Category: Suara Parlemen

Bimantika.net

Ketegasan Ketua Komisi lll DPRD Kota Bima, Khalid Bin Walid tidak diragukan lagi. Dirinya tidak serta merta mengevalusi kinerja Pemkot hanya dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) saja baik dengan pihak eksekutif maupun masyarakat secara luas, melainkan langsung Riil Action di lapangan sehingga dirinya paham betul sejauh mana kualitas pekerjaan fisik yang dilakukan oleh para kontraktor.
Saat melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) di Oi Fo’o pada hari senin lalu, Walid langsung memberikan warning pada pihak pekerja untuk memperbaiki kualitas dan mutu pekerjaan. Bahkan sesekali Walid meminta agar bongkar dan pasang ulang proyek yang dianggap tidak bermutu.
“Alhamdulillah pihak pekerja juga tidak terlalu tetek bengek dengan kami saat monev tersebut” ungkap Walid.

Dewan Dua Periode sekaligus Ketua DPC Gerindra Kota Bima inipun saat monev di proyek pembangunan oi fo’o langsung eksekusi lapangan meminta pada pihak kontraktor untuk merubah bangunan dengan kualitas standar yang tentunya pihak kontraktor dengan sigap juga mengikuti arahan dari Ketua Komisi Pembangunan DPRD Kota Bima tersebut.
“Siapapun yang mengerjakan proyek pembangunan di Pemkot Bima pasti kita berikan warning kalau pekerjaan nya tidak bermutu dan kita pun apresiasi yang tinggi kalau bangunan memenuhi standar kualitas sesuai yang diharapkan” tegasnya.

Ditanya soal sikap tegasnya yang tanpa “ampun” memberikan warning pada sejumlah kontraktor tersebut, dirinya berkeyakinan bahwa atas nama negara yang memberikann nya tugas sebagai pengontrol jalannya roda pemerintahan maka dirinya sedang di jalur yang sesuai dengan konstitusi tanpa ada beban apapun. “Saya digaji oleh negara hanya untuk melakukan monitoring, evalusi serta mengontrol kinerja pemerintahan, oleh karena itu tidak ada salahnya juga saya meminta pada walikota bima untuk black list Perusahaan yang sudah diberi waktu memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaannya tapi tidak juga mampu terselesaikan” tegasnya. (bnn-01)

Bimantika.net

Pembangunan Taman Kodo sejak peletakan batu pertama hingga kini menjadi perhatian Publik khusus pegiat LSM Kota Bima.
beragam masalah yang meliputi pembangunan tersebut mulai muncul setelah proyek miliyaran tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak tidak mampu menyelesaikannya sesuai dengan kontrak kerja dengan Pemkot Bima.

Atas adanya masalah tersebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Pemuda Peduli Rakyat (LP2R) yang beralamat di Jalan Gatot Subtoto Sadia Kota Bima melayangkan surat Audience dengan Pimpinan DPRD Kota Bima. Dan audience itu diajukan untuk Hari kamis 16/1/2020.

Salah satu isi dari surat LSM LP2R yang bernomor 002/LP2R-Bima/l/2020 tersebur meminta klarifikasi dengan Pimpinan DPRD Kota Bima terkait dengan paket proyek pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) Kelurahan Kodo Kota Bima yang sampai dengan batas waktu Kontrak kerja tidak mampu menyelesaikannya.
“Kami akan kawal terus pembangunan taman kodo tersebut” ungkap Yan CS Ketua Umum LSM LP2R.

