Selasa (29/10/2019) suasana ruang utama DPRD kabupaten Bima menjadi saksi atas aksi yang dilakukan oleh Forum Pemuda peduli petani.
Forum inipun datang menggempur ruang sidang utama DPRD Kabupaten Bima dalam rangka mempersoalkan dan menggugat pengadaan bibit jagung senilai 17 milyar. Dan dalam pertemuan terswbut terjadi insiden pelemparan bibit jagung di depan empat pimpinan.
Sejumlah massa mengamuk mendesak Agar pimpinan DPRD Kabupaten Bima mengeluarkan rekomendasi untuk penarikan kembali bibit jangung yang di serahkan pada petani dan mengambil langkah hukum untuk masalah tersebut serta mereka mendesak Agar salah satu Kabid Mansur sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (ppk) turut bertanggung jawab.
Harapan semua Pihak yang hadir dalam audience tersebur Agar pimpinan DPRD Kabupaten Bima yang baru bisa bertindak secara proposional dan profesional serta berani mengambil Sikap tegas demi kepentingan rakyat.
Salah seorang Peserta Audience pada Bimantika.net menyebutkan bahwa usai pertrmuan tadi tidak memberikan kesimpulan apapun dari deadline waktu yang kami tawarkan yakni segera Pimpinan Dewan membuat rekomendasi dalam jangka waktu dua hari. “Audience yang dipandu langsung oleh Ketua Dewan Saudara Yandi sama sekali tidak tegas dalam mrngambil sikap” ungkapnya. Sejumlah peserta audience merasa kecewa berat karena mereka tidak mendapatkan jaeaban pasti pimpinan dewan. “Para Pimpinan Dewan Kabupaten Bima sepertinya sudah tifak mampu lagi bekerja untuk rakyat sehingga merekapun tidak mampu membuat rekomendasi agar Bibit Jagung itu segera di tarik kembali dari masyarakat, intinya pimpinan DPRD Kabupaten Bima tidak punya sikap untuk Pro pada Rakyat” ujar mereka.
Auidience dipandu oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bima yakni Yandi Selaku Ketua DPRD Kabupaten Bima, Yasin selaku Wakil Ketua dan Muhammad Aminutlah, SE selaku Wakil ketua (BNN-01)
Pemerintah Kabupaten Bima di bawah kendalli Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE kembali meraih Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018, di Hotel Aruna Sengigi, Selasa, 29/10/2019 di Mataram
Penghargaan ini telah diraih Pemkab Bima di bawah kendali Bupati Hj Indah Damayanti Putri, SE berturut-turut 4 (Empat) tahun, sejak tahun 2016 hingga 2019.
‘’Penghargaan ini diterima oleh Bupati Bima di Mataram didampingi Sekda Bima Drs. H. Taufik HAK, M.Si dan Kepala BPKAD Kab. Bima Adel Linggiardi, SE,’’ ujar Kabag Humas Pemkab Bima, M. Chandra Kusuma, AP.
Menurut Kabag Humas, selain Pemkab Bima yang juga mendapat penghargaan opini WTP itu adalah seluruh Kabupaten Kota se Propinsi NTB. Sebelum menerima penghargaan itu, seluruh Kepala Daerah se NTB di undang oleh Panitia dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kantor Perwakilan Propinsi NTB, untuk mengikuti seminar HORI ke 73 tahun 2019 dengan Tema Maju Bersama Menghadapi Tantangan.
Bupati Bima, kata Kabag Humas, menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh OPD –OPD dan juga masyarakat Kabupaten Bima atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintahan Dinda- Dahlan. ‘’Semoga kepercayaan ini tetap dijaga, tetap solid untuk melaksanakan tugas dan fungsi di tempat kita mengabdi,’’katanya. (/hpb)
Warga Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat Tentu Bangga atas prestasi yang diraih oleh Pemimpinnya. Berkali kali Bupati Bima Mendapatkan penghargaan, ini semua adalah bentuk prestasi gemilang yang ditaih oleh Bupati berkat daya juangnya.
Bupati Bima menerima penghargaan Top 45 inovasi pelayanan publik 2019
Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE kembali menerima penghargaan yang kesekian kalinya dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Bima, melalui inovasi “sentuh perempuan dengan simawar” kembali menerima penghargaan dari pemerintah pusat yang di serahkan oleh wakil presiden Dr. (H.C.) Drs. H.Muhammad Yusuf Kalla di Istana Wakil Presiden RI pada hari Selasa (15/10) sebagai top 45 pada kompetisi inovasi pelayan publik (KIPP) Tahun 2019.
