Bimantika.net Pemerintah Kabupaten Bima kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional setelah sukses meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Capaian tersebut menjadi bukti nyata konsistensi dan komitmen kuat jajaran Pemerintah Kabupaten Bima dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional di bawah kepemimpinan Bupati Bima Ady Mahyudi dan Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy.
Predikat bergengsi tersebut diserahkan langsung Kepala BPK Provinsi NTB Suparwadi dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung Senin (25/5).
Raihan ini sekaligus menjadi WTP kedua pada masa kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi dan Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy.
Di hadapan para kepala daerah se-NTB, Bupati Ady Mahyudi menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang dinilai telah bekerja keras menjaga disiplin dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi menjadi simbol meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
“Predikat WTP ini adalah hasil kerja kolektif seluruh ASN Kabupaten Bima yang terus bekerja dengan penuh dedikasi untuk memastikan pengelolaan APBD berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat,” ujar Bupati Ady Mahyudi yang hadir bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy serta Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari.
Capaian tersebut juga dinilai menjadi kado istimewa menjelang peringatan Hari Jadi Bima ke-386 yang puncaknya akan diperingati pada 5 Juli 2026 mendatang.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bima mampu menunjukkan stabilitas tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kepala BPK Provinsi NTB Suparwadi dalam sambutannya menegaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan sejumlah indikator penting, mulai dari penerapan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, hingga efektivitas sistem pengendalian internal daerah.
Karena itu, raihan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran.
Keberhasilan mempertahankan WTP selama 11 tahun berturut-turut semakin memperkuat citra Kabupaten Bima sebagai salah satu daerah dengan komitmen tata kelola pemerintahan yang konsisten di Provinsi NTB.
Publik pun menilai kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi membawa energi baru dalam mendorong reformasi birokrasi, memperkuat budaya kerja ASN, serta memastikan setiap kebijakan daerah berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dalam agenda tersebut, Bupati Bima turut didampingi Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, Sekretaris DPRD Nurdin, S.Sos, Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE, Kepala BPKAD Aries Munandar, ST., MT serta sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
(RR//RumaRenggeSape//007)