BUPATI IDP AJAK RAKYAT UNTUK TINGKATKAN SEMANGAT PERSAUDARAAN

Bimantika.net

Lantunan Ayat Suci Al – Qur’an Membahana Di Bumi Sape.
Lantunan Ayat Suci Al – Qur’an yang dibawakan oleh Qori Internasional dari Medan Ustad. H. Darwin Hasibuan membahana di Bumi Kecamatan Sape, dimana pada saat melantunkan ayat suci Al – Qur’an tersebut, masyarakat Kecamatan Sape dan sekitarnya tak bergeming mendengarkan untaian kalimat Ayat Suci Al – Qur’an yang disampaikan Qori Internasional tersebut juga didampinggi Qori dan Qoriah terbaik yang dimiliki oleh Kabupaten Bima dalam me;antunkan ayat suci Al – Qur’an tersebut mewarnai peringatan Hari Besar Umat Islam 1 Muharram 1441 H yang dilangsungkan di lapangan semangka Naru Kecamatan Sape pada hari Rabu malam ( 11/9). Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Bima, Anggota DPRD Kabupaten Bima, Sekda Kabupaten Bima, Para Asisten, Staf Ahli, Kabag Lingkup Setda Bima, Para Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Ketua MUI, Bazda, LPTQ, camat Sape, Ketua PHBI Kecamatan Sape,unsure Muspika Kecamatan, Toga, Toma serta masyarakat.
Sebelumnya Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE menyampaikan bahwa pertama – tama saya sampaikan kepada Qori Internasional, Ustad H. Darwin Hasibuan yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita semua. Saya berharap, kehadiran beliau dapat memperkaya khasanah ilmu dan kemampuan para Qori – Qori’ah Kabupaten Bima dalam membaca dan menyelemai ayat – ayat Al-Quran. Seperti kita ketahui bersama, bahwa peringatan 1 Muharram 1441 H yang kita laksanakan ini merupakan momentum bersama, momentum berjama’ah untuk mengintrospeksi diri dan melakukan transformasi ke arah kondisi yang lebih baik, terlebih sebagai ummat islam, seharusnya mampu meneladani konsep hijrah Rasulullah SAW, yang bukan hanya sebagai perpindahan dari mekkah ke madinah, namun lebih dari itu adalah makna mentranformasi diri ke arah yang lebih bermakna, lebih baik dan lebih bermanfaat baik bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga Makna yang terkandung dalam peringatan tahun baru islam 1 muharram 1441 H ini memiliki makna yang mendalam bagi setiap muslim, hal ini dikarenakan makna tersebut lahir dan menegaskan kembali pentingnya menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan yang bersumber dari AL – Qur’an. Meskipun demikian, pemaknaan awal ialah peristiwa hijrah rasulullah dan para sahabatnya dari mekah ke madinah merupakan tonggak sejarah yang monumental dan memiliki makna yang sangat berarti bagi setiap muslim. Pasalnya, hijrah merupakan tonggak kebangkitan islam yang semula diliputi suasana dan situasi yang tidak kondusif di mekkah.
Dengan datangnya tahun baru islam 1 Muharram 1441 Hijriah, saya mengajak kepada seluruh umat islam di daerah ini agar dapat memperbaiki diri, bertekad untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah, SWT, karena hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Kita harus bertekad lebih baik memasuki tahun baru Islam 1441 H ini dalam segalam aspek kehidupan, khususnya dalam hal keimanan dan ketaqwaan kepada sang khalig.
Saya berharap dengan momentum tahun baru islam 1 Muharram 1441 H ini sebagai momentum untuk berubah, meningkatkan kesadaran diri agar ukhuwah semakin kuat. Mari kita tinggalkan perbedaan – perbedaan yang tak mendasar. Mari kita tingkatkan ikatan semangat persaudaraan dan memperkuat jalinan ukhuwah. (Zen/humas)

