Category: Pemerintahan

Bimantika.net,_Sosialisasi Virtual Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Infeksius Covid-19 pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Komisi IV DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Bima berlangsung simultan di beberapa tampat Kamis (11/6)

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE yang memberikan sambutan dari ruang kerja pada sosialisasi daring yang menggunakan aplikasi Ncore Dinas Kominfostik Kabupaten Bima tersebut mengatakan bahwa penanganan COVID bukan hanya upaya mengurangi penyebaran wabah itu sendiri, tetapi juga bagaimana sistem pembuangan limbah medis baik dari pasien ODP, PDP dan peralatan kesehatan dapat ditangani dengan baik.

Dihadapan peserta yang merupakan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima, Kota Bima, RS Sondosia dan RS Manambai Sumbawa Bupati menjelaskan, “terkait penanganan limbah B3 ini, Pemerintah Kabupaten Bima juga memiliki fasilitas pengelolaan di TPA Waduwani Kecamatan Woha”. Terang Bupati.

Pada kesempatan tersebut Anggota Komisi IV DPR RI Dapil NTB H. Muhammad Syafrudin ST, MM, juga memberikan sambutan. Legislator Partai Amanat Nasional yang akrab disapa HMS ini mengatakan, meskipun limbah infeksius atau limbah B3 yang dihasilkan dari penanganan COVID di NTB tidak banyak, dirinya berharap tidak akan berkembang menjadi penyakit.

“Saya meyakini bahwa pemerintah daerah Se-Pulau Sumbawa bisa diarahkan agar pengelolaan limbah B3 COVID dari rumah sakit tidak berdampak pada masyarakat.
Komisi IV DPR RI memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah B3 infeksius di dapil NTB, sehingga pada suatu saat tidak bersampak negatif kepada masyarakat”. Tandasnya.

Menanggapi peserta yang mengharapkan adanya bantuan alat-alat medis, HMS berkomitmen memberikan bantuan fasilitas pelayanan kesehatan untuk RS di Kabupaten Bima berupa 15 dropbox limbah B3, 100 APD, 3.000 plastik limbah B3.
Narasumber lainnya pada Sosialisasi daring tersebut yaitu Perwakilan Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian LHK, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Direktur RS Sondosia Bima yang memaparkan pengelolaan limbah B3 di RS Rujukan Sondosia. (TKPD/BNN_01)

Bimantika.net,_ Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE didampingi Asisten III Setda Drs. H. Arifudin HMY dan Kabag Organisasi Setda Syamsul Bahrain S.IP, M.Si memimpin Pertemuan Ekspose Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Bima Rabu (10/6) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.

Dihadapan 40 peserta yang terdiri dari para Kasubag Program & Pelaporan OPD dan Tim Inovasi daerah yang menghadiri pertemuan tersebut, Bupati Bima menekankan pentingnya pemanfaatan secara optimal teknologi informasi bagi penyebarluasan informasi terkait program dan kegiatan sektoral masing-masing instansi.

“Saat ini pemaparan program dan kegiatan perangkat daerah melalui media audio visual masih kurang. Oleh karena itu kata Bupati akan digelar lomba ekspose kegiatan OPD melalui tampilan video berdurasi pendek untuk mendorong inovasi dan kreatifitas perangkat daerah dalam memaparkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

“Upaya ini juga penting untuk mendorong penyebarluasan informasi pembangunan yang membutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama seluruh komponen perangkat daerah”. Terang Bupati.

Ekspose melalui pembuatan video kinerja dimaksudkan untuk mendorong perangkat daerah lebih kreatif memanfaatkan beragam saluran komunikasi yang ada dalam memaparkan program pembangunan, membangun media refleksi terhadap seluruh capaian pembangunan. Tutup Bupati.

