Category: Pemerintahan

Bimantika.net

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan & Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima terus berupaya memberikan perlindungan kepada nelayan, baik yang tengah mencari nafkah di laut maupun yang berada di darat.

"Bupati Bima telah menginstruksikan kepada Kadis Kelautan dan Perikanan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan nelayan pada saat mencari nafkah dilaut yang penuh resiko. Salah satunya melalui upaya mitigasi resiko dengan memberikan / menyiapkan anggaran asuransi bagi nelayan yang telah mempunyai kartu nelayan setiap tahunnya". Terang Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ir.Hj. Nurma, M.Si Sabtu (24/8).

"Selama tiga tahun kepemimpinan Dinda-Dahlan, telah diakomodir premi asuransi bagi 3.000 nelayan yang bersumber dan dana APBN dan 2.500 orang nelayan yang bersumber dari dana APBD". Memasuki tahun anggaran 2019, telah diberikan asuransi kepada masing-masing 300 orang nelayan dengan besaran premi Rp.175 ribu per tahun". Terang Hj. Nurma.Dijelaskan Hj. Nurma, klaim santunan bagi nelayan yang mendapatkan musibah dibagi dalam tiga kategori dan hanya diberikan sekali.

"Bagi nelayan yang meninggal di laut saat melaut mencari ikan, akan mendapatkan santunan asuransi sebesar Rp. 200 juta Selanjutnya bagi nelayan meninggal karena sakit atau kecelakaan di darat akan mendapat santunan asuransi sebesar Rp.170 juta. Sementara bagi nelayan yang mengalami kecelakaan atau sakit, tapi tidak meninggal, maka akan mendapatkan biaya pengobatan sebesar Rp. 20 juta. Asuransi nelayan ini telah dirasakan manfaatnya oleh nelayan yang telah menjadi peserta, terbukti dengan banyaknya klaim pembayaran premi asuransi dan sudah 50 orang nelayan yang mengalami musibah menerima santunan setiap tahunnya. Mengingat besarnya manfaat asuransi ini, para nelayan diharapkan dapat meneruskan kepesertaan asuransi ini secara mandiri. Artinya, nelayan dapat memperpanjang keanggotaan dengan membayar sendiri premi di tahun-tahun berikutnya". Harap Nurma. Dijelaskan Nurma, hari ini Sabtu (24/8) Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri mengistruksikan Kadis Kelautan dan Perikanan untuk melakukan evaluasi bersama Asuransi Jasindo selaku mitra di Taman Kalaki Bima terkait seberapa besar nelayan telah mampu membayar secara mandiri kelanjutan premi tahun berikutnya. Dengan demikian akan dapat dipastikan besaran penganggaran bantuan asuransi nelayan tahun 2020 mendatang". Jelasnya.

(//tkpd)

Bimantika.net

Hari Kedua Lokakarya Replikasi Sistem Informasi Desa (SID) Kabupaten Bima Jumat (23/8) di Gedung PKK Kabupaten Bima yang didukung oleh Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan ( KOMPAK) Bima menghasilkan beberapa Rencana Kegiatan Tindak Lanjut untuk menjamin keberlanjutan sejumlah rencana yang telah disusun para pegiat SID
Koordinator KOMPAK Bima Asrullah mengatakan para pegiat SID yang mengikuti lokakarya telah membahas kepastian operator SID pada 94 desa yang terlibat, mengalokasikan anggaran Bimtek Operator SID Tahun 2019.
Para pegiat SID juga menyepakati pelaksanaan Bimbingan Teknis SID yang bersumber dari dana APBDes. Para peserta juga sepakat untuk bersama-sama mendorong Pemerintah desa untuk menganggarkan kegiatan SID bagi seluruh Desa se-Kabupaten Bima pada tahun anggaran 2020 dan pengoperasian secara online aplikasi SID pada 191 desa yang ada.
Menurut Asrullah, diperlukan perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan peningkatan koordinasi SID untuk menunjang tahapan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT).
Disamping pembentukan Forum Sistem Informasi Desa (FORSID), para peserta lokakarya menginisiasi peluncuran (launching) SID dan website (dashboard) kecamatan serta pelaksanaan lokakarya replikasi SID pada 94 desa yang belum mengikuti kegiatan.
Selain membahas rencana tindak lanjut kegiatan, para peserta juga menelaah rancangan Peraturan Bupati Bima tentang Sistem Informasi Desa (SID) yang ditujukan sebagai acuan dalam tata kelola informasi di tingkat desa yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk intervensi program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan dan sejumlah masalah sosial lainnya mulai dari tingkat desa Kecamatan maupun perangkat daerah.
(//tkpd)

