Kritik dan Saran Archives - Page 2 of 2

August 1, 2019August 1, 2019

Politisi Nasdem Sebut Bupati Bima Gagal Bangun Dunia Pendidikan

Bima Bimantika.net-

Politisi muda Partai Nasdem Kabupaten Bima, Edy Muhlis, S. Sos pada Bimantika.net kamis (1/8/2019) dikediamannya bilangan BTN Panggi Kota Bima menyebutkan bahwa Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP, red) gagal membangun dunia pendidikan secara utuh dan menyeluruh.
Dirinya membeberkan kondisi riil salah satu sekolah yang ada di dusun kecamatan langgudu sangat memprihatinkan. “Atap sekolah masih mengunakan alang-alang lalu dindingnya pake bedeg (jarimpi, bahasa bima.red) lalu apa apakah itu sebuah keberhasilan” demikian ujar Edy Muhlis dengan nada penuh tanya.
Masih menurutnya, bahwa pemerintahan yang dikendalikan oleh Bupati IDP sangat monoton dan tidak memiliki improvisasi dan inovasi sehingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Bima yang saat ini sebesar 1.9 Triliun tidak mampu memberikan kesejahteraan khususunya dibidang pendidikan.
“Pembangunan manusia adalah pembangunan Sumber Daya Manusia, maka kalau SDM tidak dimaksimalkan maka terjadi langkah mundur” sebutnya.
Edy Muhlis mencontohkan semasa pemerintahan H. Zainul Arifin jadi Bupati Bima banyak generasi handal yang disekolahkan oleh Pemkab Bima khususnya kedokteran. “Dokter irma itu disekolahkan oleh Pemda pada saat itu sehingga assetnya kita makin mantap, lalu sekarang apa yang diperbuat oleh IDP” demikian ungkap Edy.
Dirinya pun menyebutkan bahwa Dinas Dikpora saat ini tidak memiliki kreatifitas sama sekali sehingga generasi generasi handal yang berprestasi tidak pernah disentuh sama sekali. “Jangankan menyekolahkan generasi prestasi hingga magister dan doktor, memberi apresiasi pada siswa berupa Beasiswa bagi yang berprestasi saja tidak pernah dilakukan” demikian ungkap. Edy Muhlis. (//arif//tim)

August 1, 2019August 1, 2019

Aktivis Lambu Desak Bupati Bima Perbaiki Jalan dan Infrasruktur

Bima Bimantika.net-

Salah seorang Aktivis Pergerakan Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Ansary Owen pada Bimantika.net saat dimintai pendapatnya terkait dengan banyaknya infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sape Lambu pada Kamis (01/08/2019) menyatakan bahwa dirinya sangat kecewa pada pemerintahan kabupaten Bima yang tidak mampu memperlihatkan kinerjanya untuk masyarakat Sape dan Lambu.
Menurut Owen, Kecamatan Lambu salah satu kecamatan Memberikan sumbangsih PAD cukup Tinggi, hasil sumber Daya manusia dan Sumber Daya Alam melimpah.
“Kini nasib masyarakat sangat memperihatinkan di sebabkan jalan rusak berpengaruh pada roda per ekonomian, di sisi lain,
Jalan raya sumi’Rato Lambu Rusak Parah, salah satu penyebab nya kecelakaan Lalu lintas sering terjadi” Demikian Ungkap Owen.

Oleh karena banyaknya karena jalan Rusak di wilayah Sape Lambu, Owen mendesak
Pemerintah Kabuoaten Bima agar senantiasa membangun secara adil dan merata.
“Bupati harus bersikap adil terhadap seluruh wilayah di kabupaten Bima,
Kami tau apa yg harus kami lakukan
Terima kasih atas perhatiannya” Demikian ungkap Owen. (Tim)