Pada pertemuan tersebut juga ditayangkan 4 video yang diikut sertakan pada Lomba Video Inovasi COVID -19 tingkat nasional tahun ini
(TKPD)

Bimantika.net,_
Kondisi Pasar Raya Amahami Kota Bima sungguh sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan Kota Bima sama sekali tidak memperhatikan esensi bangunan, bangunan pasar baru di Amahami belum dimanfaatkan secara efektif tiba tiba saja dalam satu dua hari terakhir ini di genangi air laut.
“Kondisi ini tentu menjadikan para pelaku pasar sangat sulit melakukan aktivitasnya di tengah pasar yang kondisinya digenangi air laut, dan kami sama sekali mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas di pasar yang kondisinya seperti ini” ungkap salah seorang pelaku pasar raya Amahami kota Bima.

Anehnya, hasil investigsi Bimantika.net menunjukkan bahwa di tempat yang digenangi air itulah para penjual ingin di tempati dalam satu dua pekan ini, praktis para penjual protes karena ditempat genangan air itu penuh debu, penuh sampah dan belum diaspal dengan baik akses jalannya.

Salah seorang Ibu-ibu Selaku Penjual di Pasar Amahami Kota Bima mengeluhkan pemerintah Kota Bima melalui kepala pasarnya yang ingin menggeser mereka ketempat yang baru yang mereka anggap tidak lapak dijadikan lapak penjualan.

“Gimana mau jualan kita di tempat yang belum diaspal, air laut naik becek, jangan karena alasan Corona lalu kami dipimpong kiri kanan oleh pemerintah” ujarnya.

Sementara ibu ibu yang menempati Lapak pasar Amahami setiap hari tidak pernah alpa memberikan kontribusinya sebesar Rp. 3.000 dan Rp. 5.000 setiap minggunya mereka bayar pajak di lapak mereka tempat berjualan. “Kami tetap bayar setiap hari pada petugas disini tiga ribu setiap harinya dan lima ribu setiap minggunya” ujarnya.

Warga memberikan pesan bahwa pemerintah kota bima tidak tutup mata dan tutup telinga atas apa yang mereka alami saat ini. (BNN_01)

Bimantika.net,_ Sebanyak Dua Puluh Tiga (23) nama warga yang belum keluar lembaran atau belum di terbitkan Sertifikat maupun bagi sembilan (9) daftar nama pemilik sertifikat yang mengalami kasalahan gambar pada sertifikat milik warga masyarakat Desa Campa Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima yang mengikuti program kegiatan pronas ditahun 2016, Demikian yang disampaikan oleh Kepala Desa Campa M. Taufik.SH pada Media Online ini Jum’at 05 Juni 2020 dikantor Desa Campa sekitar pukul jam 10:30 pagi.

Kades Campa Menjelaskan Bahwa sehubungan dengan adanya program kegiatan melalui program pronas ditahun 2016 silam sebanyak 23 nama warga yang belum di keluarkan lembar sertifikat milik warga masyarakatnya maupun bagi 9 nama warga pemilik sertifikat yang mengalami kesalahan pada letak gambarnya belum di dikeluarkan kembali atas sertifikat yang sudah kembalikan ke pihak Badan Pertanahan Kabupaten Bima (BPN),” hingga pada detik hari inip masih belum ada bentuk kejelasan”, herannya.

“Dari sembilan (9) jumlah nama pemilik sertifikat yang mengalami kesalahan pada letak gambarnya pada pasca itu lembar Sertivikat milik warga Desa Campa tersebut telah dikembalikan kepada pihak Badan Pertanahan Kabupaten Bima (BPN), Terkait dalam hal ini dirinya menjadi suatu bentuk beban secara tersendiri bagi pihaknya apalagi sampai pada detik hari ini warganya terus mempertanyakan terhadap pemerintah Desa Campa karena sudah sekian tahun belum di keluarkan lembaran sertifikatnya, kalau memang masih ada bentuk masalah lagi yang harus diperbaiki baik dari sudut atau letak gambar dan nama, kami selaku pemerintah desa setempat memerlukan dari pihak Badan Pertanahan Kabupaten Bima (BPN) agar kiranya dapat mengkoordinasikan dalam hal tersebut,” Katanya.