Wantimpres Bahas Percepatan Penanganan Stunting dengan Pemkab Bima

Bimantika.net

Tim Sekretariat Wakil Presiden dan World Bank melakukan kunjungan di Kabupaten Bima dalam rangka percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Bima. Tim melakukan pertemuan dan koordinasi bersama perangkat daerah terkait yang di inisiasi oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima, Senin (9/9) di Ruang Rapat Bupati Bima.
Tim Sekretariat Wakil Presiden, dipimpin oleh Drs. H. Edi Suryana, MM sedangkan World Bank dipimpin dr. Elvina Karyadi, Ph.D mendapatkan informasi berkaitan penanganan stunting dari perangkat daerah terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Dikbudpora dan camat yang menjadi fokus percepatan penanganan stunting yakni camat Bolo, Madapangga dan Camat Sape.
Wakil Bupati Bima H. Dahlan M. Noer yang didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Bima Drs. H. Muzakkir, M.Sc dalam arahannya mengatakan penanganan stunting memerlukan intervensi dan tindakan nyata program pemerintah baik dari pusat sampai daerah dalam penanganan stunting”. Urai Dahlan.
Ditambahkan Wabup pertemuan ini difokuskan untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan penanganan stunting di Kabupaten Bima, akselerasi program dan kebijakan terkait penanganan stunting.


Selaras dengan pemaparan Wabup, Drs. H. Edi Suryana, MM, Sekretariat Wakil Presiden RI dalam pemaparannya menyampaikan, “pemerintah sudah dan akan terus melakukan percepatan penanganan stunting sebagai program nasional”.
Diakuinya, meskipun angka stunting menunjukkan adanya prevalensi penurunan, akan tetapi hingga saat ini angka stunting masih diatas 30 persen.
Oleh karenanya, pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Pencegahan Stunting tahun 2019 – 2024 yang akan menjadi acuan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga tingkat Pemerintah Desa.
“Penanganan stunting melibatkan 23 Kementerian dan Lembaga Pemerintah, namun belum bersinergi dan selaras. untuk kepentingan percepatan penanganan inilah sehingga langsung dikoordinasikan langsung oleh Sekretariat Wakil Presiden melalui pola pendampingan langsung hingga tingkat desa”. Jelas Edy Suryana
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc yang mendampingi Tim me jelaskan, “sesuai agenda, Tim dan World Bank beserta seluruh komponen pemerintah daerah dibawah koordinasi Bappeda selanjutnya melakukan kunjungan lapangan.
Kunjungan dimulai Selasa (10/9) di Kecamatan Sape, Kecamatan bolo dan Madapangga dengan sasaran kunjungan diantaranya Puskesmas dan Posyandu. “Hasil yang ingin dicapai antara lain perubahan perilaku dan tingkat capaian percepatan penanganan stunting secara langsung di Kabupaten Bima”. Terang Raani.
(//tkpd)

