Category: Pemerintahan

Bimantika.net

Sekjan Aliansi penjuang integritas NTB, Iwan mengharapkan pada Walikota Bima agar menyeleksi ulang Keberadaan kepala Dinas Perhubungan Kota Bima.

Menurutnya, Dinas perhubungan kota bima. Mulai dari kepala dinas sempai kepala bidang satupun tidak ada di ruangan nya.
Yang ada hanya satu dua Orang staf yang ada di kantor tadi sekitar jam 02:00 sampe jam 03:00

“Pak wali kota bima yang kami banggakan. Tolong di atensi khusus ini dinas yang sangat tidak produktif” ujarnya.

Dirinya Memint ijin pada pak walikota sebagai pengatur kebijakan ASN di kota bima.
“Tolong di atensi khusus ini dinas perhubungan kota bima.. Kita datang kekantor perhubungan kota bima untuk mengklarifikasi terkait mobil yg tidak layak dipakai yang berada di pelabuhan sampe saat ini masih saja keluar masuk di pelabuhan. Dan persoalan lampu merah di setiap jalan banyak yang tdak aktif. Belum lagi persoalan parkir liar di sepanjang jalan di kota Bima…bahkan banyak persoalan yang kita kantongi urusan dinas perhubungan sa’at ini…mhon di panggil kepala dinasnya pak pak wali kota” harapnya.

Iwan merasa bahwa dinas perhubungan kota bima setengah hati membantu kebijakan kekuasaan LUTFI-FERI
(BNN-01)

Bimantika.net

Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri, SE mengaku program yang dicanangkan BPN sangat membantu Pemerintah Daerah, menerbitkan kembali sertifikat aset milik Pemkab Bima. Hal tersebut ditegaskan Dae Dinda Sapaan Akrab Bupati Bima, ketika pihaknya dengan mudah mendapatkan kembali data-data aset daerah yang terbakar, akibat musibah terbakarnya Kantor Pemkab Bima, tahun 2011 lalu.
‘’Alhamdulillah beberapa program BPN sangat membantu Pemerintah Daerah, dalam penerbitan kembali sertifikat aset milik Pemkab Bima. Bank data arsip itu sangat membantu kami,’’ungkap Dae Dinda, melalui Kabag Humas Setda Bima, M Chandra Kusuma, Ap, Jum’at (13/12).
Menurutnya, BPN juga telah menyelesaikan konflik tanah dan batas-batas wilayah. Secara khusus Umi Dinda menyampaikan rasa terima kasih kepada Kakanwil NTB, karena sebagian bukti kepemilikan aset Pemkab Bima masih bergantung pada data yang dimiliki oleh BPN.
‘’Banyak sekali Pemkab Bima mendapatkan bantuan dari BPN. Terimakasih atas dukungan yang sudah diberikan kepada seluruh masyarakat,’’imbuhnya. (hMs//BNN-01)

Bimantika.net

Songsong peringatan Hari Ibu ke-91 tanggal 22 Desember 2019 mendatang, Perkumpulan Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD) Bima bermitra dengan Seknas FITRA, KOMPAK dan Pemerintah Kabupaten Bima Kamis (12/12) mengadakan Dialog Interaktif Praktik Baik Peran Perempuan dalam Mewujudkan Pembangunan Desa di Ruang Rapat Bupati Bima
Sejumlah Narasumber yang dihadirkan untuk menggali kiprah masing-masing pihak dalam pembangunan daerah, yaitu Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, sebagai pembicara kunci tentang Peran dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Desa dan Camat Bolo Mardiana SH memaparkan tema Fungsi Fasilitasi Kecamatan dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Desa.

Bupati Bima dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah masih perlu didorong. “Perempuan harus mempunyai SDM yang numpuni agar bisa berkiprah dan dikenal serta diakui keberadaanya,” terang Umi Dinda.

Menyoal eksistensi perempuan dalam lembaga perwakilan dan instansi pemerintah, kata dia, harus memilih perempuan yang mampu bekerja dan menyuarakan kepentingan perempuan.

Narasumber lainnya, Laily Ramdhani, S.STP., Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, DP3AP2KB Kabupaten Bima memaparkan program-program Fasilitasi dan Penguatan Perempuan Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa.

Juga Raani Wahyuni, ST. MT. M.Sc., Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima yang menyajikan materi Refleksi Impelementasi Kesetaran gender dan inklusi sosial (Gender equity and social inclusion/GESI) dalam Mewujudkan Pembangunan Desa.