Lebih lama Kades Campa menjelaskan pada media ini, bahwa dalam hal tersebut selama ini sering hadir dipertanyakan oleh warganya, bahkan melalui dari jajaran kaurnya pihak Pemerintah Desa Campa telah berkoordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Kabupaten Bima (BPN) terkait 23 nama warga yang belum dikeluarkan lembaran sertifikat dan 9 daftar lembar nama sertifikat yang mengalami kesalahan pada letak gambar tersebut, Akan tetapi hingga sampai pada detik hari ini belum ada kepastiannya, udah diperbaiki atau bagaimana.

“Dirinya berharap sehubungan dengan adanya bagi 9 daftar nama warga yang mengalami kesalahan pada letak gambar dan 23 nama warga yang belum sama sekali keluar sertifikat tersebut mengingat seringkali dipertanyakan oleh warganya agar diperhatikan oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Bima (BPN) agar kiranya dapat segera dituntaskan dan diselesaikan, ”Pinta M.Taufik. SH Kades Campa. (Yadin/003)

Bimantika.net
Warga Pertanyakan Bantuan Dari Dinas Sosil Kota Bima, bantuan yang dipertanyakan itu adalah bantuan kebutuhan pokok utk Lansia dan bantian UEP untuk Ka distabilitas.
“Kami pertanyakan dua model bantuan tersebut dan kerjasama dengan Pihak kontraktor mana apa nama CV yang mengerjakan paket tersebut” ungkapnya penuh dengan nada tanya.

Atas pertanyan warga inipun menduga dengan kuat bahwa Kepala Dinas Sosial Kota Bima melakukan kerjasama yang tidak jelas dengan para pihak pengadaan barang dan jasa dan diduga kuat diambil alih sendiri oleh Kepala Dinas Sosial seluruh urusan dua bantuan tersbut.

“Kuat dugaan kami bahwa selama ini bantuan untuk para Lansia dan penyandang cacat tidak jelas pengelolaannya dan sangat besar kemungkin pak Kepala Dinas kelola sendiri pembelian seluruh bahan bantuan tersebut” ungkapnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Drs. H. Muhiddin, MM saat dikonfirmasi Bimantika.net melalui saluran teleponnya belum memberikan klarifikasi langsung mematikan HPnya.(BNN_01)

Bimantika.net,_
Sejumlah warga Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima melakukan aksi penyegelan kantor Lurah setempat pada Rabu siang (3/5/2020), menyusul sikap Lurah yang di nilai tidak transparan dalam berbagai hal terkait dengan penggunaan dana penanganan Covid19 Kelurahan Sambinae selama penanganan Covid_19.

Liputan Langsung Sejumlah Media memberikan gambaran bahwa sebelum melakukan aksi penyegelan pihak kelurahan bersama elemen masyarakat setempat menggelar pertemuan di aula kantor lurah setempat. Hanya saja, pertemuan yang berlangsung alot dan tak membuahkan kata sepakat hingga berujung pada aksi penyegelan kantor kelurahan.

KT Sambinae, Ramli, S.Pd, menyampaikan bahwa ada beberapa poin yang menjadi keberatan warga Sambinae terhadap kebijakan Lurah. Pertama, kata dia, pihak kelurahan tidak melakukan sosialisasi lebih dulu mengenai pembentukan Tim 10 penanganan Covid19 karena tidak melibatkan Rt dan Rw .

Dalam aksinya itu, warga menuntut beberapa poin yang bilamana tuntutan tersebut tidak di penuhi maka segel kantor tidak boleh dibuka. Adapun poin poin tuntutan tersebut adalah Lurah menjelaskan tentang tim 10 yang masuk sebagai tim gugus tugas kelurahan Covid19 kenapa tidak melibatkan Rt dan Rw dalam pembentukannya.

“Kemudian libatkan UMKM Lokal untuk pembuatan Pos jaga dan Portal dan hadirkan Inspektorat, Bappeda dan Keuangan untuk menjelaskan hal ini kepada masyarakat Sambinae,” pungkasnya.

