Category: Pemerintahan

Bima Bimantika,-Komitmen untuk mewujudkan gerakan literasi Kabupaten Bima sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2019 terus digalakkan.
Untuk mewujudkan ikhtiar tersebut, Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer didampingi Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima Basyirun, S. Pd. M.Pd dan Kasi Bappeda Kumara, S. STP. M.Si menyambangi Kantor Perpustakaan Nasional RI untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan lembaga kearsipan tersebut, Syarif Bando.
Wabup menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kepercayaan Perpusnas kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Bima dalam menggalakkan gerakan literasi.
Dahlan memaparkan, keberadaan Perpustakaan yang representatif sebagai ujung tombak literasi amat diperlukan.
Salah satu kendala dalam peningkatan minat baca di Kabupaten Bima adalah belum adanya gedung fasilitas layanan yang lengkap, nyaman dan berstandar nasional sebagai ikon literasi daerah. “Gedung Perpustakaan yang dipakai sekarang kurang representatif dan masih berlokasi di Kota Bima”. Terang Wabup
Dengan keterbatasan yang ada, pemerintah daerah terus menggalakkan gerakan literasi. “Meskipun termasuk kategori daerah tertinggal, Kabupaten Bima sangat serius dan memiliki komitmen tinggi dalam memajukan perpustakaan dan literasi daerah. Terbukti dengan terbitnya Peraturan Bupati tentang gerakan literasi di Kabupaten Bima”. Ungkap Dahlan.
Pada kesempatan tersebut, Syarif Bando yang didampingi pejabat terkait memberikan apresiasi kunjungan Wakil Bupati ke instansi yang dipimpinnya.
Pria kelahiran Sulawesi Selatan ini menjelaskan bahwa Perpustakaan Nasional merupakan Lembaga Non Kementerian dan sudah menjadi urusan wajib dalam pembangunan.
Saat ini, lanjut Syarif, perpustakaan tidak lagi melulu soal tumpukan buku tetapi lebih dari itu berkewajiban membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui program Literasi yang berdampak langsung untuk kesejahteraan masyarakat.
Perpustakaan sekarang dilatih untuk melaksanakan kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan seperti pelatihan ketrampilan dan ekonomi kreatif. “Program tersebut dikembangkan secara terbatas di 60 kabupaten/kota di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Bima dan KLU di NTB.
Syarif Bando yang baru mengikuti Lemhanas mengatakan bahwa berdasarkan evaluasi, walaupun dengan kondisi gedung serta sarana dan prasarana yang masih minim, Perpustakaan Daerah Kabupaten Bima memiliki kinerja yang sangat baik.
“Banyak inovasi yang telah dilakukan. Pak Basyirun gencar mengirim laporan, foto-foto dan berita berita media massa terkait kegiatan perpustakaan daerah dan geliat literasi di Bima. Oleh karena itu kami berjanji akan memprioritaskan bantuan untuk Kabupaten Bima”. Ujar Syarif
Kepala Bidang Perpustakaan, Basyirun D.Pd, M.Pd yang mendamping Wabup memaparkan, selain menjalin silaturahmi, pertemuan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi terkait kegiatan pengembangan perpustakaan dan literasi daerah. Disampimg untuk advokasi Dana DAK untuk Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Daerah.
Diakhir pertemuan, Wakil Bupati Bima menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah milik pemerintah daerah untuk pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan daerah kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI.(// Diskominfostik)

[ WARTA KOMINFO ]

Bima Bimantika,-
Tatap muka Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dengan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE beserta sejumlah masyarakat Kecamatan Wera Jumat (26/7) di Ruang Kerja Gubernur berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.
Kepada Gubernur, Bupati Bima menyampaikan, kehadirannya bersama masyarakat Wera itu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait ruas jalan provinsi dari Wera menuju Sape.

Dae Dinda, sapaan akrab Bupati Bima itu mengaku pemerintah Provinsi, melalui Dinas PU sudah melakukan survei terhadap ruas jalan yang dimaksud.
Bupati juga menyampaikan, atas nama pemerintah dan masyarakat Bima, memohon maaf jika ada masyarakatnya yang menyampaikan aspirasi dengan menutup jalan. Dirinya tetap menghimbau masyarakatnya untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang elok, sehingga, aktivitas masyarakat itu sendiri tidak terganggu”. Tandasnya.
Gubernur Zulkieflimansyah pada kesempatan tatap muka tersebut mengungkapkan pentingnya kehadiran investasi bagi kemajuan daerah.
Dirinya menilai, daerah akan maju kalau investor masuk. Termasuk Kabupaten Bima akan mengalami kemajuan apabila para investor melirik dan berinvestasi di kabupaten paling timur NTB itu.
Sebab, di kabupaten yang mengusung visi Bima RAMAH tersebut, tersimpan banyak potensi yang diyakini akan memberikan dampak kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja kata Gubernur, masyarakat Kabupaten Bima harus menjaga keamanan daerah. “Kalau infrastruktur terbangun dengan baik, maka Bima akan maju,” kata Gubernur.

Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul itu menghimbau masyarakat menyampaikan aspirasi dengan baik. Apalagi saat ini, telah dibuka sejumlah kanal untuk menyampaikan aspirasi, gagasan bahkan keluh kesah kepada pemerintah provinsi. Seperti program Jumpa Bang Zul-Ummi Rohmi, NTB care dan kanal-kanal lainnya. “Jadi, nggak perlu tutup jalan untuk menyampaikan aspirasi,” kata Doktor Zul.
Terkait aspirasi Bupati Bima dan masyarakat Wera, tentang perbaikan ruas jalan provinsi dari Wera menuju Sape, Gubernur akan memperhatikan dan memasukkannya dalam alokasi anggaran 2020. Tidak hanya, di Bima di kabupaten/kota yang lain di NTB juga tetap menjadi perhatian khusus orang nomor satu di NTB itu.
“Yang lebih parah dari jalan itu banyak. Tapi saya minta sabar. Karena prosesnya sedikit panjang,” ungkap orang nomor satu di NTB itu.
Gubernur juga menyampaikan bahwa keadaan keuangan Provinsi juga belum stabil. Ada sejumlah mata anggaran yang dipangkas oleh pemerintah pusat. Dan itu kata Gubernur tidak hanya NTB yang mengalami, tapi seluruh provinsi di Indonesia.
“Kita diuntungkan dengan MotoGP 2021. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendukung MotoGP di Pulau Lombok. Sehingga, APBD kita bisa di arahkan ke Pulau Sumbawa,” jelas Gubernur.

#Sumber :(Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB didukung oleh Tim Komunikasi Publik Diskominfostik)

Bima Bimantika,-

Ketua LSM Kipang NTB, Budiman mengharakan pada Bupati Bima, Hj. Ingdah Dhamayanti Putri, SE untuk melirik secara langsung hajat hidup masyarakat kabupaten Bima.
“Semoga Bupati Bima tidak memandang sebelah mata kecamatan soromandi, karena soromandi adalah wilayah potensial yang perlu diperhatikan” ungkap Dalbo sapaan akrab Ketua LSM Kipang ini.

Dalbo menguraikan bahwasannya Desa bajo dusun ndano ndere kecamatan soromandi butuh perhatian pemerintah daerah karna masyarakat sekarang sangat membutuhkan air bersih.
“Segera pemrintah tunaikan kewajibannya untuk memperhatikan hajat hidup warganya” Demikian ungkap Dalbo.
Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE yang dimintai tanggapannya pada Bimantika.nrt melalui telepon selulernya pada hari sabtu (27/2019) menyatakan akan menindaklanjuti segala keluh kesah masyarakat terkait dengan urusan publik. “Insya Allah kita akan koordinasikan dengan sejumlah SKPD” jawab Bupati Ringkas. (//tim).

Bima Bimantika,-
sejumlah Karyawan di bawah Kendali Direktur Perusahaan Daerah (PD) Wawo, Sudirman, SH merasa geram pada Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Bima yang sedang mengerjakan proyek Talud di wilayah Tanah milik PD Wawo. Menurut Tofan, Sapaan akrab Direktur PD Wawo Sudirman, SH, bahwa DKP sama sekali tidak punya etika dalam melakukan prosesi pembangunan. “Minimal permisi dong ke kami yang memiliki lahan” ujar Tofan.

Lanjutnya bahwa Siapapun yang masuk dirumah orang tanpa sepengetahuan yang punya rumah itu adalah maling.
Kalau maling ini dibiarkan merajalela akan ada kegaduhan yang menimbulkan masalah berkepanjangan “ibarat kalimat ini yg dilakukan oleh kepala Dinas kelautan & perikanan kabupaten bima yang dinahkodai oleh umi Nurma” Demikian ujar Tofan.

Atas kejadian itu Tofan dan seluruh karyawan PD Wawo lakukan pengusiran paksa terhadap pekerja talud pada hari kamis (24/7/2019). Tofan berharap Semoga untuk kedepan tidak ada lagi yg berkarakter tidak saling menghargai,
Karna ini menyangkut harkat dan martabat bima juga.
“Untuk kedepan dan seterusnya
Kami atas nama pendukung penuh pemerintah hari ini meminta kepada kepala Baperjakat untuk segerahl memanggil oknum kepala dinass tersebut dg waktu yg singkat,
Apa bila tidak di indahkn oleh kepala baperjakat maka kami akan menindaklnjuti dengan cara kami sendiri”demikian ancamnya. (//tim)

