jpn
Oleh : Zidniy Ilma (Aktivis Muslimah)
Bimantika.net -Sejak tahun 2022 hingga saat ini terdapat puluhan siswa SMP Negeri 60 Kota Bandung yang terpaksa harus belajar di luar ruangan kelas.
Total terdapat sembilan rombongan belajar (rombel). Dua di antaranya terpaksa belajar di luar ruangan kelas, tepatnya di taman sekolah.
Sedangkan tujuh rombel lainnya, sejak 2018 memang belajar di ruangan kelas, namun mereka mulai belajar pada siang hari karena pagi harinya ruangan kelas digunakan oleh siswa SD Negeri Ciburuy (metrotvnews.com, 28/09/2024).
Alarm Darurat Pendidikan
Faktanya, negeri ini tidak hanya menghadapi kurangnya fasilitas pendidikan seperti ruangan kelas.
Lebih dari itu, yang dihadapi saat ini ialah angka putus sekolah yang semakin meningkat.
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengungkapkan realitas pahit bahwa terdapat 1.235 anak di NTB yang putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD) sepanjang tahun ajaran 2023/2024.
Miris! Dari 1.235 anak tersebut, 665 di antaranya putus sekolah saat masih duduk di kelas I SD. Kabupaten Bima menjadi wilayah dengan angka putus sekolah tertinggi, mencapai 300 anak.
Disusul Lombok Timur (210 anak) dan Dompu (190 anak). Mayoritas yang putus sekolah berasal dari sekolah negeri.
Pengamat Pendidikan dari Universitas Cordova, Sopan Hidayat, S.Pd., M.Ed., mengatakan, “kemiskinan seringkali memaksa orang tua untuk memilih antara menyekolahkan anak atau memenuhi kebutuhan hidup.
Ditambah lagi kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan semakin memperburuk situasi.” (kabarksb.com, 08/07/2024).
Penulis sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Sopan. Lumrah terjadi, orang tua yang bimbang ketika ingin menyekolahkan anak-anaknya.
Antara biaya untuk makan dan biaya pendidikan bak perlombaan yang dipertaruhkan.
Tak heran jika banyak orang tua yang akhirnya tanpa ragu akan memilih untuk memenuhi kebutuhan hidup daripada pendidikan anak-anaknya. Kalau mau jujur, orang tua mana yang menjadikan keduanya sebagai pilihan? Mereka melakukannya karena keterpaksaan.
Salah Pilih Sistem!
Realitanya hari ini ialah tidak hanya orang tua yang kesulitan untuk menyekolahkan anak-anaknya, namun ada pula orang tua yang bingung untuk menyekolahkan anaknya di mana. Karena yang terjadi saat ini tidak hanya kurangnya fasilitas pendidikan, tapi dari segi kualitas atau output pendidikannya pun bisa dikatakan amat miris.
Lihatlah bagaimana output peserta didik hari ini. Banyak dari mereka yang lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah.
Pulang sekolah lanjut mengerjakan tugas yang menumpuk. Malam hari istirahat. Begitu seterusnya.
Tapi apakah akhirnya menjadikan peserta didik itu bisa diharapkan sebagai estafet masa depan bangsa?
Orang tua dan negara hari ini salah pilih sistem. Negeri kita, Indonesia, menerapkan sistem sekularisme kapitalisme.
Dalam sistem ini, aturan yang dipakai adalah aturan buatan manusia. Manusia atau siapapun yang sedang memimpin diberikan kewenangan untuk membuat aturan.
Tidak ada standar yang jelas terkait baik dan buruk. Aturan bisa diubah-ubah sesuai kepentingan segelintir orang atau kelompok.
Fasilitas pendidikan yang tidak memadai dan himpitan ekonomi juga terjadi akibat diterapkannya sistem sekularisme kapitalisme.
Dalam sistem ini, negara tidak berpihak penuh pada rakyat. Sekolah yang seharusnya menjadi kebutuhan rakyat, kondisinya justru seperti yang tertulis pada paragraf awal.
Memang ada alokasi anggaran pendidikan, namun sebenarnya dana itu sangatlah sedikit.
Mirisnya, banyak faktor yang membuat dana tersebut tak dapat tercerap sempurna, salah kelola, bahkan menjadi ajang korupsi.
Selain itu, faktor ekonomi. Adakah dari kita yang belum pernah mendengar kalimat “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin”?
Kapitalisme meniscayakan hal itu terjadi. Dalam kapitalisme, individu dibebaskan untuk memiliki apapun selama ia memiliki modal.
Tak heran jika akhirnya kita melihat sumber daya alam seperti tambang, gunung, pulau dan lain-lain bebas dimiliki oleh siapapun yang memiliki modal.
Akhirnya terciptalah ketimpangan ekonomi yakni yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Hal ini selaras dengan jumlah kelas menengah yang terus turun, bukan?
Mencetak Peradaban Maju dan Mulia
Sebagai seorang muslim, kita akan mengembalikan segala sesuatunya atau beramal sesuai dengan aturan Islam. Islam tidak hanya sekadar agama, tapi juga ideologi.
Aturan dari Allah SWT ini paket lengkap, mengatur segala aspek kehidupan termasuk pendidikan. Dalam sistem Islam (khilafah), pendidikan merupakan kebutuhan pokok rakyat yang wajib disediakan oleh daulah.
Makna wajib ialah tersedianya pendidikan, baik dari segi fasilitas serta kualitasnya.
Pendidikan dalam khilafah tersedia secara gratis. Bagaimana bisa? Dalam khilafah, sumber pemasukan dan pengeluaran negara telah jelas diatur dalam kas Baitul mal.
Hal ini mampu dilakukan sebab salah satu pemasukan dalam baitulmal bersumber dari kepemilikan umum. Yaitu pengelolaan sumber daya alam yang hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat sepenuhnya, salah satunya dengan menyediakan pendidikan secara gratis.
Tidak akan ditemukan anak yang putus sekolah dan fasilitas pendidikan yang tidak layak seperti hari ini.
Dalam hal ekonomi juga akan diatur dengan aturan Islam. Mustahil muncul ketimpangan ekonomi dalam khilafah. Karena seorang khalifah (pemimpin negara khilafah) adalah raa’in (pengurus rakyat). Rasulullah Saw. bersabda, “imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari). Jika kita ingin memperbaiki pendidikan yang ada di negeri ini, pastikan tidak salah pilih sistem.
Sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita memilih Islam untuk diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan.
Wallahu a’lam. (***)