Proses hukum, sikap elegan dan terhormat Dari Keluarga Walikota Bima

Bimantika.net
Wakil Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bima, M. Ardyansyah pada Bimantika.net senin (9/9/2019) menyebutkan bahwa langkah Yang ditempuh oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE maupun isteinya Hj. Elly Alwainy melaporkan ke proses hukum sejumlah aktivis yang menyerang pribadinya adalah langkah yang sangat mulia dan memuliakan hukum itu sediri.
“Itulah langkah yang paling elegan dalam berbangsa dan bernegara di Republik yang berdasarkan Hukum ini” ujarnya. Salah satu
Kandidat Kuat Ketua DPC PKB Kota Bima ini melanjutkan bahwa “Semut” pun akan melawan kalau diinjak, apalagi manusia yg dituduh dan difitnah atas sesuatu yang tidak pernah dilakukannya.
“namanya manusia tentu punya harkat dan martabat dalam lingkungan sosial kemasyarakatan nya, dan Walikota pun punya hal tersebut” urainya.
Lanjut Ardyan, mungkin saja bagi sebagian orang tuduhan dan fitnah itu hal biasa, tapi bagi Walikota dan keluarga besaenya bisa jadi itu hal yg prinsip dan mengusik kehormatan dan harga dirinya. “Oleh karena itu, menyerahkan hal ini lewat proses hukum bagi saya itu lebih elegan dan terhormat” ujarnya.
Karena menurutnya itu salah cara seseorang mempertahankan kehormatan dan harga dirinya.
Kritik terkait kebijakan publik adalah biasa dalam alam demokrasi tentunya disertai data yang bisa dipertanggung jawabkan, tetapi kalau menghujat, menuduh apalagi fitnah tentu menimbulkan persoalan hukum kalau saja yang dituduh tidak terima atas tuduhan tersebut.
“mari kita dewasa menyikapi dan bersikap obyektif dlm menilai kinerja pemerintahan kota Bima khususnya” demikian ajak Ardyan (//arif)

KPK Sebut Kota Bima Zona Merah, Pencegahan Korupsi Masih Rendah

MATARAM-Komitmen Pemkot Bima dalam mencegah korupsi masih sangat rendah. Itu terlihat dari rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemkot Bima yang dipimpin HM Lutfi berada di zona merah. Kota Bima menempati urutan paling buncit dari tiga daerah yang masuk zona merah. Yakni Pemda Lombok Timur, Sumbawa dan Kota bima. Sementara daerah lain di NTB masuk dalam zona kuning upaya pencegahan korupsi.
Berdasarkan data KPK, peringkat pemda dalam upaya pencegahan korupsi; Kota Mataram 51 persen, Lombok Tengah 45 persen, Pemprov NTB 41 persen, Dompu 38 persen, Lombok Utara 34, Kabupaten Sumbawa Barat 34 persen, Kabupaten Bima 32 persen, Lombok Barat 32 persen, Lombok Timur 18 persen, Sumbawa 16 persen, dan Kota Bima 15 perse.
Ada delapan areal yang diintervensi dalam korsupgah, diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan satu pintu, kapabilitas aparat pengawasan interen pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset, dan tata kelola dana desa.
Dari delapan areal itu, tiga masih masih berada di zona merah. Yakni pengadaan barang dan jasa 22 persen, kapabilitas APIP 23 dan dana desa 21 persen.
’’Penyebab utama pengendalian dan pengawasan masib lemah. Minimnya sistem informasi rencana umum dan kurangnya pelaksanaan sesuai tupoksi,’’ kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Indriati Iskak saat mengisi workshop Jurnalis Lawan Korupsi di Hotel Golden Palace Mataram, NTB, Sabtu (7/9).
Dengan presentase itu wajar korupsi terbanyak ada pada pengadaan barang dan jasa serat suap. ’’Suap sangat rentan pada pengadaan barang dan jasa. Data KPK, suap serta pengadaan barang dan jasa mendominasi modus korupsi dengan angka 83 persen,’’ tambahnya. (Berbagai Sumber//mo//kpk)