Bimantika.net

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima melalui bidang perindustrian menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Usaha bagi 30 Industri Kecil Mikro (IKM) pangan yang tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Bima.
Kepala Bidang perindustrian Disperindag Kabupaten Bima Juraidin ST,. MT Jumat (23/8) menjelaskan bahwa Bimtek tersebut berlangsung selama 3 hari dari tanggal 22 sampai 24 Agustus 2019 di Hotel La Ila Kota Bima
Dijelaskan Juraidin, Bimtek ditujukan untuk mendukung perkembangan dan kemajuan IKM Pangan agar mampu bersaing dengan IKM daerah lainnya. “Disamping itu, Bimtek IKM ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, pengetahuan dan ketrampilan pengelola IKM pangan khususnya aspek manajemen usaha yang baik”. Ungkap alumni S2 Teknologi Industri Unhas Makassar ini.
Dirinya berharap, pendampingan selama tiga hari tersebut dapat memberikan motivasi kepada para pelaku IKM pangan untuk terus meningkatkan produk dan menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan.
Untuk membekali para peserta, Dinas Perindag menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten yaitu Agus Salim,M.Si (Bappeda) tentang Kebijakan Perencanaan Industri Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah, Nur Hidayati, S.Si (Badan Standarisasi Nasional Indonesia Jakarta) mengulas Penerapan Standar Manajemen Keamanan Pangan Good Manufacturing Product (GMP), Yogi A. Baso,S.Si Apt (Loka POM Bima) tentang Keamanan Pangan , Prosedur Registrasi dan CEK KLIK BPOM.
Materi lainnya disajikan oleh Armiani, SE.M.Ak, akademisi STIE AMM Mataram / Mahasiswa Program Doktor UNAIR Surabaya dengan topik Menjadi Pebisnis Handal Bersama IKM Kreatif dan Sukses Lebih Cepat Bersama Produk Bersertifikat dan Berlabel Halal, Sri Muliati (Dinas Kesehatan), Cara Produksi Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga, Drs.Dahlan (Dinas Perindag Kab.Bima) tentang Kebijakan Program dan Kegiatan dan Erni Rahmawati, SE terkait Promosi dan Pemasaran.
(//tkpd)

Bimantika.net
Awal Kepemimpinan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE beragam corak dan gaya kepemimpinan yang ditampilkannya. Latar belakang nya sebagai politisi tentu menjadikan pemerintahan kota bima sarat akan makna dan “kepentingan politik” baik jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu nya adalah terbentuknya Kelompok Masyarakat atau singkat POKMAS. Namun keberadaan Pokmas ini pun menjadi sorotan beberapa kalangan LSM setempat.
apa sebenarnya itu Pokmas yg dibentuk Walikota ? dan apakah betul Pokmas itu nanti yg akan kelola beberapa paket Proyek di Pemkot sesuai dg Wilayah masing-masing ? Demikian sederet pertanyaan dari kalangan LSM dan Aktivis Kota Bima. Dan pernyataan menukik LSM adalah Bahwa sesungguhnya Pokmas adalah “orang nya Walikota” sengaja dibentuk untuk kepentingan “balas jasa” politik buat para Timses saat Pilkada 2018 silam.
Salah seorang Ketua Pokmas, Wilayah RasanaE Barat yang enggan di mediakan namanya yang dimintai komentarnya menyebutkan bahwa tidak ada paket proyek yang dilakukan dan dikerjakan oleh Pokmas.
Lanjutnya bahwa pokmas dibentuk dan dipilih oleh unsur-unsur di tingkat kelurahan semacam RT RW dan tokoh masyarakat.
“Pokmas dibentuk ditingkat kelurahan yang juga melibatkan LPM” tegasnya. (//arif)

