Category: Suara Parlemen

Ketua Pansus tanah DPRD Kabupaten Bima, Edy Muchlis, S. Sos ketika ditanya sejauh mana urusan pansus tanah yang saat ini di ketuai oleb dirinya menjawab bahwa dala waktu dekat ini akan dilakukan pemanggilan sejumlah nama nama yang mengelola dan menjual asset pemerintah kabupaten bima yang ada di lokasi Kota Bima. “Insya Allah minggu ini agendanya adalah kita bisa pastikan akan memanggil pihak-pihak yang mengelola dan menjual asset daerah” Demikian ujarnya.

Masih menurut Edy, bahwasannga pemanggilan sejumlah nama itu adalah dalam rangka memintai keterangannya sekaligus mendalami siapa otak mafia sesungguhnya yang telah berani melakukan transaksi jual beli asset daerah. “Kita mau selidiki hingga ditemukan siapa aktor dan pelaku utama dalam penjualan asset daerah ini” Demikian tegasnya.

Ditanya apabila para pihak yang dipanggil mangkir dari pemanggilan pansus, apa tindakan yang dilakukan oleh Pansus ? Dengan tegas Edy menyagakan bahwa apabila para pihak tersebut tidak datang apalagi sengaja tidak mau hadiri memberikan klarifikasi soal asset yang sedang di selidiki oleh pansus, maka pihaknya akan langsung koordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Kepolisian.

“Semua proses Akan dijalan Kan sesuai prosedur Dan bila mana mereka tidak indahkan panggilan maka Pansus bisa langsung mengeluarkan tekomendasi untuk dibawa ke institusi hukum” Demikian tegas Edy. (Aby)

Sejak dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Bima Hasil Pilkada 2018 silam, sejumlah anggota DPRD Kota Bima belum bisa memberikan penilaian atas kinerja Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE. Beragam pandangam disampaikan oleh beberapa Anggota Dewan namun pada prinsipnya mereka belum berani terlalu jauh memberikan penilaian atas kinerja selama ini.

“Sebenarnya tidak ada yang terlalu signifikan yang dilakukan oleh Walikota Bima, mungkin karena umur kepemimpinannya yang masih muda” Demikian ujar salah Seorang anggota DPRD Kota Bima duta partai PKPI, Najamuddin saat di konfirmasi Crew Tabloid Bimantika. Namun pegiat LSM, M. Hadi justru menyatakan bahwa kinerjanya sangat bisa diukur bahwa pemerintah kota bima dibawah Kendali H. Muhammad Lutfi tidak memiliki visi dan misi kedepan yang bisa mewujudkan segala bentuk janji-janji politiknya selama masa kampanye Pilkada.

” kalau kita dari kalangan LSM pemantau Kebijakan Publik sangat bisa mengukurnya berawal dari diduga kuat melanggar PP 53 tentang Rotasi dan Mutasi hingga berujung pada adanya surat Teguran Komisi ASN, itu semua adalah alat ukur kinerja pemerintahan dibawah kendali Lutfi selama lebih kurang satu tahun ini” Demikian ungkap RW sapaan akrab M. Hadi. Dirinya berjanji pada Tabloid Bimantika akan kembali membuka persoalan lain atas hasil investigasinya terkait dengan kinerja apa saja yang dilakukan oleh Walikota yang diduga kuat oleh LSM yang digawanginya ada dugaan kuat melabrak regulasi dan ketentuan perundang-undangan. “Insya Allah nanti saya akan sampaikan hasil Investigasi lanjutannya” Demikian ungkapnya. (Tim)