Tidak ketinggalan, perwakilan desa juga dihadirkan yaitu Nur Emi, Perwakilan Perempuan Disabilitas Desa Nggembe, Refleksi Keikutsertaan Keterwakilan Perempuan Disabilitas dalam Kegiatan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) dan Sri Hardiningsih, Anggota BPD Keterwakilan Perempuan Desa Nggembe membahas topik “Tantangan BPD Keterwakilan Perempuan dalam Mewujudkan Pembangunan Desa”.

Dialog bertema “Perempuan Bima Berdaya, Indonesia Maju tersebut dipandu  Safriatna A.Ch tersebut turut dihadiri Koordinator KOMPAK NTB Anja Kusuma dan Koordinator Seknas FITRA NTB Badiun (GA/BNN-01)

Bimantika.net
         
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Bupati Kabupaten Bima, Indah Dhamayanti Putri, SE dan Wali Kota Bima, H. M. Lutfi dan para relawan melakukan penanaman pohon cemara laut dan mangrove, Minggu (08/12/2019). 


           Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima yang letaknya berada di kawasan Teluk Bima. Penanaman tersebut digelar dalam rangka Gerakan Save Teluk Bima dan Jambore Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang digagas Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima. 
           Hadir juga pada kegiatan itu para Asisten Gubernur NTB, yaitu Asiten Bidang Pemerintahan dan Kesra Dra Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Ridwan Syah, M.Sc.MT.MM, dan Asisten Administrasi dan Umum, Ir. Hj. Hartinah, MM.
          Wakil Gubernur mengatakan bahwa penanaman pohon tersebut merupakan orientasi bagaimana menjadikan Kabupaten dan Kota Bima serta NTB secara umum berada pada level tangguh bencana.
          "Kita ingin ke depan, semua desa kita tangguh bencana," ungkap Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi itu.
        Ia memuji Bupati dan masyarakat Kabupaten Bima yang memiliki komitmen tinggi terhadap lingkungan mulai dari anak-anak hingga orang tua. Umi Rohmi terus mendorong seluruh masyarakat untuk peduli pada lingkungan serta tidak perlu berkecil hati atas apa yang telah terjadi pada lingkungan selama ini. Yang perlu dilakukan ke depan adalah terus memperbaiki lingkungan.
          "Perlu diingat bahwa memperbaiki lingkungan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan," katanya.
         Bupati Bima menyampaikan  "Musibah yang terjadi selama ini memberi pelajaran dan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya reboisasi bagi lingkungan. Ini katanya, bertujuan untuk membangun kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana.
        "Kita ingin membangun partisipasi semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana seperti edukasi kebencanaan, evakuasi mandiri, latihan kesiapsiagaan dilakukan oleh individu keluarga," jelasnya.
           Dae Dinda, sapaan akrab Bupati Bima itu mengajak semua pihak, mulai dari anak-anak hingga orang tua untuk menjaga alam dengan menanam. "Kita jaga alam, alam jaga kita," tutupnya.

( BNN-01//TKPD)

                  
Bimantika.net

Setelah sehari sebelumnya dilakukan prosesi pembukaan Jambore Pengurangan Resiko Bencana (PRB),  Minggu (8/12) Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE bertindak sebagai pembina Apel Siaga Bencana yang dihelat di  So Wadu Pa'a Desa Kananta  Kecamatan Soromandi.
         Pada Apel Siaga yang juga dihadiri Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat  DR. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd  dan Wali Kota Bima H.M Lutfi, SE unsur FKPD, perangkat daerah, instansi vertikal dan organisasi terkait penanggulangan bencana tersebut, Bupati memaparkan dampak ketika bencana terjadi.
              "Tidak bisa dipungkiri, intensitas dan kompleksitas bencana di era modern ini telah banyak menimbulkan korban jiwa,kerusakan dan kerugian yang besar,serta sangat mengganggu aktifitas,dan produktifitas, baik untuk keberlangsungan dunia usaha dan kehidupan masyarakat. 
             Selain itu, bencana dalam skala yang luas dapat menghambat pembangunan. Karena itu, program Pengurangan Resiko Bencana menjadi sesuatu yang penting untuk dilaksanakan". Jelas Bupati.
           Ditambahkan Bupati, gambaran dampak bencana tersebut memberikan logika penting bahwa mari kita berinvestasi kepada kesiapsiagaan pra-bencana agar dampak bencana yang timbul dapat ditekan, dampak ekonomi bisa lebih diminimalisir, dan tentunya tindak mengganggu keberlangsungan usaha dan mata pencaharian masyarakat". Katanya.
            Menyinggung kegiatan Jambore PRB, kegiatan yang dirangkaikan apel siaga bencana, pelatihan relawan serta simulasi penanggulangan bencana ini menjadi sangat strategis dalam rangka menyatukan persepsi dan koordinasi dalam penanggulangan bencana.
              Kesiapsiagaan merupakan modal yang sangat penting dalam menghadapi bencana, mulai lingkup terkecil yaitu lingkungan keluarga,komunitas,sekolah,lembaga pemerintah atau swasta atau lembaga usaha.
                 "Demikian halnya dengan kegiatan  penanaman pohon, menjadi hal mutlak untuk menghijaukan kembali alam kita sehingga nantinya dapat meminimalisir dampak bencana yang akan terjadi. Sekaligus menjadikan momentum untuk memberikan pembelajaran dan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya reboisasi bagi lingkungan kita". Ungkap Bupati IDP.
          Usai pelaksanaan apel, Wakil Bubernur bersama  Bupati Bima, Walikota dan para peserta melakukan kegiatan penanaman kembali "Save Teluk Bima dan penyerahan secara simbolis Bibit Cemara Laut, Mangrove dan Sawo. (BNN-01//BPBD)