Bupati Indah Dhamayanti Putri, SE mengatakan bahwa menerima penghargaan ini merupakan yang kedua dalam kompetisi ini, dimana sebelumnya Bupati menerima penghargaan Top 99 inovasi pelayan public pada Agustus 2019 lalu di Kota Semarang oleh Menteri PAN RB.
Penghargaan ini lanjut beliau (Dinda – Red) di terima oleh 45 inovasi yg terseleksi dari top 99 inovasi. 45 inovasi ini yg terdiri dari delapan inovasi dari kementerian, empat inovasi dari lembaga negara, lima inovasi dari pemerintah Propinsi, enam belas inovasi dari Kabupaten, sembilan dari Pemerintah Kota, serta 1 inovasi dari BUMN.
Dengan masuknya Pemerintah Kabupaten Bima dalam top 45 inovasi, pada tahun Anggaran 2020 pemkab bima menerima dana insentif daerah (DID) sebesar Rp. 7,6 miliar. Dan Dari 45 top inovasi tahun 2019 selanjutnya Instansi yang berpartisipasi pada KIPP 2019 juga berkesempatan mengikuti kompetisi tingkat dunia, yaitu The United Nations Public Service Awards (UNPSA) diselenggarakan PBB yang dilaksanakan pada tahun 2020. Ujarnya. (//hms)
Kisruh izin usaha Salah satu air dalam kemasan Kota Bima kini mendapatkan kejelasan secara rinci dari pihak Perizinan Propinsi NTB.
Akhir akhir ini ada desakan dari masyarakat Kota Bima terkait dengan air dalam Kemasan Merk “Asakota” tersebut tidak memiliki izin operasional. Bahkan warga mempertanyakan sejumlah regulasi yang mereka anggap diabaikan oleh salah salah satu perusaan air dalam kemasan tersebut.
Hasil Investigasi dari Media Bimantika Online bahwa Air dalam kemasan “Asakota” memiliki Izin resmi dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) NTB atas nama CV. Hilal. Hal ini disampaikan langsung oleh pihak BPMPT Propinsi NTB, Ady Bohari yang dikonfirmasi langsung oleh Wartawan Bimantika melalui Saluran WhatsAp nya pada hari selasa (15/10/2029)
Menurut Ady Bohari bahwa Pihak BPMPT bahwa urusan perizinan terkait dengan air dalam kemasan adalah kewenangan Pemerintah Kota Bima melalui BPMPT Kota Bima. “Kalau bicara urusan air dalam kemasan itu adalah kewenangan dari BMMPT Kota Bima” ujar Ady Bohari.
Namun menurut Ady bohari bahwa ada kewenangan Propinsi atas izin Pengeboran serta izin pemanfaatan air tanah. Kedua izin ini menurutnya sudah di penuhi oleh CV. Hilal.
“Pihak kami di Propinsi memberikan izin pengeboran dan izin pengeloaan air dalam tanah, bukan pada wilayah izin usahanya.
Lanjutnya bahwa Air Asakota yang beredar di kota Bima tersebut secara resmi memiliki izin pengeboran dan izin pemanfaatan air tanah. “Yang mengajukan izin itu CV. Hilal dan Pemohonnya saat itu Ibu Elly” terang ady Bohari.
Walau demikian, salah seorang warga kota bima mempertanyakan kemasan dos air asakota tersebut yang bertuliskan Air asli Pegunungan padahal itu adalah air bor dalam tanah wilayah kota bima. “Itu bukan air dari pegunungan melainkan air dalam tanah yang ada di wilayah kota Bima” ujarnya. (//mam)
Minggu 6/10/ 2019, Bertempat di Ruang VIP Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Hj. Indah Dhamayanti bPutri beserta jajaran menyambut secara langsung kedatangan 50 warga Bima terdampak konflik Papua yang dipulangkan ke tanah leluhur dengan menggunakan pesawat komersial . Kepulangan 50 warga atas fasilitasi Pemkab. Bima tesebut diawali dengan pemeriksaan kesehatan guna memastikan kondisi kesehatan mereka apakah dalam kondisi prima atau tidak. Rasa haru dan ungkapan terimakasih yang sangat mendalam disampaikan segenap warga kepada Umi Dinda atas kerja keras dan ketulusan Pemkab. Bima mengurus dan memfasilitasi warga sejak masa evakuasi hingga pemulangan ke tanah kelahiran.