Bimantika.net

Pemerintahan dibawah Kendali Walikota Bima HM. Lutfi, SE sebernarnya dalam kondisi yang “tidak sehat” dalam hal keuangan karena mengalami Defisit angaran hingga menembus angka 18 Milyar. “Banyak program dinpangkas sehingga tidak bisa berbuat apa apa” hanya itu kalimat yang bisa disampaikan oleh salah satu pejabat setingkat Kabid saat di wawancara Bimantika.net. dengan kondisi tersebut, postur APBD yang sedang berjalan, tentu bukanlah sebuah masalah besar yang dihadapi oleh Pemkot.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Drs Zainuddin, diberbagai media online terkesan mwmbela bela diri dan mengelak jika dianggap devisit belasan miliar dari postur APBD Kota Bima tahun 2019 itu adalah sebagai salah hitung dan prediksi yang berlebihan dari proyeksi pendapatan daerah.

“Itukan bukan salah hitung. Murni proyeksi pendapatan daerah yang dihitung berdasar peraturan presiden sebagai rujukannya,” ungkapnya, Jumat (23/08) di beberapa media online, padahal BPK merilis LHP dari perhitungan keuangan Kota Bima hingga terjadi selisih Rp 18 Miliar. Zainduddin malah membela diri, perhitungan BPK dengan perhitungan Kota berbeda dasar aturannya, menurut Zainudin kalau BPK menggunakan dasar perhitungan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Disini terjadi perbedaan dasar perhitumgan. Kami hitung menggunakan Peraturan Presiden. Jadi wajar jika terjadi perbedaan perhitungan,” tampiknya di salaj satu media online.
Salah seorang Tokoh LSM Kota Bima menyebutkan bahwa apa yang menjadi problem keuangan semata mata karena walikota bima tidak cerdas dalam menggunakan platform anggaran. “Yang jelas, hasil release BPK itu lebih rinci sehingga tidak perlu mengelak lagi” tandasnya.
Lanjutnya hal instan yang di lakukan oleh Pemkot adalah pemangkasan sejumlah program dan itu akan menjadikan kota bima makin mundur. Harusnya Pemkot Bima lebih memilih cara yang lebih profesional dalam pengelolaan keuangan bukan malah sebaliknya bicara soal pangkas memangkas anggaran.
“ini adalah pertanda awal langkah mundurnya Pemkot Bima, sehingga Pemkot Bima tidak mampi berbuat apa apa dengan devisit anggarannya” ujarnya. (//arif)

Bimantika.net

Kiprah Perangkat Daerah terkait dan para pemangku kepentingan dalam konvergensi pencegahan dan penanganan stunting berhasil menempatkan Kabupaten Bima pada peringkat III dari delapan daerah yang dinilai oleh Tim yang dibentuk Pemerintah Provinsi NTB.
Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc Rabu (21/8) mengatakan,
“Penilaian diikuti oleh delapan kabupaten Se-NTB dan melibatkan Kota Bima dan Kota Mataram sebagai peninjau”. Terang Raani.
Dijelaskannya, Tim menilai progres konvergensi stunting yang dilakukan oleh kabupaten terdiri dari poin aksi 1-4 dari 8 aksi konvergensi stunting yakni yang mencakup aspek Analisis data, Rencana kegiatan, Rembug stunting dan Peraturan Bupati tentang peran desa dan kecamatan dalam pencegahan dan penanganan stunting.
Aspek lainnya yang menjadi titik berat penilaian jelas jebolan S2 Belanda ini yaitu Pembinaan Kader pembangunan manusia (KPM), Manajemen data dan Review kinerja tahunan.
“Dari target 4 aksi yang dipersyaratlan, sampai dengan Bulan Juli 2019, Kabupaten Bima berhasil membuat lompatan progres capaian hingga aksi 5”.