July 27, 2019

NTB Peringkat Tertinggi Buta Aksara

Bima Bimantika,-

Tercatat ada 4 kabupaten kota di NTB masuk kategori penyandang buta aksara tertinggi di Indonesia salah satunya Kabupaten Bima, Sumbawa barat, Lombok utara dan Lombok tengah. Menariknya lagi- lagi kalah dengan Kabupaten dompu tidak termasuk dalam kategori nasional tertinggi, Demikian Ungkap Wakil Rektor Universitasa Attahariyah Jakarta, DR. Ikhwan HZ, SE, MM, M. Si dalam siaran Persnya di jakarta.
Dosen Muda Asli Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima ini menggugah hati dan pikiran Buapti Bima sembari bertanya
Bagaimana IDP (Indah Dhamayanti Putri, SE Bupati Bima,red) mengatasi masalah ini dan peran wakil bupati karena wakil itu lama berkarir di Kemendikbud sampai pensiun.
menurutnya seharusnyalah
Gubernur NTB DR. Zoelkiflimansyah, M.Sc juga merasa malu dengan predikat provinsi tertinggi buta aksara maka diluncurkan Pergub Nomor 11 Tahun 2019 tentang literasi dan entah bagaimana pelaksanaannya begitu cepat Kabupaten bima kembali menjadi kabupaten literasi Nomor 1 di Indonesia hanya karena 1 atau 2 desa misalnya desa Teke merintis perpustakaan desa sementara desa – desa lain masih menjadi persoalan.
Selain itu, dibuat Gerakan literasi Daerah dan Gerakan literasi sekolah, sampai saat ini juga apakah efektif program ini dijalankan dalam menuntaskan buta aksara sampai dengan pelosok dusun di kabupaten Bima.
Ikhwan Memberikan penilaian bahwa
Kelihatannya wakil bupati mengambil peran maksimal untuk mengatasi masalah ini, walaupun efektifitas dan ketuntasnya perlu pembuktian lebih lanjut.
Soal kedua adalah kualitas pendidikan yang rendah, DIkbudpora kabupaten bima mencangkan 20 gerakan revolusi pendidikan dan ada juga program kerjasama dengan Uni Eropa dalam program Prakarsa masyarakat sipil untuk pendidikan ingklusive dan berkualitas. “Gagasan ini mudahan- mudahan membawa perbaikan pada sisi kualitas pendidikan di Bima” ungkapnya.
Lanjut Ikhwan,
Semestinya menjadi catatan penting pendidikan berkualitas tergantung input dan prosesnya. Input seperti SDM guru, Biaya, Sarana dan prasarana menjadi faktor penting disamping Kemampuan guru mengajar, Honor dan gaji guru yang rendah. Soal lain juga tatakelola sekolah yang belum memiliki standar baik sehingga mempengaruhi sistem, kebijakan dan proses ke arah kualitas lulusan.
“Soal lain seperti Alokasi dan penempatan guru yang tidak sesuai kebutuhan sekolah, terbatasnya kompetensi penguasan guru pada bidang studi eksakta dan bahasa asing ini menjadi kendala dalam proses pendidikan sehingga kebanyakan guru- guru yang mengajar diluar bidang keahlian pada mata pelajaran yang sulit sehingga syarat ketuntasan dan kecukupan dikesampingkan”Demikian Ungkap Ikhwan.
Masih Menurut Dosen Muda Berpredikat Doktor ini,
Selain itu, sertifikasi guru yang tidak terstandar ketat, pengaruh politik dalam penempatan guru dan kepala sekolah dan banyaknya guru honorer hang mengajar dibandingkan guru tetap dan masalah ini hampir seluruh sekolah di Kabupaten bima. Faktor kritis lain guru atau kepala sekolah tergiring kepada politik dukung mendukung calon bupati sehingga kalau menang kompensasinya promosi walupun tidak memiliki kompetensi dan hal ini melanggar asas kepatutan.
“Bupati perlu mengatur dan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Perda mestinya untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkala. Buatkan peraturan standarisasi sekolah berkualitas dengan membuat cluster sekolah unggulan” demikian sarannya. Lanjut Doktor Ikhwan Sedangkan untuk pengembangan kapasistas guru dan kepala sekolah selain diikutkan dalam pelatihan di Kementrian perlu melakukan studi banding pada sekolah unggulan di Jawa.

Wakil bupati menggagas program inovasi pendidikan sebagai wadah para guru berkreativitas yang diharapkan ada inovasi sekolah dalam hal pengajaran dan pembelajaran layak di taggapi positif, walaupun dengan catatan implementasinya belum berjalan secara efektif dalam subtansi dan dampaknya pada perbaikan kualitas sekolah.

“Catatan paling penting ada sejumlah gagasan dan program yang sudah digulirkan, belum berdampak signifikan pada kualitas lulusan diamana salah satu indiaktornya meningkatnya siswa yang diterima di PTN di Jawa. Soal lain adalah pendidikan karakter yang belum tuntas. Lihat saja perilaku lulusan SMP dan SMA yang ada didesa – desa itu yang memprihatinkan jauh dari akhlaq yang semestinya sudah terbentuk disekolah” demikian beber Ikhwan.
Selanjutnya Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Gunadarma ini bahwa
Muara dari pemikiran ini memberikan catatan penting bahwa capaian kinerja Pemkab Bima yang masih rendah dalam meningkatkan Mutu sekolah di Kabupaten bima. (Tim)

July 26, 2019July 26, 2019

LBH Fitrah Lakuy Beri Saran Hukum pada Walikota Bima

Bima Bimantika,-

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fitrah Lakuy, Syarifuddin Lakuy, SH, MH pada Bimantika.net menyarankan pada Walikota Bima, kepala BPN dan para pihak agar senantiasa melakukan suatu upaya riil untuk menyelesaikan sengketa tanah Ama Hami agar tidak menjadi blunder dimasa yang akan datang.