Komisi Informasi NTB Segera Lakukan MONEV PPID

Bimantika.net

Untuk menilai kinerja pelayanan informasi publik yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perangkat daerah/ instansi vertikal di tingkat provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan BUMN Se- NTB, Kamis (5/9) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Koordinasi dengan PPID untuk Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi NTB di Hotel Grand Legi Mataram.
Peserta yang merupakan perwakilan dari 94 Badan Publik yang akan dinilai mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kadis Kominfotik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi S.Sos, MH dan Ketua Komisi Informasi NTB Hendriadi, SE, ME dan didampingi empat orang anggota komisioner.
Hendriadi memaparkan, monitoring dan evaluasi ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada badan-badan publik.
“Langkah ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi dan melakukan inventarisasi masalah keterbukaan informasi publik serta memberikan umpan balik dan solusi atas masalah yang muncul dalam pelaksanaan KIP”. Ungkapnya.
Dijelaskan Hendriadi, indikator penilaian mencakup pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi, penyediaan Informasi publik dan presentasi badan publik.
“Untuk tujuan tersebut, Komisi Informasi NTB akan melakukan sejumlah tahapan kegiatan yang diawali pengiriman kuesioner tanggal 6 September dan batas akhir pengiriman kembali kepada Komisi Informasi tanggal 26 September untuk kemudian dilakukan tahapan verifikasi data dan presentasi badan publik”. Imbuhnya.
Sebelumnya Pelaksana Tugas Kadis Kominfotik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi dalam sambutannya mengharapkan agar PPID badan publik lebih proaktif menyebarkan informasi kepada masyarakat.
“Karena kalau makin ditutupi, maka akan makin banyak laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada aparat berwenang”. Ungkapnya.
Beberapa pengalaman menunjukkan, rata-rata masyarakat yang melakukan pengaduan tidak mengetahui kegiatan badan publik. “Oleh karena itu, selaku pelayan masyarakat harus membuka diri terhadap hal-hal yang perlu publik ketahui. Terang Irbansus Inspektorat NTB ini.
Tahun ini, sebanyak 94 badan publik yang terdiri dari 10 kabupaten/ kota, 46 perangkat daerah Provinsi NTB, 18 badan publik vertikal, 4 BUMN dan 16 parpol akan dilakukan monitoring pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
“Monitoring dan evaluasi akan melihat presiden atau bukti-bukti kinerja pelayanan Informasi Publik dan perlu didukung data dan informasi perangkat daerah”. Tutupnya.
(//tkpd)

Bappeda Gelar Sosialisasi Program Usaid Madani

Pemerintah Kabupaten Bima melalui Bappeda dan Litbang menjalin kerjasama dengan United States Agency for International Development (USAID) Kamis (5/9) menggelar sosialisasi Program USAID Madani dan pemetaaan program prioritas di Ruang Rapat Bupati Bima.
Sosialisasi menghadirkan narasumber dari USAID Madani, Restu Pratiwi, Muntajid Billa (Local Goverment Specialist Usaid Madani) dan Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya BAPPEDA Provunsi NTB, Lalu Hasbullah.
Restu Pratiwi yang menguraikan Program USAID Madani memaparkan, kegiatan akan difokuskan pada peningkatan dan penguatan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mencakup isu akuntabilitas dan keberagaman sosial.
“USAID Madani akan memfasilitasi simpul belajar melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka mendukung mentoring dan sharing praktik baik antar daerah”. jelas Restu.
Kemitraan ini juga akan tertib dan taat pada undang undang organisasi kemasyarakatan, terutama dalam pemetaan (mapping) dan identifikasi mitra utama Usaid Madani.
Terkait fasilitator program, akan dipilih berdasarkan pemetaan melalui merit sistem terbuka berdasarkan kompetensi dan kapasitas sebagai fasilitator, harus memahami secara komprehensif arah kebijakan dan program prioritas, “tutup Restu.
Kabid Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda, Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc menjelaskan, Sosialisasi secara khusus menghadirkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bakesbang, Inspektorat, Dinas Dikbudpora, BPPKAD, Dinas Kominfostik dan Bagian OPA Setda untuk membahas pemetaan progam prioritas yang dapat dikerjasamakan antara Usaid Madani dengan Pemerintah Kabupaten Bima.
Menurut Raani, “Bappeda memfasilitasi pertemuan ini untuk mempertajam prioritas program dengan menyelaraskannya dengan visi dan misi serta prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bima. “Urai Yuni.
Sebelumnya Kabid Perencanaan Sosial Bappeda Provinsi NTB Lalu Hasbullah menguraikan, Program Usaid Madani mengambil tema besar program akuntabilitas dan keragaman sosial melalui peningkatan kapasitas dan berkelanjutan Organisasi Masyarakat Sipil di Tingkat Kabupaten/Kota 2019-2024.