Sementara itu, Ketua Komisi lll DPRD Kota Bima, Khalid Bin Walid memiliki sikap yang tegas juga terkait dengan proses pembangunan taman kodo yang mengalami keterlambatan.
Walid Yang Juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bima menguraikan bahwa Ada sebagaian proyek di beri waktu 50 hari untuk menyelesaikannya.
“Kalau batas waktu tersebut tidak mampu juga diselesaikan makan saya selaku ketua komisi 3 meminta ke pemkot untuk me black liss perusahan yg tidak mampu menyesaikan taman kodo tersebut” demikian tegas Walid. (BNN_02)

Bimantika.net

Ketua Komisi lll DPRD Kota Bima, Khalid Bin Walid Mengapresiasi seluruh kinerja Pemerintahan Kota Bima di bawah kendali H. Muhammad Lutfi, SE selaku Walikota Bima yang baru saja menjabat setahun lebih.
Menurut Walid, bahwa Tahun 2019_2020 ini nampak dalam APBD Kota Bima keberpihakan pemkot bima dalam hal menggenjot pembangunan se antero Kota Bima ini.
Ditanya soal adanya keterlambatan kerja dari pihak kontraktor untuk pekerjaan fisik tahun 2019 dengan tegas Walid menyatakan bahwa itu semua ada regulasi dan tata kerjanya. “Keterlambatan itu tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kendala” ungkapnya.

Walau mengapresiasi kinerja Pemkot Bima, Walid yang Juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bima ini pun tidak menafikkan adanya keterlambatan pekerjaan sekaligus adanya oknum nakal yang mengerjakan paket proyek di Pemkot Bima sehingga dirinya meminta pada Walikota Bima agar memblacklist perusahaan yang lalai dalam menyelesaikan proses pekerjaannya.
“Saya selaku Ketua komisi 3 minta kepada wali kota untuk mem blck liss perusahan yang tidak bisa menyelasaikan batas waktu yg diberikan oleh pemkot” demikian Tegas Walid melalui saluran WA nya pada hari selasa (14/1/2020). (BNN_01)

Bimantika.net

Ketua Komisi lll DPRD Kota Bima, Khalid Bin Walid meninjau pembangunan rumah relokasi di Oi Fo’o dan pembangunan RTP Kodo, pada hari senin (13/012020), dan pada hari ini Selasa (14/01/2020) melanjutkan peninjauan pembangunan masjid “Nur A Latif” kantor Walikota Bima. 

Kegiatan Peninjauan langsung Dewan ini dipimpin ketua komisi 3 Khalid Bin Walid, juga hadir Wakil ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih. Rombongan DPRD diterima oleh Kabag AP Ichwanul Muslimin, PPK dan pelaksana proyek.

Menurut Pejabat Pembuat Komitmen Proyek tersebut, bahwa progres fisik pembangunan masjid sudah mencapai 99 persen.

“Hampir rampung. Ditargetkan sebelum tanggal Januari ini pekerjaan sudah final,” ungkap PPK.

PPK pun menjabarkan, penambahan waktu atau adendum proyek ini hingga 31 Desember. Pekerjaan di bulan Januari ini pelaksana dikenakan denda karena tidak mampu menyelesaikan tepat waktu hingga akhir Desember 2019. 

“Pelaksana dikenakan denda 1 per 1000 yang dihitung dari sisa pekerjaan,” demikian urai PPK.

Agus mengaku, sisa 1 persen pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu sebagian kecil finishing dinding bagian dalam masjid dan bagian tangga. 

“Keterlambatan penyelesaian pembangunan ini karena material. Material yang digunakan tidak tersedia stoknya. Tetapi harus dipesan lalu dibuat oleh perusahan di Mataram dan Surabaya,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Komisi lll DPRD Kota Bima Khalid Bin Walid merasa puas dengan pembangunan masjid tersebut dan memenuhi standar kualitas yang sangat baik.
“bangunan masjid ini sangat memenuhi kualitas dan mutu Pekerjaan dan tentunya memuaskan,” ungkap ketua DPC Partai Gerindra Kota Bima ini.(BNN-02)