BPBD)

Bimantika.net

Selama dua hari Sabtu dan Minggu (7-8 Desember) sebanyak 30 unit kerja terkait lingkup pemerintah daerah, instansi vertikal dan organisasi kepemudaan mengikuti Jambore Pengurangan Resiko Bencana (PRB) digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Bima yang dipusatkan di So Wadu Pa’a Desa Kananta Kecamatan Soromandi.
Kepala BPBD Kabupaten Bima yang diwakili Kabid Penanganan Bencana dan Kebakaran Muhammad Gunawan, S.Si Sabtu (7/12) dalam sambutannya pada pelaksanaan Apel Gabungan Persiapan PRB yang di ikuti peserta dari OPD,TNI/POLRI, Kecamatan Desa dan Ormas memaparkan, Kabupaten Bima tercatat sebagai daerah yg beresiko tinggi terhadap bencana yang berada dalam kawasan cincin api (ring of fire) dan juga memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana.
Beragam bencana di era modern telah banyak menimbulkan korban jiwa, kerusakan dan kerugian yang besar, mengganggu aktifitas dan produktivitas, baik utk keberlangsungan dunia usaha dan kehidupan bermasyarakat”.
Oleh karena itu lanjutnya, “pada kesempatan ini kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh peserta untuk turut serta membantu persiapan Pra-bencana agar dapat ditekan timbulnya bencana yang akan terjadi.
Jambore PRB diharapkan dapat memperkuat kapasitas kesiapsiagaan agar masyarakat dapat mengenal ancaman resiko di lingkungannya melalui kegiatan Relawan dan Simulasi Bencana”. Jelasnya.
Pasca Jambore Pengurangan Resiko Bencana, akan terbangun membangun kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana dengan cara membangun Partisipasi semua pihak terkait”. Tutupnya.
Pelaksanaan Jambore ditandai dengan pemasangan topi dan tanda pengenal peserta.

(BNN-01 //TKPD)

Bomantika.net

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri ,SE menegaskan, tetap komit dan konsisten membangun infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemkab Bima. Selain itu, menurut Umi Dinda yang menjadi kewenangan Propinsi pun tetap diperhatikan dan berkoordinasi dengan pihak propinsi karena berada di wilayah Kabupaten Bima.

‘’Untuk kemaslahatan masyarakat Bima kita tetap bangun. Yang belum sempat terpenuhi tahun ini dan tahun kemarin kita lanjut tahun 2020,’’ujar Kabag Humas Setda Bima, M Chandra Kusuma, AP menanggapi sinyalemen dari salah seorang Anggota DPRD beberapa waktu lalu. Dijelaskannya, yang menjadi tunggakan tahun kemarin akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2020. Semua jalan sebagai penghubung antar Desa dan Dusun di wilayah yang dinilai masih terisolir semua sudah terbuka aksesibilitasnya. ‘’Dari tahun ke tahun kita komit membangun dan sudah banyak,’’lanjutnya.