Terkait capaian ini Raani mengungkapkan, “dukungan penuh Bupati dan Wakil Bupati Bima memegang peranan penting karena menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam penanganan stunting.
Dirinya juga menambahkan, dukungan perangkat daerah terkait, kecamatan dan desa juga berperan aktif melalui kebijakan penyaluran anggaran OPD dan APBDes.
“Hasil kinerja ini merupakan kolaborasi multipihak dengan Perangkat daerah pengampu yaitu Bappeda, Dikes, DPMD, DKP, Dinas Perkim, Dikbudpora dan Dinas Kominfostik. Disamping, peran media massa dalam pemberitaan dan sosialisasi konvergensi stunting diakui Tim Panelis sebagai salah satu yang dapat dipetik dari kabupaten Bima”. Imbuh Raani.
Tim Panelis menetapkan Kabupaten Sumbawa sebagai Juara I disusul Kabupaten Lombok Timur pada Juara II. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP pada pertemuan penilaian di Hotel Grand Legi Mataram. (TKPD)

Bimantika.net
Saat ini, beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini berkaitan dengan pengelolaan garam antara lain kualitas garam yang masih belum sesuai dengan standar garam industri, tingginya biaya upah pikul garam dari tambak menuju jalan raya dan kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur.
“Di sisi lain, kisaran harga garam saat ini masih berada pada Rp. 7.000 per karung. Namun, kalau diolah maka harganya bisa lebih tinggi. Hanya saja, para pengusaha atau industri membutuhkan keamanan dari daerah dimana akan dibangun industri.
Demikian beberapa masalah yang muncul dalam dialog Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer dan Kadis Kelautan Provinsi NTB L. Hamdi M.Si, Rabu (21/8) di Ruang VIP Bandara Sultan Salahuddin Bima.
Dihadapan 22 petani garam dari tiga kecamatan sentra garam tersebut, Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut mengungkapkan hadirnya industri pengolahan merupakan solusi tepat untuk mengolah berbagai hasil pertanian dan kelautan di NTB.
“Termasuk potensi garam yang ada di Kabupaten Bima. Sehingga, masyarakat petani bisa merasakan kesejahteraan dari hasil usahanya selama ini. Apalagi pengolahan itu menyangkut hasil garam yang ada di Kabupaten Bima, yang jumlahnya cukup besar.
Pada dialog yang dipandu Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ir. Hj. Nurma M.Si tetsebut, Gubernur memaparkan, “untuk mencarikan solusi terhadap harga garam di Kabupaten Bima, Gubernur akan mempertemukan para pengusaha garam di Indonesia dengan para petani, dengan langsung mengajak para pengusaha garam meninjau tambak garam minggu I September mendatang.
“Dalam waktu dua minggu, silahkan pilih satu orang setiap kecamatan untuk kita pertemukan dengan pengusaha garam Surabaya,” kata Gubernur.
Sesuai kesepakatan dengan para petani, Dr. Zul mengharapkan petani mampu memenuhi penyediaan kuota 40 ribu ton garam kualitas I dan II (K1/K2) untuk diserap dalam dalam industri.
Gubernur selanjutnya menugaskan Ir. L. Hamdi. M.Si Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB melakukan pengecekan ke sentra garam rakyat ketersediaan 40 ribu ton garam K1.
(//arif// TKPD)

Bimantika.net
Upaya untuk mengantisipasi dampak kerusakan hutan dan lahan terus diupayakan instansi terkait, antara lain dengan melakukan rapat koordinasi.

Kepala Bidang Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima Zainal Arifin. ST, M.Si Sesaat setelah Rakor yang di helat di Mapolres Kabupaten Bima Rabu (21/8) mengatakan, rapat koordinasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan kegiatan penting untuk mengantisipasi kekeringan dengan potensi muculnya titik api serta kebakaran hutan dan lahan.

    Hal ini menjadi atensi khusus sesuai instruksi Presiden RI kepada seluruh kepala daerah, Polri dan TNI Se-Indonesia. 
        Dikatakan Zainal, Rakor yang diikuti 30 peserta dari unsur Kapolsek, BMKG, Camat, DLH, BPBD, Satpol PP,  KPH, SAR, dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima. 
         Rapat menyepakati pembentukan Satgas yang akan dikoordinasikan dengan seluruh kecamatan terutama beberapa kecamatan rawan terdampak bencama kebakaran hutan seperti Tambora,  Sanggar,  Parado, Monta, Lambitu, Wera, Ambalawi dan kecamatan lainnya.
          "Tugas utama Satgas  adalah membangun komunikasi dan koordinasi dan sinergitas antar komponen, serta bergerak bersama dalam melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan". Termasuk pelibatan pihak kecamatan dan pemerintah desa". Terang Zainal.

(//dlhk//arif tkpk)