Bimantika.net

Anggota DPRD Kabupaten Bima, Firdaus, SH pada Bimantika.net hari Senin (13/1/2020) menyatakan bahwa selama menjadi Bupati Bima Periode 2015-2020 Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE belum memberikan karya fundamental dalam membangun Kabupaten Bima secara utuh. “Lalu tiba tiba saat ini ingin melanjutkan dua periode” katanya.
Wakil Ketua Komisi lll DPRD Kabupaten Bima inipun menilai ada sebuah kepanikan yang melanda IDP sehingga ada kecenderungan untuk curi start di Pilkada Kabupaten Bima yang di gelar tahun 2020 ini.
Politisi PDI Perjuangan ini pun menyampaikan bahwasannya
Terlihat kepanikan politik IDP dengan mencuri start
Mestinya menurut Daus Sapaan akrab Ketua Fraksi Gabungan PDIP PKB ini seharusnya cukup dengan tunjukan prestasi dengan kerja kerja konkrit untuk rakyat, terutama menyelesaikan urusan-urusan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan rill rakyat seperti masalah pupuk dan yang lebih penting bagaimana mengurangi angka kemiskinan yg masih 14,7% yang belum terselesaikan dan itulah kampenya yang lebih rasional.
“Keliatan sekali bahwa secara politik anggaran sangat tidak berpihak pada takyat kecil atau wong cilik dengan lebih mengutamakan kepentingan para pemilik modal” ungkapnya.

Dirinya kepengen sekali melihat prestasi yang signifikan di era kepemimpinan IDP sekarang, ataukah memang dengan mengkampanyekan salam literasi atau salm dua periode itu adalah bentuk pengejawantahan ttg prestasi itu sendiri? Ungkap Daus penuh tanda tanya.

Sementara itu Calon Bupati Petahana Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE yang dikonfirmasi Bimantika.net menyebut bahwa tahun politik memang selalu ada gesekan gesekan secara politik sehingga sudah tidak mampu lagi memilah kinerja selama empat tahun terakhir ini. “Biarkan Rakyat menilai semua apa yang pernah kami torehkan untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Bima” Demikian ungkap IDP. (BNN-01)

Bimantika.net

JAKARTA.- Petinggi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Bambang Kristiono yang akrab disapa BK di internal Jajaran Gerindra memiliki kesamaan jiwa, Visi dan Misi Dengan Drs. H. Zainul Arifin, M. Si atau yang dikenal dengan sebutan Abuya.
Baik BK maupun Abuya, sama sama Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) saat bertarung di Pemilu 2019 lalu.
BK dapil NTB 2 meliputi Pulau Lombok (Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram).
Dan Abuya Dapil NTB 1 Meliputi Pulau Sumbawa (Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima). BK dan Abuya sama sama Menuju DPR RI.
Figur BK memiliki visi dan misi membangun NTB yang jauh lebih bermartabat. Se visi dan se Misi dengan Abuya.
Bahwa keberadaan dua Legislator Gerindra Dapil NTB 2 dan NTB 1 ini memiliki cita cita luhur mengembangkan segala potensi sumber daya Alam dan Sumber Daya Manusia sehingga terwujud Masyarakat NTB yang lebih sejahtera. Di Komisi VIII DPR RI, Abuya memiliki niat tulus ikhlas memperjuangkan pembangunan sosial ke-Agama- an. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama cita cita luhur itu Insya Allah terwujudkan. Salah satu upaya dan ikhtiar Abuya saat ini adalah Pembebasan lahan.
pembebasan laha ini adalab Kerja sama dengan Kerajaan Saudi Arabia adalah salah satu ikhtiar dan upaya menuju cita cita yang penuh visioner. Dan tujuannya adalah untuk pembangunan perguruan tinggi, rumah sakit setara Internasional serta fasilitas pendukung lainnya. Menurut Abuya, bahwa usaha dan ikhtiar itu adalah semata mata dengan niat tulus mengabdikan diri untuk bangsa dan negara (BNN-01)