Menurut Kabag Humas, tahun 2017 dengan pagu anggaran satu miliar, Pemerintah telah melakukan peningkatan jalan pada ruas jalan Rupe- Kalodu, pelebaran rabat beton dari sta 2+500 – 3+250. Untuk galian dan sirtu 3+250-4+150. Selain aspal Hot Mix juga dilakukan pelebaran cor badan jalan Rupe-Kalodu sepanjang 800 M.
Masih Tahun yang sama, dengan pagu nilai 1.042.000.000, pemerintah mengerjakan Timbunan badan jalan ruas Rupe-Kalodu (sirtu) 850m, Pemasangan dua unit gorong-gorong dan galian pelebaran untuk perbaikan trase jalan Rupe-Kalodu sepanjang 760 M. Mengaspal (Hot mix) Sondo-Rontu sepanjang 900m dengan total anggaran Rp. 901.562.646.16

Kemudian, tahun 2019 Pemerintah telah mengaspal Hot Mix jalan Talabiu-Dore, Ntonggu-Waduramba, Rada-Doridungga, Wora Luar-Wora Dalam juga Desa Maria-Riamau Kecamatan Wawo tuntas dihotmix. ‘’Akses jalan ke Desa Nggelu Kecamatan Lambu sudah tuntas dihotmix pada tahun 2016 lalu. Total penanganan aspal 9,95 km sampai ujung kampung,’’kata Kabag. Dijelaskannya, yang disebutkan oleh Anggota DPRD tersebut telah tertangani. Hanya saja kita pun harus juga menangani wilayah-wilayah lain di Kabupaten Bima. Bahkan untuk jalan Tangga Baru- Sarae Ruma, Bupati Bima telah bersurat kepada Menteri PUPR agar dapat ditangani oleh Kementerian sebagai bagian program penugasan mereka.

Sebagai program lanjutan. Tahun 2020 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang jalan, Pemkab Bima akan melanjutkan Pemeliharaan Berkala Jalan Sondo-Pantai Rontu Kecamatan Monta. Kecamatan Sape lanjutan Bugis – Gusu, Juga di Kecamatan Ambalawi Peningkatan Jalan Mawu Luar dan Mawu Dalam. Di Kecamatan Palibelo, Penanganan Jalan Teke dan Ntonggu. Kemudian di Kecamatan Bolo, Pemeliharaan Berkala Jalan Sondosia-Palisondo.
Di Kecamatan Woha, akan dilakukan Peningkatan jalan Pandai-Risa. Kecamatan Belo dilakukan pemeliharaan berkala jalan Tente-Ncera. Selain itu juga melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Pemkab Bima juga akan merehab jembatan di Desa Tangga Baru Monta Dalam, membangun jembatan gantung di Dusun Palisondo Desa Sondosia dan pemeliharaan berkala ruas jalan Desa Sumi yang merupakan akses utama bagi masyarakat di kecamatan Lambu‘’Jadi tidak benar kalau Pemkab Bima dinilai gagal membangun infrastruktur jalan,’’imbuhnya. Pemerintah kata Chandra, selalu mengalokasikan anggaran di setiap tahunnya, untuk perbaikan dan peningkatan jalan dan jembatan. Diutamakan yang memang dinilai vital bagi masyarakat. Ia meminta kesabaran semua pihak karena tidak semua bisa di penuhi. Yang tahun kemarin belum sempat dipenuhi nanti tahun 2020 dilanjutkan. (Kerjasama BNN dan Humas Pemkab Bima)

Bimantika.net

Jambore Pengurangan Resiko Bencana (PRB) tingkat Kabupaten Bima, akan dilaksanakan di Desa Kananta Kecamatan Soromandi. Jambore ini mengambil tema ‘Save Teluk Bima’, direncanakan akan dibuka Wagub NTB, dilaksanakan dua hari, dari tanggal 7-8 Desember 2019.
Selain Wagub NTB, Jambore yang bermitra dengan NGO INSPIRASI itu, juga dihadiri Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, Wakil Bupati Bima H Dahlan HM Noer, Pimpinan DPRD Kab.Bima dan Walikota Bima, HM Lutfi SE.
Kabag Humas Setda Bima, M Chandra Kusuma, Ap, menyatakan Jambore dilakukan sebagai langkah Mitigasi Non Struktural yang dilakukan Pemkab Bima. Untuk meningkatkan kesadaran dan ketangguhan menghadapi bencana. Agenda yang akan dilakukan saat Jambore yakni Kegiatan Apel Siaga, Simulasi, Pelatihan dan Penghijauan.
‘’Kegiatan ini kerja sama dengan NGO INSPIRASI didukung oleh BUMN, unsur relawan se Kabupaten Bima,’’ungkap Kepala Pelaksana BPBD Kab Bima Aries Munandar ST, MT, dikutip Chandra, Kamis (5/12).
Menurutnya, yang ikut berperan mendukung kegiatan itu adalah Instansi vertikal dan stake holder sebagai mitra BPBD Kabupaten Bima. Seperti TNI, Polri dan Relawan Tangguh Bencana sebagai binaan BPBD.
Aris Munandar, kata Kabag Humas, menegaskan bahwa Jambore tersebut direncanakan menjadi agenda tahunan Pemkab Bima. Sebagai bentuk kepedulian terhadap Pemberdayaan dan Menjaga Lingkungan Hidup. Sesuai dengan slogan BPBD ‘Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita. (Humas Pemkab Bima)