Bima Bimantika,-

salah seorang Pengacara asal Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang sukses dikancah Nasional, Mujahid A. Latief, SH, MH pada Bimantika.net menggugah semua pihak utamanya Pemerintahan Kabupaten Bima dan seleruh Generasi handal kabupaten Bima.
Dalam gugahannya, Mujahid menyampaikan Kalau Kita flash back ke belakang tuntutan reformasi lahir karena ketidakpercayaan masyarakat yang masif terhadap pemerintahan yang berkuasa saat itu, salah satu bentuk ketidakpercayaan karena Pemerintahan tidak menerapkan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government. lanjut Pengacara Ternama Ibukota yang memenangkan Kasus DPR RI Fahri Hamzah ini, wujud pemerintahan yang menjalankan prinsip tersebut harus melahirkan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel dalam segala hal.
“Itu wujud dari good governance and clean gomernment, pasti berdamoak pada transparansi, partisipatif dan akuntabel” ungkap Mujahid. Dirinya menpertanyakan itu apakah sekarang Pemkab Bima sudah melakukannya ?? Wallahu’alam. (//arif)

Bima Bimantika,-
salah seorang Pengacara asal Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang sukses dikancah Nasional, Mujahid A. Latief, SH, MH pada Bimantika.net menggugah semua pihak utamanya Pemerintahan Kabupaten Bima dan seleruh Generasi handal kabupaten Bima.
Dalam gugahannya, Mujahid menyampaikan Kalau Kita flash back ke belakang tuntutan reformasi lahir karena ketidakpercayaan masyarakat yang masif terhadap pemerintahan yang berkuasa saat itu, salah satu bentuk ketidakpercayaan karena Pemerintahan tidak menerapkan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government. lanjut Pengacara Ternama Ibukota yang memenangkan Kasus DPR RI Fahri Hamzah ini, wujud pemerintahan yang menjalankan prinsip tersebut harus melahirkan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel dalam segala hal.
“Itu wujud dari good governance and clean gomernment, pasti berdamoak pada transparansi, partisipatif dan akuntabel” ungkap Mujahid. Dirinya menpertanyakan itu apakah sekarang Pemkab Bima sudah melakukannya ?? Wallahu’alam. (//arif)

Bima Bimantika
Tokoh Muda Penuh Talenta, asal Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, yang kini sukses menjadi Direktur PT. Bukit Berlian Sambava (BBS Grup), Herman Effendy, S. Sos pada Bimantika.net sangat mengapresiasi pada pemerintah Propinsi NTB yang dikendalikan oleh Gubernur NTB, DR. Zoelkiflimansyah, M.Sc. pasalnya Gubernur mampu meraih sebuah pengharagaan di bidang pelayanan publik.
“Saya bangga dan menaruh rasa Hormat yang mendalam pada Pak Doktor Zul dalam melakukan pelayanan publik di NTB sehingga sangat wajarlah mendapatkan apresiasi dari pihal manapun” ujar Herman.
Lanjutnya bahwa sesungguhnya pelayanan publik itu adalah sebuah kata kunci dalam pemerintahan. “Apabila baik pelayanan publiknya maka kebaikan akan menetes hingga ke akar masyatakat arus bawah” ujarnya.
Dirinya memberi ucapan Selamat kepada Pemprov NTB yang telah meraih IAA (Indonesia’s Attractiveness Award) GOLD pada sektor Pelayanan Publik yang diterima langsung oleh Bang Zul Zulkieflimansyah (Gubernur NTB) hari ini Rabu (24/7/2019 di Jakarta.

Penghargaan ini diberikan kepada daerah dengan daya tarik di bidang investasi, infrastruktur, pariwisata dan pelayanan publik yang diberikan oleh Tempo Media Group dan bekerjasama dengan Frontier Consulting Group. (Yaumul Ma’ruf)

Bima Bimantika,-
Pembangunan disegala sektor sangat dibutuhkan oleh masyarakat kekinian, mulai dari sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, budaya, sosial, keagamaan, sarana dan prasarana serta sektor lainnya.
Harapan masyarakat kabupaten bima tidak berbanding lurus dengan APBD Kabupaten Bima yang menembus angka 2 Triliunan, karena masyarakat belum merasakan arti sebuah pembangunan seutuhnya. Salah seorang Warga Desa Parado Rato Kecamatan Parado, Sri Rahmawati saat di konfirmasi Bimantika.net menyebutkan bahwa agar Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP, red) membangun Kecamatan Parado sehingga tidak tertinggal dan tidak kumuh seperti saat ini.
Dirinya menyebutkan bahwa sesungguhnya Bupati Bima sejak dilantik sampai dengan saat ini sama sekali tidak memperhatikan Kecamatan Parado dengan baik. Buktinya, jalan jalan desa di kecamatan parado 85 porsen rusak parah. “Jalan raya depan rumah saya saja kalau musim hujan tergenang air karna berlubang dan tidak teraspal, oleh karena itu sebagai warga masyatakat Parado kami butuh pembangunan itu, kami butuh sentuhan pemerintahan, kami butuh perhatian pemerintah” Demikian ujarnya sembari mengakhiri pembicaraan agar IDP tidak mengabaikan Parado. (//arif)