Dalam sambutannya, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT bahwa seluruh keluarga yang dipulangkan pada gelombang pertama telah tiba dengan aman dan selamat. Bupati Bima menitip pesan kepada segenap warga agar menghadapi cobaan ini dengan sabar dan tawakkal; menjadikan semua itu sebagai pengalaman berharga serta dipetik hikmahnya untuk makin menebalkan tekad menata hidup menjadi lebih baik pada masa – masa selanjutnya. Bupati Bima juga menginstruksikan kepada OPD terkait diantaranya Dikbudpora agar memastikan dengan segera anak-anak warga terdampak konflik Papua tetap memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikannya pada sekolah-sekolah terdekat di kediaman masing – masing. Dinas Dukcapil diinstruksikan untuk memfasilitasi pengurusan Adminduk, Dinas Kesehatan diinstruksikan untuk memastikan kondisi kesehatan para warga setelah sampai ke kediaman masing-masing, Dinas Sosial diinstruksikan agar memastikan 50 orang warga tersebut samapai ke kampung halaman masing-masing dengan aman dan selamat.
Setelah disambut di ruang VIP Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, 50 warga sebagaimana dimaksud dihantar ke kampunghalaman masing – masing dengan menggunakan mobil yang telah disiapkan. (/hms)
Bima, BimaNtika.Net – Sumarni.S,Pd dirinya Setelah mengikuti tahapan dan proses penetapan Cakades hingga dilakukan pengundian Nomor Urut bagi peserta Cakades yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, Sumarni.S,Pd mendapatkan Nomor Urut 3 pada saat berlangsungnya kegiatan Pengundian Nomor Urut tersebut pada hari Jum’at 20 September 2019 di Aula kantor Desa Dena pada pekan waktu bulan kemarin, Kini Sumarni. S,Pd yang merupakan salah satu Cakades Dena Nomor Urut 3 menggelar Penancapan Baliho Calon Kepala Desa Dena Sumarni, S.Pd nomor urut 3, Pada berlangsungnya pemasangan Baliho terlihat bentuk antusiasme para Tim dan relawan untuk menuju di halaman kediaman rumah salah satu simpatisan Sumarni, S.Pd di lingkungan wilayah Dusun 03 Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sekitar Pukul 09.00 Wita hari Sabtu 5 Oktober 2019.
Suharto dirinya selaku Ketua Tim maupun Relawan Sumarni Cakades Dena nomor urut 3 (Tiga) saat dikonfirmasi Media ini menjelaskan bahwa dalam rangka pemasangan Baliho cakades ini pada lingkungan wilayah dusun 3 (tiga) berdasarkan hasil sesuai bentuk kesepakatan bersama Ibu Sumarni selaku Cakades Dena beserta Tim dan Relawan maupun seluruh simpatisannya baik dari simpatisan pihak laki-laki dan simpatisan dari pihak gender/perempuan,”Jelasnya.
“Menurutnya yang mana dusun 3 (Tiga) ini merupakan lingkungan tempat kelahiran orang tua Cakades Dena ini, Dengan itulah yang menjadi sebuah dasar pertimbangan sehingga Pemasangan Baliho dimulai pada tempat wilayah lingkungan ini yang juga akan dilakukan pada tempat wilayah lingkungan lainnya,”ujarnya.
Dalam kepribadian Sumarni lebih lanjut dikonfirmasi oleh Media Online ini menyebutkan bahwa dirinya ikut pada Kontestasi Pilkades Serentak ini, dengan
Langkahnya maju menjadi sebagai Calon Kades Dena semata-mata dalam dirinya ingin membangun Desa Dena tempat dirinya dilahirkan dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya, Dan juga modal kepercayaan seluruh lapisan masyarakat Dena yang selalu memberikan do’a dan mendukungnya. Dirinya selaku Calon Kades Meminta do’a dan dukungan dari seluruh masyarakat maupun seluruh lapisan masyarakat Desa Dena untuk memilihnya. “Kami Memohon Do,a dan Dukungan Masyarakat Desa Dena” Ujar Suharto TIM Sumarni.