“Pemerintah Daerah dapat menentukan sub tema dalam rangka penguatan akuntabilitas pemerintah dan keberagaman sosial yakni Pelayanan Publik, pencegahan korupsi, tata kelola sumber daya alam, inklusi sosial, transparansi dana desa, keberagaman, serta kesehatan ibu dan anak baru lahir”. Tambahnya.
Usai kegiatan sosialisasi, rombongan AUSAID diterima Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE di Ruang Kerja Bupati.
(//yan/TKPD)

“Merdeka sinyal” 2020, Kabupaten Bima Terima 20 Spot Wifi

Bimantika.net

Upaya pemerintah Kabupaten Bima do bawah Kendali Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk menuntaskan akses jaringan telekomunikasi, khususnya bagi wilayah yang termasuk kategori daerah 3T yaitu tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia terus diperjuangkan.
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Selasa (3/9) melakukan penandatanganan Berita acara dengan Pemerintah Kabupaten Bima terkait Design Review Meeting pelaksanaan program kerja Base Transceiver Station/menara telekomunikasi (BTS) Blankspot Tahun anggaran 2019.
Pada kesempatan tersebut Bupati Bima diwakili Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bima H.M.Antonius S.STP melakukan penandatanganan berita acara dengan Direktur BAKTI Kominfo Bambang Nugroho didampingi Direkrur Bidang Komumikasi Utama (BKU) dan Dirut PT Telkomsel di Hotel Aston Denpasar.
Kadis Kominfostik H.M.Antonius didampingi Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi (PTIK) Drs. Muhammad usai penandatanganan mengatakan,
“Pada sejumlah kunjungan kerja ke kecamatan dan desa, Bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri banyak menerima aspirasi masyarakat yang mengharapkan agar jaringan internet dapat diakses dan dinikmati sehingga komunikasi dan kegiatan bisnis masyarakat berjalan lancar.
Upaya mewujudkan Kabupaten Bima Merdeka Signal tahun 2020 ini merupakan komitmen Bupati Bima dalam menjawab aspirasi masyarakat tersebut”. Terang Anton.
Dirinya menandaskan, menindak lanjuti arahan Bupati tersebut, dirinya melakukan komunikasi intensif dan lobi dengan Kementerian Kominfo selaku pihak penyedia infrastruktur telekomunikasi.
“Alhamdulillah, komunikasi tersebut membuahkan hasil dengan hadirnya bantuan program wifi/Vsat pada 20 titik”.
Bantuan perangkat komunikasi ini untuk memenuhi kebutuhan internet pada sekolah-sekolah dan fasilitas pelayanan publik lainnya. “Dengan demikian, maka sekolah, kantor pemerintah kecamatan dan desa bisa mengakses informasi secara cepat dan terkini secara online”. Jelasnya.
Anton berharap, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan bersama dalam mewujudkan visi dan misi Bima RAMAH.
(//tkpd)

Kisruh Pol PP Kota Bima, Kasat Enggan Bayar Uang Kegiatan para Kasi

Bimantika.net
Kisruh Satuan Polisi Pamong Praja hingga kini belum juga tuntas. Ada apa sebenarnya Satpol PP Kota Bima ? Pasca Mundurnya Plt Kepala Satpol PP kota Bima Kaharuddin, kini Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE mengangkat Nor Majid jadi Plt Kasat Pol PP Kota Bima, justru kehadiran Nor Majid dinilai membawa bencana baru bagi anggota Sat Pol PP Kota Bima. “Bencana barunya adalah Pak Nor selaku Kasat tidak mau membayar sejumlah uang kegiatan di satpol PP sehingga kami pun mengalami kesulitan” ungkap salah satu Kasi yang sudah selesai kegiatannya namun tidak dibayar oleh Kasat Pol PP.
Ada cara kerja yang tidak nyambung dari sejumlah kasat pol PP yang di PLT kan selama ini sehingga kisruh itu terus menerus akan terjadi, demikian ungkap Tokoh LSM Kota Bima, M. Hadi. Menurutnya saat ini pembenahan management dalam internal Satpol PP sangatlah diperlukan. Ada arogansi kekuasaan Kasat di Pol PP yang memungkinkan konflik tersebur tidak akan pernah selesai. “Biasanya kalau ada arogansi kekuasaan maka untuk mengakhiri konflik internal sebuah lembaga agag sulit diselesaikan dan perlu peranan Walikota” ungkap Hadi.
Sementara Walikota Bima, H. M. Lutfi, SE yang dikonfirmasi melalui WhatssApp nya tidak memberikan jawaban apa apa.(//arif)