Sumber lain menyebutkan bahwa ini adalah berawal dari amburadulnya management pemerintahan Kota Bima sehingga sering terjadi persolan antara warga dengan pihak kelurahan. (BNN_01)

Bimantika.net,_Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE dalam pemberitaan salah satu media online Sesalkan Ada Resepsi Pernikahan anak seorang Pejabat Daerah yang di selenggarakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih di Tengah Pandemi Covid_19, Namun Dirinya dan Istri Hadir dalam kerumunan itu, ini adalah bentuk ketidakjujuran batin seorang walikota dalam menjalankan roda pemerintahan. “Tergambar dengan jelas betapa kata bathinmya Walikota Bima berbeda jauh dengan apa yang dirinya lakukan saat ini, disatu sisi katakan sesalkan ada acara resepesi pernikahan, disisi yang lainnya ikut hadiri pernikahan, seolah-olah warga Kota bisa di bohongi dengan Argumentasi seperti ini” ungkap Sumber Bimantika.net sembari memberikan masukan agar Walikota Bima Berhenti untuk Bersandiwara

Lanjutnya bahwa sesungguhnya dalam kegiatan resepsi pernikahan anak Wakil Ketua DPRD Kota Bima tersebut ada hati yang teriris yang dialami oleh warga yang tak berakses dengan kekuasaan sehingga putra putri mereka yang hendak melakukan kegiatan yang serupa seperti anaknya Wakil Ketua DPRD tentu tidak diberikan izin.

Dirinya berharap Agar Walikota Bima Berhentilah bersandiwara dengan ketidak jujuran nya. Andaikan ada konsistensi sikap tentu Walikota tidak hadir dalam kegiatan yang cenderung berkerumun tersebut. “Ini adalah bentuk ketidakjujuran Walikota dalam menyampaikan pesan moral yang tentunya tak bernilai konsistensi sedang Walikota Bima perlihatkan pada warga Kota Bima” ungkapnya.

Sisi lainnya lagi dengan adanya resepsi anak Wakil Ketua DPRD tersebut pun menyayat hati para relawan Gugus Tugas COVID_19 di Batas Kota Bima yang sudah dua bulan rela meninggalkan anak istrinya demi melakukan tugas kemanusiaan untuk menjaga kota bima dari penyebaran Virus yang mematikan, namun dengan kajadian ada resepsi Pernikahan ditengah Pandemi COVID_19 adalah betapa Penyelenggara Negara di Daerah memperlihatkan HighClass nya di hadapan masyarkat itu sendiri.

Koordinator SOLUD NTB, M. Qadafi saat dimintai komentarnya menyebutkan bahwa Walikota Bima tidak saja untuk berhenti bersandiwara, tetapi meminta walikota bersikap konsisten.
“Jangan sampai Perwali yang dibuat, Tajam ke bawah tapi Tumpul ke atas”, ujarnya.(BNN_01)

Bimantika.net,_ Pemerintah Kabupaten Bima berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2019. Penyerahan LHP tersebut dilakukan secara bersamaan dengan Kabupaten Dompu dan kabupaten Lombok Tengah, ini adalah bentuk profesionalitas Pemerintahan Kabupaten Bima dalam hal mengelola keuangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CSFA, CA pada Acara serah terima secara virtual laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 Jumat (29/5) di ruang Rapat Bupati Bima.

Acara dihadiri Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, Wakil Bupati Drs.H.Dahlan M. Noer, Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi S.IP, Sekda Drs.H.M. Taufik HAK, M.Si, Inspektur Kabupaten Bima H. Abdul Wahab Usman, SH, M.Si dan Kepala BPPKAD Adel Linggi Ardi, SE.

Bupati Bima dalam sambutannya setelah prosesi penyerahan LHP tersebut mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bima menyampaikan apresiasi atas kerja keras Kepala BPK dan tim pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan selama 30 hari tahap I yang kemudian dilanjutkan lagi 30 hari pada tahap II meskipun dalam situasi pandemi Covid-19.

“Atas semua catatan dan temuan pemeriksaan, nantinya akan ditindaklanjuti oleh jajaran terkait. Ke depan Pemerintah Kabupaten Bima akan terus berusaha meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sehingga kesalahan akan dapat dikurangi dan tidak terulang kembali”. Ungkap Bupati dalam sambutannya.

Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan NTB Heri Purwanto dalam sambutannya mengharapkan agar hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan manajemen keuangan masing-masing pemerintah daerah.
(BNN_01/TKPD)

Bimantika.net,_
Pada rangkaian Kunjungan Kerja Menteri Pertanian RI Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M. Si., MH untuk melakukan Panen Raya Bawang Merah di Desa Risa Kecamatan Woha Kamis (28/5), juga melakukan Rapat Terbatas (Ratas) Virtual dengan Presiden Joko Widodo dan Para Menteri Kabinet Indonesia Kerja.
Mentan Syahrul yang mengikuti Ratas dari Ruang Kerja Bupati Bima sebelum melakukan kunjungan ke lokasi panen bawang merah memaparkan sejumlah insentif bagi petani dan nelayan dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok.
“Kementerian Pertanian menggalakkan Gerakan percepatan tanam padi 5,6 juta hektar kawasan pada 33 provinsi dalam rentang waktu bulan Juli hingga Desember 2020 yang diharapkan mampu menghasilkan 12,5-15 juta ton beras”. Jelas Mentan kepada Presiden.
Disamping itu jelas Syahrul dalam upaya menjamin ketersediaan pangan, pemerintah juga mengembangkan pemanfaatan rawa seluas 400.019 ha di Kalimantan dan Sumatera.
Sementara itu, juga dilakukan diversifikasi pangan lokal. “Diversifikasi pangan agar masyarakat mengkonsumsi bahan pangan lainnya sebagai pengganti makanan pokok, pemanfaatan pangan lokal secara masif serta pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga’.
Kementerian Pertanian menggenjot cadangan beras pemerintah dan lumbung pangan masyarakat (LPM). “Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) berada di 29 provinsi dan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK) berada di 239 Kabupaten/Kota, sertaTerdapat 300 Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang tersebar di 28 provinsi -120 Kab/Kota.
“Kementerian Pertanian juga memberikan stimulus kepada petani miskin agar petani miskin bisa bertahan dan tetap semangat, menjaga ketahanan pangan nasional dan menjaga keberlanjutan pertanian”. Terang mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini. (TKPD)

    Pada rangkaian Kunjungan Kerja Menteri Pertanian RI Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M. Si., MH untuk melakukan Panen Raya Bawang Merah di Desa Risa Kecamatan Woha Kamis (28/5), juga melakukan Rapat Terbatas (Ratas) Virtual dengan Presiden Joko Widodo dan Para Menteri Kabinet Indonesia Kerja.
       Mentan Syahrul yang mengikuti Ratas dari Ruang Kerja Bupati Bima sebelum melakukan kunjungan ke lokasi panen bawang merah memaparkan sejumlah insentif bagi petani dan nelayan dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok.
            "Kementerian Pertanian menggalakkan Gerakan percepatan tanam padi 5,6 juta hektar kawasan pada 33 provinsi dalam rentang waktu bulan Juli hingga Desember 2020 yang diharapkan mampu menghasilkan 12,5-15 juta ton beras". Jelas Mentan kepada Presiden.
             Disamping itu jelas Syahrul dalam upaya menjamin ketersediaan pangan, pemerintah juga mengembangkan pemanfaatan rawa seluas 400.019 ha di Kalimantan dan Sumatera.
         Sementara itu, juga dilakukan diversifikasi pangan lokal. "Diversifikasi pangan agar  masyarakat  mengkonsumsi bahan pangan lainnya sebagai pengganti makanan pokok, pemanfaatan pangan lokal secara masif serta pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga'. 
        Kementerian Pertanian menggenjot cadangan beras pemerintah dan lumbung pangan masyarakat (LPM). "Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) berada di 29 provinsi  dan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK) berada di 239 Kabupaten/Kota, sertaTerdapat 300 Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang tersebar di 28 provinsi -120 Kab/Kota. 
             "Kementerian Pertanian juga memberikan stimulus kepada petani miskin agar petani miskin bisa bertahan dan tetap semangat, menjaga ketahanan pangan nasional dan menjaga keberlanjutan pertanian". Terang mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini.

(Tim Komunikasi Publik Diskominfostik)