Bimantika.net

Pertemuan Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Perangkat Daerah Kabupaten Bima berlangsung Kamis (5/12) di Aula DP3AP2KB diikuti 25 peserta dari beberapa perangkat daerah terkait membahas beberapa aspek penting antara lain pentingnya prioritas perencanaan dan penganggaran berwawasan gender. Karena itu perangkat daerah terkait dapat meningkatkan jumlah kegiatan yang memprioritaskan PUG

      Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bima Drs. Aris Gunawan, M.Si dalam arahannya memaparkan, terkait capaian pemberdayaan perempuan dan anak, Kabupaten Bima telah meraih beberapa penghargaan baik di tingkat provinsi maupun nasional sebagai bukti otentik capaian. Hal itu bukan segalanya, namun ini membuktikan pentingnya kerjasama dalam pengarus utamaan gender.

Kepala Bappeda selaku Ketua Pokja PUG yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc dalam pengantarnya mengatakan, PUG merupakan sebuah strategi pembangunan agar lebih berpihak kepada kaum perempuan karena pada prinsipnya peran laki-laki dan perempuan sama dalam pembangunan.
“Pada level paling bawah, yang terpenting adalah bagaimana membuat perempuan memahami dirinya. Masyarakat Bima berada pada lingkungan “patriarki” dimana garis kendali dan akses terhadap sumber daya itu berada di tangan laki-laki.
Karena itu, pemberdayaan perempuan diarahkan pada penguatan peran perempuan dan PUG hadir tidak bermaksud untuk menyaingi atau melawan eksistensi laki-laki tetapi untuk menyeimbangkan kolaborasi antara laki dan perempuan”. Jelas Raani.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Laily Ramdani, S.STP mengharapkan agar semua perangkat daerah terkait dapat meningkatkan jumlah kegiatan yang memprioritaskan PUG. Ke depan, perangkat daerah yang belum merealisasikan PUG akan terus didampingi”. Ungkapnya.
“Regulasi tentang PUG dan perencanaan dan penggaran yang responsif gender (PPRG) yang ada diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pengarus utamaan gender. Intinya, perlu digarisbawahi adalah kegiatan yang terkait dengan PUG dan PPRG bukan merupakan program DP3AP2KB tetapi merupakan kebijakan pemerintah daerah yang harus ditindak lanjuti semua perangkat daerah terkait”. Tandas Laily.
(BNN-02//tkpd)

Bimantika.net

Ada yang aneh di lingkup Dinas Dikpora Kabupaten Bima, anehnya adalah saat beberapa media konfirmasi berita terkit kerusakan parah sekolah tersebut saling lempar tanggung jawab antara Kadis dan kabid Dikdas. Untuk diketahui bahwa Dari 6 ruangan kelas Sekolah Dasar Negeri Inpres Pela, seluruhnya tidak berfungsi untuk proses kegiatan belajar mengajar (KBM), na nbmun hanya 1 rungan yang keadaanya baik, sisanya mengalami kerusakan.

Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Pela Ibrahim,S,Pd pada media mengatakan, kondisi gedung sekolah yang dipimpinya cukup parah untuk 5 (lima) ruangan kelas, ungkapnya. Senin (2/12/2019)
“Ada atapnya yang sudah bocor, termasuk gedung-gedung yang juga telah mengelupas”
Ini tentu menjadi Atensi khusus Dinas Dikpora dalam mengemban tugasnya mencerdaskan Kehidupan Bangsa.
Kalau Dinas Dikpora tidak peka melihat ini maka akan terjadi sekolah yang tidak bisa dimanfaatkan fasilitsnya. Kalau sekolah tidak bisa dimnfaatkan fasilitsnya tentu akan menganggu proses dan kegiatan belajar mengajar. Masyarakat setempat sangat mengharpkan akan adanya niat baik dari Dinas Dikpora untuk melakukan pembangunan baru sekolab tersebut sehingga anak didik atau siswa dapat dengan nyaman melakukan kegiatan belajar mengajat. (BNN-01)