Bimantika.net

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Drs. H. Zainul Arifin, M. Si menyampaikan pesan penting pada seluruh masyarakat Pulau Sumbawa khususnya dan Warga Negara Republik Indonesia pada umumnya bahwa konsepsi hidup dan kehidupan yang sukses adalah ketika ditetapkan dalam hati Jujur dan Ikhlas. Menurut Abuya Sapaan akrab Anggota Komisi Vlll DPR RI ini bahwa konsep Jujur dan Ikhlas adalah sangat mudah di ucapkan namun berat direalisasikan. “Yang mampu merealisasikan itu adalah pemimpin pemimpin yang amanah dan takut hanya kepada Allah SWT” ungkapnya.
Abuya Sapaan Akrab Drs. H. Zainul Arifin, M. Si memberikan contoh riil pada saat dirinya menjadi Bupati Bima periode 2000-2005 pada saat itu dirinya didatangi oleh staffnya yang bernama Drs. H. Arifuddin dengan menenteng sejumlah uang untuk diberikan pada dirinya di kediamannya Meruya Ilir Jakarta Barat. Uang ratusan juta tersebut mau diserahkan kepada dirinya sebagai tanda terimakasih pada dirinya yang diberikan oleh salah satu pengusaha di Bima. “Haram bagi saya menerima uang ini pak Arif, karena ini bukan bagian dari hak saya” demikian ungkap Abuya saat itu. Rupanya anak sulung Abuya Melihat dan mendengar semua apa yang dibicarakannya bahkan anaknya suatu waktu berdoa kepada Allah semoga Abuya tidak menerima yang bukan haknya. “Anak saya si Arif Fadillah rupanya melihat dan mendengar semua percakapan itu sembari berdoa saat itu semoga Abuya tidak menerima yang bukan haknya” Demikian tutur Abuya saat berbincang santai dengan Pimpinan Redaksi Bimantika.net dikediamannya Meruya Ilir Jakarta Barat jelang pergantian Tahun Baru beberapa hari lalu.
Abuya pun menyampaikan bahwa apabila konsep Jujur Ikhlas dikedepankan oleh para pemimpin di negeri ini maka yakin saja akan terbentuk masyarakat yang Toyyibatun Warabbun Ghafur.
Dirinya sangat mengharapkan kedepan Pemkot. Bima, Pemkab Bima, Pemkab Dompu, Pemkab Sumbawa, Pemkab Sumbawa Barat dan Pemprof NTB menerapkan Konsep Jujur Ikhlas dalam memanagement Pemerintahan sehingga terwujud Masyarakat Pulau Sumbawa yang Adil makmur serta Bermartabat sepanjang sejarah. (BNN-01)

Bimantika.net

Ketua Komisi lll DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis, S. Sos menyorot kinerja Dinas Dikpora Kabupaten Bima. Sorotan Edy Muhlis semata mata karena melihat kondisi lapangan di tengah tengah masyarakat kabupaten bima khusus dalam dunia pendidikan rupanya Kabupaten Bima masih belum merata prosesi pembangunannya sehingga masih banyak sarana dan prasarana sekolah yang terbengkalai sehingga tidak memaksimalkan proses kegiatan belajar mengajar.
“Hasil investigsi kami di Komisi 3,bahwa banyak sarana dan prasarana di dikpora berupa gedung sekolah yang baru saja di bangun tapi kualitasnya sangat amburadul” ungkap Edy Muhlis.
Sebagai Ketua Komisi lll yang membawahi urusan Pembangunan secara luas, Edy Muhlis sangat mengharapkan pada dinas dikpora untuk lebih ketat lagi mengawasi setiap pekerjaan fisik yang menjadi sorotan masyarakat akhir akhir ini.
“Pengawasan internal oleh pihak pemberi pekerjaan pada kontraktor harus diperketat sehingga kualitasnya dapat dijamin” ungkap Politisi Nasdem ini.
Masih menurut Edy Muhlis ada juga kondisi sekolah yang terabaikan selama ini yang ruangan kegiatan belajar mengajarnya sangat tidak layak sehingga membuat proses belajar mengajar terhambat. Dirinya mencontohkan beberapa sekolah yang kondisi riilnya dengan atap bocor dan platfound yang rusak, itu juga menjadi kan dunia pendidikan akan sulit berkembang karena terjadinya berbagai hambatan hambatan dalam proses kegiatan belajar mengajar. “Saya harap Dinas Dikpora lebih peka melihat situasi ini agar dunia pendidikan kita bisa bersaing dengan dunia pendidikan kabupaten kabupaten yang sudah maju” demikian ungkap Edy Muhlis. (BNN-05)