“saran hukumnya yaitu:lakukan due delegent untuk uji tuntas hak atas tanah secara yuridis berdasar UUPA JUNTO PP NO.16 thn 2004 ttg penatagunaan tanah dan juga berdasarkan surat edaran Menteri Agraria/Kepala BPN ttg penertiban status tanah timbul dan tanah reklamasi”.Demikian ujarnya. (Tim)

*Due delegent adalah langkah hukum ut uji tuntas secara yuridis.

July 24, 2019July 24, 2019

Warga Parado Kecewa Pada IDP

Bima Bimantika,-

salah seorang Warga Parado, Sri Rahmawati yang juga pernah Caleg DPRD Propinsi di Partai Amanat Nasional, Sri Rahmawati menyesalkan atas sikap Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP, red) yang memandang sebelah mata Kecamatan Parado, padahal Parado bagian integral dari Kabupaten Bima. “Seolah olah kami tidak punya Bupati” ujarnya.
Lanjut nya bahwa dirinya selaku Warga sangat kecewa sekali dngn Kebijakan IDP.
“Hutan Gunung dan Jalan Raya Hancur berantakan sejak kepemimpinan Beliau ini.” Ujarnya kesal.
Dirinyapun membeberkan hal lain yakni
Ada banyak Para ASN yg Merusak Ekosistim Hutan dan berlomba lomba membuka Lahan Jagung sampai ada Puluhan Hektar untuk satu orang Oknum ASN.
“Setiap Ada Helatan Akbar Parado selalu di lirik Orang mereka yg bernafsu,
Parado yg Hilang dan terpinggirkan dan selalu menjadi target mereka yang berkepentingan” Demikian ungkapnya. (Tim)

July 22, 2019July 22, 2019

Ketua Lembaga Dakwah DPP IMM Bongkar sejumlah ‘Skandal’ Pemkab Bima

Bimantika,-News
Ketua Lembaga Dakwah Dewan Pimpinan Pusat IMM, Furqan Jurdi membeberkan sejumlah skandal keuangan dan beberapa Pekerjaan Infrastruktur yang Amburadul. Menurutnya ini Adalah Bagian Kecil dari Indikasi Korupsi di Kabupaten Bima dan Masih Banyak Lagi potensi korupsi yang merugikan keuangan negara. Dirinya sedang memilah satu per satu datanya.
“Kita tidak boleh lagi teriak-teriak tanpa arah, ini sudah masalah kita bersama”ungkapnya.
Lanjut Furqan,
Dalam catatan BPK atas hasil audit di Kabupaten Bima, dengan catatan temuan setebal 26 halaman. Diantaranya, kekurangan volume pekerjaan rehabilitasi Pasar Bolo senilai Rp 4.221.359,74. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV. EP. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan pemasangan rolling door, volume yang tertera dalam kontrak sebesar 196,080 m2 dengan harga satuan senilai Rp705.913,00/m2. Sedangkan berdasarkan pemeriksaan fisik oleh BPK, Inspektorat, PPK, Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan yang dilaksanaan pada tanggal 4 Maret 2017, volume terpasang sebesar 190,10 m2. BPK merekomendasikan kepada Bupati Bima agar memerintahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempertanggungjawabkan dengan menagih dan menyetorkan ke kas daerah senilai temuan.

Temuan kedua, keterlambatan 16 pekerjaan belum dikenakan denda senilai Rp 570.124.450,20. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada empat SKPD menunjukkan sebanyak 16 pekerjaan mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga harus dikenakan denda senilai Rp 570.124.450,20.

Temuan lain, pekerjaan rehabilitasi Pasar Bolo pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan oleh CV. EP senilai Rp1.172.364.136,40. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender. Berdasarkan laporan mingguan kemajuan pekerjaan sampai minggu ke 17 diketahui, realisasi kemajuan pekerjaan sampai dengan 19 Desember 2016 adalah senilai Rp1.058.035.515,59, sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp 114.328.620,81.

Temuan lain pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), berupa pekerjaan lanjutan pembangunan pagar kandang yang dikerjakan oleh CV. PLG. Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan per tanggal 26 Desember 2016, diketahui realisasi kemajuan pekerjaan sampai dengan 26 Desember 2016 adalah senilai Rp 89.511.743,78 (tidak termasuk PPN) sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp 46.507.304,12. PPK belum mengenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 28 hari kalender senilai Rp 46.507.304,12.

