta masyarakat pengunjung Bolly Dept Store agar meningkatkan kewaspadaan serta selalu memperhatikan barang barang belanjaan, sehingga mencegah niat pelaku kejahatan mengambil barang barang pengunjung toko tersebut.

“Segera Laporkan atau menghubungi petugas kepolisian bilamana ditemukan indikasi terjadinya tindak kejahatan,” tegas personil Satgas Pre-emtif Ops Bina Kusuma Rinjani.

Selain itu, para petugas juga memberikan pembinaan terhadap dua orang pria, masing-masing SY (31) warga Desa Tente dan IS (34), warga Desa Talabiu Kecamatan Woha.

Kapolres Bima, AKBP Hariyanto, S.I.K., SH melalui Kasi Humas, Iptu Adib Widayaka, berharap kegiatan tersebut dapat mewujudkan terciptanya situasi yang aman dan kondusif di lokasi-lokasi yang rawan premanisme sehingga dapat menekan angka kriminalitas serta terciptanya stabilitas Kamtibmas yang mantap.

Seterusnya, dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan yang strategis terutama dalam meningkatkan sinergitas Polri dan masyarakat, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut serta mencegah timbulnya aksi preman dan premanisme. (***)

jpn

Bimantika.net _Dalam rangka ikut mensukseskan Program Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah (DBD), di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, Kanit Binmas, Aipda Adhar dan Kanit Provost, Bripka Irwan, di bawah kendali Kapolsek Sanggar, Iptu Muhtar, turut mendampingi Tim Tenaga Kesehatan (Nakes) Puskesmas (PKM) Sanggar.

Kegiatan yang dihelat Selasa (24/01/23) Pukul 08.30 Wita Pagi Kemarin di Desa boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.

Tim Nakes melakukan Sosialisasi sekaligus Penyuluhan terkait pencegahan DBD dan pembagian Obat Anti Jentik Nyamuk (ABATE), Kepada masyarakat Desa Boro.

Anggota Polsek Sanggar bersama Tim Nakes Sanggar, mengingatkan kepada masyarakat, agar sama-sama menjaga kesehatan, menutup bak mandi, dan tempat tempat yang tergenang oleh air yang dapat di buahi oleh jentik jentik nyamuk Aedes aegypti yang dapat mengakibatkan DBD.

Sedangkan untuk membunuh jentik-jentik nyamuk, para petugas menguraikan cara melakukannya dengan menggunakan ABATE.

Tak lupa para petugas menghimbau masyarakat untuk selalu saling menjaga kemanan dan ketertiban di tengah tengah kehidupan bermasyarakat.

Kapolres Bima, AKBP Hariyanto, S.I.K., SH lewat Kasi Humas, Iptu Adib Widayaka, berharap dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat dapat melakukan pola Hidup Sehat, terutama dalam mencegah terjadinya kasus DBD yang saat ini tengah mengancam. (***)