Bimantika.net

Pertandingan sepakbola antara Persebi Bima dengan Perseden Denpasar Bali yang berlangsung di Lapangan Denpasar Bali menjadikan banyak pejabat Pemerintah Kabupaten Bima “meliburkan” diri sehingga pelayanan publik pada hari senin (2/12/2019) terabaikan, pelayanan tentu tidak makasimal karena beberapa pejabat penting ikut dalam rombongan nonton bareng di Bali. Ini tentu menjadi sebuh contoh yang tidak baik dalam rangka pelayanan publik.
Wakil Ketua Komisi lll DPRD Kabupaten Bima, Firdaus, SH menyebutkan bahwa mental para pejabat Pemkab Bima sudah harusnya di ubah cara berpikir dan mainstreamnya sehingga tidak lagi bermental setor muka pada Pimpinan melainkan melakukan inovasi dan hal positif lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bima. “Ini bukan zaman dan era feodal lagi, ini sudah erra millenial dimana teknologi 4.0 harus dikuasai oleh para pemangku jabatan di eksekutif bukan lagi setor muka kaya zaman feodal dulu yang selalu berurusan dengn upeti” ungkap Politisi Muda PDI Perjuangan ini.
Firdaus sangat menyayangkan sikap para pejabat yang meninggalkan kantornya hanya untuk datang di Bali menyaksikan main bola. Cara kita dukung Persebi bukan berarti harus meninggalkan kantor lalu nonton dilapangan. Ada cara yang lebih elegan lagi bagi kaum birokrat minimal sisihkan program programnya untuk kepentingan generasi bola. “Itu cara bermartabat mendukung Persebi bukan ramai ramai meninggalkan kantor dan pelayanan publik, akan tetapi ada cara lain yang lebih bermartabat seperti menyisihkan anggaran untuk Persebi kedepan jauh lebih meningkatkan kualitas Persebi dimasa yang akan datang” demikian ungkap Firdaus.

Bimantika.net

Kapala Bagian Tata Pemerintahan Ingkar janji dengan Wakil Ketua Komisi lll DPRD Kabupaten Bima, Firdaus, SH yang sudah menyepakati penyelesaian konflik pemilik lahan taman panda dan lakukan fasilitasi urusan negosiasi lanjutan urusan pembangunan Taman Panda yang diduga kuat belum diselesaikan urusan pembebasan lahannya. Pada Bimantika.net, Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan bahwa eksekutif khususnya Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Bima sebaiknya menepati janji untuk memenuhi urusannya dengan pemilk lahan pembangunan taman panda sehingga terselesaikan dengan bermartabat. “Malah kabag tatapem sedang berada diluar daerah nonton bola di Bali, apa urusannya nonton bola di bali dengan tupoksinya sebagai kabag tata pemerintahan” ujar Firdaus dengan kesal.
Lanjutnya bahwa urusan lahan warga yang belum terselesaikan secara tuntas tentu harus dituntaskan oleh Kabag sehingga tidak ada lagi persoalan yang muncul dikemudian hari. Menurut Firdaus Bahwa Dirinya dengan Kabag Tatapem sebelumnya sudah membuat janji antara dirinya dan pemilik lahan untuk melakukan prosesi penyelesaiannya pada hari senin (2/12/2019) namun tanpa adanya konfirmasi balik pihak Tatapem tidak memenuhi janjinya malahan keluar daerah hanya dengan urusan yang bukan tupoksinya. Dirinya berharap Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE agar senantiasa memberikan sanksi pada aparaturnya yang tidak mampu memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat secara utuh dan menyeluruh. “Sebaiknya Bupati IDP segera memberikan sanksi keras pada kabag Tatapem yang meninggalkan tugasnya keluar daerah tanpa ada agenda pemerintahan yang jelas” ungkapnya. (BNN-01)