Sosok Sang Perempuan yang santun dan berjiwa Sosial maupun Sosok bisa Tua Bisa Muda ini tidak akan terlalu mengedepankan mengumbar umbar sebuah bentuk janji janji politik yang lebih pada masyarakat Dena, Justru dirinya mengatatakan bahwa dirinya akan berdasarkan visi dan misinya ketika nantinya Allah SWT meridhoi jadi kepala Desa Dena untuk Priode tahun 2020-2025, Dirinya mengucapkan bentuk rasa apresiasi berterima kasih pula kepada seluruh warga masyarakat Desa Dena setempat tersebut Dirinya tidak bisa menyebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan, saran, masukan serta kritikan yang membangun, Dirinya menyadari tak ada gading yang tak retak, Seindah apapun sebuah rencana, sebaik dan sebagus apapun Visi dan Misi sebagai bentuk program kegiatan kedepanya ketika jadi Kades, tanpa adanya dukungan dari masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka niat baik tersebut tidak berjalan seindah yang diharapkan, oleh hal demikian dirinya sangat mengharapkan dukungan semua pihak dan kerjasama yang membangun dalam menjalankan Amanah ketika nantiya, Amiin Ya Rabbal Alamiin,
Sementara itu Sumarni selaku Cakades nomor urut 3 menyatakan bahwa dirinya pada pasca gagal dan tidak lolosnya dalam rangka seleksi Perangkat Desa Dena untuk mengikuti seleksi jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) tahun2017, Dirinya telah berkomitmen dari awal untuk niat maju ikut serta dalam kontestasi Pilkades serentak pada tahun 2019 yang akan diselanggarakan tanggal 16 Desember mendatang,”Ungkapnya.
Atas kerja dan upaya keras yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima, Andi Sirajuddin seluruh warga Bima yang “mendapat musibah” di tanah wamena kini mendapat titik terang untuk kembali ke tanah kelahiran mereka di Bima Nusa Tenggara Barat. Sungguh luar biasa upaya dan ikhtiar yang dilakukan oleh Andi Sirajudin dan seluruh staff Dinas Sosial Kabupaten Bima. Dirinya pada Bimantika.net Kamis (3/10/2019) menyebutkan bahwa uapaya memulangkan warga Bima di Wamena tersebut adalah tidak terlepas dari upaya Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri dalam.memberikan tugas dan perintah kepada kami sebagai bawahannya. “Berkat doa masyarakat Bima secara keseluruhan dan atas Perintah Bupati Bima, tentu kami melakukan semua ini dengan tuntas” ujar Andi.
Lanjut Andi bahwa 77 orang Warga Bima akan dipulangkan pada Hari Minggu dan Hari senin.
“Insya Allah mereka akan dipulangkan pada Hari minggu 6 oktober sebanyak 49 orang dan hari senin 7 oktober sebanyak 28 orang” tandasnya.
Warga bima yang akan dipulangkan oleh Pemkab Bima saat ini sedang bersama dengan sejumlah pejabat lingkup Dinas Sosial kabupaten Bima. “Ada Kabid dan beberapa orang staf dinas sosial yang akan menemani mereka kembali ke Bima” ujar Andi. (//mam)
Upaya koordinasi Pemerintah Kabupaten Bima dalam penanganan masyarakat Bima yang terimbas konflik di Papua kian optimal, terus menerus dilakukan dengan harapan adanya hasil maksimal.
Perkembangan terakhir hasil koordinasi menghantar Direktur Bencana Sosial Kemensos hari ini bertemu langsung dengan Ketua dan Anggota Paguyuban Bima di Jayapura; juga pada hari ini ada 10 Warga Bima di Wamena yang di Evakuasi ke Jayapura.
Untuk masyarakat Bima selama di tempat pengungsian sudah disiapkan akomodasi dan konsumsi yang layak.
Perkembangan terkini Warga Bima Hari ini sudah terevakuasi 20 orang warga Bima dari Wamena ke Jayapura. Sisa 17 orang, akan di upayakan untuk di evakuasi besok pagi.
Setelah proses evakuasi selesai sepenuhnya dan telah terkonsentrasi di Jayapura, selanjutnya Pemkab. Bima yang didukung penuh dari pihak terkait akan berupaya maksimal memulangkan para korban kembali ke kampung halaman masing-masing.
Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE berharap proses ini dijauhkan dari halangan dan kendala hingga seluruh warga Bima di Papua dapat kembali bersama handai taulan dalam keadaan aman dan selamat. “Semoga Proses ini berjalan sesuai rencana dan tentunya diharapkan tidak ada kendala dan masalah yang berarti sehingga warga kita bisa merasakan dan menikmati keamanan dan kenyamanan” ungkap Bupati. (//mam)
Ketua DPRD Kabupaten Bima Periode 2019-2024, Muhammad Putera Ferryandi , S. Ip usai pelantikan rabu (25/9/2019) menyebutkan bahwa dirinya selaku Ketua DPRD kabupaten Bima akan lanjutkan harmonisasi kinerja kedua lembaga Eksekutif dan Legislatif untuk membangun Bima secara utuh.
Dae Yandi sapaan akrab Ketua Dewan Termuda se Indonesia ini menyebutkan bahwa sesungguhnya lembaga Dewan selaku representasi seluruh rakyat adalah bermitra sejajar dengan pemerintah sehingga perlu adanya kerja sama dan sinergitas dalam menciptakan Sebuah Pembangunan yang berkelanjutan.
Lanjut Dae Yandi bahwa sesungguhnya 45 Anggota Dewan hasil Pemilu April 2019 lalu memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal membangun kemaslahatan masayarakat, membangun kesejahteraan rakyat. “Tugas yang kita emban cukup berat sehingga membutuhkan kerja sama dan sinergitas dari berbagai elemen utamanya elemen masyarakat” ungkapnya.
Mengawali tugasnya sebagai Pimpinan Dewan sementara, Dae Yandi pun menyebutkan bahwa selanjutnya akan memfasilitasi terbentuknya Pimpinan Dewan Definitif dan perangkat dewan lainnya seperti Fraksi dan Komisi, serta perangkat pendukung Dewan lainnya. “Semoga kami bisa laksanakan amanah ini sebaik baiknya” ungkap Dae Yandi.
Sementara itu Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dalam sambutannya saat acara Pelantikan mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya 45 orang anggota DPRD Kabupaten Bima sembari menyebutkan bahwa dirinya berkeyakinan bahwa 45 orang anggota DPRD Kabupaten Bima yang dilantik akan mampu menjadi wakil rakyat yang insya Allah akan berbuat dan bekerja maksimal untuk rakyat kabupaten Bima.
“Saya berkeyakinan bahwa 45 anggota dewan yang terhormat insya Allah akan mampu berkarya dengan baik dan memiliki itikad yang baik dalam membangun bersama Kabupaten Bima” Ujar Dae Dinda sapaan akrab Bupati Bima yang juga Ibu Kandung dari Ketua DPRD Kabupaten Bima periode 2019-2024. (//mam)
Selain mendengarkan pengantar dan arahan dari Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala DP3AP2KB dan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Bima,Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Kabupaten Bima yang berlangsung Selasa (24/9) di Ruang Rapat Bappeda juga membahas peran instansi terkait dalam pencapaian 24 indikator Kabupaten Layak Anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak ada lima kluster yang harus diwujudkan yaitu, Kluster hak sipil dan kekebasan, Kluster Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan Kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan. Dua Kluster lainnya adalah pendidikan tenaga dan waktu luang dan kegiatan budaya serta kluster perlindungan khusus. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Hj. St. Romlah, S.Sos MM, yang memaparkan topik mewujudkan kabupaten Bima Sebagai Kabupaten Layak Anak menjelaskan beberapa tahapan kegiatan yang akan dijabarkan.
"Ada lima kluster upaya perlindungan anak yang ditujukan untuk mewujudkan "Indonesia Layak Anak (IDOLA) tahun 2030 mendatang. Tahapan tersebut dimulai dengan pembentukan Provinsi Layak Anak (PROFILA) yang ditindak lanjuti dengan pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pembentukan Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) hingga Keluarga Ramah Anak akan menjadi titik berat agar hak-hak anak dapat dipenuhi". Tandasnya. Dari aspek regulasi, sudah ada Perda dan Perbup nomor 42 tahun 2018 tentang KLA sebagai payung kegiatan. Namun yang perlu didorong secara kelembagaan adalah pentingnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak". Ungkap Romlah. Rakor Gugus KLA tersebut dibuka oleh Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos, M.Ap dan turut dihadiri Ketua LPA Kabupaten Bima Hj. Rostiati Dahlan S.Pd dan Kepala DP3AP2KB Drs. Aris Gunawan, M.Si dan pejabat eselon III dan eselon IV lingkup Kabupaten Bima.