Bumi sejuta sapi, Ide Besar Gubernur NTB

Bimantika.net

Gagasan ingin menjadikan NTB sebagai sentra peternakan terbesar di Indonesia patut kita apreseasi karena gagasan itu kemudian diderifasikan dalam misi menjadikan NTB bumi sejuta sapi, Demikian Ungkap Darus saat dimintai tanggapannya oleh Crew Bimantika.net pada hari senin (2/9/2019)
Dirinya menjelaskan bahwa
Ide besar tersebut mengkonfirmasi kepada public bahwa pemimpin NTB memahami betul potensi yang dimiliki NTB sebagai negeri agraris yang memiliki sejarah besar dan panjang dalam soal peternakan terutama peternakan sapi.

Gagasan tersebut juga mendapat apreseasi dari pemerintahan pusat yang ingin indonesia 2023 menjadi negara swasembada daging dan NTB kemudian menjadi provinsi terdepan untuk menjawab persoalan import daging di negeri ini.
“Keseriusan tersebut semakin membuat kita optimis melalui revisi penetapan kawasan peternakan yang tengah serius dilakukan oleh pemerintah NTB serta prioritas membangun industri pakan yang representative pada tahun 2020 diwilayah sumbawa” ungkap Darus.
Mantan Mentor Pilkada Kota Bima yang dikenal dengan papan putih tersebut melanjutkan bahwa
Pemimpin NTB memahami betul bahwa NTB memiliki paling sedikit tiga point untuk menopang gagasan brilian tersebut, pertama, ketersediaan lahan atau kawasan untuk pengembangan sektor peternakan yang sangat sangat luas mulai dari sumbawa hingga Bima.

Kedua, basis sosiologis masyarakat NTB yang telah mendarah daging dengan sektor peternakan, artinya sumber daya manusia NTB memiliki pengalaman dan kesiapan untuk mensukseskan NTB sebagai sentra peternakan di Indonesia
masih Menurut Darus,
Ketika potensi pakan atau bahan baku pakan sapi masih sangat melimpah dan belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya termasuk jagung yang diproduksi diwilayah NTB secara umum dijadikan sebagai bahan baku pakan ternak.

Tiga point tersebut merupakan potensj yang selama ini belum dimaksimalkan, sehingga gagasan brilian pemimpin NTB hari ini seolah menjawab kebuntuan akan persoalan mendasar diwilayah NTB.

Rasanya ide besar ini selaras dengan ajaran ” dan hewan ternak telah diciptakanNya untuk kamu padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagiannya kamu makan (QS. An-Nahl : 5). Serta relevan dengan pepatah yang mengatakan ” negeri yang kaya ternak tidak akan miskin, negeri yang miskin ternak tidak akan kaya.