Temuan di Dinas Kesehatan, pekerjaan peningkatan Puskesmas Woha pada Dinas Kesehatan dilaksanakan oleh CV. SR, senilai Rp2.363.000.000,00. Berdasarkan laporan kemajuan fisik pekerjaan per tanggal 20 Desember 2016. Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 5 hari kalender, CV SR belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp505.896,82. Dinas Pekerjaan Umum, berupa peningkatan jalan lingkar senilai Rp 30.194.152.000,00. Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan diketahui realisasi sampai dengan 28 Desember 2016 senilai Rp 25.800.469.095,53, sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp1.352.203.074,04.

Temuan juga terjadi pada peningkatan jalan Suni- So Lato, senilai Rp13.010.558.000,00. Namun berdasarkan realisasi kemajuan pekerjaan diketahui per Desember 2016 senilai Rp11.236.391.131,23. Sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp 591.389.006,91. PT PAP belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp 32.526.395,38.

Kemudian temuan pada peningkatan Jalan Papa-Nggelu CS, dilaksanakan oleh PT. TM senilai Rp24.133.369.000,00. Realisasi kemajuan pekerjaan sampai dengan 28 Desember 2016 senilai Rp20.847.283.508,09, sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp1.092.144.738,09. Atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran senilai Rp21.720.032.100,00. Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan diketahui realisasi sampai dengan 28 Desember 2016 senilai Rp3.171.780.193,97 sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp166.935.799,68
Temuan juga pada proyek rehabilitasi daerah Irigasi Sambu Kecamatan Wawo. Dengan nilai Rp 472.303.000,00. Diketahui bahwa realisasi kemajuan pekerjaan senilai Rp387.718.617,95 sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp 41.648.622,30.

Selanjutnya, rehabilitasi daerah Irigasi Woro Desa Woro Kecamatan Madapangga. Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Woro Desa Woro Kecamatan Madapangga dilaksanakan oleh CV SK senilai Rp 567.738.000,00. Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 28 hari kalender, CV SK belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp 5.023.347,64.
Pekerjaan peningkatan daerah irigasi Sori Ncanga Desa Parado Kecamatan Parado dilaksanakan oleh CV DT, senilai Rp 584.128.458,16. Pekerjaan yang belum selesai senilai Rp 204.444.960,36.

Masalah terjadi juga pada pengadaan air bersih IKK Ambalawi. Perjanjian kontrak senilai Rp 9.906.530.000,00. Diketahui realisasi kemajuan pekerjaan senilai Rp 8.569.149.033,18, sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp 436.787.943,36.
Pengadaan air bersih IKK Wera, oleh PT DPK senilai Rp 4.908.073.000,00. Berdasarkan laporan kemajuan mingguan IV diketahui realisasi kemajuan pekerjaan senilai Rp 3.267.662.075,48 sehingga pekerjaan yang belum selesai senilai Rp 1.194.223.737,97. Atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran senilai Rp 3.288.408.910,00.

Ada juga pengadaan air bersih IKK Woha, dilaksanakan oleh PT. SID, senilai Rp 4.635.021.000,00 . Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender . PT. SID belum dikenakan denda keterlambatan minimal senilai Rp 115.637.877,21. (Tim)

July 20, 2019July 20, 2019

Diminta Segera Bupati Bayar Tanah Rakyat

20 Juli 2019 Bimantika,-
Pembangunan Taman Panda Yang dibangun oleh Pemerintahan Kabupaten Bima di bawah Kendali Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE rupanya bermasalah.
Masalahnya adalah dalam areal bangunan Taman Panda Tersebut masih ada tanah milik pribadi warga yang digunakan oleh pemerintah sehingga pemilik tanahpun melakukan berbagai bentuk aksi protes mulai dari memagari hingga menyeruak di media sosial. Pemilik tanah sebaagian yang diambil oleh pemerintah, Herman Effendy, S. Sos pada Tabloid Bimantika menyebutkan bawa segera pemerintah Kabupaten Bima selesaikan urusan nya sehingga tidak bermasalah dikemudian hari. “Sebenarnya Pemerintah sebaiknya cepat menyelesaikan urusan itu hingga tidak berkepanjangan dan tidak berdampak dikemudian harinya” Demikian ujar Herman Effendy.
Lanjutnya, diharapkan pada Bupati Bima segera membayar tuntas tanah milik rakyat yang dipakai bagunan oleh Pemerintahan Kabupaten Bima.
“Mohon pemda kabupaten bima selesaikan pembayaran tanah rakyat tuk kepentingan pembangunan taman panda” Demikian Desak Herman Effendy. (//arif/ym/yup)