Artinya gagasan bumi sejuta sapi merupakan implementasi dari cara pemimpin NTB menjadikan provinsi NTB sebagai negeri yang kaya ternak sehingga menjadi negeri yang kaya dan tidak akan miskin. (//arif//yaumul Ma’ruf//abid)

Peternakan solusi kekuatan ekonomi dan kelestarian alam Kota Bima

Bimantika.net

Salah seorang mentor Pemenangan Pasangan Lutfi Ferry saat Pilkada Kota Bima 2018 silam, Darus, yang dikenal dengan papan Putihnya pada Bimantika net senin (2/9/2019) menyebutkan bahwa
Gagasan untuk menjadikan Kota Bima sebagai kota swasembada dan pengekdport daging merupakan gagasan brilian dan bentuk nyata dari optimalisasi potensi yang ada di Kota Bima.
Menurut Darus,
Secara historis Kota Bima merupakan kawasan pelepasan ternak terutama pada wilayah dataran tinggi, bahkan sumber ekonomi masyarakat Kota pada masa tersebut adalah peternakan dan didominasi oleh wilayah dataran tinggi.
“Artinya pemerintah menyadari betul bahwa pembangunan Kota Bima kedepan harus berbasis potensi terutama sektor peternakan yang sudah menjadi bagian dan urat nadi dari kehidupan masyarakat Kota Bima terutama di tiga kecamatan yaitu Raba, Rasanae Timur dan Asakota” jelasnya
Lanjut Darus,
Pengembangan sektor peternakan tersebut sekaligus sebagai bentuk reorientasi pembangunan basis ekonomi fundamental yang sesuai dengan potensi SDM dan topografi Kota Bima serta sebagai upaya melestarikan kebudayaan adiluhung yang telah diwariskan oleh para leluhur Bima.
“Leluhur tidak hanya mengajarkan bahwa peternakan sebagai kekuatan ekonomi serta kemakmuran tetapi juga mengajarkan bahwa peternakan merupakan urat nadi dari kelestarian alam. Artinya jika peternakan diabaikan maka alampun akan ikut hancur” ungkapnya.
Selanjutnya Darus Berpendapat,
Ajaran tersebut hari ini sangat terasa. Disaat peternakan tidak lagi menjadi sumber ekonomi, saat itu pula kelestarian alam hancur. Pohon pohon ditebang membabi buta untuk dijual sebagai sumber ekonomi baru. Kemudian setelah pohon habis tertebang ladang pegunungan dibakar untuk dijadikan lahan pertanian tadahujan, untuk dijadikan sebagai sumber ekonomi baru.
Menurutnya, Optimalisasi pemanfaatan kawasan dataran tinggi sebagai pengembangan sektor peternakan di Kota Bima merupakan solusi tepat untuk menjawab tantangan penguatan ekonomi berbasis potensi sekaligus mengembalikan kelestarian alam dataran tinggi.

Pembangunan kandang kolektif yang dipadukan dengan konsep terintegrasi pada lahan lahan potensial didataran tinggi dapat menjadi pilot project yang kedepannya akan berkembang menjadi kawasan peternakan seiring dengan perbaikan ekosistem dataran tinggi setahap demi setahap.

“Konsep tersebut selaras dengan focus pemerintah provinsi yang ingin menjadikan NTB sebagai sentra peternakan sapi di Indonesia melalui program strategis ” bumi sejuta sapi “, demikian Ungkap Darus.
Masih menurut Darus, sebagai pengejewantahan dari program swasembada daging Indonesia yang dicanangkan oleh pemerintahan pusat.
Jika pengembangan tersebut dilakukan, kedepan dataran tinggi akan kembali hijau oleh pohon atau tanaman buah serta dipenuhi oleh ternak yang melimpah sebagaimana sedia kala dimana jumlah populasi ternak didataran tinggi Kota Bima jauh melampaui jumlah populasi manusia yang ada di perkotaan.

Dengan demikian Kota Bima tidak hanya akan menjadi Kota swasembada daging tetapi menjadi Kota pengekspor daging karena memang permintaan pasar terhadap daging unlimitide, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran itu menjadi nyata bagi warga Kota Bima. (//arif)

Hacklink Hacklink Satış бэклинки casibom marsbahis casibom hacklink market marsbahis giriş vdcasino casibom casibom